cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Phone
+628976024546
Journal Mail Official
jurnalasassyariah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Gedung Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (Jl. Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260, Kode pos: 35131)
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 19791488     EISSN : 27228681     DOI : https://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Asas (ISSN 1979-1488 E-ISSN:2722-8681) is a biannual journal (June and December), published by Faculty of Sharia, State Islamic University of Raden Intan Lampung, INDONESIA. Asas emphasizes Scientific Journal of Syari’ah Economic Law studies and communicates researches related to Syari’ah Economic Law studies As an academic journal Asas by the State Islamic University of Raden Intan Lampung. The purpose of this journal publication is of disseminate the latest theories and research results from all aspects that have been achieved in the fields of Syari’ah Economic Law. This journal publishes useful works through a systematic process and can be accessed free of charge. Asas is indexed by: DOAJ; Crossref; Moraref; ROAD; Garuda; Google Scholar; CiteFactor; Academic Scientific Journals; Academia.edu; Mendeley; ISSUU; LIPI: Indonesian Publication Index; DRJI: Directory of Research Journals Indexing; ISSUU index; Cosmos Impact Factor; ISJD: Indonesian Scientific Journal Database, Grammarly.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 312 Documents
 16   17   18   19   20 
KAPABILITAS PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA HIDAYAT, EKO
ASAS Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i1.1217

Abstract

Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan dengan demikian harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Pengawasan terhadap Keputusan Pemerintahan merupakan pengujian apakah setiap individu yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan administrasi yang independen. Karena itu, sistem, proses dan prosedur penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan negara dan pembangunan harus diatur oleh produk hukum. Produk hukum inilah berupa Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam sebuah Undang-Undang adalah elemen penting dari sebuah negara yang memiliki budaya hukum yang berkembang tinggi, terutama jika Keputusan Pemerintahan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus selalu berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.Kata Kunci: Kapabilitas, TUN, Peradilan
PEMBAGIAN HARTA DENGAN WASIAT WAJIBAH DAN HIBAH DALAM HUKUM ISLAM FAUZI, MUHAMMA YASIR
ASAS Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v9i1.1218

Abstract

Abstrak: Harta peninggalan, haruslah dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di dalam fiqih terdapat pembahasan mengenai ilmu mawaris. Menurut para fuqaha, ilmu mawaris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan sedikitpun. Perbedaan yang paling utama antara harta yang diterima lewat warisan, wasiat dan diterima lewat hibah adalah pada masih hidup atau tidaknya pemberi harta.Kata Kunci: Wasiat, Wasiat Wajibah, Hibah
IMPLEMENTASI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 DAN PP NOMOR 24 TAHUN 1976 TERHADAP KEWAJIBAN DISIPLIN DAN HAK CUTI DOSEN: Studi Pada IAIN Raden Intan Lampung Jalaluddin, Ahmad
ASAS Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i1.1220

Abstract

Abstrak: Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 24 Tahun 1976 Terhadap Kewajiban Disiplin dan Hak Cuti Dosen (Studi Pada IAIN Raden Intan Lampung). Peraturan cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tercantum dalam PP nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti PNS, selama ini tidak pernah dirasakan penting, karena dosen dapat libur sendiri, tetapi dengan adanya PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin, dosen membutuhkan cuti tersebut, namun demikian dalam pasal 8 dari PP Nomor 24 Tahun 1976, dinyatakan bahwa: PNS yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak berhak atas cuti tahunan. Sedangkan selama ini, yang peneliti ketahui semenjak menjadi tenaga pengajar atau dosen, belum pernah ada ketentuan hari libur kuliah yang ditetapkan secara resmi pada setiap semester.Kata Kunci: disipilin, hak cuti, kewajiban dosen.
ASPEK-ASPEK FILOSOFIS ZAKAT DALAM AL-QUR’AN DAN AS-SUNNAH Badruzaman, Badruzaman
ASAS Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i1.1221

Abstract

Abstrak: Aspek-Aspek Filosofis Zakat Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Al-Qur’an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung. Dua kalimat tersebut adalah tathhir (membersihkan) dan tazkiyah (mensucikan), yang keduanya terdapat firman Allah dalam Al-Qur’an. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya. Zakat mempunyai aspek filosofis, yaitu zakat mensucikan jiwa dan sifat kikir, cara mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat mengembangkan kekayaan bathin, zakat menarik rasa simpati atau cinta, zakat mensucikan harta, zakat tidak mensucikan harta yang haram, dan zakat mengembangkan harta.Kata Kunci: Zakat, Filosofis, tathhir, tazkiyah.
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG MEMBAYAR ZAKAT KEPADA SAUDARA KANDUNG Firdaweri, Firdaweri
ASAS Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i1.1222

Abstract

Abstrak: Dalam kehidupan berumah tangga, sepasang suami isteri mempunyai anak bisa saja lebih dari satu orang, sehingga antara anak dengan anak menjadi saudara kandung, mereka satu ibu dan satu ayah. Nasib perjalanan hidup mereka berbeda-beda, rezeki yang diberikan Allah SWT kepada masing-masing anak tidak sama banyaknya. Ada diantara mereka yang kaya dan ada pula yang sangat membutuhkan bantuan dana. Hal ini menimbulkan permasalahan. Pendapat para ulama mengatakan boleh membayar zakat kepada saudara kandung, tetapi ada yang mengatakan kebolehan tersebut pakai syarat, dan ada yang tidak pakai syarat. Adapun yang pakai syarat seperti apabila saudara kandung tersebut tidak tinggal satu keluarga dengan yang memberi zakat, dan apabila tidak ada putusan hakim yang memaksa harus memberi nafkah kepadanya.Kata Kunci: Hukum Islam, Zakat, Saudara Kandung.
ASAS-ASAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA MENURUT FIQH SIYASAH Frenki, Frenki
ASAS Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i1.1223

Abstract

Abstrak: Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. Indonesia menganut sistem demokrasi dalam Pemilu. Namun pelaksanaan demokratik-sekuleristik sangat jelas bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam. Akan tetapi Allah Maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan. Apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka hal itu merupakan bagian dari agama. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut sistem demokrasi bedasarkan asas; bebas, lansung, jujur dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan Pelaksanaan Pemilu dalam ketatanegaraan Islam dapat dilihat dalam pemilihan Khulafaur Rasyidun, dimana mereka diangkat menjadi khalifah dengan cara pemilihan. Secara umum dalam ketatanegaraan Indonesia terdapat nilai-nilai ketatanegaraan Islam, hal ini dapat dilihat bahwa konsep musyawarah, persamaan dan keadilan sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian dalam praktik masih terdapat ketidaksesuaian.Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Fiqh Siyasah.Kata Kunci: Hukum Islam, Zakat, Saudara Kandung.
ANALISIS TEORI ASHABIYAH IBN KHALDUN SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT Khoiruddin, Khoiruddin
ASAS Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i1.1224

Abstract

Abstrak: Analisis Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat. Sifat alamiah manusia adalah senantiasa hidup berkelompok, saling menggantungkan diri, dan tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga dari sifat alamiah tersebut serta adanya tujuan yang sama dari masing-masing manusia, kemudian terbentuklah ashabiyah (baca: komunitas) di antara mereka. Kesatuan sosial ini terbentuk sejak mulai dari kelompok terkecil sampai kepada kesatuan kelompok manusia yang paling besar. Jika dikaitkan dengan ekonomi maka teori ashabiyah akan menjadi “ekonomi berbasis komunitas”, “berbasis badawah (komunitas tradisional, desa) dan berbasis hadharah (komunitas modern, kota)”, dengan saling bekerjasama dalam komunitas masing-masing untuk mencapai kemakmuran ekonomi.Kata Kunci: ashabiyah, badawah, hadharah, ekonomi umat.Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Fiqh Siyasah.Kata Kunci: Hukum Islam, Zakat, Saudara Kandung.
PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM KAJIAN INTERDISIPLINER Ja’far, Ahmad Khumaidi
ASAS Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i1.1225

Abstract

Abstrak: Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner. Problematika pembagian harta waris sejak zaman jahiliyyah hingga era modern sekarang ini masih tetap menarik untuk dikritisi dan dikaji, terutama yang berkaitan dengan kedudukan dan hak-hak perempuan dalam konteks pendistribusian harta waris. Pada zaman jahiliyyah perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali, hal ini karena eksistensi perempuan dinilai sama dengan harta benda. Baru setelah Islam datang harkat dan martabat perempuan mulai diakui, bahkan perempuan ditempatkan pada derajat yang tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tulisn ini akan mengkaji tentang pembagian harta waris dalam kajian interdisipliner, baik dalam perspektif historis, yuridis – normatif, psikologis maupun ekonomis.Kata Kunci: Pembagian harta waris, interdisipliner.
FILOSOFI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA Firdawaty, Linda
ASAS Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i1.1227

Abstract

Abstrak: Filosofi Pembagian Harta Bersama. Islam tidak mengatur secara rinci tentang pembagian harta bersama. Oleh karena itu,  ulama berbeda pendapat ulama mengenai harta bersama. pendapat pertama  mengatakan Islam tidak mengenal adanya  harta bersama kecuali dengan syirkah, sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa terjadinya perkawinan  sudah dianggap adanya syirkah antara suami isteri tersebut. Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa dengan adanya aqad perkawinan, terjadilah syirkah baik dalam harta dan lain-lain, sehingga jika terjadi perceraian baik cerai hidup atau mati, masing-masing mendapatkan sebagian  dari harta bersama.  Pembagian harta bersama menurut ketentuan KHI bukan suatu yang mutlak, karena pada prinsipnya filosofi dalam pembagian harta bersama adalah nilai yang dapat dicapai dengan musyawarah yang didasari prinsip perlindungan hukum, keimanan, keadilan, keseimbangan, musyawarah dan kasih sayang. Kata Kunci: filosofi, harta bersama, musyawarah.
AKOMODASI BUDAYA LOKAL DALAM FATWA-FATWA NAHDLATUL ULAMA Maimun, Maimun
ASAS Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i1.1228

Abstract

Abstrak: Akomodasi Budaya Lokal Dalam Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama. Keputusan dan penetapan fatwa-fatwa Nahdlatul Ulama (NU) ternyata sangat bersentuhan dengan budaya lokal (al-‘urf/al-‘adah/local wisdom) yang berkembang di masyarakat. Perkembangan itu sebagai konsekuensi akomodasi dari dinamika pemikiran hukum Islam yang berhadapan dengan perubahan sosial, budaya, tradisi, ekonomi, hukum, politik, kemajuan ipteks informasi modern, dan tantangan perkembangan zaman yang senantiasa berubah sesuai dengan konteksnya. Hal ini terbukti pada beberapa fatwa yang menjadi sampel dalam kajian tulisan ini.Kata Kunci: Budaya lokal, al-‘urf al-‘adah, fatwa NU.

Page 18 of 32 | Total Record : 312

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 02 (2025): Asas, Vol. 17, No. 02 Desember 2025 Vol. 17 No. 01 (2025): Asas, Vol. 17, No. 01 Juni 2025 Vol. 16 No. 2 (2024): Asas, Vol. 16, No. 02 Desember 2024 Vol. 16 No. 1 (2024): Asas, Vol. 16, No. 01 Juni 2024 Vol. 15 No. 02 (2023): Asas, Vol. 15, No. 02 Desember 2023 Vol. 15 No. 01 (2023): Asas, Vol. 15, No. 01 Juli 2023 Vol. 14 No. 02 (2022): Asas, Vol. 14, No. 02 Desember 2022 Vol. 14 No. 01 (2022): Asas, Vol. 14, No. 01 Juli 2022 Vol. 13 No. 2 (2021): Asas, Vol. 13, No. 02 Desember 2021 Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021 Vol. 12 No. 01 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Juli 2020 Vol. 12 No. 2 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Desember 2020 Vol. 11 No. 01 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 01 Januari 2019 Vol. 11 No. 2 (2019): : Asas, Vol. 11, No. 02 Desember 2019 Vol. 10 No. 02 (2018): Jurnal Asas Vol. 10 No. 01 (2018): Jurnal Asas Vol. 9 No. 2 (2017): Asas, Vol. 09, No. 2 Juni 2017 Vol. 9 No. 1 (2017): Asas, Vol. 9, No. 1, Januari 2017 Vol. 8 No. 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016 Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016 Vol. 7 No. 2 (2015): Asas, Vol. 7, No. 2, Juni 2015 Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015 Vol. 6 No. 2 (2014): Asas, Vol.6, No.2, Juni 2014 Vol. 6 No. 1 (2014): Asas, Vol.6, No.1, Januari 2014 Vol. 5 No. 2 (2013): Asas, Vol. 5, No.2, Juni 2013 Vol. 5 No. 1 (2013): Asas, Vol. 5, No.1, Januari 2013 Vol. 4 No. 2 (2012): Asas, Vol. 4, No. 2, Juni 2012 Vol. 4 No. 1 (2012): Asas, Vol. 4, No. 1, Januari 2012 Vol. 3 No. 2 (2011): Asas, Vol. 3, No. 2, Juni 2011 Vol. 3 No. 1 (2011): Asas, Vol. 3, No. 1, Januari 2011 Vol. 2 No. 2 (2010): Jurnal Asas Juli 2010 Vol. 2 No. 1 (2010): Jurnal Asas Januari 2010 More Issue