cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
PRIVATE LAW
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 89 Documents
 5   6   7   8   9 
PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI E-COMMERCE Syaifinuha, Yusuf Bintang; Syahputra, Dimas Febrian; Kurniawan, Rivan
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang sangat pesat. Salah satunya dipengaruhi dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet, yang dikenal dengan nama e-commerce, E-commerce merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang dapat melintasi batas  negara,  tidak  bertemunya penjual dan  pembeli,  media  yang dipergunakan internet. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen sangat riskan terjadi karena karakteristik  e-commerce  yang khas. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi  e-commerce. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi  Perdagangan itu sendiri adalah salah satu bentuk dari perikatan yang mana ada apke yang harus dipenuhi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PEMBERI JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET Maretasari, Davina Eka; Andira, Laurensia Niken; Larasati, Prihatiningtias
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSeiring dengan perkembangan dibidang ekonomi dan perdagangan yang semakin tumbuh pesat dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, masyarakatpun ingin mengelola usaha yang diminati makamunculah lembaga Pembiayaan melalui Perusahaan Pembiayaan dengan cara Sewa Guna Usaha (Leasing ). Dalam penulisan ini kami menganalisis jika  leasing melakukan penarikan obyek pembiayaan dari tangan konsumennya secara paksa, sehingga para konsumen yang biasanya disebut lessee perlu untuk dilindungi sesuai dengan dikeluarkannya peraturan  menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan  untuk menarik secara paksa  kendaraan baik  mobil ataupun  motor  dari  nasabah  yang menunggak cicilan kredit kendaraanatau macet.
KEDUDUKAN HUKUMDAN PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP MEMORANDUM OF UNDERSTANDING(MOU) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK Fyrgie A, Yaneke; Vidia K, Thrischa; Dewi A, Oentari
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel  iniakan membahas  kedudukan  hukum dari MoU  dalam  hukum  kontrak  serta sanksi apabila terjadi wanprestasi terhadap nota kesepahaman.Dimana dalam kasus tersebut akan dibahas beberapa hal tentang kelemahan MoU yang dijalankan sebagai kontrak sehingga meski dalam MoU ini mungkin relatif lebih mudah dibatalkan, dan belum ada kewajiban yang mengikat antara para pihak, tetapi harus digunakan sebagai strategi awal MoU sebelum membuat kontrak secara rinci dan bukan justru disalah gunakan dengan mengubah nota secara sepihak yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.Artikel ini akan membahas perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pihak pertama dengan mengubah isi dari nota kesepahaman apakah tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 1243 dan Pasal 1347 KUH Perdata atau tidak. Dengan demikian kita mengetahui posisi dan kedudukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) menjadi dasar untuk melakukan kontrak. Maka dengan berdasarkan pasal yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dan ketentuan wanprestasi kita dapat mengetahui apakah perbuatan sepihak dengan mengubah isi dari nota kesepahaman itu dikatakan sebagai wanprestasi atau tidak.
IMPLIKASI HUKUM TERKAIT PERTAMBANGAN RAKYAT DALAM BIDANG MINERBA DI INDONESIA Miharja, Meggi Okka Hadi; Setyo, Andreas Dwi; Hadi, Herbowo Prasetyo
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPertambangan di Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa ini. Kekayaan bangsa sebagai hasil dari sumber daya alam dan hampir seluruh wilayah dapat menemukan item saya. Dalam lokasi yang memiliki simpanan emas, secara tradisional telah lama dimanfaatkan oleh orang-orang yang menggunakan cara teknis yang sangat sederhana dan dikenal sebagai pemilu yang disebabkan emas. Dalam aturan sendiri hukum di Indonesia sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Pertambangan Daerah (WPR) adalah bagian dari area pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat yang dilakukan . WPR didefinisikan oleh bupati / walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD perwakilan kabupaten / kota
PENGGUNAAN PERIZINAN INDUSTRI SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SURAKARTA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 Kurniawan, Erin Putri; Aulia, Elza; Sekar Arum, Adhela Kurniartha
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSektor  Industri  merupakan  salah satu  sektor yang berperan penting dalam pembangunan  nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi signifikan. Saat ini dunian telah memasuki dunia industri pada gelombang keempat, yaitu industri ekonomi kreatif (creative economic industry). Di negara-negara maju telah cukup lama menyadari bahwa saat ini tidak bisa mengandalkan supremasi dibidang industri lagi, tetapi harus lebih mengandalkan SDM yang kreatif. Potensi industri yang dimiliki Kota Surakarta diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Surakarta, utamanya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Perizinan memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan di bidang industri, sehingga dengan berkembangnya sektor industri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemberlakuan Pasar Tunggal ASEAN  tidak  serta merta meniadakan perlindungan  terhadap  Industri  di  Indonesia, sebaliknya Indonesia harus tetap konsisten dan tegas dalam memberi perlindungan pada sektor tertentuyang memang harus diproteksi. Sehingga daya saing dalam negeri akan terlindungi dan tidak akan tergerus. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengakomodir kemudahan para pihak menyambut era perdagangan bebas ASEAN, Indonesia telah melahirkan regulasi penting yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diperkenalkan ke masyarakat sebagai salah satu strategi Indonesia membendung membanjirnya produk impor masuk ke Indonesia.
KAJIAN KRITIS HAK INGKAR NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA TERHADAP KETENTUAN YANG MENGGUGURKAN HAK INGKAR Adinugraha, Calvin Oktaviano; Adhliyati, Zakki; pranoto, Pranoto
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  penggunaan  hak  ingkar  Notaris  sebagai kewajiban sesuai dengan sumpah jabatan Notaris dalam rangka melindungi kepentingan para pihak dalam akta Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum dan diterapkan dengan pendekatan undangundang.  Bahan  hukum  diperoleh  langsung dari  Notaris  aktif selaku Ketua Ikatan  Notaris Indonesia (INI) di Sukoharjo dan Wonogiri. Bahan hukum yang digunakan yaitu dari buku-buku, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara serta dianalisis menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan didapatkan bahwa pelaksanaan hak penggunaan ingkar Notaris dalam praktek belum optimal karena ada ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang kontradiktif dengan sumpah jabatan Notaris. Hak ingkar gugur sejauh diatur secara khusus dalam undang-undang lain karena terdapat suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi daripada kepentingan personal.
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN STANDAR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN Listiawati, Danty
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerjanjian baku (Standar) merupakan salah satu perjanjian yang seringkali digunakan dalam kehidupanmasyarakat. Dalam perjanjian standar atau baku tersebut tidak terlepas adanya suatu klausula eksonerasi yang  dibuat  secara sepihak oleh pelaku usaha.  Keberadaan klausula ini sebagai implementasi dari asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Hakekat dari klausula eksonari ini adalah untuk pembebanan resiko yang layak bagi pelaku usaha maupun konsumen, akan tetapi dalam praktik makna klausula ini disalahgunakan oleh mereka yang memiliki keunggulan ekonomi yaitu hanya untuk membebaskan diri terhadap beban tanggung jawab yang berlebihan sampai pada penghapusan tanggung jawab. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian sebagai perlindungan kepada konsumen yang lebih banyak.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ORANG HILANG DALAM HUKUM KEWARISAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Canggayuda, Joel; Puji Rahayu, Hana Sri; Haswaningrum, Anindya
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKematian  seseorang  akan  membawa  pengaruh  dan  akibat  hukum  kepada  diri  sendiri,  keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu  hukum yang  menyangkut  hak  para keluarganya  (ahli  waris) terhadap seluruh  harta peninggalannya. Pertanyaan besar yang harus dijawab oleh ilmu hukum adalah bagaimana cara atau prosedur untuk menentukan status para korban kecelakaan pesawat terbang yang hingga saat ini belum ditemukan bukti fisik dari kematiannya. Bagaimana pengaturan warisan dari para korban yang hingga saat ini masih menggantung statusnya antara hidup dan mati, di mana para korban belum membuat surat wasiat ataupun memberikan kuasa untuk mewakili mereka dalam mengurus dan mengatur pengelolaan harta warisannya. KUH Perdata menggunakan istilah “Orang yang diperkirakan telah meninggal dunia”. Pasal 467 KUHPer menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya (hilang) dengan tak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka keluarga yang berkepentingan bisa  saja mengajukan langsung permohonan kepada pengadilan setempat untuk  dapat diputuskan pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut oleh Hakim.
TINJAUAN HUKUM MENGENAI TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI SITUS BELANJA ONLINE(ONLINE SHOP) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Krisharyawan, Yosi; Budhisulistyawati, Ambar
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian dalam transaksi elektronik melalui situsbelanja  online(online shop) memenuhi asas kebebasan berkontrak, konsensualisme,  pacta sunt servanda dan itikad baik atau tidak, juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik.  Penelitian ini termasuk  jenis  penelitian  hukum  normatif dengan pendekatan  perundangundangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan logika deduktif.  Berdasar hasil penelitian dan analisis data, perjanjian transaksi elektronik melalui situs belanja online(online shop) telah memenuhi asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servandadan itikad baik. Untuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui e-commerce

Page 9 of 9 | Total Record : 89

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2013 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue No 7 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013)