Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 5, No 6 (2017)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DIKAWASAN TAMAN NASIONAL LORE LINDU (Studi Kasus Wilayah Taman Nasional Lore Lindu) ]]>
<![CDATA[Afsary, Lidya]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitia ini terfokus pada Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Dikawasan Taman Nasional Lore Lindu (Studi Kasus Wilayah Taman Nasional Lore Lindu), rumusan masalah yang diangkat yang diangkat adalah (1) Bagaimana Penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin ?(2) Apa kendala yang dihadapi penegak hukum dan pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu dalam penanggulangan pertambangan emas tanpa izin dikawasan Taman Nasional Lore Lindu. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ditarik kesimpulan bahwa penanganan penegakan hukum bagi penambang emas ilegal di Desa Dongi-dongi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Adapun tindaka-tindakan yang dilakukan oleh Polda Sulteng dalam memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu berupa: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan refresif (penindakkan). Tindakan refresif yang dilakukan oleh Polda Sulteng meliputi : (1) melakukan penangkapan kepada Tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (2) melakukan penahanan, (3) penggeledahan, (4) penyitaan. Adapun yang menjadi faktor penghambat Penegak Hukum dan Pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu dalam menangani perkara tindak pidana penambangan emas ilegal meliputi : (1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat (2) pelaku penambangan di back-up oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun upaya yang dilakukan dari Penegak Hukum dan Pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu dalam menangani tindak pidana penambangan emas ilegal dapat melalui : (1) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (2) meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[ORISA, ANDRE TANJUNG]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kesimpulan penelitian adalah Kedudukan informasi elektronik sebagai alat bukti pembuktian tindak pidana terorisme sebagai alat bukti baru atau menambah alat bukti baru dan bukan sebagai perluasan alat bukti yang ada pada KUHAP, sehingga dapat berdiri sendiri diluar alat bukti KUHAP sesuai asas lex specialis karena undang-undang terorisme merupakan ketentuan khusus dari alat bukti yang ada pada KUHAP. Kekuatan alat bukti elektronik dalam undang undang tindak pidana terorisme harus didukung oleh saksi ahli untuk menjelaskan keaslian dari Informasi Elektronik tersebut dan dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan alat bukti Informasi Elektronikharus diambil atau diperoleh oleh penegak hukum yang berwenang.Saran penelitian ini: Perlu perbaikan (revisi) atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khususnya yang menyangkut pembuktian terhadap barang bukti data elektronik dan produksinya sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Sebaiknya Hakim menerapkan sistim pembuktian negatif dalam mengadili perkara tindak pidana terorisme dimana diajukan alat bukti elektronik sehingga dapat tercapai tujuan hukum acara pidana untuk mendapatkan kebenaran materiil.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENILAI (Studi Kantor Jasa Penilai Publik Kota Palu) ]]>
<![CDATA[CH NGANTUNG, GABRIEL]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perusahaan jasa penilai independen sebagai perusahaan yang berbadan hukum mempunyai hak dan kewajiban hukum.Perusahaan jasa penilai independen haruslah bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam melakukan kegiatannya, penilaian dilakukan dengan memperhatikan Standar Penilaian Indonesia, Kode Etik Penilai Indonesia, Kode Etik Perusahaan Penilai Indonesia, dan aturan hukum yang berhubungan dengan objek penilaian.Penilaian yang dilakukan secara objektif tanpa ada maksud dan tujuan yang negatif inilah yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa penilai agar hasilnya bisa diterima pemakai jasa dan pihak ketiga. Sebagai badan hukum, perusahaan jasa penilai mempunyai tanggung jawab hukum atas hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai yang ditunjuknya baik kepada kliennya maupun kepada pihak ketiga yang bersangkutan yang akan memberikan perlindungan hukum atas atas para pihak yang melakukan perjanjian tersebut hal ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.Isu hukum yang akan dibahas adalah Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan jasa penilai dalam melaksanakan penilaian aktiva tetap?dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi perusahaan jasa penilai, pemakai jasa, dan pihak ketiga dalam pelaksanaan perjanjian penilaian aktiva tetap?. Metode yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut adalah Metode Yuridis Normatif.]]>
<![CDATA[MASALAH WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[MELIANTI, MELIANTI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Secara khusus penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit motor dengan jaminan fidusia, 1. Wanprestasi yaitu suatu bentuk ingkar janji yang dilakukan oleh konsumen dalam hal ini debitur kepada kreditur dengan tidak melakukan hal-hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara lain: sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak sempurna prestasi, dan terlambat berprestasi. Pada pelaksanaannya jika terjadi wanprestasi maka barang yang menjadi objek perjanjian maka haruslah disita atau dititipkan kepada pihak kreditur. Akibat yang akan ditimbulkan dari tindakan wanprestasi tersebut yaitu pihak kreditur memberikan surat peringatan kepada debitur, namun sesuai batas yang telah ditentukan tidak ada tanggapan positif dari debitur maka kreditur dapat menuntut debitur kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Perjanjian dengan Jaminan Fidusia memiliki resiko yang cukup besar, diantaranya kerugian yang akan dialami jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dan mengakibatkan kerugian yang dialami kreditur, maka dasar hukumnya merujuk pada pasal 1238 KUHPerdata, sementara itu mengenai ganti rugi atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata. 2. Upaya wanprestasi kredit macet dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melaluli jalur pengadilan dan upaya non-litigasi melalui upaya preventif yaitu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, early warning, dan upaya negosiasi. Kendala yang sering dihadapi dalam menyelesaikan kredit macet adalah adanya debitur yang tidak beretikad baik, di mana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah kreditnya.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dalam perjanjian kredit motor dengan jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[IRWANSYAH, IRWANSYAH]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum Dalam persaingan usaha tidak sehat dibimbing oleh Sahlan dan Abd. Rahman, tulisan ini mengangkat masalah tentang perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha tidak sehat, Persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan yang harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak luput dari sebuah persaingan, mengingat kegiatan ini dilakukan banyak pihak untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat diperlukan semua pihak supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini untuk mengetahui sejauhmana atau syarat-syarat hukum apa yang harus dipenuhi suatu perbuatan Persaingan Usaha dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan sejauhmana sanksi hukum ganti rugi dapat diterapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha, dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, analisa yang penulis dapatkan bahwa harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuah atau tidak berbuah, perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan ada kesalahan (schuld). Pembebanan ganti rugi terhadap pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat mengacu pada ketentuan-ketentuan ganti rugi yang diatur dalam pembebanan ganti rugi karena wan prestasi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN KORBAN OLEH BANDAR NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[OKTARIANTO, RIZKY ADITYA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyalahgunan narkotika tak lagi memandang usia mulai dari anak-anak remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun, tidak jarang para bandar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan korban obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika oleh karena itu Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan undang-undang yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. metodo penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum Normatif bentuk penulisan hukum yang berdasarkan penulisan hukum doktriner atau penelitian kepustakaankarena hanya diajukan kepada Undang-undang tertulis sehingga penulisan ini sangat erat berhubungan dengan kepustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat skunder. Di akui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI TINDAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[ALHAM, ALHAM]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang di dalamnya di warnai dengan praktik maladministrasi. Sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, Ombusman dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki keterkaitan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, akibat adanya tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Maka perlu untuk mengetahui apakah urgensi pemberian kewenangan pengawasan kepada lembaga Ombudsman dan apakah hubungan antara Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga perlindungan hukum bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur kategori hukum tertentu.Keberadaan Ombudsman diperlukan untuk menghadapi penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara sekaligus membantu aparatur negara melaksanakan penyelenggaraan negara secara efisien dan adil serta menjadi harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi negara. Ombudsman sebagai lembaga pengawas dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan oleh tergugat. Setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan putusan tersebut tidak dilaksanakan maka Ombudsman memberikan rekomendasi agar putusan tersebut segara dilaksanakan yang diawali pengaduan/laporan dari masyarakat.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM TENTANG WANPRESTASI DALAM KONTRAK KONSTRUKSI KERJA ANTARA PENYEDIA JASA DENGAN PENGGUNA JASA DI KABUPATEN MAMUJU UTARA ]]>
<![CDATA[FAUSIA, FAUSIA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kontra Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan kontruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap akibat hukum yang akan di timpahka kepada pihak yang melakukan wanprestasi, dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja kontruksi dalam penyedia jasa dan pengguna jasa di Kabupaten Mamuju Utara.Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan lapangan dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat yaitu pengguna jasa pihak pemerintah sebagai pemilik pekerjaan, dan pihak penyedia jasa yaitu kontraktor atau rekanan.Hasil penelitian bahwa bentuk wanprestasi adalah penyedia jasa kontruksi tidak menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan bestek dan spesifikasi yang ada dalam kontrak dalam hal ini menjadi factor penyebab wanprestasi adalah kelalaian dari pihak penyedia jasa.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT KERUSAKAN, KEHILANGAN ATAU KETERLAMBATAN PENGIRIMAN PAKET BARANG (Studi Kasus Pada Kantor Pos Di Kota Palu) ]]>
<![CDATA[SABRI, IKRIMA]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dibidang layanan pos. Adapun layanan yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia (persero) dalam Pasal 1 Undang-Undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos merumuskan bahwa; pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistic, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Rumusan masalah dari penulisan karya tulis ini yaitu Bagaimana upaya Kantor Pos Cabang Kota Palu memberikan perlindungan hukum pada konsumen yang merasa dirugikan terhadap terjadinya kerusakan, kehilangan atau keterlambatan dalam pengiriman paket barang dan bagaimana bentuk tanggung jawab Kantor Pos Cabang Kota Palu terhadap terjadinya kerusakan, kehilangan atau keterlambatan pengiriman paket barang.Karya tulis ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa: Untuk PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Palu ialah Petugas loket pos cabang kota palu dalam menangani adanya complain masalah keterlambatan pengiriman harus memberikan informasi kepada konsumen mengenai keterlambatan barang yang dikirim dan juga Pihak Kantor Pos Cabang Kota Palu harus lebih teliti dan berhati-hati terhadap barang yang akan di kirim. Dan Saran untuk konsumen PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Palu ialah Konsumen apabila mengalami kerugian terhadap barang kirimannya sebaiknya meminta ganti rugi sesuai dengan haknya. Dan Konsumen apabila ingin menuntut ganti rugi kepada pihak Kantor Pos Cabang Kota Palu sebaiknya membawa bukti pembayaran dan bukti pengiriman terhadap barang kirimannya seperti resi (alat bukti pengiriman) dan faktur (alat bukti pembayaran).]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG PALU ]]>
<![CDATA[SEPTYANTO, RULY]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah alokasi dana.Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih di kenal dengan kredit dan dapat pula dilakukan dengan memberikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Istilah lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin Dalam mengalokasikan dana nya pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang adaSalah satu kegiatan usaha pokok bagi bank adalah memberikan kredit. Kredit disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit dan jaminan kredit.Pemberian kredit bagi masyarakat perorangan atau badan hukum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nya atau untuk meningkatkan produksinya.Sedangkan kepentingan yang bersifat konsumtif seperti untuk membeli rumah dalam bentuk kredit pemilikan rumah.Salah satu bank milik Negara yang secara luas telah menyediakan pendanaan bagi masyarakat untuk membeli rumah dengan berbagai type dan harga adalah PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Cabang Palu.]]>
