cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan
ISSN : 02160897     EISSN : 25026267     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 3   4   5   6   7 
TATA KELOLA KEHUTANAN YANG BAIK: SEBUAH PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN SRAGEN Subarudi, Subarudi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan revitalisasi sektor kehutanan, adalah salah satu dari 5 kebijakan prioritas Departemen Kehutanan, masih dilaksanakan setengah hati dan cenderung hanya menjadi wacana belaka karena tanpa diikuti dengan reformasi di bidang pelayan/perijinannya sebagai indikator penentu pencapaiannya. Belajar dari sebuah perubahan dan penyempurnaan proses perijinan di kabupaten Sragen merupakan langkah penting dan strategis karena proses perubahan tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah pelayanan, peningkatan investasi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Ada 5 (lima) langkah operasional yang harus dilakukan oleh instansi-instansi kehutanan dalam upaya penyempurnaan proses perijianannya yang meliputi: (i) penentuan waktu dan biaya pelayanan, (ii) sosialisasi program Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), (iii) perubahan citra pegawai pelayanan, (iv) monitoring dan evaluasi pelayanan, dan (v) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Sedangkan strategi yang perlu diambil dalam upaya operasional SPT di sektor kehutanan meliputi: (i) Membentuk Team Penyusun Rencana SPT, (ii) Membentuk Team Operasional SPT, (iii) Menentukan ruangan loket SPT, (iv) Memasang papan pengumunan terkait dengan SPT, dan (v) Menerapkan sistem pelayanan “online” dalam proses penetapan perijinannya.
POTENSI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LONTAR UNTUK MENAMBAH PENDAPATAN PENDUDUK Tambunan, Parlindungan
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lontar (Borassus flabellifer Linn.) adalah salah satu jenis palma atau Arecaceae yang tumbuh terutama di daerah kering. Penyebaran lontar adalah sangat luas; dari Arab Saudi sampai Indonesia. Di Indonesia, lontar banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Hampir semua bagian tumbuhan lontar dapat digunakan, dan lontar disebut dengan pohon 800 kegunaan. Produk utama lontar adalah nira didapat dari sadapan bunga, yang bisa diminum langsung atau diolah jadi gula atau diberi ragi dalam waktu singkat menjadi tuak. Anggur putih lontar dapat diubah melalui penyulingan menjadi etanol. Etanol cocok untuk campuran bahan bakar dalam mesin bensin, dan juga untuk industri farmasi. Produk samping lontar digunakan untuk bahan kerajinan, misalnya keranjang, sikat, ember, topi, dan kesetan. Batangnya mempunyai kayu yang keras dan kuat, baik untuk kontruksi bangunan dan jembatan. Berdasarkan banyaknya produk lontar yang mempunyai keuntungan kompetitif, lontar sangat berguna oleh penduduk setempat dan peluang meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, produk sumberdaya unggulan daerah yang berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional perlu digali dan dikembangkan, karena memberi nilai tambah yang besar terhadap pendapatan perkapita dan kesejahteraan.
ANALISIS RANCANGAN PERAN PARA PIHAK DAN MEKANISME DISTRIBUSI INSENTIFNYA DALAM PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN Nurfatriani, Fitri; Indartik, Indartik; Ginoga, Kirsfianti L.
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka penyiapan implementasi REDD dibutuhkan suatu kerangka kerja yang terdiri atas 5 komponen, diantaranya distribusi manfaat dan tanggung jawab. Dalam fase ini yang perlu disiapkan adalah aspek kelembagaan dan metodologi terkait REDD baik di tingkat nasional maupun sub nasional. Kajian ini membahas secara detail para pihak dan perannya dalam perancangan mekanisme distribusi manfaat dan tanggung jawab REDD. Metode analisis data yang digunakan adalah stakeholder analysis. Penelitian di lakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan stakeholder yang berperan dalam perancangan mekanisme distribusi insentif REDD adalah entitas internasional/nasional, Komnas REDD, Komda REDD, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, pengelola, masyarakat sekitar hutan, Lembaga Penilai Independen. Dengan mengetahui minat dan wewenang para stakeholder dalam perancangan mekanisme distribusi insentif REDD dapat disusun strategi perancangan mekanisme dengan melihat pada matriks minat dan kewenangan stakeholder. Selain itu diperlukan adanya regulasi yang kuat yang mengatur mekanisme pembayaran dan distribusi pembayaran REDD, paling tidak dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut yang perlu direspon dalam waktu dekat adalah peran sentral Kementerian Keuangan sebagai koordinator dalam penyusunan peraturan pemerintah mengenai pengaturan dana perimbangan antara pusat dan daerah dari hasil REDD.
KAJIAN KETERLIBATAN MULTIPIHAK DALAM PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANGAN MENGENAI HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN PANGKEP Dewi, Indah Novita; Rizal HB, Achmad; Kusumedi, Priyo
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai peraturan perundangan mengenai hutan lindung telah diterbitkan oleh pemerintah cq. Kementerian Kehutanan, namun pada prakteknya sebagian dari peraturan tersebut tidak mudah dilaksanakan di lapangan. Salah satu hambatan dari pelaksanaan peraturan perundangan tersebut adalah belum jelasnya pihak yang terlibat dan peran yang dijalankannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pihak yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hutan lindung, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan perundangundangan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan membagi para pihak berdasarkan kekuatan, kepentingan dan legitimasinya, wawancara dan diskusi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini tidak banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundangan mengenai hutan lindung. Perlu keterlibatan lebih banyak pihak terkait dengan satu leader atau koordinator. Leader yang direkomendasikan dalam proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hutan lindung adalah Dinas Kehutanan Provinsi, khususnya dalam hal perencanaan dan monitor evaluasi.
DAMPAK KEBIJAKAN PROVISI SUMBERDAYA HUTAN DAN DANA REBOISASI TERHADAP KESEJAHTERAAN Erwinsyah, Erwinsyah; Harianto, Harianto; Sinaga, Bonar M.; Simangunsong, Bintang C.H.
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam tiga dasawarsa terakhir sektor kehutanan memberikan penerimaan negara, antara lain dari Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan PSDH dan DR terhadap kesejahteraan maka digunakan pendugaan elastisitas penawaran dan permintaan pasar kayu bulat dan pasar kayu olahan, yang digunakan atas dasar penelitian yang dilakukan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dari tahun 1995 sampai dengan 2009. Hasil penelitian menunjukan bahwa kenaikan PSDH dan DR secara terpisah akan meningkatkan harga kayu bulat, kecuali harga kayu bulat HTI pulp , dan meningkatkan harga produk kayu olahan. Kenaikan PSDH dan DR secara bersamaan akan meningkatkan harga kayu bulat dan kayu olahan. Kenaikan PSDH akan meningkatkan produksi kayu bulat dan kayu olahan, kecuali kayu lapis yang tidak didukung oleh kenaikan harga pasar. Kenaikan DR akan meningkatkan produksi kayu bulat, kecuali dari HTI pulp yang hampir tidak terpengaruh. Kenaikan DR akan meningkatkan produksi kayu gergajian, sedangkan kenaikan PSDH dan DR bersamaan akan meningkatkan produksi kayu bulat hutan alam, HTI perkakas dan HTI pulp , serta kayu gergajian dan pulp . Kenaikan PSDH dan DR akan meningkatkan kesejahteraan produsen serta menurunkan kesejahteraan konsumen kayu bulat.
STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT PINUS DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, SUMATERA UTARA Sanudin, Sanudin
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengembangan hutan rakyat pinus (Pinus merkusii) di Humbang Hasundutan serta merumuskan strategi yang tepat bagi pengembangan hutan rakyat pinus berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut. Metode yang digunakan yaitu dengan cara mengidentifikasi faktorfaktor yang berpengaruh kuat terhadap usaha tersebut dengan menggunakan analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats) berdasarkan pendapat dari para responden yang mengetahui dengan baik mengenai hutan rakyat pinus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama untuk unsur kekuatan yang mempengruhi pengembangan hutan rakyat pinus di Humbang Hasundutan adalah kesesuaian tempat tumbuh dengan nilai pengaruh 0,72; dan unsur kelemahan adalah lemahnya akses petani terhadap pasar dengan nilai pengaruh 0,57. Faktor utama unsur peluang adalah adanya pasar dengan nilai pengaruh 0,81; dan faktor dominan unsur ancaman adalah menurunnya minat masyarakat terhadap pengusahaan pinus dengan nilai pengaruh 0,85. Strategi yang paling sesuai untuk mempertahankan usaha hutan rakyat pinus di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah strategi ST (Strengths-Threats), yaitu melalui: 1) pengembangan sistem insentif melalui peningkatan fasilitasi dari berbagai elemen sesuai peran dan fungsinya untuk lebih memberdayakan masyarakat, dan 2) pengembangan kelembagaan pasar yang menciptakan iklim kondusif untuk usaha.
KAJIAN KONFLIK PENGELOLAAN KHDTK HUTAN PENELITIAN HAMBALA-SUMBA TIMUR Sumanto, Slamet Edi; Sujatmoko, Sujarwo
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksistensi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Penelitian di beberapa daerah mengalami tekanan dan konflik yang cukup serius. Penelitian bertujuan untuk mengkaji konteks konflik pengelolaan, menganalisis aktor dan kepentingan-kepentingan, mengkaji dinamika konflik dan kemungkinan model resolusi konflik yang tepat dalam pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian Hambala-Sumba Timur. Penelitian dilaksanakan di lokasi KHDTK Hutan Penelitian Hambala-kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks konflik utama adalah konflik kebijakan (policy conflict) antara pengelola KHDTK (BPK Kupang) dengan pemerintah daerah kabupaten Sumba Timur. Konteks konflik lainnya adalah konflik pemanfaatan sumber daya hutan antara masyarakat dengan pengelola, dengan aktor-aktor : BPK Kupang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dan masyarakat sekitar kawasan hutan penelitian. Model resolusi konflik yang disarankan adalah pembentukan pertemuan formal antara pemerintah daerah dengan pihak pengelola, kompromi kebijakan pengelolaan kawasan dan tata batas ulang kawasan yang bersifat permanen.
METODE PENDEKATAN PENILAIAN GANTI RUGI LAHAN HUTAN Endom, Wesman; Subarudi, Subrudi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan status dan fungsi hutan untuk penggunaan lain di luar sektor kehutanan dimungkinkan sebagaimana diatur dalam UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan pelaksanaannya melalui PP No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Namun demikian hingga saat ini belum dibahas lebih lanjut tentang pendekatan yang dipakai untuk penetapan nilai/harga ganti rugi suatu lahan hutan dikaitkan dengan semakin besarnya tekanan terhadap hutan untuk penggunaan lahan di luar kehutanan seperti untuk perluasan usaha perkebunan dan atau pertambangan. Oleh karena itu perlu ditetapkan suatu metode penilaian lahan hutan agar harga ganti rugi lahan hutan untuk kepentingan lainnya dapat lebih wajar dan rasional, dengan dua pertimbangan mendasar yakni nilai yang terukur langsung (tangible) dan tidak terukur langsung (intangible). Di dalam nilai intangible tersebut terkandung indeks untuk berbagai parameter seperti luas, bentuk dan sebaran, letak/ lokasi, aksesibilitas, kesuburan unit lahan dan kemungkinan potensi produksi termasuk nilai manfaat konservasi (air, satwa dan hasil hutan bukan kayu). Tulisan ini mencoba menawarkan teknik-teknik perhitungan dalam penetapan nilai ganti rugi lahan hutan.
PERSOALAN DEFINISI HUTAN DAN HASIL HUTAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGEMBANGAN HHBK MELALUI HUTAN TANAMAN Puspitojati, Triyono
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Difinisi hutan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dirumuskan Kementerian Kehutanan mendukung pengembangan HHBK melalui hutan tanaman, sementara definisi tersebut yang dirumuskan FAO tidak mendukung. Menurut FAO, HHBK adalah produk tanaman asli, sedangkan hasil pertanian adalah produk budidaya. Hal ini menjadi kendala pengembangan HHBK melalui hutan tanaman. Kajian ini bertujuan untuk mempelajari rasionalitas pengembangan HHBK melalui hutan tanaman.Hasil kajian adalah sebagai berikut. Pertama, pembagian yang tegas antara HHBK dan hasil pertanian perlu diatur kembali karena tidak rasional atau tidak berdasar pada pertimbangan ilmiah, menutup kesempatan membudidayakan tanaman yang berasal dari hutan di hutan dan menempatkan budidaya hutan sebagai bagian hulu dari budidaya pertanian. Kedua, pengaturan kembali HHBKdan hasil pertanian menggunakan parameter budidaya hutan dan budidaya pertanian adalah lebih rasional karena memberi kesempatan yang luas mengembangkan HHBK melalui hutan tanaman dan membudidayakan tanaman yang berasal dari hutan di lahan pertanian. Ketiga, Pengembangan HHBK melalui hutan tanaman dapat menjadi sarana meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat pedesaan.Oleh karena itu, pembagian antara HHBKdan hasil pertanian sebaiknya berdasar pada parameter budidaya hutan dan budidaya pertanian.
PEREMAJAAN KEMIRI ( Aleurites mollucana Wild.) PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG (SEBUAH TINJAUAN KEBIJAKAN PEMERINTAH) Kadir W., Abd.; Awang, San Afri; Purwanto, Ris Hadi; Poedjirahajoe, Erny
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sumberdaya alam dalam kawasan taman nasional tidak hanya cukup menyandarkan pada pendekatan teknis, tetapi bagaimana merumuskan dan menyusun kebijakan yang lebih terpadu (komprehensif), interdisiplin, dan berbasiskan kemampuan sumberdaya lokal dengan melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan atas sumberdaya alam tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan penjelasan peluang diakomodasinya kepentingan masyarakat untuk meremajakan tanaman kemiri dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros pada Kawasan TN Babul, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara kepada sejumlah informan kunci. Data dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis ) dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk meremajakan tanaman kemiri dalam kawasan TN Babul sulit diakomodasi. Hal ini disebabkan oleh ketidak-konsistenan diantara kebijakan pemerintah yang ada (UU No. 5/1990, PP No. 28/2011 dan Permenhut No. P.56/2006). Untuk itu diperlukan revisi-revisi sehingga dapat diimplementasikan pada berbagai kondisi yang berbeda-beda.

Page 5 of 36 | Total Record : 353

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2005 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 2 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 2 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Vol 2, No 1 (2005): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN More Issue