cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
PRIVATE LAW
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 89 Documents
 1   2   3   4   5 
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MELAKUKAN PENGANGKATAN ANAK INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM NASIONAL INDONESIA Damayanti, Dian Jati; Febriyanti, Dwi; Dwiyanti, Lisa Ayu
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungankekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikandan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkat. Jenis pengangkatananak ada dua yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak antar warganegara Indonesia dan warga negara Asing. Jaminan kepastian hukum dalam pengangkatan anak diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penerapanjaminan kepastian hukum berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anak angkat dan calonorang tua angkat.
IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI USIA PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR) Dewi, Nourma
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), diaturbatas minimum  usia perkawinan untuk  laki-laki 19 tahun  dan wanita 16  tahun. Akan tetapi,  jika inginmelangsungkan perkawinan tetapi usia calon mempelai kurang dari batas usia yang ditetapkan padaPasal 7 ayat (1), maka harus mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan sebagaimana tercantumdalam Pasal 7 ayat (2). Namun, masalah dispensasi usia perkawinan ini tidak diatur secara detail dalamUUP. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini dengan menarik rumusan masalah terkaitimplementasi Pasal 7 ayat (2) UUP dalam pemberian dispensasi usia perkawinan. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkankesimpulan, yaitu pertama alasan-alasan pengajuan dispensasi usia perkawinan adalah hamil terlebihdahulu, kekhawatiran orang tua, dan kesiapan calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, keduaproses pelaksanaan pemberian dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar terlihatdipermudah dengan proses yang cepat dan bukti yang terkadang belum lengkap.
URGENSI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI SEBAGAI ANTISIPASI TERJADINYA SENGKETA PRANOTO, PRANOTO; KURNIAWAN, ITOK DWI
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung denganbaik, adil dan proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Terutama pada kontrak komersial,baik pada tahap pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaannya. Tidak dapat dipungkiribahwa bahwa dalam penyelenggaraan proyek konstruksi sangat besar kemungkinan timbulnya perselisihanatau persengketaan. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas dalam suatu kontrak kerja konstruksisangat penting, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya sengketa.
ANALISIS GNU GENERAL PUBLIC LICENSE VERSION 3 (GPLv3) BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN HAK CIPTA DI INDONESIA Sindhuwijaya, Satria Adiyasa
PRIVATE LAW Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui GNU General Public License Version 3 (GPLv3) dalam hukum perjanjian di Indonesia dan perlindungan hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta perangkat lunak bebas dan terbuka terkait kesesuaiannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Sumber  penelitian  ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan dengan studi pustaka. Data dianalisis dengan metode silogisme deduksi.GNU General Public License Version 3 (GPLv3) merupakan sebuah perjanjian lisensi elektronikbaku /standar yang penerimaan/persetujuannya tanpa menggunakan tanda tangan secara fisik yangdidasarkan pada kesukarelaan dan berjenis lisensi non-eksklusif serta diterima sebagai sebuah perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata. Konsumen/pengguna  perangkat  lunak  bebas  dan  terbuka  wajib  memenuhi  klausula  baku  yang  tercantum dalam bagian Preamble alinea kelima dari GPLv3. Ketentuan pencatatan lisensi dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak bisa diterapkan terhadap GPLv3. Penerapan  GPLv3  pada  sebuah  perangkat  lunak  tidak  berlawanan  dengan  konsepsi perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi, yang kemudian berimplikasi penggunaan perangkat lunak berbasis GPLv3 tidak akan disebut sebagai pembajak atau melanggar hak cipta selama pengguna mematuhi seluruh klausul-klausul yang terdapat di dalam GPLv3, sehingga dapat menjadi alternatif pilihan pemakaian perangkat lunak yang legal.
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) BAGI KREDITUR DALAM MENANGANI DEBITUR WANPRESTASI Fatmala, Algadita
PRIVATE LAW Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perbankan di Indonesia selaku kreditur pemegangSurat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan  (SKMHT)  dalam  menangani  debitur  yang  melakukanwanprestasipada  perjanjian  kredit  mikro  Dana  Pinjam 50  (DP  50).  Penelitian  ini termasuk  jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Unit Danamon Simpan Pinjam Jongke Solo dalam pemberian kredit mikro Dana Pinjam 50, didahuludengan pengumpulan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer. Untuk menghimpun data primer dilakukan dengan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh dilakukan analisis data dengan menggunakan metode nalisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa untuk menangani debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit mikro DP 50, khusus yang hanya menggunakan SKMHT saja, yaitu dilakukan upaya penyelesaian kredit secara damai.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM Hutama, Redo Harina
PRIVATE LAW Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Good Corporate Governance di lingkungan bank umum sebagai salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Teknik  analisa  bahan  hukum  yang  dipergunakan  adalah  metode  penalaran deduksi. Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance pada bank umum minimal harus diwujudkan dalam beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good  Corporate  Governance  Bagi  Bank  Umum  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCEDALAM UPAYA PENCEGAHAN KREDIT MACET (STUDI DI BANK JATENG CABANG SURAKARTA) Nugroho, Bagus Adi
PRIVATE LAW Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)dan implikasinya dalam upaya pencegahan kredit macet di lingkungan kerja bank.Penelitian  ini  dilakukan di Bank Jateng  merupakan  penelitian  hukum  empiris  bersifat  deskriptif, menjelaskan implementasi prinsip-prinsip GCGdan implikasinya dalam upaya pencegahan kredit macet di Bank Jateng Cabang Surakarta. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan penulis dari keterangan pihak berwenang yang secara langsung diperoleh penulis saat melakukan penelitian di Bank Jateng Cabang Surakarta, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal maupun buku tentang GCGdan kredit perbankan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian dari data tersebut dilakukan analisis secara penafsiran gramatikal.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Pertama, prinsip-prinsip  GCG di  Bank  Jateng  Cabang  Surakarta  diimplementasikan  melalui  Surat  Keputusan  Direksi  PT.  Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0073/HT.01.01/2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Prinsip-prinsip GCG dalam hal ini transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan kesetaraan dipraktekkan dalam  proses  pemberian  kredit  Bank  Jateng  yang  diatur  dalam  Surat  Keputusan  Direksi  PT.  Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Kedua, penerapan prinsip-prinsip  GCGdi Bank Jateng Cabang Surakarta memiliki implikasi yaitu menurunnya jumlah kredit macet (yang tertinggi pada tahun 2010 dan 2012 sebesar 0,03%), meningkatnya jumlah nasabah (yang tertinggi pada tahun 2009 sebesar 7,35%), dan meningkatnya jumlah aset.
KAJIAN TERHADAP ASAS PROPORSIONALITAS DAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN WARALABA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 53 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA Apriliana, Nuraini
PRIVATE LAW Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan pada  ketentuan  Perjanjian  Waralaba  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun  2007  tentang  Waralaba  dan Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  53 Tahun  2012 tentang Penyelenggaraan  Waralaba  (Studi  Kasus  Perjanjian  Waralaba  Mr.  Kinclong  Laundry).  Penelitian  ini merupakan penelitian hukum normatif, Pengunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Analisis bahan hukum melalui metode deduksi dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Perjanjian Waralaba Mr. Kinclong Laundry telah menerapkan AsasProporsionalitas dan Asas Keseimbangan namun penerapan dalam menjalankan usahanya belum optimal.Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Mr. Kinclong Laundry belum menunjukkan keadilan bagi pihak pemberi waralaba maupun penerima waralaba.
PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS ANTARA DOKTER DENGA PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI Kristanti, Mardha; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmini
PRIVATE LAW Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pelaksanaan  persetujuan  tindakan  medis  dan permasalahan  apa  saja  yang  muncul  serta  upaya  penyelesaiannya  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  40 Tahun  2012 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data primer dan data sekunder, dalam menganalisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persetujuan tindakan medis di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan berawal dari pemberian penjelasan pada pasien yang dilakukan dokter dan dilaksanakan penandatanganan formulir persetujuan tindakan medis untuk penyembuhan pasien. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman pasien atas informasi dokter, klaim dana jaminan kesehatan yang belum turun dan pasien yang pasif. Solusinya dokter harus lebih menjalin komunikasi supaya pemahaman pasien lebih baik dan aktif, sementara pendanaan ditanggung Rumah Sakit dampai turun dana dari pusat.
PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENANGANI PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Utami, Vania; Prabowo, Nugroho; Pradipta, Wahyu Aji
PRIVATE LAW Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilaksanakannya tender pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah yaitu untuk memberikankesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan hargayang  termurah  dengan  kualitas  yang  terbaik.  Namun,  dalam kenyataannya,  mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa melalui tender masih diwarnai praktik persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha serta cenderung melibatkan pejabat birokrasi atasan panitia tender. Praktik persekongkolan dalam tender dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli). Guna menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi jalannya Undang-Undang Anti Monopoli serta menjadi penegak hukum bagi para pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha termasuk persekongkolan tender.

Page 3 of 9 | Total Record : 89

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue No 7 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013)