cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 257   258   259   260   261 
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENCANTUMAN PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS DALAM PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI Christian Adi Santoso
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terjadi ketidakseragaman dalam praktek pembuatan akta jual beli otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam bagian komparisi dari akta jual beli. Menurut pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa hanya perseroan terbatas sebagai penjual yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris. ketentuan itupun terdapat ketentuan tambahan yaitu harta objek jual beli tersebut minimal 50% dari harta kekayaan perseroan. Ketidakseragaman terjadi saat Pejabat Pembuat Akta Tanah mewajibkan pihak perseroan terbatas yang berposisi sebagai pembeli untuk ikut memenuhi pasal 102 ayat (1) UUPT dan pasal 12 AD PT tersebut. Tindakan ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan dasar pertimbangan yang mereka dapat pertanggungjawabkan dalam kapasitas jabatan yang diembannya. Namun hal ini justru menimbulkan masalah yang terletak pada pergeseran makna dalam mengimplementasikan pasal 102 ayat (1) UUPT dan pasal 12 AD PT tersebut kedalam perjanjian dalam bentuk akta otentik.Kata Kunci: Pencantuman Persetujuan, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Akta Jual Beli
ANALISIS YURIDIS KETIADAAN KLAUSUL PEMBAGIAN RISIKO KERUGIAN DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) Mitshalia Aris A.N
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan pembagian risiko kerugian ke dalam klausul perjanjian waralaba menjadi penting mengingat pesatnya perkembangan bisnis franchise dan semakin ketat persaingannya. Pengaturan ini digunakan untuk mencegah terjadinya sengketa kerugian yang mungkin dialami para pihak di kemudian hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pengaturan klausul pembagian risiko kerugian antara franchisor dan franchisee serta asas-asas hukum perjanjian yang dapat dijadikan pedoman untuk mengatur pembagian risiko kerugian. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil kajian dan analisis dapat diketahui bahwa pengaturan klausul pembagian risiko kerugian ternyata tidak diatur dalam perjanjian waralaba seperti halnya perjanjian waralaba Alfamart. Padahal pengaturan klausul pembagian risiko kerugian ini sangat penting dalam perjanjian waralaba (franchise) untuk mengantisipasi potensi-potensi kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari dan mencegah terjadinya konflik/sengketa. Walaupun ditinjau dari PP No. 42 Tahun 2007, memang tidak ada keharusan bagi para pihak untuk mencantumkan klausul pembagian risiko kerugian dan ketentuan tentang pembagian risiko kerugian tidak mempengaruhi sahnya perjanjian serta bukan unsur esensialia perjanjian waralaba. Namun klausul ini termasuk dalam lingkup asas kebebasan berkontrak dan merupakan unsur aksidentalia, yang mana klausul ini dapat ditetapkan secara bebas dan khusus oleh para pihak.   Kata kunci: risiko kerugian, perjanjian waralaba, PP No. 42 Tahun 2007
FUNGSI DAN KEWENANGAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM WILAYAH KERJANYA YANG SUDAH TERDAPAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Studi di Kantor Kecamatan Sukun Kota Malang) Rosieta Bernadya Pramadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum dalam hal fungsi dan kewenangan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam wilayah kerjanya yang sudah terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kantor Kecamatan Sukun Kota Malang. Pemilihan penelitian ini berdasarkan hasil temuan penulis saat melakukan pra survey di Kantor Kecamatan Sukun Kota Malang yang dimana terdapat permasalahan yang bersangkutan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan PPAT Sementara. Pelaksanaan fungsi dan kewenangan PPAT Sementara wilayah Kecamatan Sukun tidak berjalan secara utuh seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dalam wilayah kerjanya yang dimana di wilayah tersebut sudah terdapat PPAT yang mempunyai dan menjalankan fungsi dan kewenangan yang sama dengan PPAT Sementara tersebut. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor yang membuat camat sebagai PPAT Sementara tidak dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara utuh. Dengan adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi camat sebagai PPAT Sementara dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi dan kewenangan yang dilakukan camat selaku PPAT Sementara wilayah Kecamatan Sukun dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan fungsi dan kewenangan tersebut serta bagaimana upaya penyelesaiannya.   Kata Kunci: Fungsi dan Kewenangan, Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.
TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK Grandys Novandio
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyak pekerja di Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja atau disingkat PHK oleh pengusaha. Para pekerja tersebut merasa tidak dilindungi hak nya oleh Pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai dinas di bidang ketenagakerjaan. Perundang-undangan di Indonesia tidak jelas (kabur) dalam mengatur tentang tugas dan kewenangan Disnakertrans terhadap kasus PHK sepihak khususnya dalam melindungi pekerja yang notabene merupakan pihak yang lemah. Isu hukum yang penulis dapatkan yaitu dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan di Indonesia, terjadi kekaburan norma dalam perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum bagi pekerja. Perlindungan hukum hanya termuat sekilas pada pasal 155 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja, sehingga pengusaha dengan leluasa melakukan PHK pada pekerja. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya menyusun undang-undang ketenagakerjaan terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja yang dilakukan oleh pengusaha agar tidak melakukan PHK seenaknya. Selain itu, pemerintah hendaknya memerintah dinas yang berwenang pada bidang ketenagakerjaan untuk tegas dan melindungi pekerja yang diputus hubungan kerjanya. Kata kunci: Tugas dan kewenangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlindungan hukum, pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG) Muchamad Reza Nugrah Utama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan usia dibawah umur dan atau usia belum dewasa pada hakekatnya adalah kurang mempunyai kesiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi, yang pasti mempunyai pengaruh nyata terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Realitanya perkawinan semacam itu, masih dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Hal itu terjadi adalah karena faktor pergaulan, milliu dan pendidikan yang masih rendah. Ditinjau dari pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual masih baik, meskipun masih cenderung memberikan pengaruh negatif yang antara lain sebagian banyak peristiwa perceraian dilakukan oleh suami-istri yang berpendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Dan menurut hasil penelitian secara medis usia perkawinan belum dewasa masih membahayakan bagi kesehatan ibu dan anak. Kata kunci : perkawinan, efektivitas, masyarakat
PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA Fifit Ayu Kartika Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai pengungsi dan peran UNHCR sebagai organisasi internasional yang bernaung di bawah PBB dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisa peran UNHCR dalam menangani pengungsi etnis rohingya di Indonesia. Teknik yang digunakan adalah teknik interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia melalui berbagai peran UNHCR sebagai inisiator, fasilitator, dan determinan. UNHCR juga mencarikan solusi jangka panjang untuk para pengungsi yaitu dengan repatriassi sukarela, integrasi lokal, dan memukimkan para pengungsi di Negara ketiga (resettlement). Selain itu, Untuk memenuhi hak dan kewajiban para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan yang terkait dengan penanganan pengungsi, peraturan tersebut wajib dibuat agar proses mekanisme penanganannya lebih teratur dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.   Kata Kunci : UNHCR, Rohingya, Peran
Pengawasan Permbuatan Paspor Berdasarkan Pasal 66 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 ( Studi Dikantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Waru,Sidoarjo ) Benny Aditiya Tama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang pengawasan yang ada di kantor imigrasi kelas 1 khusus waru, karena terkait pada bulan agustus tahun 2015 kantor atau instansi ini di sidak secara mendadak oleh komisi 3 dpr terkait masalah pengawasan yang ada di kantor imigrasi kelas 1 khusus waru terhadap pemohon paspor warga Negara asing dan warga Negara Indonesia, karena semua strukturalnya telah tertata pada pasal 66 undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas didasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat. Jenis data primer, sekunder diperoleh langsung di lapangan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dari mulai tentang tata cara kantor dalam mengawasi pegawai atau staff  yang sedang bekerja, lalu dari pembinaan atau pembelajaran dari pusat kepada staff karena mereka mengaku kewalahan dalam memeriksa berkas yang asli dan yang mirip dengan aslinya, kemudian tindakan dari kantor imigrasi Waru ini belum bisa dianggap tegas, karena mereka masih memberikan maaf atas pemohon paspor yang menyalahi prosedur atau dengan sengaja memalsukan data yang akan dicantumkan di dalam paspor tersebut.
PERLINDUNGAN KAWASAN KARST KABUPATEN MALANG MENURUT PASAL 68 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2031. Ikhlasul Amal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kabupaten Malang berencana untuk menggandeng investor dalam rangka pembangunan pabrik semen skala besar di Kabupaten Malang bagian selatan. Mengingat bahwa di Kabupaten Malang selatan merupakan daerah yang memiliki bentang alam karst yang menurut rencana tata ruang wilayah Propinsi Jawa Timur merupakan kawasan lindung geologi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaturan kawasan karst di Indonesia dan bentuk Perlindungan Kawasan Karst Kabupaten Malang Menurut Pasal 68 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031. Menurut perda tata ruang Propinsi Jawa Timur kawasan karst merupakan kawasan lindung geologi yang dalam arahan pengelolannya yakni penetapan  lahan  sebagai  kawasan  konservasi  dan tidak  diizinkan  untuk alih fungsi  lahan  serta  mutlak tidak boleh dieksploitasi. Akan tetapi dalam perda tata ruang Kabupaten Malang tidak mengatur secara jelas mengenai kawasan karst sebagai kawasan lindung geologi, hal ini tentu bertentangan dengan perda tata ruang Propinsi Jawa Timur karena dalam UU Tata Ruang rencana tata ruang wilayah Propinsi digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan rencana tata ruang wilayah Kabupaten. UU Tata Ruang juga memberikan kesempatan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah satu kali dalam waktu lima tahun dan dari hasil peninjauan ulang tersebut dapat berupa dilakukannya revisi terhadap rencana tata ruang wilayah bersangkutan dalam hal ini rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malang. Kata kunci: perlindungan hukum, kawasan karst, peraturan daerah tata ruang
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN AUSTRALIA) Debrina Rahmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The diversity of responses on TRIPs obligation for provide protection of geographical indication (GIs) in the national laws of member state, led to the application of Most Favoured Nation (MFN) doesn’t work properly. Advanced country (including Australia) apply tightened GIs protection (only for wine and spirit) while developing country (including Indonesia) apply widely GIs protection. The purposes of this paper are investigating and analyzing the distinguishing  factors GIs regulation between Indonesia and Australia as well as identifying the application of the principle of standart minimum and/or more extended and understanding their adoption to leglisation in Indonesia and Australia. The method of writing in this journal is normative, with compare GIs protection between Indonesia and Australia. The differences factor protection between Indonesia and Australia are (1) Authority to register GIs and (2) The authority to determine GIs. In the adoption of TRIPs rules, Indonesia doesn’t include reputation to be element protectable of  GIs, while Australia requires that reputation must be exist first before registration. Key words: geographical indication, comparison   Abstrak Keberagaman respon atas kewajiban TRIPs untuk memberikan perlindungan indikasi geografis (IG) dalam hukum nasional negara anggota, menyebabkan penerapan MFN tidak berjalan secara sempurna. Negara maju (termasuk negara Australia) menerapkan perlindungan IG secara mengetat (hanya terhadap minuman wine dan spirit) sedangkan negara berkembang (termasuk negara Indonesia) menerapkan perlindungan IG secara meluas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor pembeda dan menganalisis pengaturan IG antara Indonesia dengan Australia serta mengidentifikasi penerapan prinsip standar minimum dan/atau pengaturan yang lebih ekstensif beserta pengadopsiannya dalam perundang-undangan Indonesia dan Australia. Metode penulisan dalam jurnal ini adalah bersifat normatif, dengan mengkomparasikan peraturan perlindungan IG Indonesia dengan Australia. Faktor pembeda pengaturan IG antara Indonesia dan Australia terletak pada (1) Kewenangan mendaftarkan IG dan (2) Kewenangan badan yang melakukan registrasi. Dalam pengadopsian peraturan TRIPs, Indonesia belum memasukkan unsur reputasi di perundang-undangannya, sedangkan Australia mensyaratkan reputasi sudah ada terlebih dahulu dalam negaranya sebelum didaftarkan. Kata kunci: indikasi geografis, komparasi
PELAKSANAAN HAK MEMPEROLEH PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kota Blitar) Faizal Relo Fambudhi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pelaksanaan hak memperoleh pengurangan masa pidana (remisi) bagi Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kota Blitar (2) untuk mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kota Blitar.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan remisi dan hambatan atau kendala yang di hadapi dalam proses pelaksanaan pemberian remisi bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kota Blitar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait dengan remisi yang terdapat Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dan susuai dengan SOP yang ada tetapi terdapat beberapa hambatan atau kendala yang di hadapi contoh faktor yang mempengaruhi ialah faktor administrasi keterlambatan dalam vonis atau putusan dari Pengadilan Negeri. Saran terkait Dalam hal hambatan atau kendala sebaiknya pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan remisi harus diperbaiki, serta dalam hal administrasinya perlu diperbaiki dan penambahan tenaga pembina dan juga penambahan Ilmu unruk para pembina sangat diperlukan guna untuk mewujudkan tujuan dari pembinaan Anak Didik atau Anak Pidana. Kata Kunci: Anak, Remisi

Page 259 of 563 | Total Record : 5629

 257   258   259   260   261 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue