cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum
Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id
Phone
+6224-3558376
Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id
Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Spektrum Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 18580246     EISSN : 23551550     DOI : 10.35973/Spektrum hukum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : -
Articles 182 Documents
 11   12   13   14   15 
PENERAPAN E-NOTARY DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Delia Mirza Avelyne
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.971 KB) | DOI: 10.35973/sh.v18i1.2773

Abstract

Era digitalisasi saat ini terjadi perkembangan yang sangat pesat khususnya dalam dunia digital. Terjadinya perkembangan teknologi membawa kemajuan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu jasa fasilitas yang menghubungkan dengan telekomunikasi ialah transaksi elektronik. Seiring berjalannya perkembangan kemajuan teknologi masih ada yang belum merasakan sepenuhnya yaitu pada profesi notaris dalam melakukan transaksi elektronik. Perlunya penyesuaian dengan dinamika masyarakat terkait penerapan e-Notary dalam transaksi elektronik. Jenis penelitian ini  ialah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan hukum dipandang dari aspek peraturan hukum yang berlaku. Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (e-Notary) membuat akta ikrar, wakaf, dan hipotik pesawat terbang. Pengaturan tersebut dapat ditinjau dari UU ITE sebagai legal standing untuk penerapan e-Notary dalam melakukan transaksi elektronik.
PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) SEBAGAI UPAYA PENANGGUHAN EKSEKUSI (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Kds) Baiquni, Muhammad Iqbal; Fitra Islamy, Ilma Maulana; Latifiani, Dian
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/sh.v19i2.2522

Abstract

Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) sebagai upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada pihak di luar perkara yang merasa dirugikan haknya oleh pelaksanaan eksekusi Pengadilan, dalam sistem peradilan perdata di Indonesia masih merupakan sarana yang diakui untuk memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang bertugas sebagai penentang sejati penangguhan eksekusi. Penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Kds Pengadilan Agama Kudus tentang derden verzet terkait sita eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya perlawanan, mengetahui putusan hakim dalam menolak perlawanan dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi pemenang lelang dengan adanya perlawanan pihak ketiga. Penulis mengkaji kasus ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis. Berdasarkan penelitian Penulis memperoleh hasil bahwa Majelis Hakim menerima sebagian gugatan dan menangguhkan sebagian dengan pertimbangan bahwa pihak lawan merupakan pihak lawan yang tepat, akan tetapi dalam perkara ini pihak lawan I yang menyita jaminan yang sebelumnya telah menjual tanah tersebut kepada pihak lawan oleh Pihak Lawan II dan hal tersebut tidak diketahui oleh Pelawan.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERJANJIAN ARBITRASE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 891 K/Pdt.Sus/2012) DARI SISI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Rahmatsyah, Rahmatsyah
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.719 KB) | DOI: 10.35973/sh.v17i1.1186

Abstract

ABSTRAK Perkembangan perekonomian menuntut adanya kerjasama luar negeri sehingga dibutuhkan lembaga yang dapat meyelesaikan permasalahan yang timbul dalam perikatan. Arbitrase internasional merupakan lembaga non litigasi yang mewadahi penyelesaian sengketa internasional. SIAC merupakan salah satu lembaga arbitrase internasional di Singapura yang sering menangani masalah dalam kerjasama perdagangan, namun pada sengketa antara PT. Direct Vision dan Group Astro tahun 2010 diajukan penolakan dan pemeriksanaan kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkan dengan putusan mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran arbitrase internasional dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan hubungan perdagangan internasional. Adapun hasil penelitian, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung mengambil tindakan yang salah atas penolakan karena penggunaan dasar hukum yang tidak tepat, serta tidak memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan, karena putusan arbitrase internasional bersifat final and binding dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
PEMENUHAN HAK HUKUM PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN PATI SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM Puspitasari, Dyah
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.201 KB) | DOI: 10.35973/sh.v19i2.2444

Abstract

Disabilitas merupakan suatu keadaan dimana sesorang memiliki keterbatasan dalam tubuhnya. Keterbatasn tersebut berupa keterbatasan pada mental,intelektual, emosi,sensorik,dan lain sebagainya dimana hal tersebut menjadi hambatan dalam menjalani hidup di masyaratak. Banyak yang beranggapan bahwa anak yang memiliki keterbatasan akan sulit untuk bersosialisasi dan meraih cita-citanya. Bahkan banyak anak penyandang disabilitas yang menerima perlakuan yang tidak manusiawi, mendapat kekerasan,dan diskriminasi karena dianggap kaum yang paling rentan. Dengan demikian perlu adanya pemenuhan hak hukum anak penyandang disabilitas sebagai wujud perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan  jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dimana proses penelitian dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan ataupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai hak-hak hukum yang dimilik anak penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu penelitian ini berisi mengenai pemenuhan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam memenuhi hak sebagai wujud perlindungan hukum pada anak penyandang disabilitas. Dapat disimpulkan bahwa negara sangat melindungi hak-hak disabilitas terbukti adanya seperangkat hak yang dicantumkan secara implisit didalam berbagai aturan perundang-undangan. Serta dengan memenuhi hak yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah memberikan perlindungan hukum pada anak penyandang disabilitas.
STATUS HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Febriansyah, Andhika; Jasmine, Jasmine
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/sh.v19i1.2178

Abstract

Perkawinan ialah suatu hal yang mulia karena di dalamnya terdapat ikatan yang sangat kuat dan yang dimana suatu ikatan itu merupakan perjanjian seorang lelaki dan perempuan untuk membangun suatu keluarga. Perkawinan dapat dilakukan dengan siapa saja, termasuk dengan Warga Negara Indonesia maupun dengan sesama warga negara asing. Perkawinan yang berbeda kewarganegaraan ini lah yang disebut sebagai perkawinan campuran. Berbagai permasalahan akan muncul dalam perkawinan campuran, salah satunya mengenai status kewarganegaraan sang anak dan masalah yang berhubungan dengan hak waris anak dalam hak milik atas tanah. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa anak akan mempunyai status kewarganegaraan ganda pada saat lahir dan harus memilih kewarganegaraan saat usia 18 tahun. Status hak waris atas hak milik tanah akan tetap melekat pada anak dengan syarat anak tersebut memilih kewarganegaraan Indonesia. Artikel ini dibuat dengan menggunakan informasi dari artikel, jurnal, dan buku yang sudah ada atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Harapan dari artikel ini akan memberikan pengetahuan mengenai status kewarganegaraan anak dan status hak milik atas tanah dari hak waris anak hasil perkawinan campuran.
KAJIAN KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI PADA PLATFORM E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Hanafiiah, Nur Shofa; Apriani, Nabilah
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.501 KB) | DOI: 10.35973/sh.v19i2.2839

Abstract

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak atas pemenuhan kewajiban. Seiring perkembangan zaman hadir sebuah terobosan baru dalam melakukan transaksi yakni melalui sarana media elektronik atau yang dapat disebut sebagai e-commerce. Sehingga penelitian ini berfokus pada bagaimana Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Platform E-Commerce ditinjau berdasarkan Hukum Positif Indonesia serta Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik Berdasarkan UU Perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis menggunakan data yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dengan teknik pengumpulan data studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Perjanjian Jual Beli Melalui Platform E-Commerce dapat dinilai sah sepanjang tetap tunduk pada KUH Perdata dan UU ITE. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat di wujudkan dalam dua bentuk pengaturan, salah satunya adalah perlindungan hukum melalui perundang-undangan yang dalam hal ini UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, namun konsumen tetap membutuhkan model perlindungan yang komperhensif dan relevan.
MASALAH DELIK PIDANA PERTANAHAN Alfons, Alfons; Mujiburohman, Dian Aries; Mujiati, Mujiati
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.713 KB) | DOI: 10.35973/sh.v19i2.2488

Abstract

Masalah tanah merupakan masalah yang memiliki kompleksitas, jika ada sengketa penyelesaiannya beragam, dapat melalui mediasi maupun melalui badan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan agama. Kompleksitas penyelesaiannya sengketa yang beragam ini memang sudah menjadi karakter sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam hukum tanah nasional. Maka penelitian ini mengkaji ketentuan pidana dalam Pasal 52 UUPA yang mengatur kewajiban memelihara tanah bagi orang atau badan hukum, selama ini ketentuan pidana tidak diterapkan apabila menelantarkannya, tidak dipelihara/dirawat dengan baik, umumnya digunakan ketentuan sanksi administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Temuan penelitian ini adalah pelaksanaan Pasal 52 UUPA adalah langkah yang perlu dibuat untuk penertiban penguasaan tanah guna menghindari terkumpulnya penguasaan tanah untuk investasi yang berakibat pada penelantaran tanah, sehingga berakibat tidak terpenuhinya rasa keadilan, kesejahteraan dan pemanfaatan tanah yang produktif dan berdaya guna. Ketentuan ini belum terlaksana secara nyata sehingga ada indikasi penyalahgunaan penguasaan tanah yang berimplikasi pada tidak terjaganya kesuburan tanah, tidak terpeliharanya tanah yang berakibat pada kerusakan tanah.
REKONSTRUKSI SUBJECTUM LITIS: REFLEKSI PEMBUBARAN PARTAI POLITIK SECARA KONSTITUSIONAL Disantara, Fradhana Putra; Larasati, Niken; Wildani, Sahril; Hamid, Abdul; Valentino, Widhi
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/sh.v19i1.2262

Abstract

Human rights as citizens must be respected and guaranteed, one of which is political rights. The guarantee of human rights must be able to provide moral strength that is able to protect and guarantee human dignity based on the law, not on the basis of circumstances, wills, or certain political perspectives. Citizens' political rights are the right to take part in government and vote regularly on democratic mechanisms in a country, whether through election, regional head elections, or other elections. The political right is related to the right of citizens to play a role in efforts to make future arrangements for a state institution. At the moment the request for dissolution of political parties can only be done by the government. The dissolution of political parties in Indonesia is carried out by the Constitutional Court as one of the institutions of judicial power. The political rights of citizens should be made a priority in the dissolution mechanism of political parties. This research is a normative juridical study which outlines a comparison of the dissolution of political parties between Indonesia and Germany and Slovenia. In addition, the mechanism for future improvement is the dissolution of political parties to better guarantee the political rights of citizens.
KAJIAN MENGENAI INSPANNING VERBINTENIS DAN RESULTAAT VERBINTENIS DI BIDANG KEDOKTERAN BEDAH PLASTIK DENGAN TUJUAN ESTETIKA Janetty, Janetty
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.206 KB) | DOI: 10.35973/sh.v19i2.3061

Abstract

Developments in the field of science, especially in health and medical field, have made finding solutions for medical treatment not only for health but also for beauty and body aesthetics through plastic surgery. Plastic surgeries, also other surgeries, are declared as a failure if the patient dies, but in plastic surgery it is also declared as a failure if the result does not meet consumer expectations. If the results doesn’t meet the patient’s expectation on what was predicted in the initial planning stage and it does not lead to an improvement in appearances is also a failure. This study method is normative juridical with secondary data as the main data, namely library research with analytical and conceptual approach. The result of this study indicate that plastic surgery with aesthetic goals, in healthy patient conditions, is the result of agreement or verbintenis because it focuses on the final result in accordance with a special agreement at the beginning between the doctor and the patient, namely the existence of real results as expected. However, this engagement also includes inspanning verbintenis because the plastic surgeon requires maximum efforts according to his competency standards to the patient and the final result may not be as predicted at the beginning due to unexpected factors that can occur and affect the results. The conclusion is that plastic surgery belongs to both, including inspanning verbintenis and resultaat verbintenis. The responsibility of plastic surgeons in inspanning verbintenis and resultaat verbintenis in the form of administrative, civil, and even criminal responsibilities. Therefore, in carrying out medical actions required seriousness and proper care so as not to cause harm to oneself and the patient.
MUNCULNYA KASUS PINJAMAN ONLINE ILEGAL AKIBAT LEMAHNYA SISTEM HINGGA PERILAKU MASYARAKAT KONSUMTIF ALGA PRAWIRADINATA
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/sh.v19i2.2687

Abstract

ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana munculnya Kasus Pinjaman Online Ilegal Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif. Metode penelitian ini adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus. Hasil penelitian bahwa keberadaan pinjaman online legal dan ilegal memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif tersebut adalah sebagai solusi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan finansial dalam waktu cepat dan mudah. Dampak negatif yakni terdapat penyalahgunaan kebijakan yang dilakukan penyelenggara yang dapat merugikan debitur yang kerapkali lalai dalam membaca klausal perjanjian pinjam uang melalui layanan online. Selain itu juga, dalam pinjaman online legal ataupun illegal memiliki resiko antara lain harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%, resiko bunga tinggi, limit kredit pinjaman online yang rendah, jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan, kehilangan privasi nomor kontak handphone, teror debt collector. Pinjaman online legal yakni meningkatkan sifat konsumtif masyarakat untuk melakukan pinjam meminjam uang melalui layanan online. Pada dasarnya keberadaan pinjaman online legal dan illegal masing-masing memiliki dampak positif dan juga dampak negatif karena keduanya berpotensi melakukan penyalahgunaan data debitur.

Page 13 of 19 | Total Record : 182

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Spektrum Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Spektrum Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Spektrum Vol 20, No 2 (2023): SPEKTRUM HUKUM Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 2 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 1 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 2 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 1 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 1 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM More Issue