cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 35   36   37   38   39 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Mawaddah, Dinda; Yusman, Benny Diktus; Mardin, Nurhayati
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi karena hak cipta ini sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu karya. Di Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya, seni dan lain sebagainya. Dengan begitu menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak cipta yang ada di negaranya. Dengan berlakunya UU No.28 Tahun 2014 di harapkan dapat memberikan perlindungan kepada pencipta. Namun masih ada kerancuan mengenai hak cipta yang belum di daftarkan yaitu seperti yang tercantum pada Pasal 40 ayat 3 yang berbunyi Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi tersebut bukan tidak mungkin bagipara pencipta lagu atau pemegang hak tersebut akan mengalami kerugian, baik secara materi, ekonomi dan sebagainya. Permasalahan yang akan di bahas disini adalah : Sistem pembuktian dalam perkara pelanggaran hak cipta lagu ; Bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
SEWA-MENYEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA Sutradi, I Wayan; Sahrul, Sahrul; Fadjar, Adfiyanti
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang timbulnya sewa rahim (surrogate mother) adalah karena adanya program bayi tabung ( fertilisasi in vitro). Salah satu jenis fertilisasi in vitro ini menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian zygote yang dihasilkan dipindahkan ke rahim ibu pengganti. Kontrak surogasi merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemesan dengan ibu surogat, di mana Ibu surogat akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak tersebut kepada orang tua pemesan, sedangkan orang tua pemesan berkewajiban untuk menanggung biaya yang timbul pada masa mengandung dan melahirkan, serta haknya menerima bayi yang dilahirkan Ibu surogat, sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati antara keduanya.Para ahli tidak ada kesamaan pandang tentang legalitas dari kontrak surogasi ini. Ada yang berpendapat bahwa kontrak surogasi tidak sah karena tidak terpenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang  berkaitan dengan syarat yang keempat, yaitu adanya causa yang halal. Kontrak ini bertentangan dengan undang-undang, dan kesusilaan yang baik. Sedangkan ada pendapat yang mengatakan bahwa kontrak surogasi ini adalah sah karena dibuat secara bebas oleh para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata.
PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WATERFALL SYSTEM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1982 DENGAN STAIR SYSTEM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS A. Azis, Fadli; Tahir, Ridwan; Itam Abu, Harun Nyak
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertanggungjawaban pidana penting menjadi pembahasan, ada dua sistem pertanggung jawaban pidana yang terdapat didalam Undang-undang Pers, yakni Waterfall system dan Stair system. Pertanggungjawaban pidana Waterfall system yang ada dalam UU No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers ini maksudnya adalah, bahwa ketika seorang pimpinan pers yang dimintai pertanggungjawaban pidana dapat melimpahkan atau menurunkan tanggung jawab itu kepada bawahannya, begitu seterusnya sampai pada bagian yang paling bawah.Sedangkan Pertanggungjawaban pidana Stair system didalam UU No. 40 Tahun 1999 jika dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu, harus dilihat lebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindakan itu.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ATAS KEBERADAAN MASYARAKAT SEKITAR (STUDI PADA PT. PIPIT MUTIARA JAYA DI KABUPATEN NUNUKAN) Johari, Johari; Palinge, Suarlan Datu; Fadjar, Adfiyanti
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya melalui perusahaan-perusahaan dengan tujuan melakukan pengelolaan terhadap SDA, untuk maksud tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya dan membuat berbagai aturan dan kemampuan perusahaan dapat memberikan pendapatan terhadap Negara dan memajukan masyarakat. Peraturan tersebut tertulis jelas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial  dan lingkungan Perseroan Terbatas yang didalamnya mengatur salah satu pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang sering disebut dengan CSR (Corporate social Responsibility). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi CSR PT Pipit Mutiara Jaya terhadap masyarakat sekitar pertambangan batu bara. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kabupaten nunukan kecamatan sebuku desa pembeliangan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa implementasi CSR PT. Pipit mutiara jaya terfokus pada 5 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, agama, dan budaya. 
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA (ZEEI) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palu No.127/Pid.Sus/2015/PN.Pal) Utama, Dio Alif; Tahir, Ridwan; Malaragan, Kartini
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu Negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari Negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara itu.Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu Negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan regional, Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tetapi pengoprasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasidan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang di tetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional.Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegitan perikanan yang melanggar hukum. Walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tingkat illegal fishing yang terjadi di WPP-RI, namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, (2005-2010) dapat disimpulkan bahwa illegal fishing oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE ( Exlusive Ekonomi Zone ). Kegiatan illegl fishing juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KIA).Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan KII, anatar lain: Penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Periakan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaiman ditetapkan (pelanggaran daerah  penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan,registrasi, dan perizinan kapal),transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestrarikan sumberdaya ikan.
PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELANGGARAN ADAT DI DESA SKAR SARI KECAMATAN BUMI RAYA KABUPATEN MOROWALI Putra, Kadek Ariana; Allang, Achmad; Awaliah, Awaliah
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelanggaran Adat di Desa Sekar Sari. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini Jenis-jenis pelanggaran yang di jatuhi sanksi adat di Desa Sekar Sari, bagaimanakah proses penyelesaian penerapan sanksi pidana Adat di  Desa Sekar Sari, dan bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi Pidana Adat di Desa Sekar Sari. Meode penelitian  yaitu yuridis empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Penerapan Sanksi Pidana Adat di Desa Sekar Sari diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam awig-awig Desa Sekar Sari. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan ringan. Pemberian sanksi/ denda berupa denda dengan tenaga, denda dengan uang, denda penghasilan, denda kesepekang, denda penyucian pura dan dilakuan oleh kelihan desa adat. Proses penyelesaian penerapan sanksi pidana adat tidak melalui peradilan, sehingga bukan pidana yang dikenakan melainkan diselesaikan oleh sangkepan (rapat) desa dan dijatuhkan sanksi adat berupa sanksi upacara seperti pemarisudan atau prayascita (penyucian).Hambatan-hambatan dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat di Desa Adat Sekar Sari yaitu kurangnya sosialisasi terus menerus seperti pada saat sangkep (rapat) sehingga awig-awig betul-betul tertanam dan dapat dijadikan pedoman dalam diri setiap warga masyarakat adat. 
BUDAYA SABUNG AYAM MASAYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Artawan, Gede Juni
Legal Opinion Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil karya ilmiah ini membahas mengenai Budaya Sabung Ayam Masyarakat Bali Dalam Perspektif Hukum Pidana. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah pandangan hukum pidana dengan masyarakat adat bali terhadap sabung ayam dan bagaimana penerapan hukum pidana terhada sabung ayam. Model penelitian  yaitu empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Sabung ayam yang sering dilaksanakan di Lingkungan Masyarakat bali merupakan suatu tindak pidana karena dibarengi dengan judi serta sabung ayam (tajen) semakin berkembang yang mengakibatkan fungsi sebagai hiburan pada awalnya berkurang  dan unsur judinya yang semakin lebih bertambah dalam hal ini pelaksanaannya juga tidak memperoleh izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Sabung ayam yang dilaksanakan dijadikan sebagai kelengkapan upacara yang di kenal dengan Tabuh Rah dan  merupakan suatu adat masyarakat Bali. Tabuh Rah  merupakan sebuah ritual upacara dalam agama Hindu Bali tidak termasuk dalam tindak pidana, namun seiring perkembangan zaman, adanya sekelompok masyarakat yang menganggap bahwa hal tersebut sebagai hiburan sehingga muncullah apa yang disebut dengan istilah  Tajen.  Tajen  termasuk dalam kategori perjudian yang merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Masalah perjudian dimasukkan dalam tindak pidana kesopanan, dan diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974.  Namun, setelah itu keluar sebuah PP. No. 9 Tahun 1981 yang mencabut pemberian izin pada setiap penyelenggaraan perjudian, yang kemudian disusul dengan Instruksi presiden sejak 1 April 1981 yang melarang semua bentuk perjudian, kecuali yang berhubungan dengan upacara keagamaan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.
TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN LUWU UTARA Suarni, Teti
Legal Opinion Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan hal yang sakral, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi sebagai unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan penting. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun.’’Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta menganalisa hasil penelitian secara deskritif kualitatif. Data primer dan data sekunder digunakan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui studi dokumen, buku-buku dan peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Luwu Utara khususnya di Desa Meli,dapat di sebabkan oleh factor ekonomi, pendidikan yang rendah, orang tua, dan pergaulan bebas. (2) Upaya pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Luwu Utara yaitu kontrol sosial masyarakat, sehingga ke depanya anak-anak negeri ini tidak lagi menjadi korban pernikahan usia muda (di bawah umur).
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN BANK GARANSI (STUDI KASUS PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KANTOR CABANG UTAMA PALU) Sirang, Erens Corneles
Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bentuk jasa yang diberikan oleh bank selalu mengalami perkembangan Salah satu bentuk jasa yang ditawarkan oleh bank adalah Bank Garansi. Perjanjian yang dapat dilayani dengan bank garansi tidak dibatasi hanya pada perjanjian – perjanjian tertentu. Salah satunya adalah perjanjian kerjasama antara Supplier dengan Distributor. Pihak yang dijamin biasanya adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah. Pemberian bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor merupakan jenis bank garansi pembelian, dimana bank garansi diberikan kepada supplier sebagai jaminan pembayaran atas pembelian / pemasaran suatu barang/produk. Dalam proses tersebut pihak yang dijamin oleh bank wajib memberikan sejumlah jaminan  kepada bank sebagai jaminan terhadap resiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Deposito merupakan salah satu bentuk jaminan lawan yang dapat dipakai sebagai jaminan pada bank garansi. Deposito dijadikan jaminan bank garansi oleh nasabah, karena alasan praktis dan efisien sehingga memenuhi tuntutan kebutuhan akan kelancaran usaha dalam waktu yang relatif singkat, karena pada dasarnya pemberian fasilitas bank garansi dengan jaminan deposito tidak membutuhkan analisis yang mendalam terhadap kemampuan nasabah karena jaminan untuk mendapatkan bank garansi sudah berada dalam pengguasaan bank. Proses penyelesian yang ditempuh oleh bank apabila pihak yang dijamin (distibutor) melanggar janji merupakan penyelesaian yang sederhana. Dalam hal debitur wanprestasi maka bank dapat langsung membuka pemblokiran deposito dan selanjutnya bank mengambil pelunasan terhadap bank garansi.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING Fazria, Nur
Legal Opinion Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menetapkan dua rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing dan faktor-faktor apa yang menghambat efektifitas pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal di kota palu tidak efektif dikarenakan terdapat beberapa kendala yang terjadi di dalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal keimigrasian Dari data dilapangan, bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah lebih sering bersifat non-pro justitia. Faktor-faktor apa yang menghambat efektivitas pelaksanaan UU No.6 Tahun 2011 terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing di Kota Palu yaitu segi geografis, anggaran dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana , segi kultur, dan Sponsor atau perusahaan melindungi Tenaga Kerja Asing terkadang menghambat petugas dalam pengawasan.

Page 37 of 39 | Total Record : 386

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue