Diktum
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum is open-accsess peer reviewed intended to be the journal publishing article the conceptual and/or the result of research law science for academicians, researchers, practitioners in law. Diktum invite manuscript in the various topic include, but not limited to, functional areas related to Law Science of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Socio Legal, Bussines Law, Legal Philosophy and another section related contemporary issues in Law.Diktum: Jurnal Ilmu Hukum accepted submission from all of the world. All submited article shall never been published elsewhere, original and not under consideration for other publication (for checking similarty, Diktum editorial board check using turnitin program. Since 2019 we are proud member of Crossref. Diktum doi prefix is 10.24905 . Therefore, all article published by Diktum: Jurnal Ilmu Hukum will have unique DOI number.
Articles
61 Documents
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015 ]]>
<![CDATA[Praptono, Eddhie]]>;
<![CDATA[Idayanti, Soesi]]>;
<![CDATA[Hadha, Khamdani]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2019): November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (767.809 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v7i2.77
<![CDATA[Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu litigasi / jalur hukum / judicial sttelement yang dilakukan melalui pengadilan dan non litigasi yang dilakukan melalui jalur diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini berpengaruh kepada citra pengadilan yang menjadi buruk, tidak efektif, dan tidak profesional. Untuk mengantisipasi permasalahan kompleks dan berbelit – belitnya proses penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi ini, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan di mana dalam penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan melalui praktik yang lebih sederhana dan cepat namun pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan pelaksanaan PERMA Nomor.2 Tahun 2015 pada Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 10/Pdt.G.S/2018/PN.Tgl. Metode penelitian menggunakan fokus Judicial Case Study. Jenis penelitian Library Research. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Metode pengumpulan data ditempuh dengan cara studi pustaka, metode analisis data deskriptif kualitatif. Pada penulisan ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui Gugatan Sederhana berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2015 telah memenuhi aspek kriteria dan aspek tahapan penyelesaiaan perkara terhadap keberatan putusan berbeda pada gugatan umum yang dapat berupa banding, kasasi bahkan hingga peninjauan kembali. Hal ini terbukti dapat memangkas waktu dan biaya dalam proses persidangan sehingga menjadi lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Akta Jaminan Fidusia yang Cacat Hukum ]]>
<![CDATA[Sanusi]]>;
<![CDATA[Idayanti, Soesi]]>;
<![CDATA[Abdul Khalim, Muhammad]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2019): November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.038 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v7i2.78
<![CDATA[Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia dan merupakan istilah resmi dalam dunia hukum positif Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.Kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan barang baik bergerak maupun tidak bergerak meningkat secara terus menerus. Bentuk perjanjian jaminan fidusia hadir sebagai salah satu solusinya. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tentu sebagai tujuan hukum perjanjian jaminan fidusia. Namun sayang banyak kreditur tidak membuat perjanjian hutang piutang dan akta jaminan fidusia tidak secara otentik. Rumusan masalah penelitian ini mengkaji mengenai jaminan fidusia yang dibuat cacat hukum dan bagaimana perlindungan terhadapnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum debitur terhadap akta jaminan fidusia yang cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. penekanan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum tentang perlindungan hukum debitur terhadap akta jaminan fidusia yang cacat hukum. Hasil penelitian ini menunjukan masih banyak lembaga pembiayaan atau leasing yang tidak membuat akta jaminan fidusia secara otentik dan mendaftarkannya ke kantor pendaftaran jaminan fidusia secara sah. Hal ini mengakibatkan hukum penjaminan khusus (jaminan fidusia) cacat hukum yang mengakibatkan ketidak pastian hukum apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi oleh debitur atau perbuatan melawan hukum oleh kreditur.]]>
<![CDATA[Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Digital dari Perspektif Hukum Perizinan dan Aspek Pertanggungjawabannya ]]>
<![CDATA[Niffari, Hanifan]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2019): November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (605.312 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v7i2.79
<![CDATA[Penyelenggaraan sistem elektronik bagi pelaku usaha digital, pemerintah perlu bertindak untuk pengawasan, pengendalian, dan pengaturan segala aktivitas terkait penyelenggaraan sistem elektronik bagi pelaku usaha digital. Implementasinya, pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah dirasa kurang efektif karena penyelenggara sistem elektronik pelaku usaha digital hanya melakukan pendaftaran kepada pemerintah dan sanksi administratif yang diberikan hanya berupa dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektronik. Permasalahan muncul karena kurangnya efektifitas pengendalian dan pengawasan bagi penyelenggaraan sistem elektronik pelaku usaha digital. Kerugian yang diakibatkan kesalahan dan kelalaian dalam penyelenggaraan sistem elektronik menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik khususnya pelaku usaha digital. Penulisan membahas penyelenggaraan sistem elektronik dari perspektif hukum perizinan dan pertanggungjawaban hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Tujuan penulisan ini adalah membahas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik saat ini dari perspektif perizinan dan mengkaji pertanggungjawaban hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Fokus Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian menggunakan library research. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Data yang digunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori-teori ahli hukum. Anlisa data menggunakan deskriptif analitis. Penyelenggaraan sistem elektronik perlu dilakukan kajian terhadap perubahan paradigma ke arah instrumen yuridis berupa perizinan melalui keputusan tata usaha negara demi kepastian dan penegakan hukum yang lebih efektif. Hal ini penting karena selain belum diatur, pemerintah harus mencegah dan menetralisir kemungkinan-kemungkinan buruk berupa kerugian dan kejahatan yang ditimbulkan penyalahgunaan kesalahan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Selain perizinan, pertanggungjawaban penyelenggaraan sistem elektronik sangat penting dibahas untuk melihat sejauh mana tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya menimbulkan kerugian pengguna dari perspektif perbuatan melawan hukum dan potensi lahirnya strict liability.]]>
<![CDATA[Pola Hubungan Fraksi Dengan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi ]]>
<![CDATA[Mubiina, Fathan Ali]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (769.024 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v8i1.80
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa Peranan partai politik ialah sebagai wadah yang strategis dalam sistem politik di Indonesia guna penghubung antara proses pembentukan kebijakan pemerintah baik di eksekutif maupun di legislatif dengan warga negaranya. Sesungguhnya justru partai politiklah yang menentukan terselenggara atau tidaknya sistem demokrasi di Indonesia. Sebab dalam partai politik terdapat bentuk pelembagaan wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat yang demokratis. Kemudian partai politik juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sejarah perkembangan partai politik pasca reformasi ialah berfungsi sebagai pendidikan politik, menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi yang ada di Indonesia melalu demokrasi perwakilan. Pada pola hubungan antara partai politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia cukup sederhana, yaitu partai politik memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, yang dilakukan untuk memecahkan isu penegakan hukum yang dihadapi]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon ]]>
<![CDATA[Muhammad Agus Fajar Syaefudin]]>;
<![CDATA[Fajar Ari Sudewo]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (657.376 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v8i1.81
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk menganalisa penegakan hokum pada tindak pidana penambangan pasir illegal di kota Cirebon. Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan galian (tambang),bahan galian tambang itu meliputi : perak, tambang, gas bumi dan batu bara, oleh karena itu sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Pada kenyataannya masih banyak kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif adalah bahan pustaka yang merupakan data dasar dalam (ilmu) yang digolongkan sebagai data sekunder dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Reseach). Penelitian ini membahas suatu permasalahan dampak kegiatan pertambangan tanpa izin mencangkup dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar yang tinggal disekitar pertambangan dan Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin/ilegal mining yang sudah diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan, sehingga yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki izin maka pihak yang berwenanglah yang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Responsif ]]>
<![CDATA[Sanusi, Sanusi]]>;
<![CDATA[Idayanti, Soesi]]>;
<![CDATA[Widyastuti, Tiyas Vika]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (596.638 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v8i2.84
<![CDATA[This research is conceptual research that intends to examine the idea of democracy in progressive legal development. As a means of state policy, the development of laws carries a variety of implications. During that time the law was only understood as a rigid rule and put too much emphasis on aspects of the legal system regardless of the relationship between the law and the issues that had to be addressed, such as social issues. The law is synonymous with the order as a mirror of the regulation of the ruler, on the other hand, there is also an understanding of the law that emphasizes more on the legitimacy aspect of the rule itself. Responsive law is results-oriented, i.e. on goals that will be achieved outside the law. A hallmark of responsive law is the search for implied values contained in rules and policies. In this responsive legal model, they express disapproval of what they consider to be standardized and inflexible interpretations. Legal products that are responsive to the manufacturing process is democratic, namely participation, which invites the participation of as many elements of society as possible, both in terms of individuals, and community groups, and must also aspire to come from the wishes or desires of the community. This means that the product of the law is not the authority of the ruler to simply legitimize his power.]]>
<![CDATA[Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi ]]>
<![CDATA[Idayanti, Soesi]]>;
<![CDATA[Haryadi, Toni]]>;
<![CDATA[Widyastuti, Tiyas Vika]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (548.705 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v8i1.85
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui Penegakan hukum pasca reformasi dalam membangun kehidupan yang harmonis, berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat yang tertib ternyata tidak sesuai dengan kenyataan bahwa amanat reformasi dalam penegakan hukum ternyata menjadi sangat memilukan. Penegakan hukum yang bersifat “ tebang pilih “ tak terhindarkan , meski penyebabnya bukanlah faktor politis seperti pada era sebelumnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana arah pembangunan hukum dan bagaimana menegakan supremasi hukum berdasarkan nilai – nilai demokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya Supremasi hukum sebagai upaya penegakan hukum dan penempatan hukum pada posisi tertinggi dari segalanya, serta menjadikan hukum sebagai panglima ataupun komandan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi tingkat stabilitas dalam kehidupan suatu bangsa dan negara memberikan jaminan terciptanya keadilan bagi masyarakat. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat. Tujuan utama adanya supremasi hukum adalah menjadikan hukum sebagai pimpinan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana apabila tujuan tersebut tercapai dapat menghasilkan beberapa hal seperti meningkatkan integritas sumber daya manusia, memberikan keadilan sosial, menjaga nilai moral bangsa, menciptakan masyarakat yang demokratis, serta memberi jaminan perlindungan hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Terhadap Penerapan Eksekusi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Defi Muslimah, Defi Muslimah]]>;
<![CDATA[Siswanto]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (695.069 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v8i1.86
<![CDATA[Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 merupakan trobosan baru yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Trobosan tersebut tertuang dalam pasal 7 yang memberlakukan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat penditeksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual. Ketentuan pasal 7 terkait dengan hukuman kebiri akhirnya berlaku dan diterapkan untuk pertama kalinya oleh putusan hakim Pengadilan Mojokerto. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai kerelevansi undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbenturan dengan Hak Asasi Manusia Kesehatan dan bagaimana kerelevansi pelaksanaan eksekusi terhadap hukuman kebiri tanpa adanya petunjuk pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan focus judicial case study. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan normative. Jenis data yang digunakan meruapakan data sekunder. Sumber data penelitian diperoleh dari bahan hukum sekunder. Metode pengolahan data menggunakan Penelusuran kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, bahwa diberlakukannya hukuman kebiri tidak serta merta dapat meminimalisir adanya kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman pada dasarnya melanggar hak asasi manusia, tetapi harus tetap dilakukan dengan manusiawi. Perbuatan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang mucul dari adanya keinginan untuk memuaskan hasrat seksual, meskipun dengan diberlakukan hukuman kebiri tidak bisa memutus keinginan untuk melakukan hal tersebut. Pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku, hukuman mati merupakan hukuman yang pantas untuk didapatkannya. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dari hukum, berdasarkan asas legalitas segala sesuatu tentu harus dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada, belum adanya petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam hukuman kebiri menjadikan asas legalitas hanya berlaku bagi sebuah bunyi pasal yang menyatakan suatu jenis kejahatan, pelanggaran dan hukumannya tanpa adanya petunjuk pelaksanaan dalam menerapakan hukuman.]]>
<![CDATA[Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan ]]>
<![CDATA[Mukharom]]>;
<![CDATA[Indah Astanti, Dhian]]>;
<![CDATA[Tuti Muryati, Dewi]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (743.62 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v8i1.89
<![CDATA[Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, tujuan ini menjadi tolak ukur penulisan dalam mengkaji putusan praperadilan. Salah satu Putusan Praperadilan yang dianggap kontroversial adalah Putusan No. 04/Pid.Prap./2015/PN.Jaksel tanggal 16 Februari 2015 yang diajukan oleh Pemohon Kom.Jen Polisi Drs. Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Hakim tunggal Sarpin Rizaldi dalam perkara Praperadilan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan Pemohon dan mengalahkan KPK. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan ke ragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi sistem norma sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Permasalahan yang dikaji diantaranya Bagaimana dasar hukum hakim Praperadilan Sarpin Rizaldi memutuskan perkaranya dan Apakah putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jaksel telah susuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Metode penelitian yang akan dipergunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa langkah hakim Praperadilan melakukan rechtsvinding sudah tepat dan memang sudah seharusnya demikian, karena salah satu beberapa alasan perlunya melakukan penemuan hukum oleh hakim telah terpenuhi yaitu peraturan tidak ada, atau peraturannya ada tapi kurang jelas. Bahkan tanpa alasan-alasan tersebut pun, seorang hakim tetap dianggap melakukan penemuan hukum (dalam arti sempit) yaitu ketika ia menemukan kecocokan antara maksud atau bunyi peraturan perundang-undangan dengan kualifikasi peristiwa atau kasus konkritnya.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli ]]>
<![CDATA[nuridin, nuridin]]>;
<![CDATA[Wildan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Pratama, Erwin Aditya]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (579.91 KB)
|
DOI: 10.24905/diktum.v8i2.91
<![CDATA[Buying and selling is something that is already familiar to us. Buying and selling in this case the sale and purchase of land rights often occurs in the community, but in its implementation the community has not been too understanding in terms of land registration procedures due to legal acts of sale and purchase. The lack of understanding from the community resulted in disputes in the future such as the rise of disputes over land rights resulting from the transfer of rights to land that had not yet been registered. This writing uses a normative juridical research method, where this study refers to the provisions of applicable laws and regulations. The results of the study show that legal actions through buying and selling must be officially registered with the local Land Office. The purpose of registering the transfer of land rights is to obtain legal guarantees for the parties regarding ownership of the land rights. So that there is a need for further understanding of the importance of registration of land rights due to buying and selling.]]>
