cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Markus Suryo Utomo, S.H., M.Si
Contact Email
msu_atlaw@yahoo.co.id
Phone
+628122858770
Journal Mail Official
msu_atlaw@yahoo.co.id
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Kota Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 08542031     EISSN : 24609005     DOI : 10.36356/hdm.v17i1.1273
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat menerima artikel ilmiah dari hasil penelitian (original research article) dan telaah pustaka (review article)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 301 Documents
 27   28   29   30   31 
POLUSI UDARA LINTAS BATAS (Studi kasus antar negara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura) Nadia Elvin Eka Azaria; Sigit Irianto; Ceprudin Ceprudin
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5542

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana peranan serta aturan negara Indonesia dalam menangani kasus polusi lintas batas yang telah diatur oleh hukum internasional. Cuaca dan faktor manusia diduga kuat menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Lingkungan merupakan aspek penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Lingkungan yang sehat dan berkualitas menopang kehidupan yang juga berkualitas. Sayangnya, dalam realita masa kini, lingkungan yang sehat dan berkualitas sangat sulit didapatkan. Kasus kebakaran hutan di negara Indonesia yang sering kali merugikan negara tetangga menyebabkan ASEAN membutuhkan suatu aturan untuk mencegah dan mengurangi polusi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut sehingga dibentuklah ASEAN Agreement on Transboundart Haze Pollution pada tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan adalah hukum lingkungan internasional dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil dari penelitian ini tanggung jawab atas pencemaran lintas batas yang disebabkan akibat kebakaran hutan Indonesia, negara Indonesia telah melaksanakan tugas tanggung jawab, yaitu satisfication atau permohonan maaf negara secara resmi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MENGHADAPI KEPENTINGAN UMUM Putri, Etis Cahyaning
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i1.5980

Abstract

Hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam sering kali berhadapan dengan kepentingan umum dalam pembangunan nasional. Meskipun telah ada pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya mekanisme pengakuan hak ulayat, dan konflik kepentingan dengan pemerintah serta investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat dalam menghadapi kepentingan umum, serta mencari solusi hukum yang dapat menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti harmonisasi regulasi, penguatan prinsip FPIC, peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa, pemberian kompensasi yang layak, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Dengan adanya kebijakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan, diharapkan terjadi keseimbangan antara pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. 
Konsturksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Kartu Kredit Wijaya, Hendra; Irawati, Arista Candra
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i1.6158

Abstract

Kejahatan-kejahatan di bidang perbankan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam KUHP, salah satunya perbuatan penyalah- gunaan kartu kredit. Namun kenyataannya, kasus penyalahgunaan kartu kredit mencapai 11.263 kasus atau sekitar 0,006% dari jumlah total transaksi menggunakan kartu kredit pada tahun itu 2015-2019. Perumusan Masalah dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimana Pola politik hukum pidana terhadap penyalahgunaan kartu kredit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini? 2.Bagaimana pola politik hukum pidana terhadap penyalahgunaan kartu kredit dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi perbankan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana?          Hasil dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut:1Pola politik hukum pidana terhadap penyalahgunaan kartu kredit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini, bahwa penyalahgunaan kartu kredit tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Perbankan sehingga ketentuan pidana yang terdapat pada undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan pada tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit. Selama ini tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit ditegakkan melalui sarana penal dengan merujuk pada KUHP Pasal 263, 264, 372, 378, dan 362 ataupun Undang-Undang Nomor nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua  atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37.  2.Pola politik Hukum Pidana  terhadap penegakan penyalahgunaan kartu kredit selama ini dilakukan melalui sarana penal dengan jenis sanksi berupa sanksi pidana meliput ipidana penjara ataupun denda yang dilaksanakan secara alternatif maupun kumulatif, dan dengan berat sanksi yang berbeda-beda. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit identikdenganmetode yang digunakan oleh pelaku, namun secara umum berkaitan kuat dengan UU ITE
TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN SIBER METODE SKIMMING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Septiono, Aris Aris
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i1.6201

Abstract

Cybercrime using the skimming method is an act of theft by copying data from a debit or credit card by illegally taking information on the black strip on the back of the card (magnetic stripe). Currently, skimming perpetrators are threatened with criminal provisions in Article 46 relating to Article 30 of the Electronic Information and Transactions Law. The new Criminal Code (KUHP) with the enactment of Law Number 1 of 2023, which will come into effect on January 2, 2026, contains criminal acts of information and electronic transactions, which revoke several criminal articles in the Electronic Information and Transactions Law. How are the changes in the regulation of cybercrime using the skimming method in the new Criminal Code? This study uses a normative legal approach. The data source is secondary data in the form of laws and regulations, books, and journals. Research results, Article 332 of the new Criminal Code replaces Article 46 related to Article 30 of the Electronic Information and Transactions Law, there is a change in the fines of Article 332 paragraph (1) and paragraph (2) the threat of a category V fine of a maximum of IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah), while paragraph (3) the threat of a category VI fine is a maximum of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). In the new Criminal Code, Article 334 can also be applied to ensnare perpetrators of skimming crimes.
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE UPAYA SOLUTIF TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS APROACH TECHNOLOGY Nafi, Ibnu
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i1.6155

Abstract

Corruption problems have occurred involving members of the Surabaya City DPRD, the defendant Syaiful Aidy, S.H. Setiawan offered a profit sharing of 10%-15% to the defendant Syaiful Aidy, S.H. The results of the corruption trial committed by the defendant Syaiful Aidy, S.H have been decided with the verdict number 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY. Public concerns and declining trust in government financial management are caused by the many individuals involved in corrupt practices. The existence of the Blockchain Open Ledger System provides a solution for financial management that aims to reduce the number of corruption in Indonesia. In this research, the method used is a literature review that refers to previous studies listed in journals and articles. The results of this study show that the defendant has violated 4 elements (1) Every individual (2) which aims to benefit themselves, others, or a corporate entity (3) by abusing the authority, opportunity, or resources they have due to their position or position (4) can harm the state's finances or economy. A blockchain system can serve as a preventive measure in the management of the state's financial budget by providing clear transparency regarding the flow of funds. This allows the public to monitor the movement of the budget directly, so that in the event of irregularities or discrepancies, the perpetrators and problems can be identified.
IMPLEMENTASI PENEMPATAN TERPIDANA ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN: STUDI TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 Ikhsan, Wahyudi; Mahendra, Wahyu Ari; W, Demas Brian
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i1.5983

Abstract

Dalam menjalani hukuman pidana menurut UU SPPA, anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau lebih dikenal dengan LPKA, hal ini termuat dalam pasal 85 ayat (1) UU SPPA “anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”. Namun pada prakteknya ada Terpidana anak ditempatakan di LAPAS dewasa. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) perizinan dan prosedur penerimaan terpidana anak di Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang – undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2) mengetahui bagimana tata cara penempatan kamar hunian untuk terpidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan kaidah penelitian didasarkan pada kenyataan yang terdapat di lapangan. Penulis melakukan observasi serta wawancara kepada pihak terkait, yaitu petugas lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Terpidana Anak atau Anak Binaan dapat ditempatkan di Lapas dewasa dengan syarat ditepatka di block tersendiri menurut penjelas pasal 85 ayat (1) UU SPPA, 2) Berdasarkan surat edaran dirjenpas No. PAS.PK.01.01.03-802 Tahun 2020 Anak Binaan setelah kasusnya incraht harus segera ditempatkan atau dipindahkan ke LPKA 4) Prosedur penempatan Anak Binaan di LAPAS berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur tugas dan fungsi LAPAS yaitu UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Pengaruh Ratifikasi UNCAC Terhadap Kebijakan Antikorupsi di Indonesia Muhamad, Riza Nur; Arief, Eva
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i1.6276

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC) terhadap perkembangan kebijakan antikorupsi di Indonesia sejak tahun 2006. Dengan skor Indeks Persepsi Korupsi yang bertahan di angka 34/100 pada tahun 2022, Indonesia terdorong untuk mengadopsi standar internasional melalui UNCAC. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan mengkaji dokumen hukum, regulasi kebijakan, dan laporan kelembagaan. Hasil menunjukkan bahwa ratifikasi UNCAC telah secara signifikan memperkuat kerangka hukum antikorupsi di Indonesia melalui reformasi kebijakan, penguatan lembaga seperti KPK dan PPATK, serta peningkatan kerja sama internasional dalam pemulihan aset. Namun, tantangan masih terjadi pada tahap implementasi, antara lain ketidaksesuaian regulasi, fragmentasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta budaya korupsi yang mengakar. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan menjelaskan keterkaitan antara hukum internasional dan kebijakan nasional, serta secara praktis dengan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas strategi antikorupsi di Indonesia.
Analisis Aspek Hukum UU Nomor 17 Tahun 2023 dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi di Indonesia: Tinjauan Litelatur Auliya, Viona Shafa; Saragih, Yaamirah Mandasari; Pardosi, Manahap Cerarius Fransiskus; Sinaga, Toga Adi Putra; Pasaribu, Alza Hamonangan
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i1.6418

Abstract

The 2030 Agenda for Sustainable Development agreed upon at the UN General Assembly emphasizes the importance of the Sustainable Development Goals (SDGs) as a global framework for sustainable development. In Indonesia, maternal and child health is a key focus, particularly in SDGs 4 and 5, which aim to reduce child mortality and improve maternal health. The high maternal and infant mortality rates in Indonesia, as indicated by the Maternal Mortality Rate (MMR), highlight the low level of public health. The causes of maternal mortality in Indonesia include hemorrhage, infection, and hypertension, which significantly contribute to health issues. The implementation of Law No. 17 of 2023 focuses on improving postpartum and reproductive health services to reduce maternal and infant mortality rates. This article discusses the importance of improving postpartum health services for mothers as a strategic step toward achieving better health outcomes in Indonesia.The 2030 Agenda for Sustainable Development agreed upon at the UN General Assembly emphasizes the importance of the Sustainable Development Goals (SDGs) as a global framework for sustainable development. In Indonesia, maternal and child health is a key focus, particularly in SDGs 4 and 5, which aim to reduce child mortality and improve maternal health. The high maternal and infant mortality rates in Indonesia, as indicated by the Maternal Mortality Rate (MMR), highlight the low level of public health. The causes of maternal mortality in Indonesia include hemorrhage, infection, and hypertension, which significantly contribute to health issues. The implementation of Law No. 17 of 2023 focuses on improving postpartum and reproductive health services to reduce maternal and infant mortality rates. This article discusses the importance of improving postpartum health services for mothers as a strategic step toward achieving better health outcomes in Indonesia.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI ATAS TANAH YANG BERSTATUS KEPEMILIKAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 806 PK/Pdt/2017 Sulistiorini, Sherly; Wardani, Widyarini Indriasti
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i1.6408

Abstract

Pada tahun 1967, aset Perkumpulan THHK dan Hok Siang Kong diambil alih negara sebagai Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dan menjadi Barang Milik Daerah. Aset yang disengketakan diberikan kepada Tergugat I-VI berdasarkan SK Penguasa Dwikora Daerah Jatim No. KEP 06/2/1967 tanggal 11 Februari 1967, dan diserahkan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemkot Mojokerto pada 25 Januari 2011. Tahun 1990, aset tersebut diperjualbelikan dengan status tanah HGB No. 96 dan Hak Pakai, meskipun masa berlakunya telah habis sejak September 1980. Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mojokerto pada 2013 hingga Peninjauan Kembali pada 2017. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: 1). Bagaimana Status aset yang berupa tanah atas kepemilikan aset bekas asing/tionghoa yang termasuk dalam organisasi Esklusif Rasial; 2). Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap kasus jual beli atas tanah yang berstatus kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa; 3). Apa akibat hukum dari kasus jual beli atas tanah yang berstatus kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normative,penelitian mempergunakan data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini: 1) status aset berupa tanah bekas milik asing/Tionghoa yang termasuk dalam organisasi eksklusif rasial telah ditetapkan sebagai tanah negara dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Mojokerto, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan tahun 2011; 2)  Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali tidak menemukan kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi. Oleh karena itu, pertimbangan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak beralasan. Hak atas tanah objek sengketa telah berakhir sejak 23 September 1980. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan setelah tanggal tersebut dianggap cacat hukum karena pihak penjual tidak memiliki hak untuk mengalihkan tanah tersebut. 3) Akibat hukum terhadap Status Jual Beli Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Mahkamah Agung berpendapat bahwa tanah sengketa telah ditetapkan sebagai barang milik Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan SK Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah Jawa Timur sebagai Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, sehingga hak atas tanah tidak dapat dialihkan melalui jual beli
ANALISIS EFISIENSI PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERUSAHAAN PAILIT Soimah, Rodhiyatun; Irawati, Arista Candra
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i1.6416

Abstract

Pemutusan hubungan kerja masih sering terjadi dalam permasalahan hubungan industrial, dengan dampak dari permasalahan ini berupa kondisi yang tumpang tindih disebabkan beberapa pihak seringkali tidak mendapatkan hak-hak nya dengan adil. Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dapat terjadi karena beberapa jenis alasan yaitu pemutusan hubungan kerja karena efisiensi dan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit. Berdasarkan PHK karena efisiensi dapat terjadi apabila perusahaan memilih pemutusan hubungan kerja kepada pekerja atau buruh sebagai salah satu cara untuk mencegah ancaman kerugian yang mungkin dialami oleh perusahaan di kemudian hari. Sedangkan PHK setelah perusahan dinyatakan pailit adalah akibat perusahaan tidak mampu menjalankan operasional dan keuangan perusahaan dengan baik atau memiliki hutang yang tidak mampu dibayarkan dan hutang tersebut melebihi harta milik perusahaan, dan sesuai dengan kondisi tersebut terdapat dampak signifikan bagi para pekerja berupa pertanyaan mengenai hak-haknya, apakah akan dijamin dan diberikan secara adil oleh perusahaan yang mengalami kepailitan atau tidak, dan bagaimana dalam penyelesaiannya perusahaan yang dinyatakan pailit dapat bertanggung jawab dan memahami UUK PKPU terkait dengan hukum kepailitan. Penelitian ini menganalisis sejauh mana efektivitas dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja dapat ditempuh oleh pekerja kepada perusahaan yang mengalami kepailitan, sehingga menciptakan solusi berupa kesepakatan yang diterima oleh perusahaan dan pekerja untuk mendapatkan hak nya secara adil.

Page 29 of 31 | Total Record : 301

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2005 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 2 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 1 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 20, No 2 (2022): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 20, No 1 (2022): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 19, No 2 (2021): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 19, No 1 (2021): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 18, No 1 (2020): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 17, No 2 (2020): Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 17, No 1 (2019): Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 16, No 2 (2019): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 16, No 1 (2018): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 15, No 2 (2018): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 15, No 1 (2017): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 14, No 2 (2017): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 14, No 1 (2016): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 13, No 1 (2015): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 12, No 1 (2014): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 11, No 2 (2014): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 10, No 2 (2013): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 10, No 1 (2012): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 9, No 2 (2012): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 9, No 1 (2011): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 7, No 2 (2010): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 5, No 2 (2008): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 5, No 1 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 4, No 2 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 4, No 1 (2006): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 3, No 2 (2006): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 2, No 5 (2005): Hukum dan Dinamika Masyarakat More Issue