cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Phone
+628976024546
Journal Mail Official
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Gedung Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (Jl. Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260, Kode pos: 35131)
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 19791488     EISSN : 27228681     DOI : https://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Asas (ISSN 1979-1488 E-ISSN:2722-8681) is a biannual journal (June and December), published by Faculty of Sharia, State Islamic University of Raden Intan Lampung, INDONESIA. Asas emphasizes Scientific Journal of Syari’ah Economic Law studies and communicates researches related to Syari’ah Economic Law studies As an academic journal Asas by the State Islamic University of Raden Intan Lampung. The purpose of this journal publication is of disseminate the latest theories and research results from all aspects that have been achieved in the fields of Syari’ah Economic Law. This journal publishes useful works through a systematic process and can be accessed free of charge. Asas is indexed by: DOAJ; Crossref; Moraref; ROAD; Garuda; Google Scholar; CiteFactor; Academic Scientific Journals; Academia.edu; Mendeley; ISSUU; LIPI: Indonesian Publication Index; DRJI: Directory of Research Journals Indexing; ISSUU index; Cosmos Impact Factor; ISJD: Indonesian Scientific Journal Database, Grammarly.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 312 Documents
 15   16   17   18   19 
Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang Di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan Rini Masykuro, Yufi Wiyos; Zaharah, Rita; Sari, Novita
ASAS Vol. 15 No. 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v15i01.14568

Abstract

This teacher cooperative has a minimum loan of Rp. 500,000 and a maximum loan of Rp. 10,000,000. In this cooperative system, the interest rate is 10% according to the loan with a repayment period of 10 months. Whereas in Islam forbids interest in every human activity. Ulama here have their own opinion regarding the law of saving and borrowing money in the Simpang Sender Village, OKU Selatan Regency. The role of the Ulama in society is very strong, their opinion will be taken into consideration in the community. This research is a type of field research, and is descriptive in nature. Primary data sources were obtained directly from the research site using the direct interview method with Nahdathul Ulama figures and savings and loan cooperatives in the Simpang Sender Village. Secondary data sources come from several sources, namely journals, books, and the internet related to this research, the data are analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of saving and borrowing money in the Simpang Sender Village Teacher Cooperative is like cooperatives in general, the funds used to provide loans are the savings funds of members who are members of the cooperative. All members registered in this cooperative are teachers, each member is required to save a minimum of Rp. 10,000 and a maximum of Rp. 100,000. Whereas the views of Nahdatul Ulama figures regarding the practice of Saving and Loans in the Simpang Sender Village Teacher Cooperative have not fulfilled the conditions permitted in Islamic law, where there is still 10% interest in repaying loans paid in installments by members at a time period of 10 months, the interest paid is pay monthly installments of 1% for 10 months.Keywords: cooperative, saving and borrowing money, Nahdatul Ulama figures
PROBLEM SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN HEWANI Baharuddin, Moh
ASAS Vol. 2 No. 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v2i1.440

Abstract

Abstrak: Modernisasi industri pengolahan pangan takayal mendatangkan efek domino, disamping mendatangkan berbagi kemudahan, disisi lain juga melahirkan problem tersendiri khususnya bagi umat Islam, yakni dalam hal belum adanya jaminan dan kepastian hukum tentang produk pangan halal. Kehalalan produk hewani tidaklah sederhana ketika ia diolah melalui proses manajemen produksi. Artinya, kehalalannya tidak hanya tergantung pada zat bendanya itu sendiri, melainkan terkait pula dengan proses pengolahan, penyimpanan, distribusi dan penyajiannya. Justru karena itulah diperlukan adanya sertifikasi dan labelisasi produk hewani yang halal, baik impor maupun lokal, dari lembaga yang berkompeten, setelah melalui pengkajian dan penelitian yang cermat dan mendalam dari pakarnya masing-masing. Kata kunci: Sertifikasi Halal, Produk Hewani
PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM Maimun, Maimun
ASAS Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i1.1209

Abstract

Abstrak: Pendistribusian harta waris dalam sistem kewarisan Islam (nizam al-irts fi al-Islam) telah ditetapkan dengan gamblang dalam Q.S. an-Nisa’ (4), ayat 11, 12 dan 176. Ahli waris sebagai penerima waris (al-warits) dari pewaris (al-muwarrits) adalah mereka yang telah ditetapkan bagiannya masing-masing (furud al-muqaddarah) sesuai ketetapan nas al-Qur’an. Tetapi berdasarkan sebuah hadis riwayat muttafaq ‘alaih dari Usamah bin Zaid, seorang ahli waris beda agama (non muslim) tidak dapat mewarisi dari tirkah yang ditinggalkan pewaris. Oleh karena demikian, solusi alternatifnya dari pihak ahli waris yang muslim atau Pengadilan Agama dapat menetapkan wasiat wajibah untuk diberikan kepada ahli waris (saudara kandung) yang beda agama yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris yang muslim. Solusi ini sebagai pemenuhan rasa keadilan, menjaga keutuhan keluarga, dampak psikologis, menghilangkan diskriminatif, dan perlindungan keluarga besar ahli waris, sehingga peralihan harta waris dari pewaris kepada penerima waris dapat terealisir dengan baik sesuai aturan yang dikehendaki nas.Kata kunci: Sistem kewarisan, harta waris, pewaris, penerima waris, wasiat  wajibah
WACANA TENTANG NIKAH SIRRI DALAM FIKIH KONTEMPORER ABROR, KHOIRUL
ASAS Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i1.1210

Abstract

Abstrak: Nikah siri atau talak tanpa Pengadilan Agama dianggap sah secara agama Islam, namun menurut hukum positif yang berlaku justru dipandang tidak sah. Salahsatu penyebab terjadinya dualisme adalah karena di Indonesia ada dua kelompok ’madzhab’ yang mendukung sepenuhnya atau mengikuti ajaran Islam total dan yang mendukung atau mengikuti hukum positif.Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai kepada batas Pasal 2 ayat (1) UUP, maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada Pengadilan; karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi didalam administrasi Negara. Dampaknya segala konsekuensi yang terjadi selama dalam perkawinan dianggap tidak pernah ada, dimata hukum di bumi Indonesia.Kata Kunci: Nikah Sirri, Fikih Kontemporer
DIALEKTIKA ILMU HUKUM INDONESIA DALAM DOMIASI POSITIVISME ILMU HUKUM (Suatu Pergesera Paradigma Ilmu Hukum Indoesia dari Teks Menuju Realitas Hukum yang Berkeadilan) NUR, EFA RODIAH
ASAS Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i1.1211

Abstract

Abstak: Sebagai bangsa yang pada awalnya memiliki watak mistisisme dan kemudian berkembang menjadi neo-mistisisme dengan Pancasila maka bangsa Indonesia menjalankan hukum juga sangat dipengaruhi karakter tersebut. Pengutamaan makna di balik gramatikal hukum menjadi sesuatu yang sangat ditonjolkan, sehingga penegakan hukum dirasakan sangat kurang apabila belum menyentuh keadilan, terutama keadilan substansial.Budaya lokal ternyata sangat memengaruhi cara berhukum suatu bangsa. Indonesia sebagai bagian negara oriental pun tak luput dari sifat demikian itu. maka dalam perkembangan ilmu hukum indonesia tidak terlepad dari diskursus dalam media dialtis antara tesis antitesis dan sitesis dalam pembangunan sistem hukum nasionalKata Kunci : Budaya Lokal, Sistem Hukum Nasional
ZAKAT MASKAWIN (Analisis Hukum Islam) FIRDAWERI, FIRDAWERI
ASAS Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i1.1212

Abstract

Abstrak: Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, juga mengatur masalah maskawin perkawinan, sampai masalah harta yang wajib dizakatkan. Masa kini sering terjadi diwaktu akad perkawinan suami memberikan mahar kepada isterinya dalam nilai jumlah besar. Hal ini menimbulkan masalah apakah  maskawin tersebut wajib dizakatkan?. Hal ini memerlukan pemikiran yang serius, sehingga membuat penulis tertarik memecahkan masalahnya dengan judul makalah: Zakat Maskawin (Analisis Hukum Islam). Masalahnya dirumuskan : Apakah maskawin harta yang wajib dizakatkan ?. Berapa nishabnya?, dan berapa persen dikeluarkan zakatnya?. dan kapan dikeluarkan zakatnya ?,Setelah di kumpulkan data, peneliti berpendapat bahwa harta maskawin wajib dizakatkan jika memenuhi kriteria syarat wajib zakat. Alasannya karena maskawin merupakan pemberian wajib suami kepada isteri diwaktu akad nikah, yang merupakan syarat sah nikah, oleh sebab itu termasuk harta yang diperoleh dengan cara baik, dan karena tidak ditemukan perbedaan pendapat ulama. Cara mengitung nishabnya, persentasenya, dan waktu mengeluarkan zakatnya, hal ini terdapat perbedaan, tergantung kepada jenis harta maskawin tersebut. Antara lain :1. Kalau maskawin itu emas perhiasan cara mengeluarkan zakatnya sama dengan zakat perhiasan emas, yaitu tidak harus sampai senishab, dan tidak harus menunggu satu tahun kepemilikan, dikeluarkan 2,5% .2. Kalau maskawin itu emas yang tidak perhiasan, atau uang tabungan, maka harus sampai senishab (85 gram) emas, dan sudah dimiliki satu tahun hijriyah, Zakatnya 2,5%.3. Jika harta maskawin tersebut tidak berbentuk emas dan uang, walaupun nilai hartanya cukup banyak. Hal ini harus diteliti terlebih dahulu. Apakah harta tersebut termasuk harta memenuhi kriteria zakat atau tidak.Kata  kunci :Hukum Islam,  Zakat,  Maskawin.
APLIKASI PP NO. 53 TAHUN 2010 PERATURAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN IAIN RADEN Jalaluddin, Ahmad
ASAS Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i1.1213

Abstract

Abstrak: Aplikasi PP No.53 Tahun 2010 Peraturan Disiplin PNS Di Lingkungan IAIN Raden Intan. Peraturan pemerintah tentang disiplin terdahulu telah diganti PP No.53 Tahun 2010, dengan harapan lebih tegas dan lebih adil, sebab sudah diatur pengenaan sanksi bagi pimpinan/pejabat yang tidak menghukum terhadap bawahan yang melanggar, dalam PP No.53 Tahun 2010 tersebut sudah diatur adanya standarisasi hukuman disiplin. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diperlukan kedisiplinan para aparat pemerintah. Kaitan dengan hal tersebut penulis membatasi tenttang disiplin yaitu kewajiban setiap PNS masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja yang diatur dalam pasal 3 ayat 11 peraturan pemerintah No.53 tahun 2010, serta upaya meningkatkan kedisiplinan PNS dilingkungan IAIN Raden Intan Lampung. Disiplin mempunyai tiga macam sifatnya: Disiplin Preventif, DisiplinKorektif dan Disiplin Progresif. Pemberian hukuman disipiln dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung masing-masing. Setiap PNS wajib datang, pulang dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerja. Keterlambatan dihitung secara kumulatif dan di konversi 7½ jam dihitung satu hari. Kesimpulan pelaksanaan peraturan tersebut pemberian sanksi hanya berupa pemberitahuan atau himbauan untuk mentaati ketentuan jam kerja.Kata Kunci: Disiplin, Sanksi, Jam Kerja.
DIMENSI EKONOMI DALAM KISAH AL QUR’AN BAIHAQI, YUSUF
ASAS Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i1.1214

Abstract

Abstrak: Al-Qur’an merupakan sebuah kitab suci yang terkandung didalamnya banyak kisah. Diantara tujuan dipaparkannya kisah dalam Al-Qur’an adalah agar kisah tersebut dapat dijadikan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Manusia merupakan makhluk ekonomi, merupakan keniscayaan terkandung pesan-pesan ekonomi dalam kisah Al Qur’an. Ditilik dari dimensi ekonomi, kisah Maryam yang diabadikan dalam Al-Qur’an memberikan pesan bahwasannya rezeki manusia merupakan hak preogratif Tuhan. Pesan yang dapat ditangkap dalam kisah Qarun yang diabadikan dalam Al-Qur’an, bahwasannya rezeki manusia merupakan anugerah Tuhan. Kisah kesederhanaan rasulullah saw selama hidupnya sebagaimana yang diabadikan dalam al-Qur’an, juga merupakan pesan yang semestinya ditauladani oleh segenap umat beliau.Kata Kunci: Kisah Al Qur’an, Ekonomi
JUAL BELI SPERMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ABBAS, SUARDI
ASAS Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i1.1215

Abstract

Abstrak: Jual Beli Sperma dalam Perspektif Hukum Islam. Keinginan untuk memperoleh keturunan bagi seorang pasangan suami istri merupakan hal yang wajar, hal ini karena keturunan (anak) merupakan mutiara kehidupan. Sehingga dalam rangka memperoleh keturunan (anak) kadangkala dilkakukan dengan cara  membeli sperma, apalagi ingin mendapatkan keturunan yang baik. Mengenai hukum jual beli sperma masih menjadi kontroversi di kalangan para ulama,  namun demikian pendapat yang dapat dijadikan pegangan dan pedoman bahwa jual beli sperma hukumnya haram, baik untuk sperma manusia maupun sperma binatang, hal ini karena sperma merupakan anugerah Allah kepada makhluknya, sehingga tidak pantas apabila sperma itu ntuk diperjual belikan.Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Sperm
PRODUK HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM FAIZAL, LIKY
ASAS Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i1.1216

Abstract

Abstrak: Produk-produk hukum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh konfigurasi politik yang melatar belakanginya. Konfigurasi politik demokratis akan melahirkan model-model produk hukum, sebagaimana layaknya sebuah kehidupan politik yang demokratis, maka kecenderungan lahirnya sistem hukum yang demokratis merupakan out put dari sistem demokratis tersebut. Hampir jarang ditemui bahwa konfigurasi politik yang demokratis, akan melahirkan produk hukum yang otoriter. Karena, kecenderungan hukum yang otoriter merupakan bagian dari sistem politik represif dan otoriter dalam rangka memelihara kekuatan politik negara terhadap masyarakat. Sebaliknya, konfigurasi politik demokratis, adalah upaya pemeliharaan terhadap kepentingan rakyat semata. Kata Kunci:  Produk Hukum, Politik Hukum, Konfiguras

Page 17 of 32 | Total Record : 312

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 02 (2025): Asas, Vol. 17, No. 02 Desember 2025 Vol. 17 No. 01 (2025): Asas, Vol. 17, No. 01 Juni 2025 Vol. 16 No. 2 (2024): Asas, Vol. 16, No. 02 Desember 2024 Vol. 16 No. 1 (2024): Asas, Vol. 16, No. 01 Juni 2024 Vol. 15 No. 02 (2023): Asas, Vol. 15, No. 02 Desember 2023 Vol. 15 No. 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023 Vol. 14 No. 02 (2022): Asas, Vol. 14, No. 02 Desember 2022 Vol. 14 No. 01 (2022): Asas, Vol. 14, No. 01 Juli 2022 Vol. 13 No. 2 (2021): Asas, Vol. 13, No. 02 Desember 2021 Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021 Vol. 12 No. 01 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Juli 2020 Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020 Vol. 11 No. 01 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 01 Januari 2019 Vol. 11 No. 2 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 02 Desember 2019 Vol. 10 No. 02 (2018): Jurnal Asas Vol. 10 No. 01 (2018): Jurnal Asas Vol. 9 No. 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017 Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017 Vol. 8 No. 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016 Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016 Vol. 7 No. 2 (2015): Asas, Vol. 7, No. 2, Juni 2015 Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015 Vol. 6 No. 2 (2014): Asas, Vol.6, No.2, Juni 2014 Vol. 6 No. 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014 Vol. 5 No. 2 (2013): Asas, Vol. 5, No.2, Juni 2013 Vol. 5 No. 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013 Vol. 4 No. 2 (2012): Asas, Vol. 4, No. 2, Juni 2012 Vol. 4 No. 1 (2012): Asas, Vol. 4, No. 1, Januari 2012 Vol. 3 No. 2 (2011): Asas, Vol. 3, No. 2, Juni 2011 Vol. 3 No. 1 (2011): Asas, Vol. 3, No. 1, Januari 2011 Vol. 2 No. 2 (2010): Jurnal Asas Juli 2010 Vol. 2 No. 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010 More Issue