cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
PRIVATE LAW
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 89 Documents
 5   6   7   8   9 
PERAN YAYASAN SAYAP IBU DALAM PROSES ADOPSI DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK Seto, Waringin
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakThis study aims to determine the implementation of Government Regulation No. 54 Year 2007 on the Implementation of Adoption and legal adoption (adoption) consequences of the rights and obligations arising after the adoption. The approach used by the author in the study is the law approach (statue approach). The research location is in Sayap Ibu Foundation, Jln. Barito  II No. 55, Kebayoran Baru, South Jakarta. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques used were interviews and document study to obtain basic theory and data relating to the study.  Based on the research results and discussion generated conclusions, among others, as follows: Implementation of Government Regulation No. 54 Year 2007 on the Implementation of Child Adoption in Sayap Ibu Foundation in the process adoption in accordance with the laws, because it has met the formal requirements, substantive and administrative adoption. Adopted child caused three (3) as a result of the law, there are: Inheritance Rights of foster Parents and Bladder (the child has a law position of him parents who adopted), Citizenship Status ( the child was adopted must be before 5 years and actually Indonesian and after it he will get 2 citizen status, Rights and Powers of Guardianship Foster Parents ( the parent who adopted was being guardian parent). AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan akibar hukum dari suatu proses pengangkatan anak (adopsi) terhadap hak - hak dan kewajiban yang timbul setelah adopsi.Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang - undang (statue approach). Lokasi penelitian adalah di Yayasan Sayap Ibu, Jln. Barito II Nomor 55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen untuk memperoleh landasan teori dan data - data yang berkaitan dengan penelitian.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, antara lain sebagai berikut : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Yayasan Sayap Ibu dalam proses pengangkatan anak telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan tersebut, karena telah memenuhi persyaratan formil, materiil dan administrasi pengangkatan anak. Pengangkatan anak menimbulkan tiga (3) akibat hukum, yaitu : Hak Waris Atas Orang Tua Angkat dan Kandung (anak mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya), Status Kewarganegaraan Anak Angkat (Status kewarganegaraan anak angkat yang di angkat sebelum berumur lima (5) tahun adalah warga negara Indonesia dan setelahnya anak akan memiliki dua kewarganegaraan (dual citizen)), Hak Perwalian dan Kekuasaan Orang Tua Angkat (orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat).
ANALISIS YURIDIS PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BIJIH BESI OLEH BUPATI MINAHASA UTARA KEPADA PT MIKGRO METAL PERDANA DI PULAU BANGKA Naibaho, Yonsei Monica; Kusumawati, Apriliani; Utama, Rahmaning Putri
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paper aims to analyze the suitability of the iron ore mining license issued by the Regent of the North Minahasa PT Mikgro Metal Prime on the island farts with applicable laws and regulations in Indonesia, Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Mining Law), Law Number 27 Year 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands (PWP3K Act). From this research result that North Minahasa District Decree on Renewal and Expansion Exploration And Mining Rights Being Adjustment Mining Permit (IUP) Exploration No. 162 of 2010 dated July 20, 2010 to PT Mikgro Metal Prime contrary to the provisions of the Mining Permit regulated the Mining Law, the PWP3K Law and the Law on Spatial because it has and will damage the environment and violate the rights of indigenous people of Bangka Island. AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian izin usaha pertambangan bijih besi yang diterbitkan oleh Bupati Minahasa Utara kepada PT Mikgro Metal Perdana di pulau bangka dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Perpanjangan dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor: 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 kepada PT Mikgro Metal Perdana bertentangan dengan ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan yang diatur dalam UU Minerba,UU PWP3K dan UU Penataan Ruang karena telah dan akan merusak lingkungan sekaligus melanggar hak-hak adat warga Pulau Bangka.
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN DENGAN CV. METRO JAYA DALAM PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS JALAN LINTAS DESA LUMBU KECAMATAN KUTOWINANGUN Damayanti, Chyntia; Imanullah, Najib; pranoto, pranoto
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam pengaturan hak dan kewajiban antara kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. Metro Jaya selaku penyedia jasa. Untuk tercapainya penulisanhukum ini, digunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sedangkan sumber data yang digunakanadalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari para pihak dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, dengan model analisis interaktif sebagai teknikanalisis data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan pengaturan hak dan kewajiban antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia jasa pada dasarnya sudah memenuhi asas proporsionalitas, namun dalam perumusan isi kontrak belum diterapkan. Kontrak kerja konstruksiideal berbasis Asas Proporsionalitas seharusnya mengatur pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsinya dari proses tahapan prakontraktual, pelaksanaan kontrak hingga pasca kontraktual.
PROPOSISI HUKUM ANTARA SURAT EDARAN BANKINDONESIA NOMOR 13/28/DPNP PERIHAL PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/25/2009TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Aprianto, Roy; Hadi, Hernawan; Pujiono, Pujiono
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder. Untuk mencegah kerugian pada bank, sebelumnyaBank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Pada intinya, peraturan ini mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakanproduk terstruktur yang dapat mengontrol potensi kerugian yang timbul dari seluruh kegiatan bank. Aturan yang diharapkan dapat mencegah kerugian pada sektor perbankan tersebut ternyata kurang efektif. Untuk menanggulangi kelemahan PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proposisi hukum antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum denganPeraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DAN DAYA PEMBEDA DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG YANG BERSIFAT KETERANGAN BARANG (DESCRIPTIVE TRADEMARK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Wibowo, Ari; Hadi, Hernawan
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan prinsip itikad baik dan daya pembeda dalam pendaftaran merek dagang yang bersifat keterangan barang (descriptive trademark). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkanbahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Analisis bahan hukum melalui metode deduksi silogisme , dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, bahwa Prinsip itikad baik dan daya pembeda dalam pendaftaran merek dagang yang bersifat keterangan barang (descriptive trademark) di terapkan pada saat pemeriksaan subtantif sesuai ketentuan Pasal 18 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM Suharto, Eunike Selend; Pertiwi, Nike Dian; Tirtasari, Yunike Adelyna
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis risiko dalam perjanjian kredit perbankan dengan mengacu sesuai undang-undang yang berlaku. Perbankan merupakan bisnis yang penuh dengan risiko, namun disisi lain juga memberikan keuntungan yang menjanjikan. Didalam Peraturan Bank IndonesiaNomor 5/8/Pbi/2003 telah mengatur mengenai penerapan managemen risiko bagi bank umum agar dapat terus menjalankan bisnis usahanya. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan. Oleh karenaitu menerapkan managemen risiko dalam perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting sesuai dengan kemampuan bank sebagai suatu standar yang harus dipenuhi dalam perbankan di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG LEMAH DALAM MERGER PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk Laksmitasari, Kartika; Khanan, Khanan
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakGoncangan perekonomian yang dialami Indonesia pada masa orde baru menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama bagi usaha perbankan. Demi menyelamatkan industri perbankan, pemerintah memiliki opsi untuk melakukan merger atau likuidasi. Merger adalah penggabungan suatu perusahaan ke perusahaan lain, sedangkan likuidasi adalah pembubaran suatu perusahaan. Langkah yang dipilih pemerintah adalah melakukan merger antara Bank Ekspor Impor (Bank Eksim), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) ke dalam Bank Mandiri.Gabungan keempat bank tersebut kini dikenal dengan nama Bank Mandiri. Dalam proses merger tersebut pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1999, pemerintah dapat melakukan merger sesuai tata cara dan prosedur yang tepat tanpa mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan Bank, serta kepentingan rakyat banyak.
LEGALISASI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) SEBAGAI SARANA DALAM MENGAKHIRI SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Studi Kasus Sengketa Rokok Kretek Indonesia – Amerika Serikat) Agustin, Yusniar Dwi; Fie, Alfaini Husna; Devy, Rowena Marsha
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu kegiatan perdagangan internasional yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat ialah perdagangan dalam ekspor rokok kretek. Tetapi dalam prakteknya, kegiatan ini tidak berjalan dengan lancar dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat dianggap diskriminatif oleh Indonesia. Sehingga kegiatan ekspor rokok kretek ke Amerika Serikat menimbulkan sengketa. Sengketa tersebut dibawa ke Dispute Settlement Body - World Trade Organization (DSB-WTO). WTO menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat bersalah dan memenangkan Indonesia. Namun, Amerika Serikat tidak bersedia melaksanakan keputusan WTO. Untuk mengakhiri sengketa ini dibuatlah sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua Negara yang bersengketa.
PENYELESAIAN SENGKETA DAN AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA KASUS ANTARA PT METRO BATAVIA DENGAN PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY (GMF) AERO ASIA Ulya, Rifqathin; Santika, Ines Age; Sholikah, Zhahrul Mar’atus
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMenurut Pasal 1234 KUHPerdata, debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, hal tersebut disebut wanprestasi. Penulis tertarik untuk menganalisis sebuah kasus yang terjadi antara PT Metro Batavia yang merupakan salah satu perusahaan pesawat terkemuka dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia. Dikasus tersebut dijelaskanbahwa kasus wanprestasi tersebut dituduhkan kepada PT Garuda Maintenance (GMF) Aero Asia tidak memenuhi prestasi dalam hal pemenuhan garansi mesin yang dibeli oleh PT Metro Batavia. Adapun tujuan dan kegunaan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan wanprestasi danakibat wanprestasi jika timbul sengketa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang wanprestasi. Tulisan ini disusun dengan metode penulisan yuridis normatif . Wanprestasi tidak selalu dimaksudkan tidak dapat memenuhi sama sekaliprestasi yang diperjanjikan, namun dapat juga terjadi dalam hal debitur tidak tepat waktu dalam memenuhiprestasi, serta dengan tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh kreditur. Wanprestasi sendiri memilikiakibat hukum yang diatur dalam KUHPerdata, Pasal 1236, Pasal 1237 dan Pasal 1266. Akibat hukumdari wanprestasi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara
NEGOSIASI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA MENCAPAI KESEPAKATAN Vidya, Mega; Hutagalung, Bina; Wardani, Dea Kusuma
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada Artikel ini dibahas mengenai negosiasi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sebagai upaya mencapai kesepakatan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan melalui dua cara, salah satunya melalui penyedia barang/jasa. Negosiasi dilakukan dalam hal pemilihan penyedia barang/jasa (fase pra kontrak) dengan cara seleksi, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung untuk mencapai suatu kesepakatan antara pemerintah dengan penyedia barang/jasa mengenai harga dan kualitas teknis barang/jasa.

Page 8 of 9 | Total Record : 89

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2013 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue No 7 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013)