cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
PRIVATE LAW
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 89 Documents
 2   3   4   5   6 
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA DAN FAKTOR FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN DI LUAR ISI NASKAH PERJANJIAN Saraswati, Nandhina Ayu
PRIVATE LAW Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan semakin berkembangnya waralaba di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya kendala yang sering dihadapi oleh pengusaha pemula dalam menentukan format bisnis yang akan dijalani. Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban oleh para pihak dan faktor-faktor yang harus diperhatikan di luar isi perjanjian dengan menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif. Data tersebut dikumpulkan oleh penulis, dengan menggunakan wawancara secara langsung, studi kepustakaan pada data primer dan  sekunder,  dan  analisis  interaktif.  Dari  penelitian  yang  dilakukan,  diperoleh  hasil  bahwa  dalam pelaksanaan perjanjian waralaba, tidak lepas dari berbagai permasalahan walaupun sudah berpedoman kepada berbagai peraturan waralaba, permasalahannya seperti keterlambatan pengiriman, keterlambatan pembayaran, keterlambatan dalam pemberian pelatihanmaupun kurangnya promosi. Karena problematika tersebut di atas, maka perlu diatur pengaturan isi perjanjian waralaba yang proporsional dan seimbang bagi kedua belah pihak. Sedangkan faktor-faktor yang harus diperhatikan di luar isi naskah perjanjian berupa ketepatan pengerjaan karyawan dan kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap isi perjanjian, adanya faktor politik, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.
SINKRONISASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/8/PBI/2012 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1999 DALAM PELAKSANAAN AKUISISI PERBANKAN Kusumaningrum, Retno Ardiyani; Rakhasiwi, Paundra Galih; Handika.P, Rintis
PRIVATE LAW Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan memiliki kewenangan dalam membuat dan menetapkan peraturan dibidang perbankan. Salah satu peraturan perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/8/PBI/2012 tentang  Kepemilikan  Saham  Bank  Umum. Kedudukan  Peraturan  Bank  Indonesia  dalam  sistem  perundang-undangan  tidak  dapat  disejajarkan dengan peraturan lainnya dibawah Undang-Undang. Bahwa Peraturan Bank Indonesia dalam PBI Nomor 14/8/PBI/2012 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999.
TINJAUAN TENTANG KEBERADAAN AGEN TUNGGAL PEMEGANG MEREK (ATPM) DI INDUSTRI OTOMOTIF INDONESIA Saputra F., Bhirawa Dwi; Ardianti, Frizty; Permana A., Okky Surya
PRIVATE LAW Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) ialah perusahaan nasional yang ditunjuk oleh perusahaan manufaktur  pemilik  merek,  untuk  secara  ekslusif  mengimpor,  memasarkan,  mendistribusikan,  serta melayani layanan purna jual pada wilayah tertentu. Berkenaan dengan hadirnya Agen Tunggal Pemegang Merek  (ATPM)  di  Indonesia,  akan memberikan  dampak  positif  dan  negatif  pada  industri  otomotif  di Indonesia. Misalnya, semakin ketatnya persaingan harga purna jual kendaraan bermotor di Indonesia, serta persaingan yang sengit dengan program industri otomotif mobil nasional Indonesia. Ketentuan mengenai pengaturan ATPM saat ini diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Ketentuan Undang-undang tentang hukum persaingan di Indonesia yang mempunyai keterkaitan dengan Agen Tunggal Pemegang Merek  (ATPM).
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) SEBAGAI SALAH SATU PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA Kapindha, Ros Angesti Anas; Dwi M, Salvatia; Febrina, Winda Rizky
PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerjasama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis semakin meningkat dari hari kehari, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute/diference) diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya conflict of interest di antara para pihak. Sengketa yang timbul di antara pihak–pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Di Negara kita fenomena penggunaan mekanisme Alternative Dispute Resolution semakin menguat. ADR dipandang sebagai integral dari bisnis itu sendiri dan dianggap cocok untuk dunia bisnis karena penyelesaiannya cepat dan biaya murah. Namun demikian, ADR hanya dapat bertumpu diatas etika bisnis yang tinggi. Tanpa landasan tersebut ADR tidak mungkin berperan karena bagaimana ADR bukan merupakan badan pengadilan resmi (Ordinary Court) yang memiliki wewenang memaksa. Alternative Dispute Resolution hanya lembaga swadaya masyarakat yang berkedudukan sebagai “extra Judicial”.
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DALAM SISTEM HUKUM KONTRAK Maharani, Cyntia Citra; Amelia, Fitri
PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan judul “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Undestanding dalam Sistem Hukum Kontrak”, didasari oleh perkembangan hubungan keperdataan ditengah-tengah masyarakat Indonesia, salah satunya adalah tentang Memorandum of Understanding atau disingkat dengan MoU. Artikel ini membahas kedudukan dan kekuatan mengikat MoU karena pada MoU terdapat adanya kebingungan para pihak yang mengadakan kesepahaman dalam MoU. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada
LARANGAN PEMBATASAN KONTRAK DALAM ALIH TEKNOLOGI Yuliantini, Indah; Lestyana, Yosephin Pramudita; Dewanty, Yudith Fitri
PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara berkembang berdasarkan pada keadaan ekonomi dan industri dalam negeri, disamping klasifikasi khusus yang diberikan selaku anggota dari World Trade Organization. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan teknologi di berbagai sektor, seperti sektor industri serta sektor penelitian dan pengembangan pendidikan. Sayangnya, ketersediaan teknologi masih berada pada tingkat yang lebih rendah dari keseluruhan teknologi yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal ini, WTO melalui TRIPs agreement-nya membenarkan adanya transfer teknologi atau pengalihan teknologi, khsusunya dari negara maju ke negara berkembang. Alih teknologi terbukti menjadi sarana yang strategis untuk melengkapi ketersediaan teknologi di negara berkembang. Tetapi dengan alasan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, ada pembatasan-pembatasan tertentu dalam alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Pembatasan tersebut termaktub dalam kontrak yang disusun para pihak dengan menyesuaikan apa yang diatur dalam TOT-Code. Pembatasan ini seringkali merugikan pihak negara berkambang selaku penerima pengalihan teknologi. Maka dari itu perlu diatur mekanisme yang melarang adanya pembatasan dalam kontrak alih teknologi yang terlalu berlebihan agar tidak merugikan pihak negara berkembang tanpa mengabaikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual penemu teknologi.
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SHINTA DAYA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Pamungkas, Antonius
PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta dan penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan pemberian kredit modal kerja. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan penelitian kepustakaan. Telnik analisis data dilakukan secara kulaitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, Kesatu, Pelaksanaan Pemberian kredit modal kerja pada PT BPR Shinta Daya Yogyakarta telah dijalankan dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh PT BPR Shinta Daya Yogyakarta dalam hal mengatasi debitur yang wanpretasi adalah dengan melakukan upaya penyelamatan kredit. Penyelesaian ini dilakukan berdasarkan bentuk dari wanprestasi, untuk kredit kurang lancar dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan dan penagihan kepada debitur, membuat surat tagihan dan panggilan kepada debitur, penyelesaian penjualan asset lainnya, dan melakukan tindak lanjut penyelamatan 3R ( reschedulling, reconditioning dan restructuring). Penyelesaian untuk kredit diragukan dan macet sama demgan kredit kurang lancar tetapi ditekankan pada penyelesaian melalui jalur hukum/ lelang dan usulan pengapusbukuan pinjaman.
PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK BUMN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 Prp TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA Christian, Dewa Putu; Ardhianto, Praditya; Wicaksana, Umar Hasan
PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit macet terjadi karena murni kegagalan bisnis atau kelalaian debitur dan adanya kompromi dalam prinsip-prinsip pemberian kredit yang dilakukan oleh pegawai bank. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, penyelesaian kredit macet tidak lagi menjadi urusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), namun diserahkan kepada internal Bank BUMN. Penyelamatan kredit macet dilakukan dengan negosiasi dan restrukturisasi, sedangkan penyelesaian kredit macet dilakukan dengan menerbitkan somasi, eksekusi jaminan, gugatan ke pengadilan negeri, gugatan ke pengadilan niaga, alternatif penyelesaian sengketa dan/atau debt collector. Penyelesaian kredit macet yang terindikasi tindak pidana perbankan dilakukan dengan penanganan oleh internal bank BUMN atau penanganan penegak hukum Negara.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG DENGAN BILYET GIRO DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA Perwitasari, Ike
PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pinjaman kredit dapat dijumpai dengan berbagai macam cara atau bentuk diantaranya yaitu pinjaman dengan melalui bilyet giro. Bilyet giro sendiri adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegangyang disebut namanya. Perjanjian hutang piutang dengan jaminan bilyet giro yang akan diteliti, dilakukan secara lisan dimana diadakan atas dasar kepercayaan tanpa ada bukti tertulis. Hal ini menyebabkan berbagai masalah yang timbul dikemudian hari karena perjanjian secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian tertulis. Apabila prestasi tidak terpenuhi terjadilah suatu wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN AGEN TUNGGAL PEMEGANG MEREK (ATPM) DI INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Putra, Muhammad Imam Dani; Santoso, Imam; Saputro, Dany Nugroho
PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas tentang bagaimana suatu perlindungan hukum mengenai keagenan dapat ditegakkan melalui peninjauan berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara prinsipal dengan agen terutama Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) secara prosedural dari pendeskripsian persyaratan, tata cara pendaftaran, sanksi, pelanggaran, hak dan kewajiban yang dimiliki melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.11/M/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan Jasa, serta relevansinya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku III mengenai perikatan sebagai landasan hukum.

Page 4 of 9 | Total Record : 89

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2013 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue No 7 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013)