cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
PRIVATE LAW
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 89 Documents
 1   2   3   4   5 
KEDUDUKAN KONTRAK SEWA RAHIM DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Setiawan, Fajar Bayu; Asihsalista, Himma; Ramadhani M., Nikki; S.H., M.H, Pranoto
PRIVATE LAW Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak sewa rahim adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengaitkan  dirinya dengan pihak lain (suami isteri) untuk menjadi hamil dan setelah melahirkan menyerahkan anak atau bayi tersebut. Berkenaan dengan kontrak sewa rahim ini, memunculkan masalah-masalah yang disebabkan karena kontrak sewa rahim di Indonesia belumlah memiliki dasar hukum yang pasti mengenai pelaksanaannya, apakah dilarang atau diperbolehkan. Akan tetapi, meskipun tidak ada peraturan yang jelas mengenai kedudukan kontrak sewa rahim dalam tatanan hukum Indonesia, terdapat beberapa aturan hukum positif yang sekiranya bersinggungan dengan permasalahan kontrak sewa rahim tersebut antara lain ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Ketentuan dalam Hukum Islam.
KEWENANGAN BANK INDONESIA SETELAH DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Ferdinan S., Ichsan
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bank Indonesia yang beralih sertaperanan Bank Indonesia di masa mendatang khususnya mengenai pengawasan perbankan di Indonesiasebagai akibat dari dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dengandisahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan BankIndonesia dalam hal pengawasan perbankan yang beralih hanya berkaitan dengan aspek mikroprudensialsaja yang meliputi penetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatanusaha  tertentu  dari  bank, melaksanakan  pengawasan  bank,  dan  mengenakan  sanksi  terhadap  banksesuai dengan ketentuan perundang-udangan sesuai dengan isi ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2009. Adapun akibat dari adanya peralihan kewenangan ini maka peran Bank Indonesia di masa mendatangberkaitan  dengan  aspek  makroprudensial  meliputi  kebijakan  moneter  dan  sistem  pembayaran  yangmenjadikan Bank Indonesia sebagai surveillance baik kepada bank dan non bank, pemeriksaan kepadabank dalam rangka makroprudensial, mengawal berfungsinya intermediasi secara efisien, serta berkoordinasidalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN OTORITAS JASA KEUANGAN INDONESIA DENGAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY INGGRIS Permata, Bintang Puwan
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaaan antara Otoritas Jasa KeuanganRepublik Indonesia dengan Financial Services Authority Inggris, serta untuk mengetahui kelebihan dankekurangan diantara kedua lembaga pengawas jasa keuangan tersebut. Penelitian ini termasuk jenispenelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber datasekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tekhnikpengumpulan  data  yaitu  dengan  tekhnik  studi kepustakaan  dengan  cara  membaca,  mempelajari,membandingkan, dan menganalisis perundang-undangan dan bahan hukum lain yang berhubungan denganpenelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode interpretasi dan perbandingan.Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dihasilkan  simpulan  sebagai  berikut  :  pertama,persamaan lembaga Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan Financial Services Authority Inggris adalahdalam hal model lembaga pengawas, pendekatan sistem pengawasan, latar belakang pembentukan lembagapengawas, tujuan pembentukan lembaga pengawas, penempatan anggota ex-officio pada dewan komisionerlembaga pengawas, dan aspek kewajiban untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya. Sedangkanperbedaan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan Financial Services Authority Inggris adalah dalamhal sumber pembiayaan lembaga, independensi sebagai lembaga negara, dan aspek akuntabilitas lembaga.Kedua, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Financial Services Authority Inggris mempunyai kelebihandan kelemahan masing-masing.
TINJAUAN HUKUM TENTANG BENTUK DAN ISI PERJANJIAN OPERALIH KONSUMEN DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN WOM FINANCE CABANG PURBALINGGA Laksono, Satrio Adhi
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan isi perjanjian operalih konsumen diWOM Finance Cabang Purbalingga. Bentuk perjanjian ini adalah tertulis dengan akta dibawah tangan yangdiregister (waarmerking) ke notaris  dan menggunakan perjanjian baku, isi perjanjian ini tediri dari dua formyaitu form surat pernyataan dan form perjanjian pembiayaan konsumen, isi perjanjian ini telah sesuai ataumemenuhi kerangka umum dari suatu kontrak yang terdiri atas judul, bagian pembuka, isi, bagian penutup,dan lampiran-lampiran.
PERGESERAN PRINSIP PENDANAAN USAHA KECIL MENENGAH PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERBANKAN SYARIAH (STUDI DI PT.SARANA SURAKARTA VENTURA DAN BANK SYARIAH MANDIRI KCP URIP SUMOHARJO) Ayu S, Ananda Fitki; Kumalasari, Dhinda Ratih; Arditaningrum, Wayan
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian  ini adalah untuk mengetahui prosedur dalam pendanaan UKM pada PerusahaanModal Ventura dan Perbankan Syariah yang dalam hal ini adalah PT. Sarana Surakarta Ventura dan BankSyariah Mandiri. Pada dasarnya prosedur yang digunakan dalam pendanaan UKM baik pada PT.SSVmaupun Bank Mandiri Syariah adalah sama yang membedakan hanyalah tingkat besarnya dana yangtersedia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan  untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari lembagakeuangan tersebut didalam masyarakat dan penerapannya di lapangan. Dimana efektifitas dari lembagakeuangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sedangkan penerapan di lapangan  pada BankSyariah Mandiri tidaklah jauh berbeda dengan yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undanngan, hanya saja pada PT.SSV terdapat beberapa pergeseran prinsip.Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan pergeseran prinsipyang mendasar terhadap pelaksanaan pendanaan UKM pada Bank Syariah Mandiri. Justru sebaliknya,pergeseran prinsip pendanaan UKM terjadi pada PT. SSV. Pergeseran tersebut nampak pada keharusanakan adanya jaminan dan dihapuskannya prinsip bagi hasil. Hal tersebut terjadi dikarenakan keadaan daniklim usaha di Indonesia yang dianggap kurang profit oriented, sehingga dengan sistem tanpa jaminan danprinsip  bagi hasil dirasa kurang cocok untuk diterapkan pada jenis usaha yang berkembang di Indonesia
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DENGAN BANK MELALUI MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH (STUDI PADA KANTOR BANK INDONESIA SURAKARTA) Kusumo, Adimas
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaituMekanisme penyelesaiansengketa antara nasabah dan bank pada Kantor Bank Indonesia Surakarta ditempuh melalui dua tahap.Pertama,bank wajib menyelesaikan terlebih dahulu sengketa dengannasabahnya sesuai Peraturan BankIndonesia PBI No.7/7/PBI/2005tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Kedua, apabila sengketabelumdapat diselesaikan dengan baik, nasabah bank dapatmengajukan permohonan penyelesaian sengketamelalui  mediasi  yang  difasilitasi  oleh  Kantor  Bank  Indonesia  Surakarta  sesuai  PBI  No.  8/5/PBI/2006tentang Mediasi Perbankan. Fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan pada Kantor Bank IndonesiaSurakarta hanya terbatas pada penyediaan tempat, membantunasabah dan bank untuk mengemukakanpokok permasalahan yangmenjadi sengketa, penyediaan nara sumber, dan mengupayakantercapainyakesepakatan penyelesaian sengketa antara nasabah danbank. Pelaksanaan mediasi perbankan padaKantor Bank Indonesia Surakarta telah dapatdilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangyangberlaku  meskipun  terdapat  kendala-kendala  yang  tidak  berarti.Adapun  beberapa  kendala  yangditemukan berupa penerapan cara mediasi perbankan yang belum membudaya, baik disisi bank maupunnasabah.
EKSISTENSI MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN Fatmawati, Fatmawati; Soraya, Ines Surya; Rizkika, Kinanti
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa kedudukannasabah bank merupakan konsumen yang harus memperoleh perlindungan hukum. Ketika hubunganhukum antara bank dan nasabah mulai tercipta, maka sejak itu terbuka kemungkinan sengketa antarpara  pihak.  BI  sebagai  Bank  sentral  Indonesia memberikan  alternatif  untuk  menyelesaikan  sengketaantara bank dengan nasabah diluar jalur pengadilan dengan membentuk Lembaga mediasi perbankan.Kajian ini bertujuan mengetahui (1) penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses mediasi,(2) problematik penyelesaian sengketa perbankan menggunakan jalur mediasi. Hasil penulisan menunjukkanbahwa  dalam praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan, terdapat banyak problematikyang ditemui antara lain aspek kelembagaan mediasi itu sendiri yang dilakukan oleh BI tanpa ada lembagakhusus yang menangani mediasi, cakupan mediasi yang terlalu tinggi, dan citra mediasi yang dinilai kurangindependen.
KEWENANGAN BADAN PERADILAN MEMERIKSA SENGKETA DENGAN KLAUSULA ARBITRASE Kusumawati, Erika; Erwin, Yanuar Putra; Pranoto, Verinda Farmadita
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengakuan terhadap arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukandalam Bab XII Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang mengatur upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luarpengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjianarbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.Penulisan ini bertujuan mengetahui (1) klausula pilihan peradilan penyelesaian sengketa dalam perjanjianyang dibuat para pihak, (2) kewenangan badan peradilan dalam memeriksa sengketa yang berklausulaarbitrase. Hasil penulisan menunjukkan bahwa  klausula pilihan peradilan penyelesaian sengketa dalamperjanjian yang dibuat para pihak terjadi karena kesepakatan dan dari jenis perjanjian yang dibuat danbadan peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri tetap memeriksa sengketa dengan klausula arbitrasekarena didasarkan pada dua hal, yaitu hakim mempunyai kewajiban memeriksa dan berkaitan denganpembatalan putusan arbitrase.
KEADAAN PASAR INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Kooswanto, Tarita; Dea S., Yohana; Suryo, Yuanita
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat dibentuk untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, yangdidasarkan oleh adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, baikberbentuk monopoli maupun bentuk-bentuk praktek persaingan tidak sehat lainnya sebelum Undang-Undang tersebut berlaku. Kondisi pasar Indonesia semakin membaik setelah adanya Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dikarenakanpraktek monopoli dalam  kegiatan bisnis dilarang dan  ditegaskan dengan adanya sanksi  pidana sertasanksi administratif bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang telah diatur. Hal tersebutdilakukan agar adalah terselenggaranya persaingan usaha yang sehat, kondusif dan efektif, yang bertujuanuntuk efisiensi ekonomi.
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT DELTOMED LABORATORIES DI KABUPATEN WONOGIRI Dewi, Winjani Prita
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan besertahambatan dan solusi yang diterapkan. Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkunganpada  PT  Deltomed  Laboratories  Kabupaten  Wonogiri  memperhatikan  aspek  sosial,  ekonomi,  danlingkungan. Sebagai perusahaan yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA), PT Deltomed Labora-tories memiliki program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada agenda tahunan perusahaan. Namundemikian, hambatan regulasi yang belum menyeluruh menjadi kesulitan bagi perusahaan dalam menerapkanprogram tersebut. Akibat lemahnya regulasi, berakibat pada pelaksanaan program yang bersifat sporadis.Perusahaan belum sepenuhnya memahami Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas. Dengan demikian perlu adanya lembaga pengawas dalam pelaksanaan TanggungJawab  Sosial  dan  Lingkungan.  Pengintegrasian  pemahaman  antar-stakeholder  diperlukan  gunamenyukseskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan demi kemanfaatannya bagi masyarakat.

Page 2 of 9 | Total Record : 89

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue No 7 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013)