cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 522   523   524   525   526 
URGENSI PENGATURAN INDEMNITAS BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN MODEL BUSINESS CORPORATION ACT (2020)) Veronica Magdalena Soesilo
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Veronica Magdalena Soesilo, Sihabudin, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: veronicavs@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini berawal dari adanya kekosongan norma dalam UUPT, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi direksi. Hal ini dikarenakan perlindungan yang diberikan oleh UUPT hanya berupa business judgement rule. Berbeda dengan Model Business Corporation Act 2020 yang mengatur adanya pemberian ganti rugi kepada direksi atas biaya pembelaan akibat gugatan derivatif yang diajukan terhadap direksi, apabila direksi mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan terbatas. Menarik untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan indemnitas dalam UUPT serta mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan konsep pengaturan indemnitas bagi direksi perseroan terbatas ke depan yang berkepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan akses internet, yang kemudian dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal, autentik, dan komparatif. Urgensi pengaturan indemnitas dalam UUPT dibedakan menjadi urgensi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Konsep pengaturan indemnitas dalam UUPT harus memerhatikan 4 (empat) unsur yaitu, para pihak, penyebab indemnitas, ketentuan ganti rugi, dan pengaturan indemnitas dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Kata Kunci: indemnitas, direksi, business judgement rule, perseroan terbatas, dan korporasi Abstract This research departed from the loophole, particularly in Law concerning Limited Liability Companies (henceforth referred to as UUPT) concerning legal protection for the director. The protection guaranteed by UUPT has been in the form of business judgment rule. In comparison, Model Business Corporation Act 2020 governs the provision of compensation to the director of a company for the cost of defense following a derivative claim filed against the director if the director can prove that he is not guilty and is negligent in executing the tasks for the limited liability company. This research aims to investigate and analyze the urgency of the regulation concerning indemnity in UUPT and identify, analyze, and find the concept of the regulation that guarantees legal certainty concerning indemnity for the director of the company concerned. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were obtained from library research and internet access and further analyzed using grammatical, authentic, and comparative approaches. This urgency is classified further into philosophical, juridical, and sociological aspects. This concept governs the indemnity in UUPT, which should consider these four elements: parties, the cause of indemnity, compensation, and the regulation of indemnity in UUPT and/or articles of association. Keywords: indemnity, director, business judgment rule, limited liability company, and corporate.
STRATEGI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENERAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BLITAR DAN KOTA BLITAR (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR KOORDINATOR WILAYAH II MALANG SUB KOORDINATOR WILAYAH BLITAR) Fariza Putri Salsabila
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fariza Putri Salsabila, Tunggul Anshari, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: farizaputri@student.ub.ac.id Abstrak Permasalahan mengenai Pengawasan dan Pembinaan terhadap penerapan Upah Mimum Kota/Kabupaten di Kota Blitar dan Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Koordinator Wilayah II Malang Sub Koordinator Wilayah Blitar, dilatar belakangi Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk Menganalisis strategi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Korwil II Malang Sub Korwil Blitar (2) Untuk menganalisis hambatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Korwil II Malang Sub. Korwil Blitar. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian sosio-legal. Diperoleh jawaban bahwa Strategi pengawasan dan pembinaan untuk menerapkan upah minimum Kota/Kabupaten di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar ialah dengan terus membuat, meningkatkan program-program pengawasan seperti, tindakan preventif edukatif. Kemudian, terdapat hambatan internal yaitu jumlah pegawai dan fasilitas yang tidak memadai, Belum memiliki pegawai yang kualifikasi dan adanya permintaan untuk lebih mencari win win solution. Sedangkan hambatan eksternal yaitu sangat minim laporan , tingkat kesadaran hukum masih rendah. Kemudian, penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap hambatan-hambatan tersebut selama ini diantaranya bekerja dengan lebih ekstra, efektif dam efisien. Kata Kunci: strategi, pengawasan dan pembinaan, upah minimum kabupaten/kota Abstract The issue regarding the supervision and training of the implementation of Regency/Municipal Minimum Wages of Manpower and Transmigration Office of Provincial Government of East Java Regional Area II of Malang Sub Coordinator of Blitar Regional Area departs from Article 23 paragraph (3) of Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages, stating “Employers are prohibited to pay wages lower than minimum wages”. This research aims to analyze the strategy of the Manpower and Transmigration Office of the Provincial Government of East Java concerned and (2) analyze the impeding factors faced by the office. With a socio-legal approach, this research reveals that the strategy of the supervision and training of the implementation of minimum wages in the regency/municipality of Blitar involves continuous supervisory programs and their improvement, preventive and educative measures. There are several internal impeding factors in terms of inadequate staff and facilities, unqualified staff, and demand for a win-win solution. The external factors involve adequate reports and legal awareness. The solutions given may involve extra, effective, and efficient work. Keywords: strategy, guidance and supervision, district/city minimum wage
EFEKTIFITAS PASAL 5 POJK NOMOR 48/POJK.03/2020 MENGENAI STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERYCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN (STUDI DI PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK. MALANG) Saiful Anam
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saiful Anam, Reka Dewantara, Rumi Suwidariyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: saifulnam01@gmail.com Abstrak Pandemi virus corona memberikan pengaruh besar bagi perekonomian Indonesia. Guna menstimulus perekonomian, Presiden Joko Widodo membuat kebijakan keringanan Kredit untuk pekerja informal dan UMKM yang dituangkan dalam Peraturan Nomor 48/POJK.03/2020. Kebijakan restrukturisasi ini belum sepenuhnya menjawab keresahan debitur yang mengalami kesulitan, hal ini dikarenakan kebijakan restrukturisasi merupakan kewenangan kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 1) efektifitas Pasal 5 POJK nomor 48/POJK.03/2020 yang dilakukan pihak finance terhadap debitur yang gagal membayar kredit, 2) faktor penghambat debitur dalam mengajukan relaksasi kredit, 3) upaya PT BFI FINANCE INDONESIA dalam menghadapi debitur yang tidak mampu membayar kredit. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris karena banyak sekali debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit akibat penyebaran covid-19 di Kota Malang, khususnya pada PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Malang. Temuan penelitian menunjukkan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 pada BFI Finanace Malang telah dilaksanakan secara efektif berdasarkan indikator: Kejelasan tujuan yaitu menyelamatkan kredit bermasalah. Kejelasan strategi dengan menggunakan teknik persuasif serta jalur hukum. Kendala yang dihadapi antara lain tidak terbatasnya pengaruh pandemi COVID-19 yang kapan akan berakhir. Lessee sering sekali melakukan pembayaran angsuran lewat jatuh tempo dan sulit untuk dihubungi. Upaya yang dilakukan PT BFI FINANCE INDONESIA antara lain Penyelesaian melalui negosiasi dan penyelesaian melalui litigasi. Kata Kunci: efektivitas, relaksasi, stimulus, kredit Abstract Covid-19 has left a big impact on the Indonesian economy. To boost the economy, President Joko Widodo set a policy that relaxes credit for informal businesses and MSMEs as governed in Regulation Number 48/POJK.03/2020. This restructuring policy, however, has not given any solution to the concerns among debtors facing this hurdle since the restructuring program should be with the creditor’s authority. This research aims to analyze 1) the effectiveness of Article 5 of the Regulation of Financial Services Authority Number 48/POJK.03/2020 implemented by finances for debtors that experience non-performing loans, 2) the impeding factors faced by the debtors in requesting credit relaxation, 3) the measures taken by PT BFI FINANCE INDONESIA to deal with non-performing loans. This research employed an empirical-juridical method, considering that those unable to pay off loans are many due to the impacts left by the outbreak in Malang, especially in PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk, Malang. The research findings show that this restructuring following the pandemic in PT BFI FINANCE Malang has been effectively performed under the following indicators: the clear objectives of fixing non-performing loans, clear strategies of using persuasive techniques, and litigation. However, the impacts left by the pandemic are unpredictable in terms of when it ends, overdue debts paid by lessees are common, and sometimes Finance has difficulty reaching debtors. The measures taken by Finance usually involve negotiation and litigation. Keywords: effectiveness, relaxation, stimulus, credit
ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN YANG MENGABULKAN DAN MENOLAK PERKAWINAN BEDA AGAMA Berlian Virradhylia Mahadewi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berlian Virradhylia Mahadewi, Djumikasih, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: berlianvirrad@student.ub.ac.id Abstrak Indonesia adalah sebuah negara pluralis, dengan begitu menciptakan pergaulan dikalangan masyarakat Indonesia yang bermacam perbedaan yaitu suku, bangsa, dan agama. Berdasarkan pergaulan tersebut muncul rasa ketertarikan antara satu individu dengan individu lainnya yang berlainan status agamanya. Pada skripsi ini, skripsi ini melatar belakangi penulisan skripsi ini oleh banyaknya perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan juga perkawinan beda agama yang ditolak oleh Pengadilan Negeri. Penetapan hakim menimbulkan penetapan dan pandangan yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum antara penetapan perkawinan beda agama yang dikabulkan dan ditolak. Ketidakpastian hukum tersebut berakar dari ketidakjelasan norma terkait ketidakjelasan pengaturan perkawinan beda agama di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yaitu: (1) apakah penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan dan menolak perkawinan beda agama telah memberikan kepastian hukum terkait keabsahan perkawinan beda agama? (2) Bagaimana pengaturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia yang memberikan kepastian hukum?. Metode penelitian penulisan ini menggunakan yuridis normatif. Penulis menganalisis dengan cara mengaitkan aturan-aturan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama dengan penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan dan menolak perkawinan beda agama. Pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang dan menggunakan pendekatan kasus yaitu penetapan pengadilan negeri. Kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa banyaknya penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan dan menolak perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Analisis perspektif perkawinan beda agama menurut 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia memperkuat bahwa perkawinan beda agama dilarang. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia yang memberikan kepastian hukum adalah mengedepankan hukum ajaran agama terlebih dahulu. Kata Kunci: perkawinan, perkawinan beda agama, kepastian hukum Abstract Indonesia is a diverse state, and such a status breeds diverse cultures, tribes, and religions. This diversity does not close any possibility that two individuals of different faiths may be interested in one another. This research departs from the trend of interfaith marriage granted and rejected by the District Court, thereby creating dissenting judicial opinions and causing legal uncertainty between the granted and rejected interfaith marriage. This uncertainty has also been caused by the vagueness of norms in the regulatory provisions governing interfaith marriage in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Departing from the above issue, this research aims to investigate (1) whether the judicial decisions that grant and reject interfaith marriage guarantee legal certainty regarding the validity of interfaith marriage and (2) how interfaith marriage in Indonesia is regulated to guarantee legal certainty. This research employs a normative-juridical method, intended to liken the laws concerning interfaith marriage to the judicial decisions of the District Court granting and rejecting the marriage. This research also refers to statutory and case approaches that observed the judicial decisions issued by the District Court. The research result reveals that these dissenting decisions both granting and rejecting interfaith marriage have sparked legal uncertainty. The analysis studying the perspectives of interfaith marriage within the scope of six religions recognized in Indonesia strongly implies that interfaith marriage is prohibited. The regulation regarding interfaith marriage in Indonesia should bring religious teaching to the fore to ensure legal certainty. Keywords: marriage, interfaith marriage, legal certainty
PENGATURAN IZIN EDAR PRODUK KOSMETIKA DALAM BENTUK SHARE IN JAR MELALUI MARKETPLACE Evy Afrida Suryaningtias
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evy Afrida Suryaningtias, Triya Indra Rahmawan, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: Vyafridaub.ac@student.ub.ac.id Abstrak Kemajuan zaman dan teknologi mengakibatkan perubahan teknologi, Salah satunya adalah perkembangan dalam transaksi secara daring atau online yaitu marketplace, diantaranya adalah produk produk kecantikan atau kosmetika. Produk kosmetika di pasaran yang beragam jenis dan fungsinya bergantung pada kebutuhan kulit dan kandungannya, masyarakat dapat menentukan sendiri produk mana yang akan dipilih dan digunakan. Namun kosmetika yang dijual hanya memiliki ukuran yang besar atau kemasan yang tidak ekonomis, serta harganya yang relatif mahal. Sehingga konsumen ragu untuk membeli produk. Fenomena ini menginspirasi pelaku usaha menjual kosmetika dengan konsep "share in jar". Maka dari itu kini bermunculan produk share in jar atau dapat diartikan dengan produk dalam kemasan kecil hasil dari pembagian kemasan utama/besarnya yang diperdagangkan di berbagai marketplace. Tulisan ini menganalisa mengenai pengaturan perundang-undangan mengenai izin edar produk kosmetika yang masih belum mampu menjangkau pengedaran produk kosmetika dalam bentuk share in jar melalui marketplace dan mendeskripsikan pengaturan kriteria izin edar bagi produk kosmetika dalam bentuk share in jar melalui marketplace kedepannya. Metode yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konsep. Hasil pembahasan adalah peraturan sebelumnya yang telah ada tidak secara lengkap dan mampu menjangkau pada pengaturan izin edar bagi produk kosmetika share in jar melalui marketplace sehingga muncul urgensi dalam pembentukan pengaturan agar dapat diedarkan melalui marketplace, maka hal yang sebelumnya ilegal dan memiliki ancaman hukuman ini dapat diedarkan secara sah baik dari segi persyaratan mutu dan kualitas, kepastian hukum, dan mengenai merek hak cipta utamanya). Kata Kunci: kosmetika, share in jar, izin edar Abstract The changing time has stimulated the advancement of technology, where transaction now takes place on the online marketplace. Cosmetic products have been widely distributed in varied kinds, depending on their function and content, leaving people with a myriad of choices of cosmetic products for their skin. However, most cosmetic products are sold in big sizes with packaging that is not quite economical, and they are often costly, leaving consumers in doubt about whether to buy them. This situation has then encouraged cosmetic producers to sell their products with a share-in-jar concept to resize the products into smaller ones before they are ready for distribution on the online marketplace. This research analyzes the legislation regarding cosmetic distribution license that has not reached the distribution of cosmetics packed in share-in-jar sold on the marketplace and describes the regulation of the criteria of the distribution license for the products sold in a share-in-jar concept on the online marketplace in the time to come. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The results reveal that the existing regulation has not touched the cosmetic distribution license regarding the sales of the products in a share-in-jar concept. Thus, a new regulation regulating this matter needs to be taken into account to allow for product sales on the online marketplace with requirements and acceptable quality, legal certainty, and to assure the primary copyright. Keywords: cosmetics, share in jar, distribution license
STANDAR KOMPENSASI GUGATAN NON-EXPROPRIATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI INTERNASIONAL Muhammad Abiyyu
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Abiyyu, Hanif Nur Widhiyanti, Anak Agung Ayu Nanda Saraswati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: abiyyucuppy@gmail.com Abstrak Penelitian ini membahas standar kompensasi yang sesuai bagi gugatan non-expropriation dalam penyelesaian sengketa investasi internasional. Hal ini didasari karena adanya kekosongan hukum terkait standar kompensasi yang sesuai untuk pelanggaran non-expropriation, contohnya seperti pelanggaran prinsip fair and equitable treatment. Penelitian ini dilakuikan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode diatas, penulis mendapati bahwa standar kompensasi yang sesuai atas pelanggaran non-expropriation tergantung kepada kategori kasusnya. Jika tribunal menemukan adanya pelanggaran non-expropriation sekaligus expropriation, maka standar kompensasinya diunifikasi pada expropriation yang umumnya menggunakan valuasi fair market value sebelum asset diambilalih negara host-state. Jika tribunal menemukan hanya terjadi pelanggaran non-expropriation saja, maka dilihat kadar kerugian yang dialami investor. Jika asset investor mengalami depresiasi massif atau kerugian jangka panjang, maka penyelesaian kompensasinya dianggap sama dengan expropriation yang umumnya menggunakan valuasi fair market value sebelum terjadi pelanggaran. Jika asset investor mengalami kerugian namun masih dapat beroperasi untuk menghasilkan keuntungan, maka kompensasinya menggunakan effective causality atau sejumlah dampak kerugian yang dihasilkan dari pelanggaran non-expropriation. Kata Kunci: standar kompensasi, non-expropriation, arbitrase investasi internasional Abstract This research studies the standard of compensation given over non-expropriation claims in international investment dispute resolution. This issue departs from a legal loophole regarding the standard of the compensation suitable to non-expropriation as in fair and equitable treatment. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and case approaches. The research result reveals that the standard of compensation over non-expropriation violations will depend on the case categories. If the tribunal finds non-expropriation and expropriation violations, the standard of the compensation will be unified into the expropriation commonly referring to fair market value before the asset concerned is taken over by the host state. On the contrary, if the tribunal concerned only finds non-expropriation, it then will take into account how much loss investors have to bear. If the asset of an investor experiences massive depreciation or it involves long-term loss, the resolution of the compensation is deemed to be equal to the expropriation which usually refers to fair market value as the valuation before a violation takes place. If the asset owned by an investor faces a loss but it still operates and can provide profit, it then must refer to the effective causality regarding the loss raised by non-expropriation violations. Keywords: compensation standard, non-expropriation, international investment arbitration
PENAMBAHAN INDIKATOR PENGUASAAN TEKNOLOGI DALAM PENENTUAN POSISI DOMINAN PADA PASAL 25 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Farah Naurah Khansa
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Farah Naurah Khansa, Sukarmi, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: farahhnau@student.ub.ac.id Abstrak Perkembangan ekonomi digital pada dunia persaingan usaha menyebabkan pelaku usaha yang memiliki keunggulan atau penguasaan teknologi berupa Big Data, Algoritma, dan Hak Kekayaan Intelektual memiliki posisi lebih kuat daripada pelaku usaha pesaing yang dapat menimbulkan keunggulan kompetitif yang signifikan dan tidak dapat diimbangi oleh pelaku usaha lain pada pangsa pasar bersangkutan, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Putusan Komisi Eropa AT.40411 Google AdSense, AT.40099 Google Android, dan AT.39740 Google Search. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk menganalisis penguasaan teknologi oleh pelaku usaha dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan merumuskan pengaturan yang tepat terkait penambahan indikator penguasaan teknologi dalam penentuan posisi dominan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan serta penulis menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan ekstensif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa penentuan posisi dominan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya ditentukan berdasarkan penguasaan pangsa pasar saja dan belum terdapat aturan mengenai penguasaan teknologi sebagai dasar indikasi penentuan posisi dominan oleh pelaku usaha yang memiliki dominasi atas kepemilikan teknologi. Sehingga perlu adanya penambahan indikator penguasaan teknologi berupa dan tidak terbatas pada Big Data, Algoritma, dan Hak Kekayaan Intelektual dan/atau mempunyai integrasi teknologi yang berada di bawah kekuasaannya sehingga menciptakan suatu ekosistem bisnis yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kata Kunci: hukum persaingan usaha, posisi dominan, teknologi Abstract The development of the digital economy in business competition has given excellent businesses with the power of control over technology involving big data, algorithms, and intellectual property rights a stronger position over other competitive businesses, causing big businesses to hold a significant and competitive position that no other businesses can compete with at relevant markets. This situation is obvious following the declaration of the Decision of European Commission AT. 40411 Google AdSense, AT. 40099 Google Android, and AT. 39740 Google Search. Departing from this problem, this research aims to analyze the control over technology by businesses as in Article 25 of law Number 5 of 1999 and formulate appropriate regulation concerning the addition of the indicator on the control over technology in terms of governing dominant position in Article 25 of Law Number 5 of 1999. With a normative-juridical method and statutory, case, conceptual, and comparative approaches, this research analyzed primary, secondary, and tertiary data obtained from library research using grammatical, systematic, and extensive interpretations, this research reveals that the dominant position as in Article 25 of Law Number 5 of 1999 is only determined based on the control over the market, and there has not been any regulation governing the technology as the basis of the indicator to determine the dominant position by businesses with the dominant position of the control over technology. Thus, an indicator regarding this matter needs to be added, where this provision should involve, inter alia, big data, algorithm, and intellectual property rights and/or the integration of technology under the control of one business, creating relevant business ecosystems that lead to unfair business competition. Keywords: business competition law, dominant position, technology
PUTUSAN PEMIDANAAN ULTRA PETITA PADA PUTUSAN NOMOR 179/PID.SUS/2022/PN RAH Michelia Zahra Islami
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Michelia Zahra Islami, Lucky Endrawati, Mufatikhatul Farikha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: micheliazahra@student.ub.ac.id Abstrak Wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umunya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik. Penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Data Primer dan Sekunder yang diperoleh menggunakan Teknik Studi Kepustakaan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengaturan ultra petita dalam hukum pidana Indonesia belum mengatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan atau pada aturan lainnya, akan tetapi terdapat aturan yang mengatur hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusannya dimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP sebagaimana Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut, selain itu dalam memutus putusan yang menggunakan prinsip ultra petita, tidak terbatas oleh peraturan tertulis melainkan dapat menggunakan yurisprudensi. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah hakim telah sesuai dengan kualifikasi ultra petita yang mengadopsi isi dari pasal 178 HIR dan 189 ayat (3) RBg. Serta dalam putusan tersebut hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan bersifat konstruksi-sosia sehingga dalam amar putusannya telah tepat, bijaksana dan memenuhi rasa keadilan. Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga, ultra petita, tujuan hukum Abstract Law Number 23 of 2004 which eradicates domestic violence along with the sanctions imposed on the offenders in three types of domestic violence is enforced by the Indonesian Government to seriously deal with this issue. However, this enforcement does not significantly reduce the problem simply because the crime in this matter may be triggered by economic, social, and political factors or probably other factors. This research employed a normative-juridical method, and the primary and secondary data were obtained from the library study. The research result concludes that the regulation of ultra petita in criminal law in Indonesia does not specifically regulate the issue in a statute or other regulatory provisions. However, Article 182 paragraph (4) of Criminal Code Procedure mentions the rules for judges in sentencing the defendant; the judges have to refer to an indictment issued by general prosecutors. The decision based on ultra petita is not only restricted to written rules, but it can also take into account jurisprudence that adopts the points from Article 178 of HIR and 189 paragraph (3) RBg. The judges, in terms of handling the case mentioned, appropriately referred to the legal objectives, believing that the offense committed was subject to social-constructional punishment. This type of punishment is not only intended to correct the conduct committed by the defendant concerned, but it also aims at educating the person concerned to ensure that similar conduct will not take place again in the future. In the Decision concerned, the Judges also considered the social justice aspect. Thus, in the injunction, the judges reckoned that the consideration made was an appropriate and wise decision that guaranteed justice for the party concerned. Keywords: domestic violence, ultra petita, legal objectives
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA PADA ANAK YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks) Gilang Sulung Dermawan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gilang Sulung Dermawan, Nurini Aprilianda, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: gilangsd@student.ub.ac.id Abstrak Indonesia merupakan negara hukum yang di dalam sendi kehidupannya terdapat anak yang merupakan bagian dari keberlangsungan hidup masyarakat dan keberlangsungan hidup bangsa. Di masa sekarang salah satu kenakalan anak ialah tawuran dengan melibatkan senjata tajam atau yang dalam bahasa hukum disebut sebagai perkelahian beramai-ramai. Terdapat salah satu asas penting dalam peradilan anak yaitu Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Asas ini berarti bahwa setiap pengambilan keputusan harus memperhatikan tumbuh kembang anak. Hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan dengan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak melalui dasar pertimbangannya (ratio decidendi). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 2 (dua) jenis sanksi yaitu sanksi pidana, yang berorientasi untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sanksi tindakan, yang bertujuan untuk memberi pertolongan agar pelaku berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks terdapat konflik hukum antara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena masih terdapat hak-hak anak yang dilanggar seperti tidak ada upaya diversi dan Hakim kurang memperhatikan prinsip ultimum remedium dengan tidak menempatkan pidana penjara sebagai last resort sehingga dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci: ratio decidendi hakim, pemidanaan anak, senjata tajam Abstract In Indonesia as a state of law, the existence of a child represents the sustainability of the life of the society and the state. Brawls involving children carrying sharp weapons have often happened. In terms of the principle of the best interest of the child, every decision made must take into account the growth of the child concerned. In this case, judges play an important role in delivering verdicts without overlooking the principle of the best interest of the child with ratio decidendi (the basis of consideration). Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime mentions two sanctions: a criminal sanction intended to deter offenders and a correctional sanction intended to ensure that an offender will not repeat the conduct. However, a conflict arises between Decision Number 52/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks and Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime because some rights of the child are violated, where no diversion measures are taken and the judges do not consider the ultimum remedium principle by not giving imprisonment as the last resort. Thus, it is seen as inappropriate with the objective of sentencing the child and the principle of the best interest of the child. Keywords: judges’ ratio decidendi, child sentencing, sharp weapons
IMPLEMENTASI PASAL 167 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP PERIZINAN INDUSTRI TAS DAN KOPER DI KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO Alda Putri Febrilyanti
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alda Putri Febrilyanti, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aldafebril@student.ub.ac.id Abstrak Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait implementasi Pasal 167 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko terhadap Perizinan Industri Tas dan Koper di Kecamatan Tanggulangin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosio Legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Pasal 167 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko terhadap Perizinan Industri Tas dan Koper di Kecamatan Tanggulangin belum efektif. Ditunjukkan dari faktor aparatur penegak hukum, dimana tidak ada staff khusus dari DPMPTSP untuk mengingatkan pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS. Kemudian pelaku usaha tidak mendapat sanksi apabila tidak mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS. Kedua faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai. Ketiga, faktor masyarakat Kurang sadar akan hukum. Ke empat, faktor budaya pelaku usaha tas dan koper di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo masih di identik kan dengan sistem tradisional yang masih melekat dalam masyarakat. Hambatan yang terjadi adanya penolakan persyaratan di sistem sehingga pelaku usaha harus datang ke tempat untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Kemudian pada saat menggunakan sistem OSS terjadi troubel/error. Upaya yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP dengan cara memberikan pelayanan berpedoman pada kebijakan yang berlaku dengan membantu pengisian data pemohon/pelaku usaha yang ada di sistem OSS, melakukan pengecekan verifikasi data kemudian menghapus data sehingga pemohon dapat mengisi ulang. sistem OSS mengalami troubel atau website erorr yakni DPMPTSP membantu sebisa mungkin, kemudian mengarahkan langsung ke BKPM jika sistem OSS troubel/error. Kata Kunci: Implementasi, Online Singgle Submission (OSS), Industri Tas dan Koper Abstract This research aims to investigate the implementation of Article 167 Paragraph (1) of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing regarding bag and suitcase businesses in the district of Tanggulangin. With a socio-legal method and socio-juridical approach, this research reveals that Article 167 Paragraph (1) of Government Regulation Number 5 of 2021 has not been effectively implemented. In terms of legal enforcers, no special staff representing DPMPTSP are assigned to monitoring businesses not registered on OSS, and this violation is left with no sanctions; second, both infrastructure and facilities are inadequate; third people lack awareness of the law concerned; fourth, the bag and suitcase industries in Tanggulangin still strictly adhere to traditional systems growing in the community. The registration process has faced some issues, forcing applicants to turn up at the registration center to confirm the troubled registration, meaning that registration on the OSS system has always been troublesome. The DPMPTSP has taken some measures to tackle this issue by providing services based on the current policy, where applicants are helped with form fulfillment needed by the OSS system. Moreover, they are also assisted with data verification which involves deleting the data for the applicants to refill the form. In terms of system/website errors, the DPMPTSP often gives direct assistance and refers the applicants concerned to BKPM when the OSS system does not work properly. Keywords: implementation, online single submission (OSS), bag and suitcase industries

Page 524 of 563 | Total Record : 5629

 522   523   524   525   526 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue