Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 6, No 5 (2018)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TENTANG BILYET GIRO SEBAGAI SURAT BERHARGA YANG DIJADIKAN JAMINAN BANK BILA NASABAH WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Hermawan, Baso]]>;
<![CDATA[Sahlan, Sahlan]]>;
<![CDATA[Nurman, Ilham]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penggunaan bilyet giro sebagai salah satu alat pembayaran giral sangat disukai masyarakat terutama kalangan dunia uaha, sebab pembayaran dalam hal ini dilakukan dengan cara booking transfer antar bank (perintah pemindah bukuan rekening) sehingga faktor keamanan amat terjaga.Rumusan masalah yang dibahas adalah: Pertama Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh bank yang mempunyai jaminan bilyet giro nasabah wanprestasi ?. Kedua Sejauh mana bilyet giro sebagai surat berharga dijadikan jaminan bank jika pihak nasabah wanprestasi ?Tujuan Penulisan ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut : Pertama Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bank yang mempunyai jaminan bilyet giro bila nasabah wanprestasi. Adapun Pengumpulan data dalam studi kasus ini menggunakan kajian yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah :Pertama Jika suatu surat berharga (bilyet giro) telah memenuhi syarat formal, maka bilyet giro dipakai sebagai agunan kredit bank melalui pengikatan jaminan secara gadai atau gadai cessie. Kedua Menurut upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bank tersebut adalah dengan meminta untuk dilakukannya booking transfer atau pemindah bukuan rekening, dan rekening pihak penerbit kedalam rekeningnya yang tersimpan di bank ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KEHILANGAN BARANG KIRIMAN (STUDI KASUS JALUR NUGRAHA EKAKURIR KOTA PALU) ]]>
<![CDATA[Ikhwan, Rizky]]>;
<![CDATA[Sahlan, Sahlan]]>;
<![CDATA[Kasim, Armin]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mengikuti perkembangan dari perekonomian yang modern kebutuhan hidup manusia sangatlah banyak.Baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Salah satu kebutuhan tambahan adalah tentang kebutuhan akan jasa pengiriman barang. Jasa Jalur Nugraha Ekakurir atau yang sering dikenal dengan sebutan JNE merupakan salah satu jasa pengiriman barang.Banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan jasa pengiriman barang.Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas kehilangan barang kiriman tersebut.Kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang diajukan oleh pengirim kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan pengiriman sehingga menimbulkan sengketa.Hal ini mendorong penulis untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas kehilangan barang kiriman. Di dalam penelitian ini digunakan rumusan masalah yaitu bagaimanakah bentuk perlindungan hukun bagi konsumen pengguna jasa PT. JNE kota Palu apabila terjadi kehilangan barang kiriman.Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas yang merupakan penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library), maka penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu menggunakan data perimer dan data sekunder, data primer yang di peroleh secara langsung dari penelitian lapangan, dengan menggunakan tekhnik wawancara dengan pihak-pihak terkait menyangkut perlindungan hukum terhadap konsumen atas kehilangan barang kiriman PT. JNE di Kota Palu, Selain data primer yang digunakan, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Untuk itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum yang digunakan. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan maslah dalam penelitian ini, buku-buku hukum terkait dengan hukum perlindungan konsumen hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.Peraturan Perundang-undangan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN KOPERASI OLEH NOTARIS ]]>
<![CDATA[Afrianto, Afrianto]]>;
<![CDATA[Uddin, Abd. Karim]]>;
<![CDATA[Thamrin, Syamsu]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Profesi Notaris adalah profesi yang semi publik. Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerjanya berada dalam konstruksi hukum privat. Setelah keluarnya Keputusan Menteri Nomor 98/KEP/M.UKM/IX/2004, Notaris berwenang untuk membuat akta koperasi.Keterlibatan Notaris tidak semata-mata membantu proses pembuatan akta-akta (akta otentik) koperasi saja, tetapi turut peduli terhadap prospek perkembangan koperasi yang menjadi kliennya dan bersedia memberikan bimbingan dan konsultasi hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta notaris. Tujuannya agar kalangan gerakan koperasi dan kalangan masyarakat koperasi semakin memahami dan tidak awam dengan hal-hal yang berbau hukum.Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif.dengan mengajukan  pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:Bagaimanakah peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasidan Bagaimanakah Peranan Notaris pada kegiatan koperasi dalam hal penyaluran kredit bagi anggotanya ?Kesimpulan : âPeranan Notaris pada proses pendirian Koperasi adalah pada akta pendiriran Koperasi, yaitu harus dibuat oleh Notaris Khusus pembuat Akta Koperawsi dasar hukumnya Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Neara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUMKM/IX/2004 tentang notaries sebagai pembuat Akta Koperasi (NPAK) ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALANG PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Mansur, Mansur]]>;
<![CDATA[Moh. Yunus, Nursiah]]>;
<![CDATA[Ridwan, Ashar]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Untuk melakukan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang di tetapakn agama serta mereka yang ditentukan oleh hukum perkawinan. Jika perkawinan sudah dilakukan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh pengadilang Agama metode penelitian yamg di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pendekatan normatif hukum yang dilakukan oleh studi literatur kualitatif yuridis maka kesimpulan adalah dedukatif. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pembatalan perkawinan yang dimulai dari putusan pengadilan telah mengikat berlaku hukum dari saat perkawinan, pembatalan keputusanan perkawinan tidak berlaku surut untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan dan masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA VIDEO COMPACT DISC (VCD) BAJAKAN (Studi Kasus Perkara Pidana Khusus Nomor : 34/ Pid.Sus/2014/ PN. PL) ]]>
<![CDATA[Satmanadika, Gede]]>;
<![CDATA[Yusman, Benny D.]]>;
<![CDATA[Itam, Harun Nyak]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Maraknva pelanggaran Hak Cipta tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum tetapi telah merambat didalam industri pembuatan game anak. Sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta dapat terlaksana apabila adanya kesadaran hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat yang harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta dengan penuh rasa tanggung jawab.Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah bentuk pelanggaran hak cipta VCD bajakan dalam kasus pidana khusus nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.PL dan bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pidana dalam kasus pidana khusus nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.PL. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS GAMBAR ARTWORK ]]>
<![CDATA[Faturrahman, Mohammad]]>;
<![CDATA[Datupalinge, Suarlan]]>;
<![CDATA[Fadjar, Adfiyanti]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artwork merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun   dalam  perakteknya  sering  kali  terjadi  pelanggran- pelanggaran terhadap karya cipta artwork yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, yang disebut arworker/ilustrator. Yang dimana kebanyakan artworker sendiri tidak mengetahui dan kurang memahami tentang Hak Cipta serta Undang-Undang yang mengaturnya. Umumnya, para artworker tidak mengetahui bahwa karyanya dilindungi oleh Undang â Undang Hak Cipta dan dari itu tidak pernah mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan yang timbul sekarang adalah bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta artwork. Perlindungan yang diberikan  kepada karya cipta artwork dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: pertama, secara preventif  yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dan yang kedua, secara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hokum tertulis yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Maka dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh ciptaan karya artwork yang dihasilkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sepanjang pihak yang besangkutan dapat membuktikan bahwa hasil karyanya adalah ciptaannya, yang dapat dibuktikan dengan cara mendaftarkan ciptaannya atau dengan cara apapun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Dan dalam penyelesaian pelanggaran atas karya cipta artwork dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan seperti tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dan dalam pelaksanaan aturan hokum pidana dapat dilakukan oleh para penyidik yang  berwenang, namun kebanyakan para artworker menyelesaikan masalah pelanggaran atas karyanya dengan  jalur non litigasi (diluar  pengadilan) atau secara kekeluargaan.]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN KONOSEMEN SURAT BERHARGA DALAM TRANSAKSI PENGANGKUTAN BARANG ]]>
<![CDATA[Hamza, Hamza]]>;
<![CDATA[Sahlan, Sahlan]]>;
<![CDATA[Kekka, Abraham]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan laut terdapat suatu dokumen angkutan yang dikenal dengan konosemen. Dalarn pengertian dagang adalah surat-surat berharga yang dalam lalu lintas niaga dapat diperdagangkan. Konosemen perlu dibuat mengingat bahwa barang-barang yang dikirimkan dengan kapal atau alat angkut lainnya mempunyai nilai yang tidak kecil. Dalam pelaksanaan pengangkutan Iaut ini khususnya terhadap penerbitan konosemen ini muncul beberapa masalah diantaranya mengenai, ketidak sesuaaian jumlah barang yang di terima dengan isi yang tertera dalam konosemen, Kaitannya terhadap pertanggung jawaban pengangkut, dan hal-hal yang sering timbul dalam konosemen.Dalam Penerbitannya Konosemen diterbitkan dalam dua lembar , Konosemen jenis pertama dapat diperdagangkan, sedangkan konosemen jenis kedua tidak untuk diperdagangkan hanya untuk kepentingan administrasi.Terhadap pertanggung jawabannya pengangkut diwajibkan menjaga keselarnatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai penyerahan, dan diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan karena tidak diserahkannya barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang (pasal 468 KUHD).]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS ATAS TUNTUTAN KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK YANG DILAKUKAN PT. PLN (PERSERO) KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Kawakan, Prabu]]>;
<![CDATA[Datupalinge, Suarlan]]>;
<![CDATA[Armin K, Armin K]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan studi lapangan dan menggambarkan kondisi penanganan tuntutan konsumen akibat kerugian dari pemadaman listrik dengan melakukan riset langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, Prosedur PT. PLN (PERSERO) dalam menanggapi tuntutan konsumen akibat kerugian dari pemadaman listrik, terjadinya pemadaman listrik terindikasi adanya pelanggaran UU Ketenagalistrikan dan UU No. 8 Thn 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area Palu, prosedur menanggapi dengan melalui call center, tetapi lebih banyak tidak berfungsi, sibuk dan tidak diangkat kalau diangkat jawabannya karena ada perbaikan, kalau diangkat hanya permohonan maaf ada gangguan. Selain itu dengan surat keberatan tetapi tidak ditanggapi, Prosedur selanjutnya apabila pelanggan/konsumen mengalami kerugian diharuskan membuktikan sebab akibat apakah ada hubungannya dengan pemadaman lampu dengan  kerugian dan apabila menerima gugagatn ganti rugi PLN Persero area palu menegaskan bahwa dalam perjanjian tidak ada ganti rugi dalam hal pemadaman bergilir sepanjang diberitahukan terlebih dahulu sehingga kerugian konsumen tidak dijamin oleh UU Ketenagalistrikan.]]>
<![CDATA[KOMPETENSI DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ISRAEL DAN PAESTINA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Hamdan, Hendro]]>;
<![CDATA[Sulbadana, Sulbadana]]>;
<![CDATA[Hilda, Hilda]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kompetensi Dewan Keamanan PBB memiliki hubungan kausal antara kewenangan, fungsi, serta tanggung jawab utama Dewan Keamanan PBB didalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana yang dikukuhkan dalam Piagam PBB 1945. Kompetensi tersebut meliputi Bab VI tentang penyelesaian sengketa secara damai, dan Bab VII tentang penyelesaian sengketa secara paksa. Kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Keamanan tersebut telah memberikan jaminan bagi Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaiakan sengketa yang berpotensi mengancam perdamaian dan keamanan internasional.  Akan tetapi dalam peranannya menyelesaikan sengketa antara Israel dan Palestina dapat dikatakan bahwa Dewan Keamanan telah gagal menggunakan kompetensi yang dimilikinya. Konflik tersebut telah berlangsung lama sebelum Perserikatan Bangsa-bangsa resmi berdiri tahun 1945. Ironisnya konflik tersebut telah banyak menelan korban jiwa, yang sebagian besar âpenduduk sipilâ, dan masih terus bergejolak hingga saat ini.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian terhadap data sekuder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Hasil penelitian adalah ; Kompetensi Dewan keamanan PBB belum sepenuhnya dapat dijalankan untuk mengakhiri konflik ini, khususnya kompetensi dibawah kerangka Bab VII Piagam PBB tentang âpelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan Agresiâ, disebabkan karena terhalang oleh hak veto Amerika Serikat yang sering digunakan untuk melindungi Israel dari kewajiban-kewajibannya, terutamaâmematuhi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBBâ. Hak veto Amerika Serikat juga berdampak buruk bagi kekuatan mengikat Resolusi Dewan keamanan PBB dalam menyelesaikan  konflik ini, karena telah menjadikan Israel âkebal hukumâ, hingga enggan mematuhi Resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang substansinya dipandang dapat merugikan kepentingan negaranya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB ADVOKAT SEBAGAI KUASA HUKUM ]]>
<![CDATA[Fadlan, Moh.]]>;
<![CDATA[Nahar, M. Yasin]]>;
<![CDATA[Iskandar, Abdullah]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Tadulako University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagai sebuah profesi yang terhormat, Advokat memiliki tanggung jawab dalammengemban amanat untuk turut serta dalam mewujudkan supremasi hukum.Tanggung jawab tersebut tidak semata-mata sebuah keharusan yang diwajibkansecara yuridis melainkan kewajiban yang muncul dari tuntutan hati nurani.Setidaknya advokat bertanggung jawab kepada empat hal yaitu tanggung jawabkepada Tuhan, tanggung jawab kepada kode etik, tanggung jawab kepada undang-undang dan tanggung jawab kepada masyarakat. Belakangan ini sering kitamendengar atau membaca di berbagai mas media perselisihan antara di kliendengan si Advokat/Pengacara, baik menyangkut proses penanganan kasus maupunmenyangkut soal pembayaran fee atau success fee si Advokat/Pengacara. Bahkanada klien yang melaporkan si Advokat/Pengacara ke Kepolisian dengan tuduhanmenggelapkan uang si klien atau meminta uang dari klien untuk upayamemenangkan perkara namun tidak berhasil atau tidak dilakukan sama sekali oleh siAdvokat/Pengacara, yang berakibat si Advokat/Pengacara ditahan. Untukmenghindari hal yang demikian ini perlu diantisipasi di awal kesepakan sebelummenandatangani Surat Kuasa bagi si Advokat/Pengacara,]]>
