cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 505   506   507   508   509 
PENERAPAN PASAL 5 AYAT 4 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-005/A/JA/03/2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN TERKAIT TAHANAN YANG DIBORGOL (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang) Kurniawati Hakim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurniawati Hakim, Prija Djamaika, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kurniawatihakim98@gmail.com ABSTRAK Kurniawati Hakim, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, PENERAPAN PASAL 5 AYAT 4 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-005/A/JA/03/2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN TERKAIT TAHANAN YANG DIBORGOL (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang), Dr. Prija Djatmika S.H.,M.Si dan Fines Fatimah, S.H.,M.H Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penerapan pasal 5 ayat 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan di Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Malang Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Bagaimanakah penerapan pasal 5 ayat 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan di Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Malang ? dan Bagaimanakah pertanggungjawaban Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Malang apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan ? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan jenis penelitian sosiolegal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh penulis dengan menggunakan teknik in-depth interview kepada responden dan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode penulisan diatas, Pengawal tahanan adalah sumber daya manusia (SDM) dari Kejaksaan yang memiliki tugas yang khas, oleh karena itu pemilihan sumber daya manusia (SDM) sangat perlu disesuaikan dengan lingkup dan situasi kerjanaya. Dalam pengamatan lapangan bahwasannya penerapan pasal 5 ayat 4 belum sepenuhnya diterapkan dikejaksaan negeri kota malang. Upaya yang dilakukan untuk mencehanya adalah yang pertama upaya Preventif seperti melakukan pembinaan, meningkatkan ketertiban dan keamanan, melakukan penyluhan, kedua upaya Reprensif seperti memberikan sanksi pidana kepada pengawal tahanan apabila melanggar peraturan yang ada. Kata Kunci : Pengawal dan Pengamanan Tahanan, Standar Oprasional Prosedur (SOP), Tahanan yang diborgol ABSTRACT Kurniawati Hakim, Criminal Law, Faculty of Law University Brawijaya, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 5 PARAGRAPH 4 OF THE REGULATION OF ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER PER-005/A/JA/03/2013 CONCERNING STANDARD OPERANTING PROCEDURE (SOP) OF GUARDING AND WATCHING HANDCUFFED PRISONERS (A study in District Prosecutor General Office in Malang), Dr. Prija Djatmika SH, M.Si and Fines Fatimah, SH, MH. This research studies the issue regarding Implementation of Article 5 Paragraph 4 Of The Regulation Of Attorney General Of The Republic Of Indonesia Number Per-005/A/Ja/03/2013 Concerning Standard Operanting Procedure (SOP) Of Guarding And Watching prisoners in the Detention House of District Prosecutor General Office in Malang. Departing from the above issue, this research aims to investigate: how is a Article 5 Paragraph 4 Of The Regulation of Attorney General of Republic Number Per-005/A/Ja/03/2013 Concerning Standard Operanting Procedure (SOP) Of Guarding And Watching Handcuffed Prisoners as mentioned above is a applied in case of irrelevance between the tasks executed and a Article 5 Paragraph 4 Of The Regulation of Attorney General of Republic Number Per-005/A/Ja/03/2013 ? This reserch employed a field abservation method, socio-legal and socio-juridical methods. Both primary and secondary materials were obtained from in-depth interviews involving relevant respondents and library reserch. The reserch was obtained prom the purposive sampling technique, and data were analyzed based on descrptive-qualitative methods. The reserch result reveal that guarding and watching the prisoners are performed by human resources in the prosecutor general office. Considering that they from unique task, staff selection must take into account the working scopes and situation. Article 5 Paragraph 4 has not been fully implemented by the district Prosecutor General office in Malang. The measures taken as solutions conist of praventive action such as choching, order and security, and workshops, while repressive action involves sanction imposed on the person in charge of guarding and watching prisoners following any violations of current regulations. Keywords: Guarding And Watching Prisoners, Standar Opranting Procedure (SOP), Handcuffed Prisoners.
URGENSI PENGATURAN TERKAIT PENGGUNAAN SISTEM ALGORITMA OTOMATIS DALAM PERDAGANGAN KOMODITI BERJANGKA DI INDONESIA Ivan Sebastian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ivan Sebastian, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Ivansebastian147@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi kali ini, penulis membahas mengenai Urgensi Pengaturan Terkait Penggunaan Sistem Algoritma Otomatis Dalam Perdagangan Komoditi Berjangka Di Indonesia. Alasan dipilihnya tema di atas disebabkan oleh adanya kekosongan hukum pada bidang tersebut, sedangkan telah banyak masalah yang bermunculan terkait Urgensi Pengaturan Terkait Penggunaan Sistem Algoritma Otomatis Dalam Perdagangan Komoditi Berjangka Di Indonesia yang telah menyebabkan kerugian dalam jumlah banyak bagi masyarakat dan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian yang peneliti lakukan memiliki tujuan untuk menganalisis: (1) Apakah urgensi pengaturan terkait penggunaan sistem algoritma otomatis dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia? (2) Bagaimana Konseptualisasi pengaturan terkait penggunaan sistem algoritma otomatis dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia? Peneliti menerapkan jenis penelitian yuridis normatif, kemudian menerapkan pendekatan perundang undangan (Statute Approach), menggunakan teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah teknik interpretasi gramatikal, yaitu penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memaknakan sesuatu objek. Teknik interpretasi lainnya yang akan peneliti gunakan adalah teknik analisis sistematis, yaitu menginterpretasi undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dan menghubungkannya dengan undang-undang yang lain. Melalui penelitian dengan metode seperti di atas, peneliti menemukan jawaban dari rumusan masalah di atas, yaitu pertama, pengaturan terkait penggunaan sistem algoritma otomatis dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia sudah diperlukan, karena secara filosofis, memang sudah sepantasnya negara membangun, menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya di bidang ekonomi, salah satunya dengan cara menciptakan regulasi-regulasi yang dapat mewujudkan kewajiban-kewajiban di atas. Sedangkan secara yuridis, regulasi-regulasi yang ada di Indonesia seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka Komoditi sampai Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sampai sekarang belum mengatur tentang penggunaan algoritma otomatis dalam perdagangan berjangka. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia sedang diresahkan dengan tidak adanya peraturan yang mengatur terkait penggunaan system algoritma otomatis dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia, yang di mana hal tersebut telah menimbulkan kerugian di masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu setidaknya 2 Triliun Rupiah dari 3 perusahaan yang berbeda. Peneliti juga menemukan bahwa mengenai konsep pengaturannya sendiri, peraturan dari luar negeri seperti Directive 2014/65/Eu Of The European Parliament And Of The Council Of 15 May 2014 On Markets In Financial Instruments And Amending Directive 2002/92/Ec And Directive 2011/61/EU dapat dijadikan rujukan dan referensi dalam merancang pengaturan terkait penggunaan sistem algoritma otomatis dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia, yang kemudian konsep-konsep yang diambil dituangkan ke dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kata Kunci: Urgensi, Sistem Algoritma Otomatis, Perdagangan Berjangka ABSTRACT This research discusses the urgency of the regulation regarding the use of an automated algorithm system in commodity futures trading in Indonesia. This research topic departed from the legal loopholes of this case, while there have been issues emerging regarding the urgency of the regulation concerning the use of an automated algorithm in commodity futures trading in Indonesia, and it has caused a significant loss for the people in Indonesia. This research analyzes: (1) what is the urgency of the regulation regarding the use of an automated algorithm system in commodity futures trading in Indonesia? 2) what is the conceptualization of the regulation regarding the use of an automated algorithm system in commodity futures trading in Indonesia? This research employed normative juridical methods and a statutory approach. The data were analyzed based on grammatical and interpretation techniques that are more focused on the essence of the position of language in giving the meaning of an object. Another interpretation technique used was the systematic interpretation of the law as part of or the entire unity of the legislation. The law concerned was connected to another law. With these methods, the regulation regarding the use of this automated algorithm system in commodity futures trading in Indonesia is required, considering that philosophically, the state needs to develop, maintain, and improve the welfare of the people in an economic scope. This can be performed by making regulations that can realize the obligations above. Juridically, the related regulations in Indonesia range from Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading to the Regulation of Commodity Futures Trading Supervisory Agency, and they do not regulate the use of an automated algorithm in futures trading. Sociologically, Indonesian people are quite concerned with the absence of regulations governing the use of an automated algorithm system in commodity futures trading, and this lack has caused a significant loss of about 2 trillion rupiahs from three companies. The regulations applied in Indonesia and other regulations from other countries such as Directive 2014/65/Eu of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on Markets in Financial Instruments and Amending Directive 2002/92/Ec and Directive 2011/61/EU can serve as references in designing the related regulations concerning the use of automated algorithm system in commodity futures trading in Indonesia, and the concepts derived from these regulations can be adopted in the Regulation of Commodity Futures Trading Supervisory Agency. Keywords: urgency, automated algorithm system, futures trading
URGENSI PENGATURAN SANKSI BAGI BADAN USAHA YANG MELAKUKAN EKSPLORASI SUMBER DAYA ALAM DITINJAU DARI PASAL 74 UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Rizky Syahputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizky Syahputra, Sihabudin, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rizkysyahputra061@gmal.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi bagi badan usaha yang melakukan eksplorasi sumber daya alam serta tidak melakukan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya, Pendekatan Undang Undang dan Pendekatan Perbandingan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesungguhnya berasal dari konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu bagian dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang baik). Indonesia TJSL sendiri menurut UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas seharusnya dapat menjadi lex generalis (aturan bersifat umum) seandainya memiliki norma sanksi yang mengatur dengan jelas terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi Perseroan. Kata Kunci : Tanggung jawab,Sanksi,Perseroan Terbatas ABSTRACT This research aims to find out the regulation governing the sanctions imposed on corporates doing exploration of natural resources without considering the social and environmental responsibility that corporates have to perform. This research employed normative-juridical methods, and statutory and case approaches. corporate social and environmental responsibilities come from the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) as one of the principles of good corporate governance. Corporate Social and Environmental Responsibility in Indonesia, according to Law Number 40 of 2007 Article 1 paragraph (3) is the commitment of a limited liability company that plays a role in sustainable economic development to improve the quality of life and environment that should be useful for the company, local community, or people in general. In this case, Law concerning Limited Liability Companies should serve as lex generalis (general rule) as long as it has the norm of imposing sanctions regarding social and environmental responsibilities for companies. Keywords: Responsibility, Sanctions, Limited Liability Company
AKSES PELAYANAN KESEHATAN DAN HAK ABORSI PADA ANAK KORBAN PERKOSAAN DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK REPRODUKSI ANAK DI KABUPATEN JOMBANG Novi Enjelina Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Novi Enjelina Putri, Abdul Madjid, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: enjelinaputri99@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis fenomena sosial kejahatan seksual perkosaan yang dapat menimbulkan kehamilan baik pada orang dewasa maupun pada anak. Perkosaan pada anak yang mengakibatkan kehamilan membuat anak menanggung beban fisik, moril, hingga psikologis untuk mengandung “seorang bayi” hasil tindak pidana perkosaan. Korban yang masih anak harus diperhatikan dan dijamin hak-haknya, anak sebagai korban merupakan tekanan yang berat apalagi jika harus ditambah mempertahankan bayi hasil tindak pidana. Korban berhak mendapatkan hak jaminan pelayanan kesehatan dan pengecualian aborsi. Aborsi dalam hukum di Indonesia terdapat dua ketentuan yakni dalam KUHP merupakan perbuatan yang dilarang namun dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan terdapat dua pengecualian dapat dilakukannya aborsi dengan alasan kehamilan akibat perkosaan. Jenis metode penelitian adalah penelitian empiris, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yaitu di wilayah Kabupaten Jombang dengan memfokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu DPPKBPPPA (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Unit PPA Polres Jombang, Dinas Kesehatan dan WCC (Women’s Crisis Center) sebagai lembaga non pemerintah. Penelitian dilakukan di Jombang karena di wilayah ini terdapat kasus pengajuan aborsi legal oleh anak korban perkosaan. Penerapan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai pengecualian aborsi bagi korban perkosaan tidak dilakukan dan diterapkan dengan baik di Kabupaten Jombang. Penerapan pasal 75 ayat (2) tidak terlaksana disebabkan oleh beberapa faktor dan hambatan. Antara lain faktor hukum, sarana dan prasarana, agama hingga budaya masyarakat dan kode etik kedokteran, yang dapat mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan hukum dari pasal 75 ayat (2). Terkait mekanisme juga ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan pelaksana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2016. Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, Aborsi, Korban Perkosaan, Anak ABSTRACT This research aims to identify and analyze the social phenomenon of sexual violence that involves rape and causes pregnancy in an adult or a child. Pregnancy in children due to rape will leave physical, moral, and psychological burdens. The rights of the child as a victim of rape should be guaranteed. Being a victim for a child will leave a particular burden, and this burden is worsened when the child concerned has to face the reality that she has to keep the baby. Such a young victim has the right to be assured of access to health services and abortion exemption. Abortion is governed in Penal Code that prohibits the action, but Article 75 paragraph (2) of Law concerning Health mentions two exemptions in abortion, where abortion is allowed if pregnancy is caused by rape. This research employed an empirical method and socio-juridical approaches. The research took place in the Regency of Jombang, focusing on the Agency of Population Control for Family Planning, Woman Empowerment and Child Protection (DPPKBPPPA) as an Organization of Local Instruments (OPD), Child Protection Unit of the Sub-Regional Police Department of Jombang, Health Agency, and Women’s Crisis Center (WCC) as an NGO. This research picked Jombang as the research site simply because there have been some cases of requesting legal abortion for children as the victims of rape in the area. Article 75 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health related to the exemption in abortion for the victims of rape is not appropriately implemented in the Regency of Jombang due to several impeding factors such as law, infrastructure and facilities, religions, local culture, and medical ethics that could affect the effectiveness of the implementation of the law of Article 75 paragraph (2). Moreover, the mechanism found is not relevant to the provision of the implementation of the Regulation of the Minister of Health Number 3 of 2016. Keywords: mechanism, health service, abortion, rape victim, child
KONSEKUENSI YURIDIS AJAKAN MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DI MUKA UMUM SEBAGAI TINDAK PIDANA Endriyan Habilillah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Endriyan Habilillah, Abdul Madjid, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: endriyan@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini mengangkat masalah konsekuensi yuridis dari perbuatan ajakan menolak vaksinasi Covid-19 di muka umum. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh peristiwa ketika Pemerintah Indonesia melaksanakan program wajib vaksinasi secara intensif di masa pandemi, terdapat masyarakat dengan sengaja mengajak masyarakat lain untuk menolak vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ajakan menolak vaksinasi Covid-19 di muka umum merupakan tindak pidana serta ketentuan pasal yang dapat dikaitkan dengan ajakan menolak vaksinasi Covid-19 di muka umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh Penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, terdapat jawaban untuk masalah yang ada, yaitu dari perbuatan ajakan menolak vaksinasi Covid-19 merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan penyebaran virus Covid-19 yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah menular. Serta ketentuan pasal yang dapat dikaitkan dengan perbuatan tersebut yaitu Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena pencegahan dan pengebalan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit. Sedangkan Pasal 160 KUHP, harus terpenuhinya delik materil dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 sebagai delik materil. Kata Kunci: Covid-19, Menolak, Menghalangi, Menghasut, Vaksinasi ABSTRACT This research raises the issue of a juridical consequence of refusing to be covid-19 vaccinated in public. This research topic departs from the covid-19 vaccination program initiated by the government of Indonesia and is compulsory for and given intensively to the citizens. This program was not easily welcomed by people since some are found to persuade others not to take the vaccination. This research aims to study and analyze the persuasion of refusing to be vaccinated in public as a criminal offense and the provision of the article related to this persuasion. With normative-juridical methods and a statutory approach, this research involved primary, secondary, and tertiary data to be analyzed using a grammatical interpretation technique. The research results reveal that the persuasion intended to refuse the vaccination is considered a violation since it stands against the government program and obstructs the mitigation of an infectious disease. The provision regarding this issue refers to Article 14 paragraph (1) in conjunction with Article 5 paragraph (1) letter c of Law Number 4 of 1984 concerning Infectious Diseases, considering that prevention and vaccination are intended to protect the people who have not been infected but have the risk factor of being infected. Meanwhile, Article 160 of the Penal Code of Indonesia requires that the substantive delict be met in Constitutional Court Decision Number 7/PUU-VII/2009 regarding a substantive delict. Keywords: Covid-19, Refuse, Obstruct, Persuade, Vaccination
ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI TINDAK PIDANA MAYANTARA Siti Nurohma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Siti Nurohma, Prija Djatmika, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sitinurohmah@student.ub.ac.id ABSTRAK Penggunaan asas ultimum remidium dalam kasus pencemaran nama baik di tindak pidana mayantara yang menjadi kontroversi dalam penerapan pemidanaannya. Padahal hukum pidana harus dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain hukum pidana yaitu harus mengedepankan keadilan restoratif. Tujuan pembahasan ini ialah untuk lebih mengedepankan keadilan restoratif dan aturan hukum pidana dijadikan upaya terakhir (asas ultimum remidium), karena untuk melindungi kehormatan seseorang dari pencemaran nama baik dan mencegah kriminalisasi perlu diselaraskan dan dilakukan dengan implementasi asas ultimum remidium yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai jalan yang dapat ditempuh. Menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal, risalah, artikel, komentar, pernyataan dan pendapat para ahli. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas ultimum remidium dalam kasus pencemaran nama baik di tindak pidana mayantara harus memenuhi syarat materiil dan formil. syarat materiil meliputi syarat-syarat yang mengacu pada penerimaan oleh masyarakat dan para pihak yang berperkara. Di sisi lain syarat formil mengacu pada dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan keadilan restoratif. Salah satu syarat yang patut dicermati adalah syarat materiil, salah satunya syarat prinsip pembatas pada pelaku. Dalam ketentuan tersebut, keadilan restoratif dapat diajukan apabila tingkat kesalahan pelaku bukanlah suatu kesalahan yang berat. Selama kedua belah pihak yang berperkara memiliki niat untuk saling melakukan perdamaian, pelaku telah memenuhi persyaratan sebagai bukan residivis serta tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, serta dilakukan dengan sukarela. Dengan demikian pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Kata Kunci: Asas Ultimum Remidium, pencemaran nama baik ditindak mayantara, keadilan restoratif ABSTRACT The application of ultimum remidium principle in a defamation case in cybercrime has been controversial in terms of sentencing. However, criminal law should be referred to as the last resort of enforcement and there has been an alternative of restorative justice to settling the case. This research is more focused on restorative justice and the rules of criminal law as the last resort (ultimum remidium). Protecting the dignity and the name of a person and warding off criminalization take harmony and the implementation of ultimum remidium principle using restorative justice. This research employed normative-juridical methods and a statutory approach. The primary data was obtained from legislation, while the secondary data was from text, journals, minutes, articles, commentary notes, statements, and experts’ notions. The tertiary data were obtained from the law dictionary and Kamus Besar Bahasa Indonesia. The research results show that the principle of ultimum remidium over such a case should meet the requirement of both substantial and procedural requirements, where the former refers to the acceptance in society and of all parties concerned. On the other hand, the procedural requirements consisted of the documents needed in restorative justice. The procedural requirements also involve limiting the perpetrator, in which restorative justice is recommended if the action is not a serious crime. As long as both parties involved in the case tend to come to reconciliation, the perpetrators are not categorized as reoffenders, and they accept the liabilities, reparation, and these requirements are done voluntarily, then the defamation case can be settled in restorative justice. Keywords: ultimum remidium principle, defamation in cybercrime, restorative justice
URGENSI PERATURAN KHUSUS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PROFESI STREAMER GAME ONLINE Fredy Febrian Ibrena
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fredy Febrian Ibrena, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fredyfebrianibrena@gmail.com ABSTRAK E-Sport atau sebutan dari olahraga elektronik merupakan suatu cabang olaharaga terbaru yang berkembang pesat di Indonesia. Kemajuan e-sport juga memberikan profesi baru bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Kini juga dikenal beberapa profesi pekerjaan baru di pembidangan e-sport, yaitu Streamer Game Online. Streamer Game Online merupakan profesi yang hadir akibat adanya fenomana menonton orang bermain game melalui beberapa jasa stream seperti Youtube dan Twitch serta Nimo TV , dimana mendorong para gamer serta pencinta e-sport untuk dapat menonton serta ditonton melalui aplikasi tersebut dimana melalui aplikasi streamer yang tersedia dapat memberikan pendpatan tambahan bagi para streamer game online malalui adsense serta user traffic dan viewer yang besar streaming game online menjadikan pekerjaan ini cukup menjanjikan serta memiliki prospek serta potensi yang jelas di kemudian hari. Belum diaturnya secara jelas mekanisme pemungutan dan pengawasan pajak dalam UU Pajak Penghasilan maupun peraturan perundangan-undangan turunanannya mengakibatkan Ketidaklengkapan Hukum. Negara sebagai pemungut pajak seharusnya mengatur regulasi yang sesuai dengan dinamika dan kondisi masyarakat saat ini. Profesi-profesi baru, khususnya streamer game online perlu ditinjau kembali untuk diatur di dalam regulasi, agar Kepastian hukum terkait teknis pemungutan pajak dan pengawasan pajak penghasilan bagi profesi streamer game online Kata Kunci: Ketidaklengkapan Hukum, Pajak, streamers ABSTRACT E-sport is a new sports branch that is getting popular in Indonesia. The development of e-sports also serves as a chance for a new profession for some people. Online streamer game allows others to watch gamers play games via Youtube, Twitch, and Nimo TV. This new mode also allows gamers or audiences to be watched or to watch. Audiences can also give additional feedback via AdSense and user traffic and massive viewers of the online streaming game. This job is quite promising and will remain lucrative in the future. However, the absence of regulations governing the mechanism of tax collection in Law concerning Income Tax or other successor laws has led to legal loopholes. The state as the tax collector should be responsible to make the regulations relevant to the dynamic and the current conditions of society. New professional jobs such as online streamer games need to be under review for further regulations to ensure that legal certainty regarding the tax collection and the supervision of income tax for online streamer games is given. Keywords: legal loophole, tax, streamer
PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT (3) PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING DI TUBAN (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban) Hadafi Saifan Abrar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadafi Saifan Abrar, Tunggul Anshari Setia Negara, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: hadafisaifan@gmail.com ABSTRAK Kabupaten Tuban melakukan beberapa upaya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting dengan memberikan payung hukum terkait penanggulangan dan pencegahan stunting dengan dikeluarkanya Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting. Salah satu ruang lingkup dalam penanganan tersebut adalah pelaksanaan aksi konvergensi yang tercantum dalam Pasal 8 Perbup tersebut. Dimana aksi konvergensi tersebut dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Kabupaten Tuban di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan telah membentuk tim percepatan penanggulangan stunting (tim TPPS). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (3) dalam Perbup tersebut. Namun kenyataanya dari total 311 Desa di Tuban baru terbentuk 17 tim TPPS tersebut. Hal ini tentu menghambat percepatan penanggulangan penurunan stunting di tuban. Padahal dewasa ini program percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabuoaten Tuban? dan Apa saja faktor yang menghambat Implementasi Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting di kabuaten Tuban. Jenis penelitian ini menggunakan social legal studi dengan mewawancarai Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. Hasil yang didapatkan adalah, pertama bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban harus membentuk tim TPPS tingkat Kabupaten yang ditandatangain oleh Bupati. Kemudian tim TPPS ini melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan untuk membentuk tim TPPS di tingkat kecamatan. Setelah itu Camat membentuk tim TPPS tingkat kecamatan dan melakukan sosialisasi kepada setiap Desa atau Kelurahan untuk segera membentuk tim TPPS tingkat Desa atau Kelurahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah. Kedua bahwa ada beberapa faktor yang menghambat dalam implementasi Pasal 8 ayat (3) Perbup Nomor 49 Tahun 2019. Diantaranya adalah: (i) keterbatasan tenaga kesehatan; (ii) lemahnya monitoring dan evaluasi; (iii) keterbatasan anggaran. Kata Kunci: Penanggulangan Stunting, Dinas Kesehatan, Tim TPPS ABSTRACT The Regency of Tuban has taken some measures to prevent and as countermeasures against stunting preceded by the issuance of Regent Regulation Number 49 of 2019 concerning the Acceleration of Stunting Prevention. One of the measures is the convergence as intended in Article 8 of the Regent Regulation. This convergence can be performed as long as the local governments of Tuban at the regency, district, and village levels form a team in charge of the acceleration of stunting prevention (TPPS team). This is in line with the mandate outlined in Article 8 paragraph (3) of the Regent Regulation. However, of the total 311 villages in Tuban, there have been only 17 TPPS teams. This situation certainly hampers the measures taken to accelerate stunting prevention in Tuban, while this program should be the national priority to optimally assure the health of the people. Departing from this issue, this research aims to find out how Article 8 paragraph (3) of Regent Regulation Number 49 of 2019 is implemented to accelerate stunting prevention in Tuban Regency. What factors hamper the implementation of Article 8 paragraph (3) of Regent Regulation Number 49 of 2019 regarding stunting prevention in Tuban? This research employed socio-legal studies involving interviews with the staff of the Health Agency in the Regency of Tuban. The research results reveal that the local government of the Regency of Tuban should form a TPPS team at the Regency level, and the document for this team formation must be signed by the Regent. The TPPS team should then disseminate the information concerned at the district level to form the team at the district level. This step is followed by the formation of a TPPS team and the dissemination of information in the village or sub-district to encourage the formation of a TPPS team in the village and sub-district, and this approach requires the signature of the village head or lurah (urban village leader). Several factors such as (i) a shortage of health workers; (ii) a lack of proper monitoring and evaluation; and (iii) a limited budget seem to hamper the acceleration. Keywords: stunting prevention, health agency, TPPS team
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDIRI STARTUP DENGAN SISTEM KLASIFIKASI SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPEL (STUDI KOMPARASI DENGAN HONGKONG DAN SINGAPURA) Willyanto Sinaga
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Willyanto Sinaga, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Willysinaga94@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor.22/POJK.04/2021 Tentang Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut mengatur mengenai apa saja perlindungan hukum terhadap pendiri perusahaan yang menerapkan aturan tersebut, namun ada beberapa aturan terkait dengan jangka waktu dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan kelemahan terkait dengan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor.22/POJK.04/2021 Tentang Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel yaitu terkait jangka waktu penerapan yang dibatasi sehingga tergolong singkat, dalam pasal yang 5 ayat (1) yang telah ditentukan masa jangka waktu efektif nya hanya 10 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali atas izin dari pemegang saham independen dan juga RUPS. Oleh karena itu rekonstruksi yang dapat penulis ajukan berdasarkan studi terhadap aturan yang dibuat oleh Singapore Exchange di Singapura dan juga Hong Kong Exchange and Clereance Limited, yaitu perlu ditingkatkan dan pembaharuan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 22/POJK.04/2021 untuk lebih memperhatikan tentang penerapan hak SHSM dan juga terkait dengan pembatasan jangka waktu penerapannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendiri Startup, Saham Dengan Hak Suara Multipel ABSTRACT This research studies the issue regarding the Regulation of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 22/POJK.04/2021 concerning Share Classification with multiple voting shares. This regulation governs the types of legal protection for start-up owners to implement this regulation, but there are other regulations governing the period and how it is implemented in Indonesia that should be taken into account. The research discovers that the regulation of the Financial Services Authority mentioned above only sets a short time limit, where Article 5 paragraph (1) only allows for a 10-year time limit and it can be extended only once with the permit of independent share holders and the General Meeting of Shareholders. Thus, this research, referring to the comparison of regulations made by Singapore Exchange in Singapore and Hong Kong Exchange and Clearance Limited, suggests that reform and improvement of the Regulation of Financial Services Authority Number 22/POJK.04/2021 take place, where the implementation of the right of shares with multiple voting shares and the time limit given should be given more attention. Keywords: legal protection, start-up owners, shares with multiple voting shares
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HUBUNGAN KERJA NON-STANDAR DI INDONESIA Bagas Wahyu Jati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagas Wahyu Jati, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: w11.bagass@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini meneliti mengenai tidak adanya perlindungan hukum kepada pekerja di dalam hubungan kerja non-standar di Indonesia. Permasalahan ini dilatar belakangi dengan kurang sempurnanya pengaturan mengenai perlindungan hukum pekerja sehingga dikhawatirkan dapat menjadi kesempatan bagi pemberi kerja dalam menghindari hak dan kewajiban hukum tertentu. UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia hanya mengatur beberapa jenis hubungan kerja non-standar. Sedangkan masih terdapat hubungan kerja yang tidak mempunyai regulasi di beberapa jenis pekerjaan tertentu yang menjadikan pekerja dalam jenis pekerjaan tersebut rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terhadap hubungan kerja non-standar di Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier yang ketiga bahan tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan serta internet. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan beberapa teknik yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan argumentum per analogiam untuk mendapatkan jawaban atas masalah hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, diketahui terdapat 2 jenis hubungan kerja non-standar yang sudah diregulasi di Indonesia yaitu Temporary Employment dan Multy-Party Employment. Sedangkan jenis Part-time and on-call work dan Disguised/Dependent self-employment tidak terdapat regulasi yang mengaturnya. Penulis selanjutnya merumuskan konstruksi pengaturan mengenai perlindungan pekerja pada 2 jenis hubungan kerja non-standar tersebut, dimana penulis menggunakan pendekatan studi komparatif dengan pengaturan yang ada di negara Vietnam dan Jepang. Sehingga pemerintah dapat mengkaji peraturan yang ada di kedua negara tersebut mengenai pekerja paruh waktu dan pekerja tanpa hubungan kerja. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hubungan kerja non-standar, pekerja paruh waktu, pekerja tanpa hubungan kerja ABSTRACT This research aims to find out the absence of legal protection for workers in terms of non-standard labor relations in Indonesia. The existing regulation does not sufficiently accommodate the legal protection of workers, and this may leave a gap where workers avoid certain rights and obligations. Law Number 13 of 2003 concerning Labor in Indonesia only regulates several kinds of non-standard labor relations, while other matters related to labor relations are not yet regulated especially in several types of jobs. This research aims to analyze the regulations of non-standard labor relations in Indonesia by using a normative method, and statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials involve primary, secondary, and tertiary data obtained from library research and the Internet. All the research data were analyzed using grammatical, systematic, and argumentum per analogiam techniques. The research results discover that labor relations in Indonesia refer to temporary employment and multi-party employment. However, part-time and on-call and disguised/dependent self-employment are not regulated. This research also aims to formulate the construction of the regulation regarding the protection of workers in two types of non-standard labor relations by comparing Vietnam and Japan in terms of part-time work and workers without labor relations. Keywords: legal protection, non-standard labor relation, part-time job, workers without labor relations

Page 507 of 563 | Total Record : 5629

 505   506   507   508   509 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue