cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 506   507   508   509   510 
URGENSI PENGATURAN NASIONAL KEGIATAN MILITER ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL Surya Bagus Pambudi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Surya Bagus Pambudi, Adi Kusumaningrum, Agis Ardiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: 21suryabagus21@gmail.com ABSTRAK Zona ekonomi Eksklusif Merupakan sebuah daerah di luar dan bersebelahan dengan laut teritorial yang kawasannya meliputi 200 mil ditarik dari garis pangkal laut teritorial. Kawasan ini muncul setelah adanya United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) yang kemudian menjadi pedoman bersama dalam hukum laut internasional. Aktivitas militer asing kerap kali dilakukan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain oleh beberapa negara maritim besar menggunakan kapal perang maupun pesawat terbang yang melintas di ZEE dan terbang di atas nya. Seiring berkembangnya teknologi Militer dan zaman yang begitu pesat, banyak Kegiatan Militer Asing yang dilakukan di wilayah perairan khusus nya di ZEE Negara Pantai yang berpotensi menjadi ancaman keamanan aset sumber daya alam di ZEE dan kedaulatan bangsa sebuah Negara Pantai. Disamping itu, Belum ada nya peraturan yang mengatur secara rinci terkait Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia selaku Negara Pantai. sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat legalitas Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia, serta bagaimana urgensi pengaturan Nasional terkait Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia berdasarkan Hukum Laut Internasional. Peneliti menggunakan metode hukum Normatif dengan pendekatan konsep, pendekeatan perundang-uandangan dan pendekatan perbandingan Hukum. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah teori sea power, good order at sea, dan konsep keamanan maritim. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa Legalitas Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia merupakan hal yang legal dengan batasan Peraturan Hukum Nasional yang berlaku di Negara Pantai. Hal ini menjadi urgensi bersama untuk membuat peraturan Nasional dalam rangka menjaga keamanan perairan dan penegakkan hukum di ZEE Indonesia. Kata Kunci: Urgensi pengaturan nasional, Zona Ekonomi Eksklusif, Kegiatan Militer Asing ABSTRACT The exclusive economic zone is the outside area adjacent to the territorial sea, 200 miles from the straight baseline of the territorial sea. This territory emerges following the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), which sets a guideline that applies to all in the scope of the international sea. Foreign military activities often take place within the exclusive economic zone (EEZ) of another state by several big maritime states using warships or airplanes flying across EEZ. In line with the advancement of military technology and current development, foreign military activities are commonly found in the area of waters, especially within the EEZ of coastal states, and this potentially threatens the security of the asset of natural resources in EEZ and the sovereignty of a coastal state. Moreover, there have not been any regulations specifically regulating foreign military activities in EEZ Indonesia as a coastal state. Departing from this issue, this research is intended to study the legality of foreign military activities in the EEZ of Indonesia according to the international law of the sea. This research employed a normative method and conceptual, statutory, and comparative approaches. The theories and concepts used are sea power, good order at sea, and maritime security. The research results discover that the foreign military activities taking place in the area of EEZ of Indonesia are legally limited, meaning that the legality of the foreign military activities within EEZ must comply with the current regulations according to the national law of coastal states as in Article 58 paragraph (3) of UNCLOS 1982. The urgency regarding this matter could be proven with benchmark, philosophical, political, and juridical fundamentals. Thus, specific juridical fundamental according to Article 58 paragraph (3) of UNCLOS is required to give protection for all assets of biodiversity and non-biodiversity within EEZ in Indonesia. Moreover, the state must also consider the anticipation of the state against military threats or military violations happening in EEZ in Indonesia. Keywords: Exclusive Economic Zone, foreign Military activities, the urgency of national regulation
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MARKETPLACE YANG TIDAK MENCANTUMKAN KETERANGAN NONHALAL DALAM APLIKASI Rania Pramesti Jaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rania Pramesti Jaya, Djumikasih, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: raniapramestijaya@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan atas tidak adanya keterangan nonhalal dalam aplikasi marketplace, seperti Go Food, Grab Food, dan ShopeeFood. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal telah mengatur terkait pemasangan logo atau keterangan nonhalal pada lapak dan/atau kemasan makanan nonhalal. Tetapi, marketplace dan pelaku usaha yang bekerja sama didalamnya, yang disebut sebagai merchant, tidak memberikan perhatian terkait keterangan nonhalal sehingga terdapat korban. Korban tersebut adalah @fkadrun yang membagikan pengalamannya melalui twitter pada tahun 2021, yang membeli nasi campur dengan lauk lapchiong yang ternyata adalah sosis besar daging babi. Bercermin pada kasus tersebut, pemerintah tidak melakukan tindakan sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang PBJPH. Marketplace telah menyatakan tidak ikut bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen, kecuali mengenai teknis. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat 3 (tiga) rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap merchant yang tidak mencantumkan keterangan nonhalal dalam marketplace? (2) Bagaimana hubungan hukum dan tanggung jawab antara merchant, marketplace, dan konsumen? (3) Apakah merchant dan marketplace dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang PBJPH. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analitical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teknik deduksi. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemerintah telah membuat kebijakan namun belum dijalankan dengan optimal. Kemudian hubungan hukum yang timbul diantara ketiganya adalah karena perjanjian dan ketiganya setuju untuk mengikatkan diri. Jika didasarkan pada undang-undang, maka marketplace dan merchant telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang PBJPH. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pelanggaran Hak Konsumen, Makanan Nonhalal ABSTRACT This research discusses the issue where the nonhalal label is not given on the products sold online on applications such as Go Food, Grab Food, and ShopeeFood. Law concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Warranty of Halal Products regulate the logo given to the product displays or stores or the packaging. However, the merchant sells its products without any nonhalal logo. A Twitter account @fkadrun shared the experience on Twitter in 2021 mentioning that he bought rice with mixed side dishes that had lapchiong, known as pork sausage, on the menu. The government, however, did not take any measures according to Government Regulation Number 39 of 2021 concerning PBJPH following this issue, and the marketplace declared that it was not its responsibility. Departing from this issue, this research investigates (1) what is the legal protection for the consumers against the merchant not labeling its products nonhalal in the marketplace? (2) what are the legal connection and liabilities among the merchant, marketplace, and consumer? (3) are the merchant and the marketplace concerned deemed to violate the provisions in Article 4 letter c of Law concerning Consumer Protection and Article 92 Paragraph (1) of Government Regulation Number 39 of 2021 concerning PBJPH? This research employed normative-juridical methods, statutory, and analytical approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and deductive techniques. The research has found out that the new policy made by the government has not been optimally implemented, and the legal connection among the three emerged simply because of the contract made and the condition where all parties agreed to be bound. According to the law, the marketplace and the merchant concerned have violated Article 4 letter c of Law concerning Consumer Protection and Article 92 Paragraph (1) of the Government Regulation Number 39 of 2021 concerning PBJPH. Keywords: consumer protection, violation of consumers rights, nonhalal food
STATUS HUKUM PENDIRIAN VIRTUAL OFFICE OLEH PERSEROAN TERBATAS MENGENAI KEDUDUKAN DOMISILI PERSEROAN TERBATAS Muhammad Ariq Maulana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Ariq Maulana, Reka Dewantara, Mochammad Hamidi Masykur Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ariq1709@gmail.com ABSTRAK Perkembangan dunia digital mulai merambak ke berbagai aspek kegiatan manusia. Di Indonesia sendiri digitalisasi mulai merambak dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga pereknomian. Hal ini memacu masyarakat Indonesia untuk terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu inovasi yang didasarkan dengan aspek digital yakni munculnya fenomena Virtual Office di Indonesia. Penggunaan virtual office di Indonesia mengalami peningkatan yang masif, namun hingga saat ini masih belum ditemukannya peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya terutama dalam hal legalitas dari suatu Perseroan Terbatas yang menggunakan layanan ini. Maka dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh jawaban bahwa sebuah perseroan terbatas yang menggunakan atau mendirikan virtual office akan mengalami kekaburan terhadap lokasi domisili atau keberadaan ril dari perseroan terbatas itu sendiri. Selain itu, dengan tidak diaturnya penggunaan virtual office ini mengakibatkan munculnya beberapa implikasi-implikasi yuridis seperti dalam aspek peraturan zonasi, pengukuhan sebagai perusahaan kena pajak, dan dalam hal perbuatan hukum perseroan terbatas tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih jelas terkait dengan penggunaan virtual office. Peraturan perundang-undangan ini nantinya yang dapat menjadi pedoman bagi perseroan terbatas dalam mendapatkan status hukum yang konkrit. Kata Kunci: Legalitas, Virtual Office, Perseroan Terbatas, Domisili ABSTRACT The development of the digital world has touched almost all aspects of human activities. In Indonesia, digitalization is implemented in education, health, and the economy. This trend triggers the people in Indonesia to keep growing in line with the current development. Virtual office proves that digitalization exists in Indonesia. The use of virtual offices has been massive, but there are no laws that can serve as the guidelines for the implementation of virtual offices in terms of the legality of a limited liability company using this service. Departing from this issue, this research discovers that the virtual office does not hold any clarity of domicile or real location of the company concerned. Moreover, the absence of regulations regulating virtual offices results in some juridical implications regarding zonation regulations, the declaration stating that accompany is taxable, and legal action of the company concerned. Therefore, clear regulation regarding the use of the virtual offices is required. The legislation concerning this matter is expected to set the guidelines for the company to get concrete legal standing. Keywords: legality, virtual office, limited liability company, domicile
URGENSI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN DALAM PEMENUHAN UPAH PEKERJA ALIH DAYA Donny Rahardi Arya Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Donny Rahardi Arya Putra, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: donirahardi@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini meneliti mengenai kekosongan hukum tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan dalam pemenuhan hak pekerja perusahaan alih daya, dimana terdapat suatu ketiadaan aturan yang memberikan tanggung jawab kepada perusahaan pemberi pekerjaan dalam pemenuhan hak pekerja perusahaan alih daya. Dalam sistem alih daya perlu diatur tanggung jawab masing-masing pihak dalam pemenuhan hak pekerja alih daya, agar hak-hak pekerja alih daya dapat terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan dalam pemenuhan upah pekerja alih daya dan bagaimana pengaturan tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan terhadap pemenuhan upah pekerja alih daya di Negara lain seperti Singapura, Filipina, dan Malaysia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan dan media internet. Bahan hukum yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis interpretatif gramatikal digunakan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dari segi bahasa yang digunakan dan interpretatif sistematis penafsiran terhadap hubungan antara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan, maka urgensi tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan dalam pemenuhan upah pekerja alih daya yaitu sebagai perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya pada perusahaan alih daya penyediaan tenaga kerja. Pemerintah dapat mengadopsi peraturan perundang-undangan dari negara Singapura, Filipina, atau Malaysia yang menggunakan skema perlindungan chain liability. Kata Kunci: Urgensi, Tanggung jawab, Pemenuhan upah, Pekerja, Alih Daya ABSTRACT This research studies the legal loophole in the liability of a company as an employer in terms of the fulfillment of wages for outsourced workers. There has not been any regulation imposing the liability on the company concerned to fulfill the rights of outsourced workers. In outsourcing, there should be a regulation controlling the liability of each party in terms of the fulfillment of the rights of outsourced workers. This research aims to analyze the urgency of the liability of a company employing outsourced workers to pay wages and how the regulation is implemented in terms of the liability of the company to fulfill the wages of outsourced workers in Singapore, the Philippines, and Malaysia. This research refers to a normative legal method with statutory, comparative, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary data obtained from library research and the Internet. The legal materials were analyzed based on grammatical interpretation, where the laws studied were interpreted in terms of the language used. Systematic interpretation was also employed to see the connection between regulations in the legislation. The research results discover that the liability of the company as an employer regarding wage payment to outsourced workers is related to the legal protection and legal certainty for outsourced workers working for outsourcing companies. The government has adopted the laws in Singapore, the Philippines, and Malaysia referring to the chain liability scheme. Keywords: urgency, liability, wage fulfillment, workers, outsourcing
EKSEKUSI PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PERSEROAN TERBATAS SINARMAS MULTIFINANCE CABANG KISARAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 (Studi di Perseroan Terbatas Sinarmas Multifinance Cabang Kisaran) Yuda Adriansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yuda Adriansyah, Amelia Sri Kusuma Dewi, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yudaadriansyah21@gmail.com ABSTRAK Jaminan fidusia dalam konsep agunan melarang kreditur untuk menguasai benda yang dijadikan jaminan setelah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kreditur dalam hal ini hanya diperbolehkan mengeksekusi barang jaminan dan menerima pelunasan pinjaman yang diperoleh dari penjualan barang jaminan itu. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menyebabkan perubahan pelaksanaan jaminan fidusia sehingga menyebabkan efisiensi dan ketidakefektifan pemberian perlindungan bagi kreditur untuk menagih utangnya. Di sisi lain, harus ada langkah-langkah alternatif yang diambil untuk melaksanakan pengamanan atau ketentuan lebih lanjut. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam eksekusi objek jaminan serta faktor-faktor penghambat yuridis dan non yuridis dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Sinarmas Mutlifinance kantor cabang Kisaran mengikuti Konstitusi Keputusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kembali objek jaminan di Sinarmas Multifinance Kisaran pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apalagi PT. Sinarmas Multifinance harus menghadapi beberapa rintangan dimana debitur menolak untuk memberikan objek jaminan dan kehilangan objek jaminan. Sebuah relaksasi ditawarkan sebagai solusi. Kata Kunci: Eksekusi, Objek Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi ABSTRACT The fiduciary security in the concept of collateral forbids a creditor to take possession of the object put as the security following the case of breach of contract committed by a debtor. The creditor, in this case, is only allowed to execute the object of security and receive full payment of the loan gained from the sale of the object as the security. The legal consequence of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has caused an alteration of the execution of fiduciary security, causing efficiency and ineffectiveness in the provision of the protection for the creditor to collect the debt. On the other hand, there should be alternative measures taken to execute the security or further provisions. Departing from this issue, this research aims to investigate the application of the Constitutional Court Decision in the execution of the security object and the juridical and non-juridical impeding factors in the resolutions to the case performed by Sinarmas Mutlifinance of Kisaran branch office following the Constitutional Court Decision. This research employed empirical-juridical methods. The research results indicate that the recall of the security object in Sinarmas Multifinance of Kisaran following the issuance of the Constitutional Court Decision has not been implemented accordingly. Moreover, PT. Sinarmas Multifinance had to face several hurdles where the debtor refused to provide the security object and the security object was lost. A relaxation was offered as a solution. Keywords: execution, fiduciary security object, Constitutional Court Decision
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI PRINSIP USE IN COMMERCE (Studi Kasus Merek JAGUAR Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.Haki/2021/PN Niaga Smg) Nabila Aulia Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nabila Aulia Putri, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nabiilaaulia20@student.ub.ac.id ABSTRAK Di Indonesia, Merek dilindungi berdasarkan pendaftaran sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, terdapat Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.Haki/2021/PN Niaga Smg mengenai kasus Merek JAGUAR dengan pertimbangan hakim memberikan perlindungan berdasarkan penggunaan sehingga membatalkan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sedangkan di Amerika Serikat, merek tidak terdaftar dilindungi berdasarkan Prinsip Use In Commerce (penggunaan). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Niaga Smg terkait Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam perlindungan Merek JAGUAR yang tidak terdaftar dan perlindungan hukum Merek JAGUAR yang tidak terdaftar apabila ditinjau dari Prinsip Use In Commerce. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa permasalahan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.Haki/2021/PN Niaga Smg yang tidak sesuai dengan perlindungan merek di Indonesia disebabkan karena Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang kabur mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek, sehingga Pasal tersebut dapat dimanfaatkan pemilik Merek tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek terdaftar. Putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum perlindungan merek. Apabila ditinjau dari Prinsip Use In Commerce, Merek JAGUAR belum memenuhi persyaratan perlindungan merek dengan pembuktian Zone of Actual Goodwill. Indonesia dapat mempertimbangkan penambahan perlindungan Merek tidak terdaftar yang digunakan dengan itikad baik dengan mencontoh hukum Merek Amerika Serikat melalui Prinsip Use In Commerce. Kata Kunci: merek tidak terdaftar, pendaftar pertama, pengguna pertama, penggunaan dalam perdagangan ABSTRACT In Indonesia, trademarks are protected in Article 1 point 5 and Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Court Decision Number 7/Pdt.Sus.Haki/2021/PN Niaga Smg regarding the case of JAGUAR as a trademark indicates that the judges gave protection according to the use, revoking the registration of the trademark as intended in Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 of 2016. In the US, unregistered trademarks are protected under the principle of Use in Commerce. This research aims to investigate and analyze the consideration of the judges as in Decision Number 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Niaga Smg as in Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 of 2016 concerning the protection of the unregistered trademark, JAGUAR, and the legal protection of JAGUAR as an unregistered trademark seen from the perspective of the principle of use in commerce. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and comparative approaches. The primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical, systematic, and comparative approaches. This research discovers that the issue of the Decision Number 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Niaga Smg is not relevant to the principle of the protection of trademarks in Indonesia simply because Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 of 2016 regarding good faith in trademark registration is deemed murky. Certain parties see this weakness as a chance to revoke the registered trademark. This decision has led to legal uncertainty regarding trademark protection. Seen from the principle of use in commerce, the trademark JAGUAR does not meet the requirement of trademark protection via Zone of Actual Goodwill to bring it as evidence. Indonesia can consider the addition of the protection of unregistered trademarks used with good faith by learning from the law of trademarks in the US according to the principle of use in commerce. Keywords: unregistered trademarks, first registration, first user, use in commerce
URGENSI PENGATURAN DOKTRIN PROMISSORY OF ESTOPPEL DI INDONESIA Muhammad Al Ghiffary
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Al Ghiffary, Budi Santoso, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: zzzabdurrohman@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kepastian hukum dari perjanjian pra kontrak dengan menggunakan sebuah doktrin dari negara common law yakni doktrin promissory of estoppel. Perjanjian Pra kontrak merupakan sebuah janji yang disampaikan salah satu pihak kepada pihak lain dalam perundingan (preliminary negotiation) dengan harapan pihak lain menerima janji tersebut dan kontrak di antara para pihak yang berunding dapat terwujud. Penting halnya nya bagi mahasiswa hukum melakukan suatu penelitian atau riset secara komprehensif mengenai seusatu yang memiliki kemungkinan reliance loss karena tidak adanya kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka skripsi ini mengangkat rumusan masalah mengenai: Apa urgensi pengaturan doktrin promissory estoppel di Indonesia? Dan Bagaimana pengaturan doktrin promissory estoppel yang berkepastian hukum? Perundingan atau negosiasi prakontrak merupakan tahapan dalam pembentukan suatu kontrak (formation of a contract). Kedudukan prakontrak dalam sistem hukum kontrak Indonesia belum diakui, hal ini ditandai dengan Indonesia masih menganut teori klasik hukum kontrak dimana asas itikad baik tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu serta tidak adanya pengaturan khusus mengenai prakontrak sebagai tahapan pembentukan suatu kontrak (formation of a contract), padahal di negaranegara maju, prakontrak telah diatur sedemikian rupa baik melalui legislasi maupun penerapan doktrin hukum yang relevan. dengan adanya doktrin promissory of estoppel, perjanjian belum memenuhi syarat hal atau objek tertentu dalam hal ini pra perjanjian, dapat melindungi pihak yang telah menaruh suatu kepercayaan terhadap pihak lain dalam proses pelaksanaan negosiasi yang menyebabkan dia melakukan perbuatan hukum tertentu (rechtshandeling) dan menyebabkan lahirnya reliance loss. Kata Kunci : Urgensi, Doktrin, Promissory of Estoppel ABSTRACT This research investigates the issue regarding the legal certainty of a pre-contract agreement referring to the doctrine that common law countries adhere to, the promissory of estoppel. A precontract agreement represents a promise given by a party to another party in preliminary negotiation with the expectation that the other party concerned accepts the promise and the contract between the two parties takes place. It is essential for law students to conduct comprehensive research on matters regarding the reliance loss probability due to the absence of legal certainty. Departing from this issue, this research aims to investigate: what is the urgency in the regulation of the doctrine of promissory estoppel in Indonesia? And how is this doctrine regulated without ruling out the need for legal certainty? Negotiation over a pre-contract agreement serves as a stage in the formation of a contract. The position of pre-contract-related matters in the legal system in Indonesia is not recognized, recalling that Indonesia still refers to the classic theories of contract law, where the principle of good faith does not protect aggrieved parties at the pre-contract level because a contract has not fulfilled certain requirements and there is no specific regulation concerning contracts as part of the stage of the formation of a contract. However, in developed countries, a pre-contract is appropriately governed by legislation or the application of relevant legal doctrines. The presence of the doctrine of promissory of estoppel, regarding an agreement that does not fulfill a particular object or matter called a pre-contract, can protect the party that has trust in another party in the process of a negotiation that triggers the party to take a legal action (rechtshandeling) causing reliance loss. Keywords: Urgency, Doctrine, Promissory of Estoppel
BATASAN FRASA PENILAIAN “KELAYAKAN DAN KEMAMPUAN” DALAM PASAL 19 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI Ajeng Sekar Yunitasari
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ajeng Sekar Yunitasari, Herman Suryokumoro, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ajeng.sekar88@yahoo.co.id ABSTRAKDalam pemberian pinjaman tersebut koperasi wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatiakan kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman, diaturan dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pnjam. Pasal tersebut tidak memberikan arti dan batasan yang jelas mengenai frasa kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman, sehingga terjadi adanya suatu kekaburan norma hukum terhadap frasa kelayakan dan kemampuan tersebut. Sehingga rumusan masalah yang diangkat penulis adalah Apa Batasan Frasa “Kelayakan dan Kemampuan” Pada Pasal 19 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1995 dalam pemberian pinjaman yang sehat? Untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan gramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai batasan dari frasa “kelayakan dan kemampuan” padal pasal 19 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1995, dapat diartikan bahwa analisis untuk menilai sejauh mana kepantasan dan kesanggupan calon peminjam untuk diberikan pinjaman oleh koperasi. Dengan demikian batas untuk menentukan kelayakan dan kemampuan dalam hal pemberian pinjaman kepada calon peminjam memuat analisis terhadap watak, kemampuan, jaminan. Dan juga dititikberatkan terhadap hasil usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal ini bertujuan untuk menghindari pimjaman yang tidak sehat. Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Pemberian Pinjaman, Kelayakan, Kemampuan ABSTRACT To provide loans, a cooperative must strongly adhere to the principle of fair loan provision by taking into account the worthiness and capability of loan applicants as governed in the provisions of Article 19 paragraph (2) of the Government Regulation Number 9 of 1995 concerning Saving and Loan Cooperative Businesses. This article does not set forth a clear definition and scope of the phrase “kelayakan dan kemampuan” (worthiness and capability) of the applicants, and this condition has led to the vagueness of the norm regarding the phrase. Departing from this issue, this research aims to discover the scope of the phrase “kelayakan dan kemampuan” in Article 19 paragraph (2) of Government Regulation Number 9 of 1995 in fair loan provision. This research employed normative-juridical methods and grammatical and systematic interpretations. The analysis results reveal that this phrase is used to find out whether an applicant deserves the loan provided by a cooperative. Thus, to find out further the worthiness and capability of an applicant, the traits, capability, and security an applicant can demonstrate need to be taken into account. Last but not least, the business an applicant runs should also be investigated. All these approaches are intended to prevent any likelihood of non-performing loans. Keywords: saving and loan cooperative, loan provision, worthiness, capability
URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR (MATCH FIXING) PADA SEPAK BOLA DI INDONESIA Alifansya Rafi Rizkillah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alifansya Rafi Rizkillah, Abdul Madjid, Alfons Zakaria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alifansyarafi@student.ub.ac.id ABSTRAK Tujuan dalam peneliitian ini adalah terkait Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana suap pengaturan skor yang dalam perkaranya diadili menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang selanjutnya disebut sebagai UU tindak pidana suap, yang dalam aturan tersebut hanya mengatur subjek hukum individu yang menyisakan ruang untuk subjek hukum korporasi membuat adanya kekosongan hukum maka dibutuhkannya alternatif aturan baru yang bertujuan untuk menutup kekosongan hukum yang ada tanpa menyisakan celah untuk meminimalisir terjadinya pengaturan skor yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana suap pengaturan skor sepak bola. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa diperlukan pembentukan alternatif pengaturan terkait Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana suap pengaturan skor sehingga memberikan kepastian hukum bagi peserta kompetisi dan penggemar sepak bola tanah air agar tetap pertandingan dengan adil dan penuh sportivitas. Sehingga alternatif yang dapat penulis ajukan berdasarkan penelitian dan analisis terhadap peraturan yang ada serta studi perbandingan mengenai tindak pidana suap pengaturan skor dengan negara Spanyol dan Italia adalah dengan menambah pengaturan terkait subjek hukum korporasi yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum serta hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang ada. Kata Kunci: Pertanggungjawban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Suap dan Pengaturan skor Sepak bola ABSTRACT This research aims to study the regulation of corporate liability in the case of match-fixing and its legal process under Law Number 11 of 1980 concerning Bribery (henceforth referred to as Bribery Law). This law only governs an individual as a legal subject, not touching anything related to corporate matters, leaving a legal loophole. This situation may fail to minimize the match-fixing committed by a company as a legal subject regarding bribery in match-fixing in football. This research employed normative juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research results indicate that making an alternative regulation regarding corporate liability in the case of match-fixing bribery is required to ensure that legal certainty ensues among players and football fans in Indonesia for the sake of fairness and justice. Departing from the comparative study of score regulations in Spain and Italy, this research recommends the addition of a regulatory provision regarding the legal subject of a corporate as a juridical person or non-juridical person and the sanctions imposed on the legal subject concerned. Keywords: corporate liability, bribery as a crime, and match-fixing in football
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPT PRATAMA) (STUDI KASUS DI BKPP GORONTALO) Aprilia Maharani Sule
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aprilia Maharani Sule, Lutfi Effendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aprilliasule@gmail.com ABSTRAK Sebagai negara dan bangsa merdeka dan berdaulat, Indonesia berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mencapai tujuan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial, maka setiap lini kehidupan perlu mengimplementasikan aturan hukum yang berlaku, termasuk pengaturan promosi jabatan pada lingkup Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Gorontalo mengimplementasikan aturan promosi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri (PERMEN) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) dan apa akibat pelaksanaan sistem promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan hasil penelitian diungkapkan secara deskriptif kualitatif melalui sumber data primer (wawancara dan observasi lapangan) dan sekunder (kajian pustaka) yang diolah secara sistematis. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan promosi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan Kompetitif sesuai dengan PERMEN yang berlaku dengan cukup baik. Promosi jabatan dilakukan untuk mengisi jabatan Inspektur Kota Gorontalo, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. Namun, peneliti menemukan adanya tahapan yang tidak dilaksanakan yaitu pada tahap keterbukaan penilaian untuk penilaian rekam jejak. Akibat dari hilangnya tahapan rekam jejak tersebut akan menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki integritas, kapabilitas, dan kredibilitas yang baik karena tidak didukung sumber daya manusia yang mumpuni. Kata Kunci: Promosi Jabatan, Implementasi hukum, Reformasi birokrasi ABSTRACT As an independent and sovereign state, the administration of Indonesia complies with the current law. To achieve public welfare, the intellectual life of the state, and social justice, the current law needs to be implemented in every aspect of life, including the matter regarding official position promotion within the purview of civil servants. This research aims to find out how the Training, Education, and Labor Service Agency of Gorontalo implements the official position promotion according to the Ministerial Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 in the fulfillment of the high official position (JPT Pratama) and what are the consequences of the system of official promotion among civil servants not according to the regulation concerned. This research took place in the Regency of Gorontalo, the Province of Gorontalo and employed empirical-juridical methods. The research data were analyzed based on descriptive-qualitative techniques, involving primary data (interviews and field observation) and secondary data (library research) that were systematically processed. The research discovers that the local government of Gorontalo city carries out the promotion of the fulfillment of high official positions appropriately, transparently, and competitively according to the ministerial regulation concerned. This promotion is intended to fulfill the position of an inspector in Gorontalo city, the head of the population control agency, family planning, women empowerment, and child protection of Gorontalo city. However, several steps, as found, were not implemented such as the assessment of transparency to assess track records. The absence of track records will lead further to leadership with no integrity, capability, and credibility not well supported by adequate human resources. Keywords: official position promotion, implementation of law, bureaucratic reform

Page 508 of 563 | Total Record : 5629

 506   507   508   509   510 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue