Articles
89 Documents
<![CDATA[PRAKTIK MONOPOLI TAKSI DI BANDARA INTERNASIONAL NGURAH RAI BALI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[Saputro, Dani]]>;
<![CDATA[Pradinantia, Nityadin]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan hukum mengambil kasus mengenai monopoli taxi di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Hal ini disebabkan karena pengelolaan taksi bandara di Indonesia pada saat ini dikeluhkan oleh konsumen taksi dikarenakan mahalnya biaya taksi dari bandara menuju tempat yang ingin dituju oleh konsumen. Maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum, maka dunia usaha sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan semakin mampu meningkatkan kinerja usaha untuk mencapai kesejahteraan umum serta efisiensi.]]>
<![CDATA[PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM KONTAK INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[BR Simanjuntak, Putri Lestari]]>;
<![CDATA[Karisa, Immaculata Anindya]]>;
<![CDATA[Happy, Merry Paulina]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kontrak internasional merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup internasional bukanlah persoalan yang sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan sistem, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu aturan bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak di masing-masing negara. Dalam rangka harmonisasi dan unifikasi hukum di bidang kontrak internasional di Indonesia sudah meratifikasi perjanjian UNIDROIT yang diterapkan jika terjadi wanprestasi dalam kontrak internasional. Isi perjanjian tersebut terdapat prinsip-prinsip kontrak internasional harus diterapkan kepada para pelaku bisnis dalam transaksi perdagangan. Artikel ini merupakan artikel hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen (studi kepustakaan).Teknis analisis bahan hukum menggunakan analisis deduksi yaitu menarik kesimpulan dari hal bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan simpulan bahwa prinsip kontrak internasional di Indonesia sudah meratifikasi perjanjian UNIDROIT. Jika ada sengketa yang berkaitan dengan kontrak internasional di Indonesia maka penyelesaiannya dapat menggunakan prinsip yang ada dalam UNIDROIT. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia sudah meratifikasi perjanjian tersebut untuk menciptakan harmonisasi dan unifikasi dalam kontrak internasional. Â ]]>
<![CDATA[TELAAH KEDUDUKAN DAN PENGATURAN HUKUM DEBT COLLECTOR DALAM PERSPEKTIF SINKRONISASI HUKUM DI INDONESIA (KAJIAN PENGATURAN PRINSIP PERBANKAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ASPEK PERIKATAN PERDATA) ]]>
<![CDATA[Hardiyani, Diyah Ayu]]>;
<![CDATA[Purnaningrum, Jatu Esthi]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini bermaksud untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan hukum debt collector dari berbagai perspektif hukum dalam menjalankan profesi sebagai penagih kewajiban nasabah kepada bank serta tindakan represif yang dilakukan oleh debt collector terhadap nasabah dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang belum jelas pihak yang hendak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif  memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam pengkajiannya. Adapun pengumpulan berbagai bahan hukum menggunakan studi literatur. Hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa debt collector memiliki kedudukan dan pengaturan hukum sebagai pihak ketiga berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009. Berbagai ketidaksinkronan akhirnya peneliti temukan setelah penelitian dilaksanakan. Ketidaksinkronan terjadi antara Peraturan Bank Indonesia dengan Prinsip Perbankan dengan penggunaan pihak ketiga oleh bank serta menunjukkan tidak dilaksanakannya prinsip perbankan sebagaimana mestinya. Selanjutnya terdapat ketidaksinkronan dengan Perlindungan Konsumen karena pengalihan tanggung jawab penagihan hutang terhadap debt collector serta pembuatan klausula baku secara sepihak telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Aspek Perikatan Perdata diketahui bahwa terdapat ketidaksinkronan karena pihak bank tidak menyimpangi persyaratan dan pengaturan yang terdapat dalam perikatan perdata.]]>
<![CDATA[TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Simao L.F.S, Alves]]>;
<![CDATA[Larasati, Bernina]]>;
<![CDATA[Marsha, Demitha]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembebanan Hak Tanggungan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan hak tanggungan dan cara penyelesaiannya. Berdasarkan hasil pembahasan dihasilkan 2 (dua) kesimpulan, pertama bahwa pembebanan dilakukan dengan cara pembuatan perjanjian kredit terlebih dahulu, pembebanan hak tanggungan dan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Kedua bahwa permasalahan dalam perjanjian kredit terdapat pada keterlambatan dalam melakukan pelunasan kredit dengan penyelesaian dilakukannya eksekusi barang jaminan yang dapat dilakukan dengan penjualan dibawah tangan atau lelang melalui pengadilan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS SAHNYA PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN ]]>
<![CDATA[Wijanarko, Bayu]]>;
<![CDATA[Sari, Mudiana Permata]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sahnya suatu perjanjian terapeutik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta perlindungan hukum bagi pasien dalam suatu perjanjian terapeutik. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemahaman baik dokter ataupun pasien dalam mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter maupun pasien. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian Ispanning verbintenis (berdasarkan usaha) jadi bukan hasil yang dicapai, melainkan suatu usaha dokter yang maksimal untuk kesembuhan pasien yang menjadi objek perjanjian. Hak dasar yang dimiliki oleh pasien adalah hak atas informasi dalam persetujuan tindakan medis yang meliputi hak untuk mengetahui atas kondisi sakitnya, tindakan apa yang akan diambil oleh dokter, bagaimana prosedurnya, risiko apa yang mungkin timbul dari tindakan itu, alternatif pengobatan selain tindakan medis yang akan dilakukan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Maxellia, Lupita]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan yuridis penyebab terjadinya kebatalan dan pembatalan akta notaris dan juga implikasi hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau doktrinal yang mempunyai sifat preskriptif, menggunakan pendekatan undang-undang mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum secara analisis deduksi. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kebatalan dan pembatalan akta notaries yang memiliki implikasi hukum yaitu akta notaris yang dapat dibatalkan, akta notaris batal demi, akta notaris yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta notaris yang dibatalkan oleh para pihak sendiri, akta notaris batal berdasar asas praduga yang sah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER ]]>
<![CDATA[Purnama, Aditya]]>;
<![CDATA[Handoko, Dedy]]>;
<![CDATA[Rumita, Masri]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Persekongkolan tender merupakan cerita lama yang sampai sekarang masih saja terjadi. Iklim persaingan usaha yang tidak sehat merupakan akar dari permasalahan ini, untuk itu diperlukannya instrumen hukum dan lembaga pengawas persaingan usaha. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan sebagai lembaganya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Saat ini persekongkolan tender bukan hanya melanggar pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 namun dewasa ini sudah menjalar pada tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH LEMBAGA PERBANKAN TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI (Studi di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta) ]]>
<![CDATA[Puspita, Pipit]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta selaku lembaga perbankan dalam penyelesaian kredit macet dan hambatan yang timbul beserta solusi penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penggunaan sumber data meliputi sumber data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data melalui analisis interaktif dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Timbulnya kredit macet di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta disebabkan debitur terlambat membayar angsuran pada saat jatuh tempo. Upaya penyelesaian kredit macet yang ditempuh oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta melalui dua upaya yaitu litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non litigasi melalui upaya preventif, early warning, dan negosiasi.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI SEBAGAI BENTUK PENYELUNDUPAN HUKUM DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Dianti, Novina Eky]]>;
<![CDATA[Pranoto, Pranoto]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 5 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan kebenaran bahwa perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia di luar negeri merupakan bentuk penyelundupan hukum dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI). Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam pengkajiannya. Adapun pengumpulan berbagai bahan hukum tersebut menggunakan studi literatur. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa perkawinan WNI beda agama di luar negeri menurut UUP dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) sehingga pasangan WNI beda agama menggunakan dasar pada Pasal 56 untuk melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri kemudian melakukan pencatatan di Indonesia agar memenuhi unsur administratif dari UUP. Menurut kaidah HPI perkawinan dilakukan menurut hukum tempat perkawinan dilangsungkan (Lex Loci celebrationis). Pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri menurut asas HPI merupakan bentuk penyelundupan hukum terhadap Pasal 2 (1) UUP.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELANGGARAN MEREK DAGANG DALAM KASUS PERSAMAAN BENTUK KEMASAN PRODUK OLEH PT. SINDE BUDI SENTOSA (CAP BADAK) TERHADAP WEN KEN DRUG CO (PTE) LTD. (CAP KAKI TIGA) ]]>
<![CDATA[Dharmawati, Novi]]>;
<![CDATA[Bestari, Arini Sukma]]>;
<![CDATA[Fadhila, Dianatul]]>
<![CDATA[ PRIVATE LAW Vol 2, No 5 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum UNS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, juga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intektual. Suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek.Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa). Dalam kasus ini, yang menjadi permasalahan antara kedua belah pihak ialah adanya persamaan dalam penggunaan dari suatu merek dagang, yaitu persamaan yang terdapat pada kemasan kaleng maupun botol diantara produk keduanya.Di sini, penulis berusaha menaganalisis mengenai pelanggaran-pelanggaran merek dagang yangdilakukan oleh PT. Sinde Budi Sentosa sebagai produsen Larutan Penyegar Cap Badak yang mendesainbentuk kemasan yang sama seperti yang ada pada kemasan produk Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga.]]>
