cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 251 Documents
 18   19   20   21   22 
PROBLEMATIKA PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA Manihuruk, Tri Novita Sari
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 9 No 2 (2020): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i2.16840

Abstract

desa di Provinsi Riau kerap kali dijadikan sebagai sasaran korupsi. Banyaknya penyelewengan dana desa tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara serta menimbulkan keresahan di setiap masyarakat. Fakta dilapangan menunjukkan tingginya kasus korupsi dana desa di Provinsi Riau, salah satunya di Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika dan upaya Kejaksaan Negeri Bangkinang dalam menangani tindak pidana korupsi dana desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mencermati efektivitas hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Problematika penyidik kejaksaan negeri bangkinang dalam menangani tindak pidana korupsi dana desa diantaranya; Pertama, Adanya Perbedaan Persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan Negara, Kedua, Sulitnya menghadirkan saksi, Ketiga, Terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara. Adapun Upayanya; Pertama, Penegak hukum melakukan gelar perkara dengan melibatkan Polda Riau, Polres Kampar, Mabes Polri, BPKP Provinsi Riau, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Bangkinang. Sehinga dari gelar perkara tersebut disepakati bahwa Auditor yang digunakan adalah auditor dari Inspektorat Kabupaten Kampar. Kedua, Kejaksaann Negeri Bangkinang melakukan Penelurusan asset terhadap harta kekayaan terpidana, guna untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara. Namun faktanya, setelah dilakukan penelusuran asset ternyata terpidana korupsi tidak membayar uang pengganti, sehingga lebih memilih subsider.
MENILIK PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL NEGARA TERHADAP KEJAHATAN PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Tirtawati, Septi Dyah; Setiyono, Joko
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 10 No 2 (2021): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.16388

Abstract

Penelitian ini guna memahami penerapan prinsip yurisdiksi universal negara terhadap kejahatan perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas menurut hukum internasional berdasarkan tinjauan yuridis. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penerapan prinsip yurisdiksi universal negara terhadap kejahatan perompakan atau piracy atau pembajakan menurut hukum internasional mulai dilakukan sejak awal abad ke-17. Penghukuman terhadap pembajakan di laut secara universal dan telah ditentukan oleh hukum internasional. Penerapan prinsip yurisdiksi universal untuk mengadili para perompak sebagai salah satu kewenangan setiap negara  ini telah diberikan oleh UNCLOS 1982. Implementasi atau penerapan prinsip yurisdiksi universal oleh negara Indonesia terhadap terjadinya kejahatan perompakan atau pembajakan atau piracy di laut lepas maupun di luar wilayah negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang kemudian dijabarkan lagi pada Pasal 438, Pasal 444 hingga Pasal 446 KUHP.Kata Kunci : Laut Lepas; Perompakan; Yurisdiksi Universal
DINAMIKA KEJAHATAN DUNIA MAYA MENGENAI ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Arifin, Samsul; Rahman, Kholilur
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 10 No 2 (2021): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.19812

Abstract

Sekarang ini seluruh dunia tengah mendapati ancaman Pandemi COVID-19, kondisi demikian telah mengganti sikap sosial anak serta remaja yang ditutup sekolahnya lebih banyak menghabiskan waktu secara online. Perubahan sikap ini berdampak pada bidang kriminalitas ataupun kejahatan dunia maya, khususnya dalam bentuk eksploitasi seksual baru yang berkembang saat ini dengan memanfaatkan sarana internet. Bentuk eksploitasi seksual baru tersebut disebut sebagai online child sexual exploitation yang terindikasi semakin merebak di tengah Pandemi COVID-19. Selain itu, Salah satu permasalahan yang muncul adalah tidak konsistennya penggunaan istilah atau terminologi terkait eksploitasi seksual anak secara online, sehingga berdampak pada kesulitan dalam penegakan hukum (law enforcement). Oleh karena itu, artikel ilmiah ini bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai terminologi dan karakteristik online child sexual exploitation dalam perspektif hukum positif, serta identifikasi dinamika kejahatan dunia maya mengenai online child sexual exploitation di tengah Pandemi COVID-19.
ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL Arifin, Muhammad Ya'rif
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 10 No 2 (2021): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.22844

Abstract

Produk halal kini menjadi trend konsumsi di seluruh dunia, baik di negara muslim maupun non muslim. Tidak kurang dari USD 650 juta transaksi produk halal terjadi setiap tahunnya. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal, salah satunya melalui pemberian jaminan halal atas produk yang dikonsumsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan kosnumen akhir. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah berlomba – lomba untuk menghadirkan peraturan daerah halal (perda halal). Dalam penelitian ini akan dibahas kewenangan pemerintah daerah dalam kebijakan jaminan produk halal diantaranya sejauhmana dan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi produk halal. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap produk halal dalam lingkup daerahnya masing-masing.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK Kurniawan, Kurniawan
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 10 No 2 (2021): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.23843

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis serta sumber data yang digunakan berupa data primer (penelitian lapangan), data sekunder (penelitian kepustakaan) yang ditelaah dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi sudah berjalan sebagaimana Peraturan Perudang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui: (a) Tahapan penyidikan, dalam tahapan ini yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum adalah dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) Tahap penuntutan, dalam tahapan ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan secara khusus oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan berita acara pemeriksaan dari penyidik Kepolisian mengenai suatu tindak pidana penganiayaan anak untuk kemudian dibuat berita acara penuntutan dalam dan surat dakwaan terhadap pelaku (terdakwa) penganiayaan anak; dan (c) Tahap sidang Pengadilan, dalam proses ini hakim majelis yang menangani perkara tindak pidana penganiayaan anak berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dakwaan yang diajukan persidangan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara ini kemudian memutus pelaku penganiayaan anak dengan hukuman pidana selama 8 bulan pidana penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana penganiayaan terhadap seorang anak.
MENAKAR KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH KELOMPOK MAHASISWA FIB USU DENGAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI Marus, Rafsanjani Is
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 10 No 2 (2021): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.24588

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetauhi sebab kelompok mahasiswa FIB USU dapat terjerumus kepada praktek penyalahgunaan narkoba dan bagaimana kasus tersebut dipahami melalui teori-teori kriminologi. Untuk mengetauhi hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan metode normatif. Teknik pengumpulan data dengan cara kajian dan riset kepustakaan. Hasil dari pengumpulan data kemudian dianalisis secara kualitatif dan dihubungkan dengan teori-teori kriminologi yang berkembang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Social Learning, Labeling, Differential Association, dan Anomie /Strain Theory merupakan pendekatan yang kuat dan konsisten dari kemungkinan perilaku penggunaan narkoba mahasiswa. Analisis ini juga menjabarkan sebab penggunaan narkoba para mahasiswa FIB USU tersebut dengan teori modern tentang perilaku menyimpang (deviant) dalam perilaku penggunaan narkoba pelajar zaman sekarang. Sehingga diharapkan kedepannya para kriminolog menemukan pendekatan yang lebih interdisiplin untuk kasus penyalahgunaan narkoba pada generasi muda di masa depan.
KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH : TASARRUF AL-IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH Idrus, Achmad Musyahid
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 10 No 2 (2021): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.26278

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menemukan jawaban terhadap geneologi akar kata kaidah تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ, menemukan jawaban atas sumber perumusan kaidah ini dan menemukan jawaban terhadap prinsip kemaslahatan yang terkandung dalam sebuah prodak perundang-undangan negara. Pendekatan normatif terhadap nas Alquran dan hadis dan hasil ijtihad ulama, pendekatan sosiologis  serta pendekatan filosofis terhadap objek penelitian terkait kebijakan pemimpin negara dalam perspektif kaidah fikih تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ. Hasil penelitian menemukan tiga hal penting yaitu; 1) geneologi akar kata kaidah ini yaitu; تَصَرُّف yang berarti memalingkan, الْأِمَاِم  berarti pemimpin, الرَّاعِيَّةِ berarti rakyat dan مَنُوْطٌ berarti diikat serta الْمَصْلَحَةِ  berarti kemaslahatan. 2) Sumber pembentukan kaidah تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i, yaitu مَنْزِلَةُ اْلاِمَامِ مِنَ الرَّعِيِّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِىِّ مِنَ الْيَتِيْم. 3) Ada lima bentuk kemaslahatan dalam kaidah تَصَرُّفُ الْأِمَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ , yaitu kemaslahatan terhadap agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta.
The Controversy Of The Over Granting Remissions Against Narcotics Abused During The Covid-19 Pandemic Widodo, Joko Sri
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 11 No 1 (2022): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i2.26533

Abstract

The Covid-19 pandemic has a serious impact on many countries in the world, one is Indonesia. The misuse and distribution of narcotics in Indonesia has become a serious and worrying problem. Narcotics are a real threat and the eradication still requires serious handling, especially during the current Covid-19 pandemic. The implementation of massive remissions during a pandemic era like today has a lot of controversy. The legal issues that will be discussed in this paper are the controversy over granting remissions during the Covid-19 pandemic and how is the implementation of remissions to narcotics criminals during the pandemic? The research method used normative juridical research method which related to the provisions of normative law that apply in society. The results of this study show that the provision of large-scale remissions during the COVID-19 pandemic as today is controversy. This is because remission has an impact on perpetrators of abusing narcotics again. However, if remissions are not given to the prisoners, the inhabited prison will be overcapacity. This overcapacity will have an impact on ineffective services and empowerment in its implementation. This is part of a form of community-based punishment or social reintegration, namely the return of prisoners to the community, because for prisoners who get remission, it does not mean that they get a reduced sentence, but they serve the rest of their sentence outside prison. Keywords: Narchotics; Pandemic Covid-19; Prisoner; Remission
The Effectiveness Of The Application Of The Last Resort Principle On Child Residivists In The Child Criminal Justice System Mahdiyyah; Muchtar, Syamsuddin; Mirzana, Hijrah Adhyanti
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 11 No 1 (2022): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i2.28183

Abstract

Improper criminal imposition can ignore child protection arrangements, because child punishment should be the last resort or the last resort principle and imposed only for a short time. The method used in this research is empirical legal research. Empirical legal research is legal research conducted by examining primary data, namely data obtained directly from the community. As for the results of the Guidance Program for Correctional Students at the Class II Maros Special Child Guidance Institute, there are still some shortcomings such as the absence of a legal awareness program and the provision of formal education which indirectly affects the non-fulfillment of the rights of correctional students, especially because there are still adult prisoners who should be separated from children. The actual role of the officers of the Child Special Guidance Institution in its implementation is still not optimal due to the lack of quality and human resources, and there is no special coach for children. Keywords: Child Crime; Effectiveness; Recidivists
Transformation of Prophetic Law in Pancasila Values Viewed from the Wadas Village Conflict Setiawan, Adam
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 11 No 1 (2022): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i2.28247

Abstract

The conflict that occurred in Wadas Village shows that the government uses a power approach and repressive measures. This is in line with the perspective of legal positivism. Therefore, legal positivism has been judged to be incompatible with legal developments in Indonesia, giving rise to new perspectives, one of which is prophetic law. The purpose of the reaserch was to determine the extent of the transformation of professional law contained in Pancasila and to find out in the development of law in Indonesia by looking at the cases that occurred in Wadas Village. This research used narrative qualitative type, in the form of stories, events, written and unwritten documents. The results of the study show that the essence of prophetic law is to make religious values an important part in building civilization. Prophetic law refers to the will of Allah SWT which was revealed through the Prophets and Rasul, the Mualim and Aulia who are always istiqomah and hold fast to the ilahiyah line or sunnatullah. The prophetic legal foundation in Pancasila, Pancasila is the objectification of Islam in Indonesia. This means that Islam is its objective form in the crystallization of Pancasila thought. In the context of the Wadas Village conflict, the government uses a professional paradigm that prioritizes the interests of the community and uses a persuasive approach that leads to common interests, in order to know the will of the residents with the aim of making joint decisions without the interests of the Wadas Village residents.

Page 20 of 26 | Total Record : 251

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2025): (June) Vol 13 No 1 (2024): Vol13, No. 1 2024 (Januari-Juni) Vol 13 No 2 (2024): (December) Vol 12 No 2 (2023): (December) Vol 12 No 1 (2023): (June) Vol 11 No 2 (2022): (December) Vol 11 No 1 (2022): (June) Vol 10 No 2 (2021): (December) Vol 10 No 1 (2021): (June) Vol 9 No 2 (2020): (December) Vol 9 No 1 (2020): (June) Vol 8 No 2 (2019): (December) Vol 8 No 1 (2019): (June) Vol 7 No 2 (2018): (December) Vol 7 No 1 (2018): (June) Vol 6 No 2 (2017): (December) Vol 6 No 1 (2017): (June) Vol 5 No 2 (2016): (December) Vol 5 No 1 (2016): (June) Vol 4 No 2 (2015): (December) Vol 4 No 1 (2015): (June) Vol 3 No 2 (2014): (December) Vol 3 No 1 (2014): (June) Vol 2 No 2 (2013): (December) Vol 2 No 1 (2013): (June) Vol 1 No 1 (2012): (December) More Issue