cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
aldaulah@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Daulah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2303050x     EISSN : 25805797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (Al-Daulah : Journal of Criminal Law and Constitution) focuses on areas in Islamic Criminal and Constitution Law.
Arjuna Subject : -
Articles 251 Documents
 20   21   22   23   24 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas M. Chaerul Risal
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 11 No 1 (2022): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i2.34207

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) merupakan momentum bagi negara untuk hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi korban kejahatan kekerasan seksual. Pengesahan undang-undang ini adalah tonggak dimulainya peradaban baru untuk mencegah berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang sudah darurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan melihat sejauh mana efektivitas penegakan hukum pasca pengesahan undang-undang kekerasan seksual terbaru. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif (qualitative method) yang menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu pendekatan yuridis dan sosioligis terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah utama di masyarakat. Kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak di Kota Makassar cukup besar sepanjang 2021. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar mencatat ada sebanyak 302 kasus. Jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2020, yakni 52 kasus. Meski pada tahun 2019, jumlah kasus pernah mencapai 127 kasus. Olehnya itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan kasus tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan ekstra dan melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, UU TPKS yang disahkan DPR mengatur sembilan jenis TPKS yang diatur secara rinci dalam Pasal 4 ayat 1 UU TPKS, yakni : Pelecehan seksual nonfisik, Pelecehan seksual fisik, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik . Diharapkan dengan adanya pengaturan ini, penegakan tindak pidana kekerasan seksual akan semakin efektif dan aparat penegak hukum semakin profesional dalam memperhatikan korban. Keywords: Kekerasan Seksual; Pengesahan; Perlindungan Hukum
Penegakan Hak Buruh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; Eksistensi dan Peranan Hisbullah, Hisbullah; Sofyan; Mulham Jaki Asti; Kurniati; Misbahuddin
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 11 No 2 (2022): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.34034

Abstract

Violation of workers' rights in Indonesia is a central issue in labor relations Commonly violations of workers' rights demand the existence of the Confederation of Trade Unions as an organization formed from, by, and for workers both in the company and outside the company, which is free, open, independent, democratic, and responsible to fight for, defend and protect the rights and interests and welfare of workers. For this reason, this research is oriented in the form of normative empirical research that seeks to observe the provisions of laws and regulations from the aspects of the rights and obligations of workers and employers along with law enforcement and direct observations in the Confederation of Maros Trade Unions in their role defending the rights and interests of workers in Maros Regency. The conclusion in this study is that labor relations outline the existence of inseparable rights and obligations as a definite causality, so disputes over rights and obligations between workers and employers require law enforcement that can be pursued outside the court through Bipartite settlements and mediation and litigation settlements through judicial institutions. In addition, the existence of KSPI Maros plays a very important role in industrial relations and efforts to resolve labor rights disputes through Bipartite, mediation and courts.
Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional: Implikasi dan Formulasi Hadi Putra, Wayan Supria; Kurniawan, I Gede Agus
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.36744

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjawab dua isu hukum, yaitu implikasi kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional dan formulasi ke depan konstruksi hukum hak cipta bagi lagu nasional. Urgensi dari penelitian ini yaitu mengisi kekosongan hukum melalui konstruksi hukum supaya dapat memberikan perlindungan hak cipta bagi lagu nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa implikasi kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional yaitu tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum akan hak cipta padahal lagu nasional juga memiliki pencipta yang seyogyanya dapat dipenuhi hak moral dan ekonominya. Selain itu, perlindungan hukum belum diberikan oleh negara bagi pencipta lagu nasional, padahal lagu nasional diciptakan untuk memupuk semangat kebangsaan warga negara serta tidak secara langsung berorientasi ekonomis sebagaimana lagu pada umumnya. Formulasi pengaturan ke depan terhadap hak cipta bagi lagu nasional yaitu dengan mengacu pada metode konstruksi hukum analogi yaitu mengatur hak cipta lagu nasional sebagaimana hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional yang menekankan pentingnya peran negara untuk melakukan pemeliharaan, penjagaan, dan inventarisasi terhadap lagu nasional. Selain itu, peran negara juga penting khususnya dengan melakukan revisi atas ketentuan UU HC dengan memberikan ruang bagi perlindungan hak cipta bagi lagu nasional sekaligus merumuskan kebijakan insentif dari negara kepada pencipta lagu nasional supaya mendapatkan apresiasi dan mendapatkan hak ekonomis dan hak moral dari penciptaan lagu nasional.
Problematika Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Rauzi, Fathur; Sukarno
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.36759

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan ekonomi yang luar biasa (extra ordinery crime) karena korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, namun berimplikasi kepada pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas yang dapat mendatangkan kemiskinan bagi masyarakat dan merusak perekonomian negara sehingga penanganannya harus pula melalui cara-cara yang luar biasa. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengungkap apa saja yang merupakan problematika pembebanan uang pengganti sebelum, pada saat dan setelah persidangan dan bagaimana cara mengatasi problematika tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, hal ini dilakukan untuk mengetahui berlakunya suatu norma dalam putusan pengadilan khususnya terhadap kasus pembebanan uang pengganti dalam putusan di Pengadilan Tipikor. Hasil analisa menunjukkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi telah dilakukan secara luar biasa akan tetapi masih terdapat problem menyangkut perampasan aset yang belum ada payung hukumnya, penyitaan asset, dan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak sampai kepada tataran mengalirnya uang dan Persepsi Jaksa Eksekutor atas amar putusan Hakim. Kata Kunci: Problematika Uang Pengganti; Pembebanan Uang Pengganti; Tindak Pidana Korupsi
Protection of Financial Consumers Through Setting Standard Clauses in Law Number 4 of 2023 concerning Strengthening and Development of the Financial Sector Larasati, Nieke
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.37056

Abstract

Consumers are often in a weaker position compared to business actors because consumers as a party need to understand in depth the business of a financial product or service. This study aims to determine the protection of financial consumers by setting standard clauses. This study uses a doctrinal research method. The results of this study, a form of consumer protection carried out in the law, are through regulation regarding standard agreements with standard clauses. The P2SK Law does not prohibit PUSK from using standard agreements in their business activities. Still, it regulates the prohibition of standard clauses that are felt not to fulfill the principles of balance and justice so that they have the potential to harm consumers as a party with a weaker position than PUSK. In this case, there must be a balanced relationship between PUSK and consumers, beginning with both parties' good faith. In addition, law enforcement efforts are also required through supervision by the financial sector authorities to ensure the application of consumer protection provisions by PUSK and the imposition of sanctions if there are violations. Legal certainty is also needed from the consumer side if PUSK violates consumer protection provisions that harm consumers, so consumers have the right to settle disputes by applicable regulations. Keywords: Consumer; Financial Services; Law Enforcement; Businessmen
Political Rights of Former Convicts Perpetrators of Sexual Violence Against Children Positive Legal Perspective and Siyasah Fiqh Zulfa Almira; Irwansyah
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.37075

Abstract

The political explanation of citizens' rights is regulated in Articles 26D paragraph (3), which states that every citizen has the right to equal opportunities in government. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Chapter XA of Human Rights Articles 28A to 28J, regulates the implementation of the political rights of the people in Indonesia. The detailing of the issue in this exploration is the way to repudiate political freedoms for ex-convicts of sexual brutality in light of regulations and guidelines and considered according to the point of view of fiqh siyasa shari'iyah, strategy research that is utilized with Regularizing Purview, the consequences of the conversation got, that the disavowal of Political Privileges for convicts who carry out sexual savagery in Indonesia doesn't struggle with the Lawbreaker Code and Basic liberties, fiqh siyasa syari'iyah advances benefit as well as security for the whole ummah, where the public authority is It is reasonable to give extra discipline as a hindrance for culprits to perpetrate wrongdoings once more.
Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim dan Kebiasaan Ketatanegaraan Pasca Reformasi Naufaldi Hidayat, Rayhan; Oktari, Tanti
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.37172

Abstract

Gelombang reformasi tahun 1998 di Indonesia menjadi titik awal dimulainya perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan. Perubahan norma-norma konstitusi pada akhirnya dilaksanakan dengan prosedur amendemen formal melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Upaya demokratis tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945 yang mengatur perihal prasyarat dan tata cara perubahan pasal per pasal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika yang terjadi terhadap siklus perubahan konstitusi sebagai ikhtiar negara Indonesia menuju konsep ideal negara hukum demokratis pasca reformasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal dengan basis utama aspek doktrin mengenai perubahan norma konstitusi, kemudian dikaitkan dengan fakta praktis sebagai dialektika di tengah-tengah kehidupan bernegara pasca reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UUD NRI 1945 pasca reformasi belum usai dan masih terus berlangsung. Akan tetapi, tata cara yang digunakan sudah tidak lagi berdasarkan sistem amendemen formal dengan mengubah pasal-pasal melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, melainkan banyak terjadi dengan cara penafsiran konstitusional oleh hakim dan kebiasaan ketatanegaraan. Tiga aspek yang menjadi penyebabnya, yaitu rijiditas prosedur pada ketentuan Pasal 37 UUD NRI 1945, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan praktik ketatanegaraan yang terus berkembang. Implikasi praktis daripadanya ialah prosedur amendemen formal mulai ditinggalkan dan beralih pada penafsiran konstitusional serta kebiasaan. Formulasi norma tidak lagi mengalami perubahan, tetapi pemaknaan dan pengaplikasian terhadapnya dikembangkan secara pesat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ketatanegaraan. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan penentuan cetak biru tujuan negara Indonesia secara normatif beserta penegakan etika konstitusi agar tren praktik tersebut tidak melenceng dari cita bangsa Indonesia atas dasar Pancasila. Keywords: Perubahan Konstitusi; UUD NRI 1945; Penafsiran Hakim; Kebiasaan Ketatanegaraan; Reformasi
Perspektif Masyarakat Terhadap Perilaku Oknum Polisi Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo Lahaling, Hijrah; Makkulawuzar, Kindom; Rahmawati, Rahmawati; Nur, Rafika; Darmawati, Darmawati; Insani, Nur
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.37229

Abstract

Kualitas pelayanan publik Polri dipengaruhi oleh penilaian masyarakat. Baik buruknya penilaian masyarakat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan pelayanan yang diterimanya. Adapun penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota Polri itu sendiri. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap perilaku oknum Polisi mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku oknum Polisi yang melakukan tindak pidana akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Berhasil tidaknya pelayanan publik sangat ditentukan oleh perilaku aparat yang merupakan salah satu indikator layanan publik. Sedangkan pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menunjukkan hasil yang baik, namun harus dipertahankan dan ditingkatkan agar menjadi lebih baik, dengan memperhatikan responsivitas, kesopanan, akses, komunikasi, dan atribut pendukung layanan. Selain itu, pentingnya mendorong lahirnya sebuah kebijakan atau instrumen hukum tentang aplikasi berbasis teknologi yang mudah diakses, cepat, terjangkau dan terukur, agar masyarakat lebih mudah mengetahui perkembangan laporan pengaduan, serta strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusi dan berbasis HAM. Keywords: Pelayanan Publik; Perilaku Polisi; Perspektif Masyarakat
Peran Komnas Ham Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang Nadhillah, Atika; Lubis, Syofiaty
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.37406

Abstract

Setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat, yang hanya dapat dilaksanakan jika semua individu ataupun kelompok diberikan hak serta kebebasan yang sama. Hak Asasi Manusia (HAM) lahir dari hak ini serta bermakna merupakan bagian yang melekat pada diri seseorang, bukan sebagai hadiah dari masyarakat ataupun pemerintah, melainkan sejak lahir. Di mata umat Islam, Hak Asasi Manusia ialah kebebasan hakiki yang tertanam dalam diri setiap makhluk hidup, yang diamanatkan oleh Allah sebagai anugerah, serta harus dijunjung tinggi oleh setiap orang, kelompok, serta negara. Tragedi Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan tewasnya ratusan orang merupakan satu contoh kasus pelanggaran yang menarik atensi atas pelanggaran HAM. Insiden Stadion Kanjuruhan telah menarik perhatian media nasional bahkan dunia dan bermakna krusial dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tragedi di Stadion Kanjuruhan telah memakan korban yang cukup banyak. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus dalam bidang hukum, perlu adanya upaya hukum sebagai bentuk perlindungan. Studi ini memakai metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yuridis normatif, di mana didapatkan hasil insiden Kanjuruhan sebenarnya menyampaikan kejelasan, khususnya kedudukan negara hukum serta tanggung jawab negara, sebagai prinsip negara hukum dalam upaya memberi keadilan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi suporter sepak bola pada peristiwa Kanjuruhan. Negara harus memberikan proteksi serta jaminan bagi suporter sepak bola pada peristiwa Stadion Kanjuruhan. Sebagai akibat dari keterkaitan langsung dengan pokok bahasan hukum, pelanggaran HAM berada di bawah lingkup hukum nasional. Keywords: Classification; Industrial Relation; Dispute Settlement
Komparasi Regulasi Tentang Perseroan Terbatas Perseorangan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Negara Indonesia Dan United Kingdom Bonita, Mutia Ria
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 1 (2023): (June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.37512

Abstract

Limited Liability Company, hereinafter referred to as the Company based on Law no. 6 of 2023 is a a legal entity which is a capital partnership, established based upon an agreement, carrying out business activities with an authorized capital wholly divided into shares or Individual Legal Entities that meet the criteria of Micro and Small Scale Businesses as regulated under laws and regulations on Micro and Small Scale Businesses. This research was carried out using a normative juridical approach that is descriptive in nature starting from the regulation regarding single member companies, establishments, and organs contained in single member company in Indonesia and the comparisons with the United Kingdom. The purpose of this paper is to make a comparison of the regulations governing single member companies in Indonesia and the United Kingdom. Keywords: single member companies; micro and small scale businesses; comparison.

Page 22 of 26 | Total Record : 251

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2025): (June) Vol 13 No 1 (2024): Vol13, No. 1 2024 (Januari-Juni) Vol 13 No 2 (2024): (December) Vol 12 No 2 (2023): (December) Vol 12 No 1 (2023): (June) Vol 11 No 2 (2022): (December) Vol 11 No 1 (2022): (June) Vol 10 No 2 (2021): (December) Vol 10 No 1 (2021): (June) Vol 9 No 2 (2020): (December) Vol 9 No 1 (2020): (June) Vol 8 No 2 (2019): (December) Vol 8 No 1 (2019): (June) Vol 7 No 2 (2018): (December) Vol 7 No 1 (2018): (June) Vol 6 No 2 (2017): (December) Vol 6 No 1 (2017): (June) Vol 5 No 2 (2016): (December) Vol 5 No 1 (2016): (June) Vol 4 No 2 (2015): (December) Vol 4 No 1 (2015): (June) Vol 3 No 2 (2014): (December) Vol 3 No 1 (2014): (June) Vol 2 No 2 (2013): (December) Vol 2 No 1 (2013): (June) Vol 1 No 1 (2012): (December) More Issue