cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Tomalebbi
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Memuat Tulisan yang Menyangkut Pemikiran atau Gagasan Hasil Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Arjuna Subject : -
Articles 343 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN TENTANG SIPALAYYANG DI DESA SAMASUNDU KECAMATAN LIMBORO KABUPATEN POLEWALI MANDAR AHMAD .; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (594.648 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Sipalayyang dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa menekan terjadinya Sipalayyang di desa Samasundu kecamatan Limboro kabupaten Polewali Mandar.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan populasi 1612 orang dan sampelnya sebanyak 20 orang, penarikan sampel dilakukan dengan tehnik Random Sampling  dan Purposive Sampling, dengan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, angket dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data persentase.Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai Sipalayyang di Desa Samasundu Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, ternyata merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak baik dan tidak diharapkan terjadi dalam suatu keluarga. Walaupun sebenarnya mereka yang telah melakukan Sipalayyang sangat meyakini bahwa Sipalayyang itu terjadi karena sudah takdir mereka. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat untuk mencegah terjadinya Sipalayyang yaitu : memberikan kebebasan kepada anak dan tidak ada pengekangan, saling menjaga kehormatan keluarga dan diri pribadi, penetapan peraturan beserta sangksinya, dan sangksi yang diberikan berupa denda dan kurungan, memberi penyuluhan hukum adat dan penyuluhan tentang UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta  membentuk suatu tim yang menangani masalah Sipalayyang.Kata Kunci : SIPALAYYANG
KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM MENYIAPKAN KONSEP MATERI AJAR PKN PADA SMP NEGERI 30 MAKASSAR NURUL LATIFAH KURNIA PUTRI; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.27 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui strategi guru dalam menyusun dan mengembangkan konsep materi ajar PKn; (2) Mengetahui sejauh mana relevansi materi Ajar Pkn yang disusun oleh guru terhadap ranah kognitif, afektif dan psikomotorik; (3) Mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam menyusun konsep materi Ajar PKn; (4) Mengetahui upaya guru untuk meningkatkan kompetensi profesional dalam menyusun konsep materi ajar PKn. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara serta dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah guru PKn SMP Negeri 30 Makassar sebanyak 2 orang. Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan dan menggambarkan hal-hal yang terjadi berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) guru memiliki kompetensi profesional yang memadai dalam menyusun dan mengembangkan konsep materi Ajar PKn, ini ditunjukkan dengan adanya strategi  guru yang memenuhi standar kriteria yang baik dalam menyusun dan mengembangkan materi ajar PKn; (2) guru merelevansikan materi ajar Pkn terhadap ranah kognitif, afektif dan psikomotorik sesuai dengan kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. (3) Adapun kendala-kendala yang dialami dalam proses menyusun materi ajar Pkn, diantaranya adalah kendala teknis seperti penyesuaian alokasi waktu dengan materi ajar, karakter peserta didik yang cenderung berbeda satu sama lain, serta kurangnya pemanfaatan media internet, jurnal dan laporan hasil penelitian dalam meramu materi ajar; (4) Berbagai Upaya positif yang dilakukan guru sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan kompetensi profesional guru yaitu dengan aktif mengikuti pelatihan, pendidikan dan workshop, mengembangkan wawasan dibidang IT serta memperbanyak menelaah literatur yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu.KATA KUNCI: Kompetensi Profesional Guru, Materi Ajar PKn
PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PANGKEP ASRIANI .; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.122 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. (2) Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penanganan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. (3) Upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode bentuk deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan  jumlah hakim dalam lingkup  Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep yang berjumlah 9 orang hakim. Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau. Pengumpulan data dilakukan melalui tekhnik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkajenne yaitu Hakim menasehati  dan memberikan ilmu pengetahuan berupa pemahaman kepada pihak yang ingin melakukan perceraian,sebelum melakukan persidangan.Terkadang hakim mengalami kendala-kendala dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat didalam persidangan berupa pengarahan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah atau yang sangat rendah. Sehinga upaya hakim dalam menanggapi terjadinya Perkara Perceraian itu beragam artinya memberikan tanggapan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada atau melakukan suatu penyuluhan bersama instansi yang terkait yang tidak sebatas membahas tentang perceraian,tapi penyuluhan tentang meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini yang sering terjadi didalam masyarakat.KATA KUNCI: Hakim, Pengadilan Agama, Perkara Perceraian
PELAKSANAAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN GURU PADA MATA PELAJARAN PKn DI SMP LPP UMI MAKASSAR MURNI .; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.443 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model pembelajaran apakah yang dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran PKn, kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan model pembelajaran dan upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan model pembelajaran di SMP LPP UMI Makassar.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru mata pelajaran PKn yang ada di SMP LPP UMI Makassar sebanyak 2 orang. Keseluruhan jumlah populasi dijadikan sampel dan desain penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif.Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran yang dilaksanakan guru PKn SMP LPP UMI Makassar yaitu model pembelajaran Kooperatif yang mengkhususkan kepada tipe pembelajaran Jigsaw. Kendala-kendala yang dihadapi guru PKn SMP LPP UMI Makassar dalam melaksanakan model pembelajaran adalah kurangnya fasilitas yang memadai, terbatasnya pemahaman guru terhadap model pemebelajaran, guru masih menyamakan persepsi antara model pembelajaran dengan metode pembelajaran, model yang diterapkan dalam RPP kadang tidak terlaksana karena terbatasnya waktu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh guru PKn SMP LPP UMI Makassar untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan model pembelajaran adalah membantu memfasilitasi dan memotivasi siswa untuk memperbanyak bahan bacaan, memperluas pemehaman terhadap model-model pembelajaran, memperluas pemehaman terhadap perbedaan model dengan metode pembelajaran, dan mempertimbangkan model yang akan dilaksanakaan dalam pembelajaran agar terlaksana tanpa terkendala waktu yang terbatas. KATA KUNCI: Model Pembelajaran, Mata Pelajaran PPKn
ANALISIS KETENTUAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI ALFAMART KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR AYU ANDIRA; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.913 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari, dan (2) pelaksanaan ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari di Alfa Mart Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana dalam penelitian ini yang diteliti sebanyak 8 (delapan) orang pekerja perempuan yang diambil 10% dari 79 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yakni purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi; sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa: (1) Ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni: Pasal 76 ayat (1) pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun  dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Pasal 76 ayat (2) pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00. Pasal 76 ayat (3) pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib: (a) Memberikan makanan dan minuman bergizi; (b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja serta pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. (2) pelaksanaan  ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari di Alfa Mart  Kecamatan  Rappocini Kota Makassar tidak sepenuhnya terlaksana, masih ada beberapa  ketentuan yang belum dilaksanakan oleh perusahaan Alfa Mart.  Adapun  ketentuan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan yakni: ketentuan dalam hal pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, ketentuan dalam hal pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00, ketentuan dalam hal menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Sedangkan ketentuan  hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari yang belum dilaksanakan oleh perusahaan ialah: ketentuan hukum dalam hal pemberian makanan, minuman bergizi, dan penyediaan angkutan antar jemput pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.KATA KUNCI : Ketentuan Hukum, Pekerja Perempuan, Bekerja Malam
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PADA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR) ANDI SAMSUL ALAM; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.589 KB)

Abstract

Peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Konsistensi Pegawai Negeri Sipil dalam penerapkan pasal 3 angka 11 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Universitas Negeri Makassar. (2). Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pasal 3 angka 11 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Universitas Negeri Makassar. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 47 Pegawai Negeri sipil di Biro administrasi akademik dan kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar, Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling yakni penentuan sampel dilakukan secara selektif, sesuai dengan kebutuhan dalam populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang terdiri dari Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Kabag Kemahasiswaan, Kabag Pendidikan dan Kerjasama, Kasubag Minat, Penalaran dan Informasi Mahasiswa, Kasubag Pendidikan dan Evaluasi, Kasubag Kerjasama, Kasubag Registrasi dan Statistik, Kasubag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Kasubag Sarana Pendidikan. Dalam proses pengumpulan data mengunakan metode  obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Penerapan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Biro Administrasi Akadmik dan kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar belum konsisten 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Biro Administrasi Akadmik dan kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar adalah A. faktor pendukung dalam penerapan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu 1) Faktor Peraturan, 2) Faktor Sarana dan Prasarana, 3) Faktor Balas jasa. B. faktor penghambat dalam penerapan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu 1) Rendahnya intensitas pemerintah didalam mengadakan sosialisasi atau penyuluhan, 2) Kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil akan pentinya disiplin kerja, 3) Kurang Tegasnya Pejabat yang Berwenang dalam Menerapkan Peraturan Disiplin.Kata Kunci : Disiplin Pegawai Negeri SipilABSTRACT:This study aims to determine (1) Consistency of Civil Servants for the implementing of Article 3 point 11 of Government Regulation No. 53 of 2010 on the discipline of civil servants at the State University of Makassar. (2). Factors that become an obstacle in the implementation of article 3 point 11 of Government Regulation No. 53 of 2010 on the discipline of civil servants at the State University of Makassar.The population in this study amounted to 47 civil servants at the Bureau of academic and student administration Makassar State University, Sampling technique in this research is using purposive sampling the sampling is done selectively, in accordance with the needs of the existing population. The sample in this study as many as 10 people, consisting of Head of Administrative Bureau of Academic and Student Affairs, Head of Student Affairs, Head of Education and Cooperation, Head of Interests, Reasoning and Information Students, Head of Education and Evaluation, Head of Cooperation, Head of Registration and Statistics, Head of Welfare Services and Students Head of Education Facility. In the process of data collection method, observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative.It was concluded that 1. Application of Article 3 The number 11 of Government Regulation No. 53 of 2010 Concerning the Discipline of Civil Servants in Administrative Bureau Akadmik and Makassar State University student has not been consistently 2. Factors that affect the application of Article 3 Figures 11 Government Regulation No. 53 2010. About the discipline of the Civil Service Administration Bureau Akadmik and Makassar State University student is A. a contributing factor in the application of Article 3 The number 11 of Government Regulation No. 53 of 2010 Concerning discipline Civil Servants: 1) Factor Regulation, 2) Factors Infrastructures, 3) Factors remuneration. B. The limiting factor in the application of Article 3 Figures 11 Government Regulation No. 53 Year 2010 About the disciplines of Civil Servants: 1) Low intensity of government in the socialization or counseling, 2) Lack of awareness of the Civil Service will pentinya work discipline, 3) Less strictly speaking Officials Authorized in the Implementing Rules of Discipline.Key Word : discipline of civil servants
PEMBINAAN MORAL ANAK USIA SEKOLAH PADA MASYARAKAT DESA KARELOE KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO RISNAH .; HASAN BASRI
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 3, Desember 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.613 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan moral anak usia sekolah yang dilakukan oleh orang tua , Faktor yang menghambat orang tua dalam membina moral anak usia sekolah di Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian survei, dengan populasi adalah seluruh masyarakat yang mempunyai anak usia sekolah di Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto sebanyak 324 Kepala Keluarga yang terbagi atas 6 Dusun. Kemudian pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Proporsional Random Sampling dengan menentukan masing-masing  tiap Dusun mengambil 10% sampel yaitu sebanyak 33 Kepala keluarga. Pengumpulan data dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dalam bentuk tabel frekwensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Pembinaan moral anak usia sekolah yang di lakukan oleh orang tua di Desa Kareloe yaitu a). Pembinaan kehidupan beragama baik dengan cara mendidik anak dalam shalat b). Pembinaan kepribadian baik dengan cara membiasakan untuk berdoa sebelum makan, mengucapkan salam di rumah ketika pulang sekolah c). Pembinaan sikap sosial anak baik dengan cara memberikan pengaruh yang kuat pada anak baik dengan perkataan yang lemah lembut dan ramah. 2. Faktor yang menghambat orang tua dalam membina moral anak usia sekolah di Desa Kareloe yaitu faktor internal seperti a) Mentalitas anak seperti malas, acuh tak acuh, dan mengeluh. b) Pengaruh teman sebaya. c) Pengaruh ayah. d) Kesibukan orang tua dengan pekerjaannya. e) Tanggung jawab orang tua lebih menyerahkan kepada sekolah.KATA KUNCI : Pembinaan Moral, Moral Anak Usia Sekolah
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PROSES NATURALISASI TENTANG PROSES NATURALISASI (PEWARGANEGARAAN) WARGA NEGARA MALAYSIA YANG INGIN MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA DI DESA AJIKUNING KEC. SEBATIK TENGAH KAB. NUNUKAN PROV. KALIMANTAN UTARA HARLINAH .; SURYANI MURSALIM
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.345 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) untuk mengetahui persepsi Masyarakat malaysia tentang proses naturalisasi.(2) factor yang mempengaruhi masyarakat Malaysia untuk menjadi warga Negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitianini adalah masyarakat Desa Aji Kuning  yang berstatus sebagai warga Negara Malaysia sejumlah 30 orang adapun sampel dalam penelitian ini adalah 15 warga Negara Malaysia di tentukan dari satu desa. Pengumpulan data di lakukan melalui angket dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian inin menunjukan bahwa msyarakat Malaysia mempunyai Persepsi positif yang diperoleh dari pengalaman masyarakat saat pengajuan permohonan dimana petugas memberikan pelayanan yang prima dan menyenangkan,dan adapun factor yang mempengaruhi WNM untuk menjadi WNI di karenakan WNM terancam tinggal di Malaysia. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pemeriksaan IC (identity card) yang sebelumnya warga negara asing bebas masuk ke negara Malaysia dan sekarang hal ini di perketat dan saran pendidikan yang ada di Desa Aji Kuning. Kata Kunci: Persepsi, Naturalisasi, Warga negaraAbstract: This study aims to determine: (1) to determine the perception of Malaysian Society of the naturalization process. (2) factors affecting the Malaysian society to become Indonesian citizens. This study used descriptive qualitative method. Population in penelitianini is Aji Kuning village community's status as a citizen of Malaysia some 30 The sample in this study was 15 citizens of Malaysia in the set of one village. The data collection is done through questionnaires and interviews, while the data analysis done by qualitative descriptive analysis. Inin research results show that msyarakat Malaysia has a positive perception gained from the experience of the time of filing the petition in which representatives provide excellent service and pleasant, and as for factors that affect WNM to become a citizen in because WNM threatened to stay in Malaysia. This is due to changes in inspection IC (identity card) that were previously foreign citizens free entry into the country of Malaysia and now it is at Heightened and suggestions of education in the village of Aji Kuning.Keywords: Perception, Naturalization, Citizens
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar) HAMSAH .; SANGKALA IBSIK
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 3, Desember 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terkhusus pada Pedagang Kaki Lima di Jl.A.P.Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar. (2). Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptilmakan pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedangang Kaki Lima di Jl.A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar. (3). Kendala yang dihadapi pemerintah dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jl. A.P. Pettarani Kecamatan Rappocini Kota Makassar.Populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 orang pedagang, sehingga disebut dengan penelitian populasi. Dalam proses pengumpulan data mengunakan metode  obeservasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Adapun metode penulisan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.            Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  1. Implementasi    Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena a). Pedagang Kaki Lima tidak memiliki izin usaha / berdagang, b). Tempat usaha Pedagang Kaki Lima berada diatas trotoar, c). Pedagang Kaki Lima tidak Membayar retribusi, d). Pemerintah tidak melakukkan pembinaan.. 2. Upaya pemerintah dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima : 1). Upaya Preventif : a). Sosialisasi hukum, b). Pembatasan jumlah Pedagang Kaki Lima,. 2). Upaya refresif : a). Negosiasi, b). Penggusuran. 3. Kendala yang diahdapi pemerintah dalam mengefektifkan  Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima: 1.Kendala Internal yaitu ketidakseriusan pemerintah, 2. Kendala Eksternal : a). Kurangnya pemahaman Pedagang Kaki Lima terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima , b) Kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima, c). adanya dukungan dari mahasiswa.Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Implementasi Perda.
STUDI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM WILAYAH HUKUM KANTOR KEPOLISIAN RESORT POLEWALI MANDAR ABDUL MAJID; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.489 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika di Polewali Mandar. (2) Mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Polewali Mandar. (3) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana desainnya menjelaskan penanganan penyalahgunaan narkotika di dalam wilayah hukum pada kepolisian resort Polewali Mandar. Populasi dalam penelitian ini adalah 7 orang pelaku penyalahgunaan narkotika yang ada di Polewali Mandar. Untuk mendapatkan informasi yang berimbang maka dianggap perlu menambahkan informan sebanyak 7 orang dari 20 anggota Unit Reserse Narkotika Kepolisian Resort Polewali Mandar. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika meliputi  pemakai, pengedar dan memberikan kepada orang lain untuk dikonsumsi serta penggunaan obat yang dilakukan secara terus menerus dan secara berlebihan yang dapat mengakibatkkan timbulnya rasa candu dan dapat merusak kesehatan. (2) Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu berpengaruh pada beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor rasa ingin tahu/coba-coba dan faktor lingkungan. (3) Hal-hal yang telah dilakukan dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan aparat penegak hukum (Polres Polewali Mandar) untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yaitu Upaya preventif dan Upaya represif. Upaya preventif yaitu untuk mencegah penggunaan narkotika di masyarakat umum seperti penyuluhan, membangun kemitraan dengan masayarakat dan pemertaan jalur peredaran narkotika. Upaya refresif adalah upaya ini dimaksud sebagai tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat berupa pelaksanaan penindakan terhadap para pelaku dan juga melakukan operasi penyergapan dan pemberantasan di tempat-tempat  kejadian perkara, penangkapan tersangka, proses penyelidikan, penyidikan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan dan diajukan ke pengadilan untuk penegakan hukum atau memperberat hukuman.KATA KUNCI: Penyalahgunaan Narkotika

Page 2 of 35 | Total Record : 343

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue