Articles
386 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[GUNAWAN, HARTINI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Transaksi bisnis melalui electronic commerce (E_Commerce) di Indonesia semarak diawal tahun 2000 misalnya, melakukan transaksi bisnis atau belanja on-line, bisnis e-commerce, bisnis internet, toko elektronik, transaksi internet. Diperidiksi jika pemulihan krisis ekonomi Indonesia berjalan dengan memuaskan maka pada tahun 2013 mendatang bisnis lewat Internet atau e-commerce akan meledak di Indonesia. Rumusan Masalah yaitu, Bagaimanakah Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik ? dan Apasakah Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Bisnis Elektronik ? Tujuan Penelitian yaitu, Untuk Mengetahui dan Menganaisis Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik. Dan Untuk Mengetahui dan Menganalisis Hukum Yang Dihadapi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Bisnis Elektronik. Metode Penelitian, menggunakan metode Analisis Yuridis Normatif yaitu, menganalisis beberapa bahan hukum yang bersumber dari Library Research (Penelitian Kepustakaan). Kata Kunci : Transaksi Bisnis Eklektronik.]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MENERAPKAN SISTEM TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS UNTUK TERCAPAINYA PEMERINTAHAN YANG BAIK ]]>
<![CDATA[NOAS, HERIYANTO]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga tersebut terbentuk Guna tercapainya tujuan Negara itu sendiri dan dapat pula bermanfaat untuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), karena dalam pengelolaan keuangan Negara kadang kala terjadi kesalahan yang menyebabkan pengunaannya menjadi tidak tepat sasaran Sehingga dan menimbulkan kerugian Negara. Dalam hal pengaruh BPK pada pencapaian good governance, transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan Negara. transparansi yaitu memberikan informasi keuangan bagi masyarakat secara terbuka dan jujur, sedangkan akuntabilitas yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Negara. transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh bagi pencapaian good governance itu sendiri, karena kedua hal tersebut merupakan bagian prinsip dari good governance itu sendiri. Dengan penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas yang sesuai diterapkan oleh BPK, maka BPK secara tidak langsung telah berpartisipasi dalam pencapaian good governance. Serta dapat menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 23 E ayat (1). Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yaitu suatu penelitian yang mengkaji baik ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistematis hubungan antar ketentuan hukum. Kata Kunci : Badan Pemeriksa Keuangan(BPK), transparansi, akuntabilitas, Good Governance.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2006 TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN SAKSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI) ]]>
<![CDATA[ARSAN, ANDI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban dapat dikatakan Efektiv dalam memberikan perlindungan terhadap seorang saksi apabila saksi sudah merasa aman dari berbagai ancaman yang dapat muncul baik dari pihak terdakwa, hukum dan juga pihak dari keluarga terdakwa. Namun pada kenyataanya di Pengadilan Negeri Toli-Toli saksi tidak mendapatkan perlindungan dikarenakan tidak adanya LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sesuai yang diamanatkan oleh UU No 13 Tahun 2006 yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap saksi yang merasa dirinya terancam. Sehinggah begitu banyak masyarakat yang takut untuk menjadi seorang saksi atas suatu perkara yang disidangkan di pengadilan, selain harus berhadapan dengan ancaman yang datang dari pihak terdakwa, saksi juga merasa dirugikan mulai dari waktu yang terbuang cukup lama dalam proses persidangan serta biaya yang harus mereka keluarkan untuk datang ke pengadilan cukup banyak. Tidak efektivnya UU ini di Pengadilan Negeri Toli-Toli karna tidak adanya LPSK serta tidak adanya lembaga lain yang khusus ditunjuk oleh LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap seorang saksi yang bersaksi dipengadilan khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Â Kata Kunci : Perlindungan Saksi, Pengadilan Negeri Toli-Toli, dan UU No. 13 Tahun 2006]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP PARATE EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[MANURUNG, DEBORA R. N. N.]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Mengenai hal ini pemerintah memberdayakan berbagai lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya seperti lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga pembiayaan memberikan kemudahan melalui fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam hal ini pihak yang membutuhkan dana harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pembiayaan yang bersangkutan. Salah satu persyaratan penting untuk memperoleh fasilitas kredit adalah adanya jaminan atau agunan yang bermutu tinggi dan mudah diperjualbelikan. Jaminan yang dimaksud disini semata-mata hanya melindungi kepentingan kreditor, agar dana yang telah diberikan kreditur dalam bentuk pembiayaan dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan kata lain pihak pemilik dana (kreditur), terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya. Jadi, jelas bahwa tanpa adanya jaminan dari debitur maka pihak kreditor tidak akan memberikan fasilitas kredit apapun. Ini berarti bahwa dalam kegiatan bisnis, jaminan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan maupun jaminan itu sangatlah diperlukan. Tetapi permasalahannya masih banyak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Dan masih banyak juga eksekusi paksa yang dilakukan oleh pihak kreditur. Kata Kunci : Fidusia, perlindungan hukum, parate eksekusi]]>
<![CDATA[PENERAPAN PASAL 279 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PERKAWINAN POLIGAMI ]]>
<![CDATA[ARIANI, DEBY AYU]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul penerapan Pasal 279 KUHP terhadap Tindak Pidana dibidang perkawinan Poligami, dengan identifikasi masalah Pembuktian perkara pidana terhadap seorang suami melakukan perkawinan untuk keduakalinya tanpa adanya izin dari isteri pertama dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap seorang suami melakukan perkawinan untuk keduakalinya tanpa adanya izin dari isteri pertama. Tujuan penelitian ini ingin menegetahui dan memahami tentang Pembuktian perkara pidana terhadap seorang suami melakukan perkawinan untuk keduakalinya tanpa adanya izin dari isteri pertama dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap seorang suami melakukan perkawinan untuk keduakalinya tanpa adanya izin dari isteri pertama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembuktian perkara pidana terhadap seorang suami melakukan perkawinan untuk keduakalinya tanpa adanya izin dari isteri pertama telah melalui proses hukum yang benar dimana dalam pembuktian dipengadilan hakim telah menghadirkan beberapa orang saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap seorang suami melakukan perkawinan untuk keduakalinya tanpa adanya izin dari isteri pertama adalah bahwa yang menjadi penghalang terdakwa untuk pernikahannya yang kedua ialah terdakwa masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan. Kata Kunci : Pembuktian, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana,pasal 279 KUHP]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[ISRIAWATY, FHERIYAL SRI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, bagaimana ruang lingkup dan bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Tulisan ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis doktrinal. Berdasarkan analisis dan pembahasan masalah dapat dikemukakan hasil penelitian ini yaitu : Pertama, Konsepsi tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan merupakan hak hukum positif karena itu pemerintah wajib sebagai personifikasi negara untuk memenuhi hak kesehatan warga negara. Pengabaian hak atas kesehatan masyarakat berupa pengingkaran terhadap perlindungan dan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang layak merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Kedua, Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia, karena itu setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat. Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, dan Hak Atas Kesehatan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 BERKENAAN POLIGAMI (STUDY KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KOTA PALU) ]]>
<![CDATA[SANTIAWAN, I NYOMAN]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul penerapan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 berkenaan poligami (studi kasus pada pengadilan agama kota palu), dengan identifikasi masalah penerapan PP No.9 Thn 1975 tentang Poligami di Pengadilan Agama Palu dan usaha-usaha apakah yang telah dilaksanakan dalam hubungannya dengan penerapan PP No.9 Thn 1975 berkenaan dengan poligami di Kota Palu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui tentang sejauh mana penerapan PP No.9 Thn 1975 tentang Poligami dan Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai usaha-usaha yang telah dilaksanakan dalam hubungannva dengan PP No.9 Thn 1975 berkenaan dengan poligami. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Palu dengan metode penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa dan keputusan Pengadilan Agama Palu mengenai permohonan izin poligami hampir semua sama redaksinya yang berkaitan dengan pemberian izin poigami, setelah peneliti secara saksama mempelajarinya dapat diperoleh kesimpulan umumnya permohonan izin poligami mi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Palu sesuai putusan pengadilan agama yaitu dalam perkara Nomor 363/Pdt.G/2012/PA. Palu dan Nomor 467/Pdt.G/2012/PA. Palu. Kata Kunci : penerapan poligami, PP No.9 Thn 1975.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI BBM (BLACKBERRY MESSENGER) DAN INSTAGRAM ]]>
<![CDATA[SYAMSIR, KIKI RIZKY]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradaban. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakan untuk berdagang pun senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Salah-satu Bentuk transaksi jual-beli terbaru yang kian memudahkan penggunanya kini ialah transaksi e-commerce. Transaksi E-Commerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual-beli di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. Keuntungannya, Konsumen cukup memesan melalui media online dan menunggu barang yang dipesan datang dalam waktu kurang lebih 24 jam. Kehadiran e-commerce sebagai media transaksi baru ini memang sangat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, maupun pihak produsen dan penjual.Perkembangan transaksi e-commerce yang semakin marak didunia bisnis online ini menimbulkan sikap was-was kepada setiap konsumen. Karena banyak transaksi e-commerce yang beredar berkedok penipuan. Barang yang dipesan kadang tidak sampai. Padahal transaksi pembayarannya sudah dilakukan di awal pemesanan. ini membuat konsumen tidak banyak menaruh kepercayaan lagi dengan transaksi e-commerce. Perundang-undangan bagi konsumen dalam transaksi e-commerce juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai perlindungan konsumen tersebut. Peraturan perundang-undangan Inilah yang harus dikaji, ditegaskan dan diterapkan dalam melakukan transaksi e-commerce agar konsumen juga tidak merasa was-was dalam melakukan transaksi e-commerce. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, E-commerce.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TENTANG PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN KREDIT BANK (Studi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Palu) ]]>
<![CDATA[PATAMANGI, MOH. NOVRI]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perate eksekusi berasal dari asal kata paraat yang berarti hak itu siap siaga di tangan pemberi pinjaman (kreditur) untuk menjual benda jaminan di muka umum itu atas dasar kekuasaan sendiri, seolah seperti menjual miliknya sendiri. Parate eksekusi adalah eksekusi yang dilakukan secara langsung tanpa campur tangan pengadilan atau tidak lagi memerlukan fiat atau persetujuan Pengadilan. Parate Eksekusi umumnya berlaku pada Hak Tanggungan pada suatu kredit Bank seperti yang tercamtum dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang inti dari pasal tersebut adalah apabila debitur cedera janji maka kreditur berhak menjual menjual jaminannya melalui pelelangan umum. Maka dari dasar tersebut pihak kreditur mempunyai hak secara khusus menjual jaminan debitur melalui pelelangan umum tanpa memerlukan fiat atau persetujuan Pengadilan inilah yang disebut dengan Parate Eksekusi. Berdsarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penulisi ini adalah A. Bagaimana pelaksanaan parate Eksekusi Hak Tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Palu? B. Apakah faktor penghambat pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan pada BRI Cabang Palu? Metode penulisan menggunakan metode penulisan hukum empiris Analisis dari judul penulisan ini adalah masih adanya masalah dalam pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 yaitu adanya perlawanan dari debitur, adanya gugatan ke Pengadilan terhadap jaminan yang telah dilelang, adanya hak debitur yang dilanggar dan perlunya fiat atau persetujuan Pengadilan terlebi dahulu,dan lain sebagainya. Â Kata Kunci : Eksekusi Kredit Bank]]>
<![CDATA[PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KECAMATAN SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI (Studi Kasus di Desa Bau) ]]>
<![CDATA[ALIF, MUHAMMAD]]>
<![CDATA[ Legal Opinion Vol 3, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Legal Opinion ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di kehidupan manusia peranan tanah sangat penting, selain sebagai tempat tinggal tanah juga sebagai objek dalam perjanjian. pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian banyak dilakukan pada masyarakat pedesaan karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, begitu juga dengan pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali. Sampai saat ini perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali tepatnya di Desa Bau. Desa Bau merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali yang berpotensial di bidang pertanian itu semua karena didukung dengan persediaan lahan pertanian yang cukup luas begitu pula dengan irigasinya sehingga dapat berpotensial sebagai lahan pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sistem perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian yang berlaku di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali, yakni Desa Bau baik bentuk, jangka waktu dan pembagiannya. Dari hasil penelitian yang saya peroleh bahwa pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali khususnya masyarakat di Desa Bau tidak menggunakan perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian tapi mereka melakukan perjanjian Bagi Hasil yang mendasarkan pada kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan yakni perjanjian berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara pihak pemilik tanah dan calon penggarap yang dilakukan secara Lisan dengan dasar kepercayaan. Mengenai Hak dan Kewajiban serta Imbangan pembagian hasil juga berdasarkan kesepakatan kedua pihak saja,Kemudian hapusnya atau putusnya hubungan kerja kedua belah pihak terjadi pada saat jangka waktu yang telah disepakati bersama sudah berakhir pada saat musim panen berakhir. Selain perjanjian bagi hasil di atas ada pula kebiasaan masyarakat di Desa Bau yang sering dilakukan sampai sekarang yaitu sistem Ijon. Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ]]>
