cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Tomalebbi
ISSN : 23556439     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Memuat Tulisan yang Menyangkut Pemikiran atau Gagasan Hasil Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Arjuna Subject : -
Articles 343 Documents
IMPLEMENTASI PROGRAM AKSELERASI DALAM PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMP NEGERI 1 SENEGKANG Andi Patria; Imam Suyitno
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.227 KB)

Abstract

Implementasi Program Akselarasi Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Sengkang Kabupaten Wajo. Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program akselarasi dalam proses pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan dan faktor pendukung dan penghambat program akselarasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Sengkang Kabupaten Wajo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif selanjutnya Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian populasi, dikarenakan jumlah yang diteliti hanya 25 anak dan cukup terjangkau, jadi tidak memungkinlkan untuk dilakukan penelitian sampel dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, angket dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriftif kualitatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh hasil bahwa Implementasi program akselarasi dalam proses pembelajaran PKn antara lain : a) meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran PKn, b) menunjang prestasi belajar siswa, dan meningkatakan minat serta bakat siswa dalam proses belajar mengajar. Faktor pendukung dan penghambat program percepatan belajar (akselarasi) terhadap proses pembelajaran PKn, antara lain :a)Faktor pendukung, seperti : sarana dan prasarana yang lengkap, ruang kelas yang kondusif, guru yang profesional,media pembelajaran serta kerjasama guru dan kepala sekolah. b)Faktor penghambat, seperti : manajemen waktu, factor ekonomi siswa dan lingkungan yang tidak kondosif. Kata Kunci: Implementasi, Program, Akselerasi
PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA TANRARA KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA SRIWAHYUNI .; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 3, Desember 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.556 KB)

Abstract

Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Tanrara Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanah di Desa Tanrara dan untuk mengetahui kedudukan perjanjian gadai tanah yang dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai atas tanah gadai yang lebih dari tujuh tahun di desa Tanrara sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 UU No. 56 tahun 1960. Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini adalah semua petani di Desa Tanrara yang terlibat dalam proses gadai tanah, Teknik penentuan sampel menggunakan teknik pemilihan secara sengaja (purposive sampling), yakni pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu di 10 lokasi tanah gadai pertanian di Desa Tanrara dan kepala desa Tanrara dan tokoh masyarakat setempat. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Bentuk gadai tanah di Desa Tanrara yaitu tertulis dan tidak tertulis atau secara lisan. Adapun proses gadai tanah di Desa Tanrara yaitu pada awalnya inisiatif pelaksanaan gadai tanah berasal dari keinginan pihak penggadai. Penerima gadai hanya bersifat pasif karena hanya menerima tawaran dari penggadai. Setelah bertemunya pihak penggadai dan pemegang gadai maka antara kedua pihak membuat kesepakatan atas pelaksanaan gadai. Ketika terjadi kesepakatan antara penggadai dan pemegang gadai, maka terjadilah perjanjian pelaksanaan gadai. Dan penggadai akan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada pemegang gadai dan akan menerima sejumlah uang dari pemegang gadai. 2. Pelaksanaan gadai tanah di Desa Tanrara masih menggunakan kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama yaitu gadai tanah dilakukan oleh kedua belah pihak ataupun melibatkan pemerintah desa setempat dan dalam bentuk tertulis maupun lisan tanpa adanya batasan waktu untuk penebusan tanah yang digadaikan. 3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 56 Prp Thn 1960 yang mewajibkan penerima gadai mengembalikan tanah gadai kepada pemberi gadai di Desa Tanrara jarang dilaksanakan. Selain karena kurangnya masyarakat yang mengetahui ketentuan tersebut, juga disebabkan harga tanah yang tinggi dan pelaksanaan gadai tanah yang bersifat kekeluargaan dan tolong menolong. Pelaksanaan gadai tanah juga memungkinkan penerima gadai dalam tujuh tahun tidak mendapatkan bunga yang layak.KATA KUNCI: Gadai Tanah Pertanian, UU No 56 Prp Tahun 1960
PELAKSANAAN EMPAT KONSEP KEBANGSAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA SISWA SMA NEGERI 1 AMALI KABUPATEN BONE FATMI HIDAYAH; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.928 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bentuk pelaksanaan Empat  Konsep Kebangsaan dalam meningkatkan kesadaran bela Negara siswa di SMA Negeri 1 Amali, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Empat Konsep Kebangsaan dalam meningkatkan kesadaran bela Negara siswa di SMA Negeri 1 Amali, dan (3) mengetahui dampak pelaksanaan Empat Konsep Kebangsaan dalam meningkatkan kesadaran bela Negara siswa di SMA Negeri 1 Amali. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni, observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua warga SMA Negeri 1 Amali dengan sampel stratified random sampling yaitu kepala sekolah, guru PPKn, dan perwakilan siswa dari setiap angkatan sebanyak 20 orang per angkatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Bentuk pelaksanaan empat konsep kebangsaan di SMA Negeri 1 Amali adalah dengan: melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial; menaati segala peraturan sebagai wujud pemahaman terhadap UUD NRI 1945; melaksanakan persatuan dan kesatuan sebagai wujud dari NKRI; kesatuan dalam keberagaman sebagai wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. (2) Faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan empat konsep kebangsaan adalah: Pemahaman dan Kesadaran Peserta Didik; Peranan Guru/Pendidik; Peranan Kepala Sekolah; Peranan Orang Tua. (3) Dampak yang timbul dengan pelaksanaan empat konsep kebangsaan terhadap peningkatan bela negara adalah : bertanggung jawab; sadar akan hak dan kewajibannya; cinta tanah air; dan bangga berbangsa dan bernegara Indonesia.KATA KUNCI: Empat Konsep Kebangsaan, Kesadaran Bela NegaraABSTRACT: This study aims to determine: (1) the form of the implementation of the four concept Nationality in raising awareness to defend state students at SMAN 1 Amali, (2) the factors that affect the implementation of the Four Concepts Nationality in raising awareness to defend state students at SMAN 1 Amali, and (3) determine the impact of the implementation of the National Concept Four in raising awareness to defend state students at SMAN 1 Amali. This research is descriptive qualitative data collection techniques namely, observation, interviews, questionnaires and documentation. The population in this study are all citizens of SMA Negeri 1 Amali with the sample stratified random sampling principals, teachers PPKn, and student representatives from each class of 20 people per class. The results showed that: (1) The form of implementation of the four concepts of nationality in SMA Negeri 1 Amali is to: implement the values contained in Pancasila as the value of divinity, human values, values of unity, democratic values and the values of social justice; obey all rules as a form of understanding of NRI Constitution of 1945; implement unity as a manifestation of the Homeland; unity in diversity as a form of Unity in Diversity. (2) factors - factors that affect the implementation of the four concepts of nationality is: Understanding and Awareness of Students; Role of Teachers / Educators; Role of the Principal; Role of Parents. (3) The impact that arise with the implementation of the four concepts of nationality to the increase in defending the country is: responsible; aware of their rights and obligations; love of the homeland; and proud nation and state of Indonesia.KEYWORDS: Four Concept of National, State Defense Awareness
PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA DI SMA NEGERI 1 KAHU KABUPATEN BONE AYU ASTUTI; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 3, Desember 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.536 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu: (1) Relevansi kegiatan kepramukaan dengan pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan; (2) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan melalui kegiatan kepramukaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Pengurus Inti Pramuka SMA Negeri 1 Kahu Kabupaten Bone sebanyak 12 orang. Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan hal-hal berdasarkan hasil pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Relevansi kegiatan Pramuka di SMA Negeri 1 Kahu  sangat menunjang dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan khususnya nilai karakter bangsa peserta didik. Nilai karakter bangsa yang dapat dikembangkan meliputi nilai religius, cinta tanah air, kedisiplinan, tanggung jawab, semangat kebangsaan, kreativitas, peduli lingkungan, kerjasama, dan keberanian. Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam kepramukaan. Seperti: (a) Perkemahan dapat membentuk karakter mandiri, peduli lingkungan dan kerja sama. (b) Ketangkasan pioneering dapat membentuk karakter keberanian, ketelitian, percaya diri, ketekunan, kerja sama dan kesabaran. (c) Keterampilan tali temali membentuk karakter ketelitian, kesabaran, kerjasama, dan tanggung jawab. (d) Penjelajahan dengan tanda jejak dapat membentuk karakter religius, toleransi, cinta tanah air, peduli lingkungan, kerja sama, dan tanggung jawab. Dengan adanya pendidikan nilai karakter bangsa yang dilakukan dalam kegiatan kepramukaan, sedikit demi sedikit sikap dan perilaku anak (anggota Pramuka) mulai mengalami kemajuan secara progresif. (2) Faktor yang mendukung kegiatan dalam pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan yaitu sarana prasarana yang menunjang, dimasukkannya pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakulikuler wajib, kualitas pembina serta adanya dukungan dari keluarga. Hambatan yang ada dibagai menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal antara lain yaitu rasa kelelahan anak-anak karena banyaknya tugas dari sekolah, terbatasnya dana kegiatan untuk mengembangkan nilai karakter bangsa melalui kegiatan kepramukaan. Hambatan ekstrenal yaitu perbedaan lingkungan berkarakter antara lingkungan sekolah dengan lingkungan masyarakat sekitar.KATA KUNCI    :    Pengembangan Nilai-nilai Kewarganegaraan, Kegiatan       Ekstrakurikuler, Kepramukaan
KAJIAN TENTANG KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF DI DESA DWI TIRO KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA NINING ANGRIANI; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.813 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf, dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak penerima tanah wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan umum yang berjumlah, 10 organisasi/yayasan penerima tanah wakaf dan 2 pihak pemerintah yaitu Kepala Desa dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sampel penelitian menggunakan sampel populasi karena populasinya terjangkau. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tergolong rendah karena pengetahuan hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 0%, pemahaman hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 20%. Sikap hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 40%, dan pola perilaku hukum pihak penerima tanah wakaf adalah 0%. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba yaitu (a) Faktor pengetahuan dan pemahaman hukum penerima tanah wakaf, (b) faktor ekonomi (c) faktor sosialisasi hukum, dan (d) waktu pembuatan sertifikat tanah wakaf.KATA KUNCI: Kesadaran Hukum, Sertifikat, dan Tanah Wakaf
PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR IRWANSAH .; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.417 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bagi warga masyarakat Kota Makassar. 2) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar  dalam mensosialisasikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bagi warga masyarakat Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dan Wajib Pajak yang dipandang dapat memberikan informasi sehubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yakni menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini UPTD PBB Dispenda Kota Makassar dalam menigkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan berbagai bentuk sosialisasi yaitu penyuluhan melalui media radio dan media cetak, pemasangan spanduk di jalan-jalan atau di tempat strategis, sosialisasi melalui web site atau media online, penyuluhan langsung kepada masyarakat melalui program Pekan Panutan, dan penggunaan mobil sosialisasi. 2) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini UPTD PBB Dispenda Kota Makassar dalam sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah sulitnya menggumpulkan Wajib Pajak untuk mengikuti sosialisasi Pekan Panutan, jadwal sosialisasi yang berbenturan dengan hari Kerja wajib Pajak, dan sikap acuh tak acuh masyarakat dalam mengikuti sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan.KATA KUNCI:  Sosialisasi Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan
STUDI TENTANG PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMA NEGERI 11 MAKASSAR HUSNIA ARFAN; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.425 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) gambaran tentang upaya yang dilakukan dalam peningkatan profesionalisme guru PKn di SMA Negeri 11 Makassar, (2) faktor-faktor yang mendukung peningkatan profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 11 Makassar, dan (3) kendala-kendala yang dihadapi guru PKn dalam peningkatan profesionalismenya di SMA Negeri 11 Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru PKn SMA Negeri 11 Makassar yang berjumlah 4 orang. Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau dengan menggunakan teknik sampel populasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme guru PKn SMA Negeri 11 Makassar yakni  peningkatan profesionalisme melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKn), melalui sertifikasi guru dalam jabatan dan PLPG serta peningkatan profesionalisme guru melalui  penguasaan ICT. (2) Faktor pendukung dalam peningkatan profesionalisme guru PKn terdiri dari dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni adanya kesadaran diri guru yang tinggi menuju kualitas profesionalisme dan minat guru dalam mengembangkan kompetensinya sedangkan faktor eksternal adanya fasilitas sarana dan prasarana seperti wifi dan komputer, kualifikasi akademik serta lamanya masa kerja guru PKn. (3) kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan Kewarganegaraan adalah jadwal pelaksana Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKn) bertepatan dengan jadwal mengajar guru PKn dan penyediaan sarana LCD yang belum memadai.KATA KUNCI: Profesionalisme, Guru PKn
PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO FIRMANSYAH .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.528 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji pengetahuan hukum berlalu lintas masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan UU no 22 Tahun 2009 bagi masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dan Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh aparat kepolisian dalam pelaksanaan UU no 22 Tahun 2009 di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jumlah populasi sebanyak 16.846 orang dan sampelnya mengunakan Random Sampling  (sampel acak) jadi jumlahnya disesuaikan dengan keperluan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Pitumpaua Kabupaten Wajo tentang Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karna kurangnya sosialisasi dan perhatian masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut. Jika di lihat di lapangan masyarakat lebih cenderung  tidak memperdulikan peraturan yang ada jika dihadapkan dengan kepentingan pribadinya maupun kepentingan umum. Pada hal di dalam  Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah banyak mengatur tentang keselamatan berkendara di jalan raya. 2) Faktor pendukung terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo, terdapat 3 (Tiga) Faktor yaitu: Manusia, Penegak Hukum dalam hal ini Polisi Lalulintas dan Sarana dan Prasarana. 3) Faktor penghambat terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo menurut masyarakat ada 3 (Tiga) Faktor yaitu: Manusia, Penegak Hukum dalam hal ini Polisi Lalulintas dan Sarana dan Prasarana, 4)Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polisi lalulintas yakni selain melakukan sosialisasi kepada masyrakat dan anak-anak sekolah, juga memeriksa surat-surat dan kelengkapan kendaraan bermotor roda dua yang ada di jalan sekaligus melakukan pemeriksaan secara besar-besaran tiap minggu guna memberikan masyarakat efek jerah bagi tiap pelanggaran yang mereka lakukan. KATA KUNCI: Pemahaman Hukum Masyarakat, UU No. 22 Tahun 2009
SIKAP NASIONALISME PESERTA DIDIK PADA SMA NEGERI 1 BANGKALA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO SUHARNI .; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.335 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana gambaran umum sikap nasionalisme peserta didik pada SMA Negeri 1 Bangkala Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. (2) Faktor apa yang mempengaruhi sikap nasionalisme peserta didik pada SMA Negeri 1 Bangkala Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. (3) Bagaimana strategi guru PKn untuk meningkatkan sikap nasionalisme di kalangan peserta didik pada SMA Negeri 1 Bangkala Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sampel sebanyak 40 peserta didik, dilakukan dengan tehnik sampel acak secara proporsional dan stratifikasi. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Gambaran umum sikap nasionalisme peserta didik melalui indikator cinta tanah air, patriotisme dan loyalitas berada dalam kategori tinggi. (2) Faktor yang mempengaruhi sikap nasionalisme peserta didik melalui faktor internal dan faktor eksternal masing-masing berada dalam kategori sangat tinggi. (3) Strategi guru PKn untuk meningkatkan sikap nasionalisme peserta didik. (a) Guru PKn menyampaikan materi dengan memperluas konsep, mengaitkan masalah aktual, serta dipadukan dengan motivasi, menggunakan metode ceramah yang dikolaborasi dengan metode lain, media dibuat menarik/bervariasi, sumber materi berupa buku paket, artikel, koran dan internet, evaluasi berupa tes tertulis atau tes lisan, dan evaluasi non tes untuk menilai sikap dan perilaku. (b) Strategi guru meningkatkan sikap nasionalisme peserta didik luar kelas yakni melalui pembiasaan dan keteladanan. (c) Hambatan yang dihadapi seperti dampak negatif kemajuan teknologi informasi (internet), serta faktor lingkungan keluarga dan  masyarakat. (d) Upaya guru PKn untuk peningkatan sikap nasionalisme peserta didik adalah menjadi orang tua bagi peserta didik, memberikan kasih sayang, membimbing dan mengarahkan anak didiknya.KATA KUNCI : Sikap, Nasionalisme, Peserta Didik
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI PADA PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK CABANG MAKASSAR TAMRIN .; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.403 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) sejauh mana pelaksanaan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) terhadap PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Makassar, dan (2) faktor determinan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) pada PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Makassar. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Untuk memperoleh data-data tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian langsung di lapangan dengan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan Upah Minimum Provinsi. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisa dengan cara kualitatif kemudian dideskripsikan. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) penetapan upah minimum telah sejalan dengan penetapan upah minimum di PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Makassar, walaupun demikian sebahagian dari karyawan tidak menerima upah secara utuh disebabkan merekan bertanggung jawab atas nominal kehilangan barang di Toko yang nominalnya cukup besar tiap bulan dan reward dan tunjangan tergantung dari hasil pencapaian target, dan (2) masih adanya karyawan yang merasa tidak adil dikarenakan yang menanggung kehilangan barang tidak semua karyawan PT.SAT, padahal status mereka sama sebagai karyawan tetap.KATA KUNCI : Upah Minimum Provinsi Abstract: This study aims to determine: (1) the extent to which the implementation of the Provincial Minimum Wage (UMP) against PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Makassar, and (2) the determinant factors that influence the implementation of the provisions of the Provincial Minimum Wage (UMP) on PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Makassar. This study was conducted in PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Makassar. The data used in this study are primary data and secondary data. To obtain these data the authors used data collection techniques through direct research in the field with observation and interviews with relevant parties on the implementation of the Provincial Minimum Wage. Then the data was analyzed by qualitative manner later described. The results obtained from this study were (1) the determination of the minimum wage has been in line with the minimum wage in PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Makassar, however sebahagian of employees do not receive the full wages due to recording a nominal responsible for lost items in store the nominal sizeable monthly and rewards and benefits depends on the achievement of targets, and (2) there is still the employees who feel unfairly bear the loss of goods due to which not all employees PT.SAT, but their status is the same as permanent employees.Key Words : Provincial Minimum Wage

Page 4 of 35 | Total Record : 343