cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 4   5   6   7   8 
KAJIAN IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA DALAM PENGORGANISASIAN KAWASAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN Sylviani, Sylviani; Suryandari, Elvida Yosefi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan kawasan hutan di tingkat tapak yang dikelola untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari dalam rencana jangka panjang. Satu atau lebih fungsi hutan (konservasi, lindung dan produksi) dapat dimasukkan dalam suatu KPH, tetapi KPH diklasifisikan berdasarkan fungsi hutan yang dominan. KPH telah ditetapkan di beberapa provinsi, tetapi ada yang belum operasional. Aspek kelembagaan seperti kebijakan dan organisasi merupakan kendala dalam pelaksanaan KPH. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengkaji implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengelolaan KPH dan (2) mengkaji kebijakan organisasi dalam pengelolaan KPH. Kegiatan ini dilaksanakan di KPH Dampelas Tinombo di Sulawesi Tengah serta KPH Way Terusan dan KPH Batu Tegi di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis retrospektif, sedangkan untuk mengkaji struktur organisasi menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan NSPK pengelolaan KPH telah diimplementasikan oleh masing-masing KPH. Hal ini dapat dilihat dari adanya master plan mengenai ”perencanaan pengelolaan hutan dan tata hutan”. Terdapat kesamaan dalam struktur organisasi KPH yang ditunjukkan melalui pembagian kerja, wewenang, rentang kendali dan departemenisasi. Namun, terdapat perbedaan yaitu pengelompokkan jenis departemenisasi. Perbedaan ini disebabkan oleh : perbedaan kondisi daerah, potensi kawasan serta kebijakan setiap daerah. Bentuk organisasi KPH pada lokasi penelitian memiliki karakteristik “struktur organisasi fungsional.” Organisasi tipe ini akan senantiasa beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap berkembang menuju visi dan misi yang telah dibuat. Apabila terdapat perubahan kebijakan, organisasi perlu mengubah internal organisasi, misalnya dengan menyesuaikan struktur organisasinya. Dengan bentuk struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), KPH dapat mengakomodasi kepentingan pusat melalui departementalisasi dengan pendekatan kriteria dalam NSPK. Koordinasi dalam hal pendanaan telah mulai dilakukan, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saran studi ini meliputi : (1) Perlunya kebijakan turunan, mengenai tugas dan peran KPH secara rinci untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan (2) Perlu penyiapan kondisi pemungkin dalam organisasi apabila terdapat perubahan kebijakan terkait organisasi KPH. Pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui UPT terkait sampai KPH mandiri dan perlu aturan tentang kapabilitas dan mobilisasi SDM.
KELAYAKAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN SEBAGAI LANDASAN PENGELOLAAN HUTAN TERPADU Puspitojati, Triyono
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rencana strategis kehutanan propinsi adalah alat untuk mencapai harmonisasi dalam implementasi rencana pembangunan kehutanan yang komprehensif, efisien dan sinergis dengan sektor lain sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan propinsi. Tujuan kajian ini adalah mengevaluasi enam rencana strategi. Dinas kehutanan propinsi untuk mengetahui apakah dokumen tersebut layak untuk dijadikan panduan manajemen kehutanan terpadu. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa beberapa dokumen (renstra) tidak lengkap dan atau tidak jelas dan tidak terpadu dengan baik dengan sektor lain sehingga (renstra) tersebut tidak layak sebagai panduan manajemen kehutanan terpadu. Disarankan Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah membuat sebuah panduan dalam memformulasikan rencana strategi.
KEBIJAKAN PENENTUAN BENTUK INSENTIF PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DI WILAYAH GUNUNG SAWAL, CIAMIS DENGAN METODA AHP Diniyati, Dian; Awang, San Afri
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan hutan Gunung Sawal terbagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya Suaka Margasatwa Gunung Sawal (SMGS) dikelola BKSDA Jawa Barat II, hutan produksi dikelola Perum Perhutani, dan hutan rakyat dimiliki masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan ekosistem, dan keberadaannya berpengaruh terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Namun hutan rakyat terus mengalami konversi lahan menjadi fungsi lainnya. Untuk mempertahankannya, diperlukan insentif. Tujuan penelitian menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan lahan di hutan rakyat serta bentuk insentif yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sandingtaman, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, pada bulan September - Oktober 2008. Data dikumpulkan dari responden petani dan informan kunci, dengan tehnik wawancara mendalam (indepth interview) dan metoda AHP (Analitical Hierarchy Process), selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi keputusan petani dalam pengelolaan hutan rakyatnya. Dari 9 bentuk insentif yang terpilih selanjutnya berdasarkan preferensi informan kunci, terpilih 3 insentif yang memiliki nilai tertinggi yaitu Penyuluhan yang tepat dan berlanjut baik tentang aspek teknis maupun manajemen, ekonomi, sosial, budaya (0,167); Perda yang mendukung kemantapan tata guna lahan yang melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa, (0,140); dan Regulasi yang dapat memberikan keadilan, yaitu peraturan pemerintah yang lebih berpihak kepada petani, misalnya pengaturan perizinan bertata niaga kayu yang berkaitan dengan jenis tanaman (0,126).
PREFERENSI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI: STUDI KASUS DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BOGOR Puspitojati, Triyono; Darusman, Dudung; Tarumingkeng, Rudy C.; Purnama, Boen
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola pengelolaan hutan produksi yang dirumuskan oleh pengelola hutan di Jawa tidak sesuai digunakan sebagai landasan pengelolaan hutan produksi yang lestari. Penelitian ini berupaya merumuskan pola pengelolaan hutan produksi berdasarkan preferensi 9 (sembilan) kelompok pemangku kepentingan. Tujuan penelitian adalah (1) mengetahui preferensi pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan produksi dan (2) merumuskan pola pengelolaan hutan produksi yang sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. , Pertama preferensi pemangku kepentingan adalah: (1) masyarakat pedesaan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan produksi. Hal ini dapat diwujudkan dengan memasukkan pemberdayaan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan hutan; (2) masyarakat pedesaan memperoleh pekerjaan secara berkelanjutan dalam pengelolaan hutan produksi. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengelola hutan produksi secara multikultur yang hasilnya dapat dipanen setiap tahun; dan (3) Masyarakat pedesaan berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi. Hal ini dapat diwujudkan dengan menempatkan mereka sebagai mitra kerja dan mitra usaha perusahaan dalam pengelolaan hutan rakyat, usaha penyediaan input produksi dan industri hasil hutan. , Kedua pola pengelolaan hutan produksi yang sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan adalah pola pengelolaan hutan produksi multikultur/agroforestri berbasis pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat pedesaan sebagai mitra kerja dan mitra usaha perusahaan dalam kegiatan pengelolaan hutan, penyedia input produksi dan industri hasil hutan.
ANALISIS RESIKO KEGAGALAN IMPLEMENTASI REDD+ DI PROVINSI RIAU Rochmayanto, Yanto
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mekanisme REDD+ menghadapi ketidakpastian tinggi, sehingga sangat membutuhkan studi tentang resiko kegagalan implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui resiko kegagalan implementasi REDD+ di tingkat sub nasional Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode analisis resiko Enterprise Risk Management (ERM) dan analisis stakeholder . Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiko kegagalan implementasi REDD+ meliputi empat level, yaitu: paling utama, utama, sedang dan rendah. Pemerintah Provinsi Riau perlu memprioritaskan penanganan terhadap tingkat resiko paling utama, yaitu : (a) munculnya konflik baru dalam alokasi distribusi pembayaran, (b) REDD+ menjadi obyek baru korupsi, (c) kepastian hak penggunaan lahan tidak terjamin, (d) kesulitan menjaga kebocoran, dan (e) data tidak memenuhi standar MRV. Sejumlah tindakan diperlukan untuk mengatasi resiko tersebut, yaitu: pembentukan lembaga trust fund, auditor independen, penetapan tata ruang, perlindungan kawasan hutan, penciptaan lapangan kerja off-farm dan integrasi semua lembaga penyedia data aktivitas dan klimatis di tingkat provinsi.
KEBIJAKAN PENURUNAN BEA MASUK IMPOR KAYU LAPIS KE INDONESIA Dwiprabowo, Hariyatno
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bea masuk impor kayu lapis di Indonesia ditetapkan 10% untuk beberapa tahun terakhir ini sedangkan panel kayu lainnya seperti papan partikel, oriented strand board dan medium density fiberboard hanya 5%. Telah lama Indonesia merupakan negara pengekspor kayu lapis utama khususnya kayu lapis hardwood namun kurang memperhatikan pasar domestik sebagaimana ditunjukkan oleh angka produksi dan ekspornya, namun dalam beberapa tahun terakhir produksi merosot cukup tajam karena kekurangan bahan baku. Saat ini tingkat pemanfaatan kapasitas industri kayu lapis nasional hanya 20% atau setara dengan produksi 2 (dua) juta m per tahun. Dengan tingkat produksi tersebut diperlukan impor kayu lapis yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Sejalan dengan liberalisasi perdagangan yang semakin menguat, tekanan-tekanan semakin besar terhadap Indonesia untuk menurunkan bea masuk impor saat ini. Jika Indonesia akan meningkatkan volume impor kayu lapis maka sangat logis untuk menurunkan bea masuknya. Makalah ini membahas faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan bagi pilihan kebijakan untuk penentuan bea masuk impor. Memperoleh bea masuk yang optimum merupakan tugas yang sulit baik dari sisi kerangka teori maupun ketersediaan data sehingga makalah ini mencari solusi dengan pendekatan argumentasi kualitatif untuk memperoleh tingkat bea masuk yang dapat diterima.
GOOD GOVERNANCE DALAM 5 KEBIJAKAN PRIORITAS DEPARTEMEN KEHUTANAN Muttaqin, Muhammad Zahrul
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengusahaan hutan alam Indonesia dalam skala besar dan laju konversi hutan yang tinggi telah menyebabkan permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemerintah, melalui departemen kehutanan telah menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas untuk menangani persoalan-persoalan di bidang kehutanan. Kelima kebijakan prioritas tersebut adalah : (1) Pemberantasan pencurian kayu dari hutan negara dan perdagangan kayu illegal; (2) Revitalisasi sektor kehutanan (khususnya industri kayu); (3) Rehabilitasi dan koservasi sumberdaya hutan; (4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan; dan (5) pemantapan kawasan hutan. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan prioritas tersebut telah dirumuskan dan dimplementasikan berdasarkan kaidah-kaidah good forest governance. Analisis kebijakan ini merupakan evaluasi kualitatif atas paket kebijakan prioritas Departemen Kehutanan dengan menyusun kriteria dan indikator kebijakan yang baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa program-program yang dirancang oleh Departemen Kehutanan masih belum diperlengkapi dengan piranti pengawasan dan prosedur pelaporan yang baik. Lebih jauh lagi, program atau kebijakan nasional masih belum mampu mendayagunakan sumberdaya ilmiah, terutama teknologi sebagai justifikasi ataupun alat memperbesar peluang keberhasilan.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WANATERNAK NASIONAL YANG BERKELANJUTAN Subarudi, Subarudi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program wanaternak yang diinisiasi oleh Departemen Kehutanan dilakukan dengan mangalokasikan kawasan hutannya seluas 200.000 ha perlu terus direalisasikan dalam koridor pengelolaan hutan lestari dan meningkatkan peranan hutan dalam pengentasan kemiskinan. Mengingat keterbatasan data dan informasi dalam pelaksanaan program wanaternak tersebut, maka kajian kebijakan pengembangan wanaternak nasional ini dibutuhkan terkait dengan pengelolaan wanaternak yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan secara desk study dan menggunakan metoda deskriptif untuk menguraikan dan menganalisasi data dan informasi yang terkumpul. Hasil penelitian menujukkan bahwa istilah wanaternak adalah padanan yang tepat untuk silvopasture untuk memudahkan pemahaman arti dan maknanya kepada para pemangku kepentingannya. Pelaksanaan program wanaternak oleh Dephut merupakan langkah yang tepat dan strategis dengan alasan: (i) kontribusi subsektor peternakan yang potensial dalam mengurangi nilai impor produk pertanian; (ii) pengembangan wanaternak akan mendukung pencapaian swasembada daging nasional tahun 2010; (iii) pengembangan wanaternak diharapkan mendukung 2 bidang dari 10 kluster industri ungguluan; dan (iv) meningkatkan pendapatan masyarakat petani sekitar (50-300%) dibandingkan dengan pendapatan petani tanpa ternak. Pengalokasikan kawasan hutan untuk pengembangan wanaternak seharusnya dilakukan setelah selesai penyusunan kriteria dan indikatornya untuk menghindari penyimpangan alokasi kawasan hutan untuk penggunaan lainnya di luar pengembangan wanaternak. Sedangkan manajemen wanaternak yang berkelanjutan harus terus diupayakan dengan merancang sistem wanaternak yang unggul dan terpadu, kelembagaan pengelola wanaternak yang jelas dan rinci, proses pengolahan dan diversifikasi produk wanaternak yang sehat dan bernilai tinggi, dan proses pemarasan yang saling menguntungkan dan berkeadilan bagi para pihak yang terlibat dalam mata rantai pemasaran tersebut sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Strategi mewujudkan pengelolaan wanaternak yang berkelanjutan harus dilakukan secara sinergi antara Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian dan pemerintah daerah yang berkeinginan kuat untuk menjadikan sektor peternakan sebagai sektor unggulan di wilayahnya.
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BERKELANJUTAN DAS CILIWUNG HULU KABUPATEN BOGOR Suwarno, Joko; Kartodiharjo, Hariadi; Pramudya, Bambang; Rachman, Saeful
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diperkirakan 13% atau 62 DAS dari 470 DAS di Indonesia berada dalam kondisi kritis, meskipun upaya konservasi tanah dan air dalam pegelolaan DAS telah diimplementasikan. DAS Ciliwung merupakan salah satu DAS kririts tersebut. Penelitian ini dilakukan di DAS Ciliwung Hulu, Kabupaten Bogor, ditujukan untuk (1) menentukan indeks keberlanjutan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu, (2) mengetahui faktor-faktor penting yang menentukan tingkat keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu, dan (3) memformulasikan pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah (MDS) untuk memperoleh nilai indeks keberlanjutan pengelolaan DAS. Analisis digunakan untuk menentukan faktor-faktor pengungkit dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu. Formulasi pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan digunakan analisis prospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DAS Ciliwung Hulu kurang berkelanjutan. Faktor kunci dalam pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu adalah (1) kapasitas koordinasi instansi pemerintah, (2) pemanfaatan kegiatan jasa wisata, (3) alternatif pendapatan petani dari kegiatan non-pertanian, (4) kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan, dan (5) perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun. Strategi pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan perlu dilakukan melalui intervensi peningkatan kinerja kelima faktor kunci tersebut secara terpadu dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu. Multidimensional Scaling leverage.
SELEKSI SPESIES ADAPTIF PADA DAERAH KERING UNTUK ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL Hedrati, Rina Laksmi; Putri, Asri Insiana; Setiadi, Dedi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kementerian Kehutanan, melalui Badan Litbang Kehutanan yang dituangkan dalam Roadmap 2010-2025 telah mencanangkan kegiatan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan iklim global. Berbagai Rencana Penelitian Integratif (RPI) telah ditetapkan termasuk RPI Adaptasi Bioekologi dan Sosial Ekonomi Budaya terhadap Perubahan Iklim yang diinisiasi pada tahun 2010. Dalam RPI ini salah satu penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai spesies pohon dari berbagai provenans yang potensial untuk mengantisipasi perubahan iklim dengan penekanan untuk tujuan pengujian pada daerah kering. Pada makalah ini, hasil identifikasi dan seleksi yang dilakukan tahun 2010 didiskusikan. Identifikasi dari daerah bercurah hujan rendah (

Page 6 of 36 | Total Record : 353

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue