cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
PRIVATE LAW
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 89 Documents
 1   2   3   4   5 
PROBLEMATIKA PENERAPAN PROSENTASE DOWN PAYMENT (UANG MUKA) SEBESAR 20% PADA KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NOMOR 43/PMK.010/2012 TENTANG UANG MUKA PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN) Mutiara, Anindya; Fatmawati, Ida; Permatasari, Indah
PRIVATE LAW Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif di satu pihak, dan terbatanya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai di lain pihak membuat lembaga pembiayaan konsumen begitu banyak diminati oleh mayarakat, sehingga membuat lembaga pembiayaan konsumen (consumer finance) meskipun masih terbilang muda usianya namun cukup aktif berperan dalam menunjang dunia bisnis di Indonesia. Salah satunya yaitu PT. Federal International Finance Cabang Palur yang merupakan perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan prosentase down payment (uang muka) sebesar 20% pada kredit kendaraan bermotor.Konsumen pada perusahaan tersebut merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. Federal International Finance Cabang Palur dan pihak konsumen, dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan. Lembaga pembiayaan konsumen merupakan alternatif guna memperoleh barang-barang kebutuhan konsumen, yang tidak mampu dibeli secara tunai oleh masyarakat dengan daya beli yang terbatas.
KEEFEKTIFAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN KARTU KREDIT MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI Sari, Anggraini Puspita; Puspitasari, Dina Desi; Virgin, Luthfia Alhani
PRIVATE LAW Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pembiayaan seperti usaha kartu kredit yang melibatkan penerbit dan pemegang kartu kredit menimbulkan berberapa polemik yang salah satunya adalah adanya kejahatan pemalsuan kartu kredit. Kejahatan pemalsuan kartu kredit umumnya dilakukan dengan menggunakan modus operandi, yangmana modus operandi merupakan cara cerdas bagi pelaku kejahatan kartu kredit dalam melakukan aksinya. Masalah tersebut menimbulkan perhatian serius di kalangan pelaku ekonomi dan menjadi tugas para pelaku ekonomi khususnya penerbit dan pemegang kartu kredit untuk menanggulangi atau setidaknya meminimalisasi kejahatan tersebut, dalam hal ini mengacu pada salah satu prinsip perbankan yaitu prinsip kehati-hatian  mengenai  sejauh  mana  fungsi  prinsip  kehati-hatian  tersebut  berperan  dalam  kegiatan pembiayaan  nasabah  kartu  kredit  yang  memungkinkan  baik  pihak  penerbit  maupun  pemegang  kartu kredit melakukan kejahatan pemalsuan kartu kredit dengan menggunakan modus operandi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSEE TERHADAP LESSOR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI Ompusunggu, Denny G.; Adrian, Gregorius; Vitaningtias, Henawati
PRIVATE LAW Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Leasing adalah kontrak antara lessor dengan lessee yang berisi kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyedian barang modal oleh lessor untuk digunakan oleh suatu perusahaan lessee dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala dengan hak opsi bagi lessee untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa hak opsi. Dalam pelaksanaannya  leasing  tidak  semuanya  berjalan  dengan  lancar  karena  juga  ditemukan  berbagai permasalahan saat perjanjian leasing berlangsung seperti wanprestasi.Perlindungan hukum terhadap lessee yang mengalami wanprestasi, akibat kelalaian lessor dalam menyerahkan  barang  ataupun  perubahan  harga  secara  sepihak  masih  kurang  dan  sangat  lemah. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan lessee agar dalam perjanjian leasing yang berlangsung hak-hak lessee bisa dipenuhi dan lessor tetap memenuhi kewajibannya. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi tersebut. Oleh sebab itu, bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada lessee dan upaya-upaya penyelesaian yang dapat ditempuh.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/PMK.010/2012 TENTANG PERUSAHAAN MODAL VENTURA TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) P.H., Annisa; S., Dewi; R., Fonica
PRIVATE LAW Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bertambah pesatnya arus informasi berdampak pula pada peningkatan ekonomi didunia khususnya di  Indonesia.  Usaha  yang  dilakukan  masyarakat  pun  semakin  berkembang,  contohnya  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  Pada  dasarnya  UMKM  sulit  meminta  pinjaman  perbankan  karena membutuhkan jaminan dan terdapat bunga yang akan dipikul nantinya oleh UMKM tersebut. Adanya modal ventura ini memudahkan UMKM untuk mendapatkan modal dalam bentuk penyertaan modal. Selain itu, dengan adanya menggunakan modal ventura dapat meningkatkan kualitas manajemen UMKM yang pada umumnya system manajemennya masih kurang baik. Terbentuknya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura mengatur pembaharuan mengenai hal – hal yang terkait dengan modal ventura dengan adanya implementasi kebijakan ini akan meningkatkan sektor UMKM dan dapat mengatasi permasalahan yang muncul dalam UMKM dalam segi kuantitas maupun kualitasnya.
KAJIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN LESSEE TERHADAP LESSOR DALAM HAL TERJADI KREDIT MACET AKIBAT KEPAILITAN Yulianingsih, Artika Vety; Kusumastuti, Hariningsih; H., Lussi Chandra
PRIVATE LAW Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana kedudukan lessor pemegang jaminan kebendaan sebagai salah satu kreditor lessee dan mengetahui upaya penyelesaian kewajiban  lessee  terhadap  lessor  apabila  terjadi  kredit  macet  akibat  kepailitan.  Hasil  penulisan  ini menunjukkan bahwa dalam keadaan kredit macet leasing akibat kepailitan, lessor dikategorikan sebagai kreditur separatis.  Untuk memperoleh  haknya, kreditur separatis  dapat mengeksekusi  benda jaminan yang berada di pihak lessee untuk dijual dan hasil penjualan merupakan hak lessor dari lessee. Sehingga upaya  penyelesaian yang  dapat  dilakukan apabila  terjadi  kredit macet  karena  kepailitan pihak  lessee adalah eksekusi langsung benda jaminan dari kegiatan leasing yang berada di pihak lessee oleh lessor untuk digunakan sebagai pengganti kewajiban lessee.
PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI DALAM PENYELESAIAN WANPRESTAS NASABAH ATAS TAGIHAN KARTU KREDIT MACET YANG DILAKUKAN MELALUI JASA DEBT COLLECTOR (Studi di PT. Bank Permata Tbk Cabang Slamet Riyadi Surakarta) Pramanasari, Fitri Rahmawati
PRIVATE LAW Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyelesaian wanprestasi nasabah atas tagihan kartu kredit macet yang dilakukan melalui jasa Debt Collector di PT.Bank Permata Tbk Cabang Slamet Riyadi  Surakarta  dan  hal-hal  yang  dihadapi  PT.  Bank  Permata  Tbk  Cabang  Slamet  Riyadi  Surakarta dalam  penyelesaian wanprestasi nasabah melalui jasa Debt Collector terhadap kartu kredit macet beserta cara mengatasinya.Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu di PT. Bank Permata Tbk Cabang Slamet Riyadi Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan penelitian kepustakaan.Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, Kesatu, proses penyelesaian wanprestasi nasabah atas tagihan kartu kredit macet dilakukan dengan penagihan melalui telepon. Proses penagihan ini dilakukan oleh karyawan bank. Namun, apabila karyawan menemukan kendala dalam penagihan lewat telepon dan jatuh tempo telah memenuhi kriteria macet, maka proses penagihannya dilakukan oleh field  collector. Field  collector bertugas  mencari dan  menemukan  nasabah  untuk melakukan  penagihan. Kedua, hambatan-hambatn yang dihadapi adalah : nasabah yang hilang, nasabah yang pindah tempat tinggal, nasabah yang beriktikad buruk dengan memiliki ketidakmauan untuk membayar, serta nasabah yang tidak percaya kepada field collector. Cara mengatasi kartu kredit macet yaitu melakukan mekanisme BI check-ing, prinsip mengenal nasabah, bekerjasama dengan komunitas collection untuk tukar-menukar informasi, meningkatkan mutu sumber daya manusia yang solid dalam bidang perkreditan, meningkatkan manajemen resiko, Rescheduling (penjadwalan kembali), Reconditioning (persyaratan kembali), Retructuring (penataan kembali), Pengawasan dan Laporan Perkembangan Penyesuaian Kartu Kredit.
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP TINGGINYA TINGKAT PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI PADA TAHUN 2012 Ramdloni, Rifqi; Permatasai, Riyanti; Endriansyah, Teuku
PRIVATE LAW Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan aset bangsa yang patut dan harus diperjuangkan hak-haknya guna menunjang masa depannya kelak. Salah satu hak anak yang harus diperjuangkan oleh pemerintah adalah perihal kepemilikan akta  kelahiran. Akta  kelahiran ini merupakan  salah satu bukti  bahwa anak  tersebut telah dicatatkan di dinas terkait dan kelak dapat menuntut hak-haknya yang pastinya diakui sebagai warga negara. Ironisnya masih banyak penduduk Indonesia yang belum sadar akan kepemilikan akta kelahiran ini. Hal tersebut terjadi entah karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan masyarakat mengenai pembuatan akta kelahiran. Salah satu wilayah yang penulis angkat adalah Kabupaten Boyolali. Wilayah ini tercatat ada sebanyak lebih dari 1000 permohonan akta kelahiran untuk tahun 2012. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang mencapai lebih dari 950.000 jiwa, ini akan menjadi pekerjaan yang berat apabila diperkirakan 25%  penduduknya belum mempunyai akta kelahiran. Dalam hal ini kesadaran masyarakat sangatlah dituntut guna menekan angka permohonan akta kelahiran, artinya tiap penduduk yang melahirkan harus segera membuatkan akta untuk anaknya.
DUALISME PANDANGAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Nugraha, Mifta Adi
PRIVATE LAW Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) selama bertahun-tahun telah ditafsirkan sebagai aturan yang melarang perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Namun semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) tanggal 29 Desember 2006, larangan tersebut kembali dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena Pasal 35 poin a UU Adminduk telah secara nyata menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dengan penetapan pengadilan dapat dicatatkan. Berdasarkan hal tersebut terlihat ketidakharmonisan hukum antara Pasal 2 ayat (1) UUP dengan Pasal 35 poin a UU Adminduk. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini dengan menarik rumusan masalah terkait kedudukan Pasal 35 poin a UU Adminduk dalam pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan studi kasus yang digunakan, dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surakarta. Segala bentuk data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 35 poin a UU Adminduk berkedudukan sebagai aturan yang memberi  jalan khusus untuk dapat dicatatkannya perkawinan  beda agama. Sah tidaknya perkawinan beda agama tidak lebih lanjut ditetapkan sehingga masih didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) UUP, adanya Pasal 35 poin a UU Adminduk tersebut memaksa dicatatkannya perkawinan yang pada dasarnya tidak sah menurut Pasal 2 ayat (2) UUP.
PERBEDAAN PENAFSIRAN TENTANG KETENTUAN MENGENAI JANGKA WAKTU MASA BERLAKUNYA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) ANTARA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA DAN KABUPATEN BOYOLALI Putri, Agnes Citra
PRIVATE LAW Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penafsiran tentang ketentuan mengenai jangka waktu masa berlakunya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) antara Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat  deskriptif. Penelitian  ini didahului  dengan pengumpulan  data sekunder,  yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur  mengenai SKMHT, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penafsiran tenteng ketentuan mengenai  jangka  waktu  masa  berlakunya  SKMHT  antara  Kantor  Pertanahan  Kota  Surakarta  dengan Kabupaten Wonogiri. Perbedaan penafsiran ini pada akhirnya dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan.
KEDUDUKAN KONTRAK SEWA RAHIM DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Setawan, Fajar Bayu; Asihsalista, Himma; M., NIkki Ramadhani; M.H, Pranoto S.H.,
PRIVATE LAW Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak sewa rahim adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengaitkan  dirinya dengan pihak lain (suami isteri) untuk menjadi hamil dan setelah melahirkan menyerahkan anak atau bayi tersebut. Berkenaan dengan kontrak sewa rahim ini, memunculkan masalah-masalah yang disebabkan karena kontrak sewa rahim di Indonesia belumlah memiliki dasar hukum yang pasti mengenai pelaksanaannya, apakah dilarang atau diperbolehkan. Akan tetapi, meskipun tidak ada peraturan yang jelas mengenai kedudukan kontrak sewa rahim dalam tatanan hukum Indonesia, terdapat beberapa aturan hukum positif yang sekiranya bersinggungan dengan permasalahan kontrak sewa rahim tersebut antara lain ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Ketentuan dalam Hukum Islam.

Page 1 of 9 | Total Record : 89

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue No 7 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013)