cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 9   10   11   12   13 
KEBERADAAN HAK ANGKET DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH IPPEH, ANDI
Legal Opinion Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Keberadaan Hak Angket Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah, dengan Rumusan masalah bagaimanakah Pelaksanaan Hak Angket Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah.Tujuan dari Penelitian ini Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Hasil penelitan menujukkan bahwa salah fungsi DPR ialah fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah, namun pada kenyataannya bagaimana DPR menajalankan fungsi pengawasannya dengan baik karna rendahnya evektivitas melalui rapat-rapat, aspirasi masyarakat/konstituen pada saat anggota melakukan pengawasan ke daerah tertentu (kunjungan kerja) seringkali tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan DPR belum efektif menjalankan tugas dan fungsi check and balances. Salah satunya kasus hak angket century yang sampai saat ini belum selesai yang merupakan tugas DPR. Kata Kunci : Hak Angket, DPR
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAMARENJA, KEC. SINDUE TOBATA, KAB. DONGGALA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ABU, AHADI A.
Legal Opinion Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah bahkan sampai ditingkat Desa. Komponen atau penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.Tepatlah kiranya jika wilayah Desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan Desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh. Dengan demikian Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berbuhungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kemampuan dan kerjasama antar keduanya yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi rill sementara Aparat Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala sebagai tempat penelitian yang direncanakan ini, menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kemampuan aparat Desa Tamarenja dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan. Disebabkan karena pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa masi dalam proses penyesuain dengan Undang-undangNomor 6 tahaun 2014 sebagai landasan hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa. Undang-undangndang-undang ini dibuat sebagai penyempurna PP Nomor 72 Tahun 2005 yang disebagian besar penyelenggaraan pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Kata Kunci : Pemerintahan Desa Tamarenja
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENGGUNAAN TANDA NOMOR KENDARAAN TIDAK RESMI DI KOTA PALU TODINGAN, AJRIL
Legal Opinion Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk Faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi meningkat di Kota Palu serta untuk mengetahui Bagaimanakah upaya menanggulangi tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi dan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas Polresta Palu. Penelitian ini dilakukan di Kota Palu dengan mengambil lokasi di Kantor Kepolisian Resort kota Palu dengan mengadakan wawancara dengan Anggota Lalu lintas dan Masyarakat pengguna tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi, serta menelaah dokumen-dokumen terkait. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Bahwa penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terus mengalami peningkatan, faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tidak resmi atau tidak sesuai dengan peruntukannya adalah faktor Ketidaktahuan, Motif Ekonomi, Kurangnya Pembinaan atau tindakan preventif dari Kepolisian, Pergaulan, Ingin Tampil Beda, Ingin Mengelabui Petugas dan SPBU, Tidak mau membayar pajak, Ketidakjeraan, Adanya diskresi dari aparat Polisi lalu lintas. Untuk mengatasi permasalahan ini, upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif. Kata Kunci : Kriminologi, Kendaraan Bermotor
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA FEBRIANA, AMELIA
Legal Opinion Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan identifikasi masalah mengenai pelaksanaan perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga dikantor kepolisian resort Palu dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian resort Palu, dan faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Lokasi penelitian ini bertempat di kota Palu Sulawesi Tengah khususnya di kantor kepolisian resort Palu dengan metode penelitian empiris dan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di kota Palu sendiri pelaksanaan perlindungan saksi dan korban khususnya bagi yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh para penegak hukum dengan mematuhi semua aturan yang berlaku dan memberikan sanksi yang pantas bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan saksi itu sendiri menurut hasil penelitian ada dua yaitu faktor penghambat dimana masyarakat belum sadar akan hukum sedang faktor pedukungnya yaitu dimana aparat kepolisian yang ikut mengambil bagian dalam menangani setiap kasus KDRT yang dilaporkan sehingga aparat kepolisian menegakkan hukum secara adil terhadap korban KDRT. Kata Kunci : perlindungan saksi dan korban, kekerasan dalam rumah tangga
PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Di Pengadilan Negeri Klas I A Palu) BUYUNG, BUYUNG
Legal Opinion Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peran dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat sesuai, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman telah memasukkan suatu lembaga dalam pelaksanaan putusan di Indonesia yang dikenal dengan nama Hakim Pengawas dan Pengamat, sesuai dengan pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk melihat secara langsung, mengenai hak-hak dan pembinaan warga binaan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Klas IA Paludan bagaimanakah pengaruh faktor sumber daya manusia, substansi hukum, sarana dan prasarana serta partisipasi petugas Lembaga pemasyarakatan terhadap pelaksanaan tugas Hakim pengawas. Sifat dan bentuk penelitian ini menggunakan normatif-empiris dengan menggunakan metode analisis data deduktif-induktif. Berkaitan dengan hasil penelitian Bahwa dalam pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat pada lembaga pemasyarakatan di Pengadilan Negeri Klas IA Palu, Hakim Pengawas dan Pengamat belum berjalan dengan baik dan lancar, pelaksanaannya baru secara formal dan administratif atau belum dilaksanakan secara efektif, pengaruh faktor hukum yang kurang lengkap dan kurang terperinci, faktor penegak, sarana dan fasilitas keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melaksanakan tugasnya karena secara kelembagaan lembaga pemasyarakatan tidak berada dibawah pengadilan negeri.   Kata Kunci : Hakim, Pengawas, Pemidanaan
TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI TANAH TANPA AKTA PPAT (WILAYAH KECAMATAN TINOMBO) NOVITA, CICI FAJAR
Legal Opinion Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemindahan hak atas tanah dengan menggunakan akta PPAT mempunyai arti yang sangat penting. Karena sifat khusus dari tanah yaitu merupakan benda kekayaan yang dalam keadaan bagaimanapun masih bersifat dalam keadaan tetap. Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah tersebut, maka seseorang harus mempunyai alat bukti yang kuat berupa sertipikat tanah. Adapun timbul beberapa permasalahan yakni Bagaimana fungsi Akta jual beli yang dibuat oleh PPAT Faktor apa yang menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan jual beli tanah dengan akta PPAT. Metode yang digunakan yakni yuridis empiris jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder, yaitu data primer data yang diperoleh dari lokasi yaitu di wilayah Kecamatan Tinombo, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa fungsi dari Akta Yang dibuat Oleh PPAT tersebut untuk memeberikan kepastian hukum dan menjamin hak atas kepemilikan tanah serta sebagai bukti bahwa benar telah dilakukannya perbuatan hukum dan Faktor-faktor yang menghambat dalam peralihan hak atas tanah disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan dimana masyarakat di wilayah kecamatan Tinombo masih sangat berpegang teguh dengan hukum adat yang sudah berlaku secara turun temurun, serta anggapan bahwa untuk melakukan pendaftaran tanah masih diperlukan biaya yang tinggi, tetapi dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997 telah diatur tentang pembiayaan Pendaftaran Tanah secara jelas Kata Kunci : Jual Beli Tanah, Tanpa Akta PPAT
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI DESA KALUPAPI KECAMATAN BANGKURUNG KABUPATEN BANGKEP SOMUN, HARYONO
Legal Opinion Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Penelitian ini berjudul tinjauan kriminologis penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi kecamatan Bangkurung kabupaten Bangkep. Dengan identifikasi masalah faktor – faktor apa yang mempengaruhi penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi dan bagaimana upaya penanggulangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa Kalupapi. Yang bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi maraknya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di desa kalupapi dan sejauh mana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor (POLSEK) kecamatan Labobo Bangkurung (Lo. Bangkurung). Penelitian ini dilakukan di desa Kalupapi kecamatan Bangkurung kabupaten Banggai Kepulauan dengan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi nelayan di desa Kalupapi menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah pertama tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap bahaya bahan peledak bagi diri sendiri dan lingkungan. Kedua adanya keterlibatan oknum kepolisian. Ketiga himpitan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Keempat tidak memiliki keahlian lain. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak polsek Lo. Bangkurung adalah pertama upaya prepentif yang meliputi sosialisasi/penyuluhan dan patroli rutin. Kedua upaya represif yaitu berupa penindakan sesuai hukum yang berlaku bagi mereka yang tertangkap tangan. Kata Kunci : penggunaan bahan peledak, penangkapan ikan.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELUARKAN IZIN TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL GONTI, HELYANI N.
Legal Opinion Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul’’ Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Terhadap Perusahaan Penanaman Modal” dengan identifikasi masalah, Bagaiamana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan dalam penanaman modal dan apakah akibat hukum atau dampak yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota maupun masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan dalam penanaman modal dan untuk mengetahui akibat hukum atau dampak apa yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota maupun masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukn bahwa; Pertama, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal hanya terbatas pada perusahaan penanaman modal dalam negeri maka sesuai dengan pembagian kewenangan sebagai mana yang diatur dalam PP No.38 tahun 2007 dan memperhatikan peraturan Mentri Perindustrian No. 41/ M- IND/PER/6/2008 maka izin prinsip penanaman modal dibidang industry jelas tetap merupakan kewenangan dari kabupaten/ kota bila berlokasi hanya di kabupaten/kota dan lintas kabupaten / kota merupakan kewenangan provinsi. Kedua, kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ kota dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal menimbulkan akibat hukum terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dimana terjadi tarik menarik kewenangan dalam mengeluarkan izin sehinggga berdamapak pada ketidakjelasan perusahaan penanaman modal untuk mengurus administrasi izin. Kata Kunci : Kewenangan , Pemerintah Daerah, Izin
SAWIT MELALUI POLA INTI RAKYAT (PIR) SUFYAN A.S, IBNU
Legal Opinion Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya yang terkait dengan bidang Perkebunan, sebagai sumber daya yang sangat penting, dan harus dikelolah dengan baik. Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan, sangat erat kaitannya dengan masalah pertanahan, karena usaha perkebunan membutuhkan lahan atau tanah yang sangat luas dalam mengembangkan usaha perkebunan tersebut. Sementara itu, pada sisi hukum pertanahan, pemberian Hak Guna Usaha, mempunyai prosedur yang harus dipenuhi untuk mengusahakan suatu perkebunan.Tujuan penelitian ini adalahuntuk mempelajari dan menganalisis tentang Aspek Hukum Terkait dengan Pengelolaan Usaha Perkebunan kelapa Sawit, untuk mempelajari dan mendalamiBentuk Kerjasama Didalam Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Pola Inti Rakyat. Kegunaan penulisan : Secara Teoritis yaitu, diharapkan penelitian ini, dapat menambah daftar referensi bacaan di perpustakaan, khususnya berkaitan dengan materi tentang Hukum Agraria atau hukum pengelolaan sumber daya di bidang Perkbunan.Secara Praktis yaitu, diharapkan penelitian ini dijadikan dasar rujukan bagi pengambilan keputusan di bidang pemerintahan di daerah, khususnya terkait dengan kebijakan Perkebunan, dan kerjasama di bidang investasi di daerah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, sehingga bahan hukum yang di butuhkan dalam penulisan ini akan di peroleh dengan cara mengkaji bahan hukum primer (merupakan bahan hukum yang utama atau pokok) dan Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum penunjang), serta Bahan Hukum Tertier (Bahan hukum Pelengkap). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan antara lain yaitu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan,Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,Undang-Undang Nomor 41 tahun 2000 tentang Kehutanan,Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah, Sedangkan Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang di peroleh dari buku-buku literatur, laporan hasil penelitian ilmiah dan majalah yang ada hubungannya dengan permasalahan pokok. Bahan yang di peroleh dalam penelitian, dianalisis secara kualitatif, kemudian di paparkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi. Kata Kunci : Pengelolaan Usaha Perkebunan, Perkebunan Kelapa Sawit, Pola Inti Rakyat (PIR)
PENGGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA OLEH NEGARA TAK BERPANTAI MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS) TASRIH, MOHAMMAD
Legal Opinion Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep ZEE yang terdapat dalam UNCLOS 1982 secara keseluruhan telah membentuk hubungan-hubunmgan baru di antara negara-negara dalam pemakaian sumber daya alam hayati laut, riset ilmiah dan pencegahan terhadap pencemaran laut, pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi ekslusif oleh negara yang tak berpantai menurut United Nations Convention on the law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982 )dan pengelolaan sumber daya ikan oleh negara tak berpantai di zona ekonomi ekslusif Indonesia. Di zona ekonomi eklusife, semua Negara, baik Negara pantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel-kabel dan pipa di dasar laut yang di sebut dalam Pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum. Kata Kunci : Sumber Daya Ikan, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, Unclos 1982

Page 11 of 39 | Total Record : 386

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue