Spektrum Hukum
Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.
Articles
182 Documents
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK (HT-el) SEBAGAI PEMENUHAN ASAS PUBLICITEIT ]]>
<![CDATA[Winarsasi, Putri Ayi]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/sh.v19i1.2314
<![CDATA[Technology development is very influential in many aspects, including credit agreement as the principal agreement that followed by the accesoir agreement or guarantee agreement. Guarantee agreement is aimed for immovable objects, such as land or building, which written on Law number 4/1966 on Mortgage Rights of Land and other related objects or known as Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)/ Mortgage Law. However, the registration of mortgage rights which done manually is still having some obstacles, such as the long-time duration, slow bureaucracy, and others. Therefore, it is needed to use information technology to make the mortgage service procedure can be integrated electronically, thus it will become effective and efficient. The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning (APR) or Head of National Land Agency (BPN) has issued a Regulation of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Lang Agency number 9/2019 about electronically integrated mortgage service since June 21st 2019. This regulation is related to the Regulation number 3/2019 on the use of electronic system and Regulation number 7/2019 on transformation of certificate form. The issuance of these regulations is one of the way to handle the mortgage registration service. It is hoped it can facilitate people to get the service. The electronic registration is also considered as appropriate service to the situation of covid-19 pandemic nowadays.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Sebagai Pelaku Pemalsuan Surat dan Akibat Hukum Terhadap Objek Hak Tanggungan Yang Dijaminkan Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang ]]>
<![CDATA[Winnie Nathalia Wenur]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.211 KB)
|
DOI: 10.35973/sh.v19i2.2995
<![CDATA[Kasus yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir bukan lagi kasus yang asing karena telah tersebar di berbagai media massa di Indonesia. Kasus ini merupakan kasus yang permasalahannya bermuara pada peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara tanpa hak oleh pihak yang tidak berwenang, yaitu asisten rumah tangga keluarga Nirina Zubir sendiri. Adanya keterlibatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kasus ini secara mendalam sesungguhnya menjadi kunci suksesnya peralihan hak atas tanah secara tanpa hak tersebut. Hal ini disebabkan karena asisten rumah tangga keluarga Nirina Zubir melakukan balik nama terhadap sertipikat milik ibu Nirina Zubir dan kemudian melakukan berbagai macam perbuatan hukum atasnya dengan bantuan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam jabatan mereka masing-masing. Eksistensi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah seyogyanya membantu menciptakan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Namun dalam kasus ini justru pejabat umum tersebut turut menjadi aktor-aktor pelaku kejahatan. Tidak hanya melibatkan Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Keluarga Nirina Zubir saja, tetapi lebih lanjut kasus ini turut menyeret institusi perbankan. Hal ini dikarenakan beberapa sertipikat milik keluarga Nirina Zubir yang telah dibalik nama secara tanpa hak tersebut, kemudian dijadikan jaminan atas kredit asisten rumah tangga keluarga Nirina Zubir, sebagai pihak yang sungguh tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Oleh karena banyaknya pihak yang terlibat, kasus ini menjadi sangat menarik untuk dikaji dari berbagai sisi, terutama dalam hal pertanggungjawaban Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang terlibat serta terhadap kepastian hukum atas objek hak tanggungan yang ada.Kata kunci: Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Hak Tanggungan. ]]>
<![CDATA[URGENSI DIVESTASI SEBAGAI UPAYA DALAM OPTIMALISASI ASET NEGARA ]]>
<![CDATA[Isrofani, Rona]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.739 KB)
|
DOI: 10.35973/sh.v19i2.2831
<![CDATA[Suatu kegiatan penanaman modal dapat memberikan kontribusi bagi suatu negara untuk membangun perekomomian. Hingga saat ini kegiatan penanaman modal dapat menjadi modal bagi negara berkembang untuk dijadikan sebagai pemasukan dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan dibukanya investasi bagi investor asing dapat pula memberikan manfaat bagi negara penerima invetasi. Penamaman modal asing memiliki peranan untuk memtransfer dana atau faktor lain dari negara maju kepada negara berkembang dengan cara memperkenalkan dan memberikan pengetahuan tentang teknologi dan ilmu yang belum ada di negara berkembang. Penanaman modal asing berpengaruh penting terhadap adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang yang kemudian dapat memberikan perbaikan dalam daya saing bagi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian metode yuridis normatif yaitu yang memfokuskan untuk mengkaji kaidah kaidah atau norma norma dalam hukum postif yang berlaku. Serta dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berkonsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.Kata Kunci: Divestasi, Optimalisasi, Kekayaan ]]>
<![CDATA[PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK YANG BERBASIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK ]]>
<![CDATA[Clarabella, Angelina]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.193 KB)
|
DOI: 10.35973/sh.v19i1.2464
<![CDATA[Salah satu kebijakan fiskal yang telah dijalankan yaitu Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU TA). Latar belakang diselenggarakannya program tersebut yaitu meningkatkan sumber pendapatan nasional dan memotivasi wajib pajak untuk taat pajak terutama yang tidak atau belum patuh. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu hubungan antara pasal-pasal dalam UU TA dengan peraturan perundangan lainnya, implikasi pasal-pasal dalam UU TA terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta perumusan untuk mengantisipasi penghindaran pajak oleh wajib pajak sehingga tidak diberlakukan lagi Pengampunan Pajak. Metode penelitian adalah yuridis normatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi sanksi, wajib pajak hanya perlu membayar uang tebusan yang lebih rendah dari tarif pajak umum dan dihapuskan dari sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Harta yang telah diungkapkan dalam laporan tahunan, kembali dikenai tarif uang tebusan. Bagi wajib pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak justru membayar sanksi lebih rendah terhadap harta yang belum atau kurang diungkap. Jadi beberapa pasal dalam UU TA tidak memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum namun Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan uji materiil beberapa pasal dalam UU TA terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 63/PUU-XIV/2016 tanggal 23 November 2016. Upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir penghindaran pajak dengan memahami kemampuan masing wajib pajak agar tidak ditekan dengan target fiskus sehingga tercipta penyelenggaraan dan pengawasan perpajakan yang akuntabel.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Penerapan Pajak Karbon sebagai Solusi Percepatan Green Energy di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nadia Nathania Sutanto]]>;
<![CDATA[Dinda Devina Maharati]]>;
<![CDATA[Syahreza Fachran]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/sh.v20i1.3714
<![CDATA[Environmental issues are receiving special attention in the international community, including Indonesia. Therefore, to realize this commitment, the Government of Indonesia plans to develop a Carbon Economic Value through a carbon tax. This research aimed to provide government input to accelerate the realization of green energy through carbon pricing with a carbon tax mechanism. The type of research conducted in this research uses normative legal research, namely legal research conducted by examining literature or secondary data. The results of this study indicate that the Government of Indonesia still needs to fully prepare to implement a carbon tax, both from a legal standpoint, the implementation mechanism, to the readiness of the people and their economic conditions. Therefore it takes significant steps by the Indonesian Government to make specific regulations to regulate carbon emissions, including the application of carbon taxes and the transition to the use of green energy. With this regulation, Indonesia will realize net zero emissions and a positive domino effect that affects various aspects of Indonesian society.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Oktaviana Maharani]]>;
<![CDATA[Meilan Arsanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/sh.v20i1.3611
<![CDATA[The increasingly rapid development of technology will later replace traditional procedures, and standard agreements used by banks or other financial sectors in utilizing information technology in the development of banking practices, this utilization is in the form of digital banking. This has implications for the development of transactions and banking transaction objects, which adapt many types of transactions and transaction objects from the common law system. The approach method used in this study is normative juridical, analyzed qualitatively and analytically descriptive in nature. The results of this study are the contribution made by the development of transactions and object transactions that have a positive impact on the development of civil law in Indonesia, in particular, Book 2 and also Book 3 of the Civil Code.]]>
<![CDATA[Keabsahan Hukum Jual Beli Emas Tanpa Nota Pembelian Pada Pelaku Usaha Emas Di Pasar Swadaya Jembrana ]]>
<![CDATA[Muhammad Nuha Maulana Pasya]]>;
<![CDATA[Reni Anggriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/sh.v20i1.3556
<![CDATA[Inside Pasar Swadaya Jembrana have at least 23 gold shops. In practice, the process of gold transactions does not always run smoothly. The making of gold have an obstacle in the gold sale and purchase agreements, gold's proprietor sometimes does not include purchase notes. Then brings discourse to legal issues, namely looking at the validity of the sale and purchase agreement and seeing whether the price set imposed on the store owner is by the process and mechanism that is not contrary to the law. This Research uses normative-empirical methods and qualitative with a constructivist paradigm. Found the validity of a gold jewellery sale and purchase agreement without a purchase note can be notarized as valid if it refers to Article 1320 KUHPer by not violating the provisions of that article. The determination and cut in the price of gold jewellery inscribed by the latter has the consequence that increasing the number of gold rebates to be sold, is based upon defaults made by the party (gold owner). The pricing is not done haphazardly, but with a negotiation process, until an agreement is reached, the calculation necessary is inseparable from the "package" that has been carried out in the world of gold jewellery transactions.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Pembocoran Rahasia Dagang Racikan Kopi CV Bintang Harapan) ]]>
<![CDATA[Hikmah, Faidatul]]>;
<![CDATA[Yanto, Andri]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/sh.v20i1.3698
<![CDATA[Trade secrets are important economic commodities and require effective protection by the state. The existence of trade secrets is closely related to product sales value, business continuity, and fair competition among competing products. As a rule-of-law country that guarantees freedom of business, Indonesia has prepared various instruments to guarantee the protection of trade secrets. By using a juridical-normative analysis approach, this study focuses on efforts to find out the form of trade law protection in Indonesia, with a comparison of the trade secret leaks of CV Bintang Harapan. Trade secret protection in Indonesia is provided through preventive and curative efforts. The state is present to record trade secret registration and make countermeasures to complaints offences However, the low level of public awareness of business owners to register their trade secrets is still an obstacle because proving the disclosure of trade secrets can be difficult. In addition, the delict nature of the complaint also limits the government's efforts to directly follow up on trade secret violations ]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Gratifikasi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan (Studi Putusan MA Nomor 1 Pk/Pid.Sus/2019) ]]>
<![CDATA[Syukri Hidayat Nasution]]>;
<![CDATA[Zaid Alfauza Marpaung]]>
<![CDATA[ Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum ]]>
Publisher : <![CDATA[PMIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/sh.v20i1.3794
<![CDATA[The objective of this research is to methodically and systematically investigate the reality of legal phenomena. This research created normative law by employing legal research methodology. The goal of standard legal research is to find legal doctrines, regulations, or guiding principles that can be used to address legal issues. The objective is to come up with new arguments, hypotheses, or concepts that can be proposed as solutions to the problems that are currently being faced. Other misunderstandings of the word "gratification" call for legal action to be taken. Given that these two sentences are repeated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Corruption Eradication Law Number 31 of 1999 but do not have the same legal significance in the Bribery Law, an investigation must be conducted right away to create a new institution. Political strategies to apprehend criminals looking to gain future advantages.]]>
