cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 521   522   523   524   525 
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PESERTA PROGRAM MAGANG KAMPUS MERDEKA Nadifa Juriezka Mutiarasari
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nadifa Juriezka Mutiarasari, Syahrul Sajidin, Zora Febriena Dwithia H.P Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nadifajms@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum peserta program magang kampus merdeka. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Dengan penelitian tersebut penulis memperoleh kedudukan hukum peserta program magang kampus merdeka saat ini berdasarkan pada hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian bukan berdasarkan hukum ketenagakerjaan, karena mahasiswa bukan termasuk kedalam subjek hokum ketenagakerjaan. Selanjutnya konsep yang ideal terhadap pemenuhan hak hukum terhadap peserta program magang kampus merdeka berdasarkan praktiknya di indonesia dan di negara lain seperti negara Prancis, Jerman, dan Amerika yang telah memiliki peraturan pemagangan mahasiswa. meliputi perlindungan hukum terhadap hak terkait jam kerja, hak terkait konversi sks, hak terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3), jaminan kecelakaan kerja, hak terkait uang saku, hak terkait beban kerja, hak untuk mendapatkan pembimbing dan sertifikat magang, perjanjian yang wajib dituangkan secara tertulis. Kata Kunci: Hukum Ketenagakerjaan, Magang, Program Kampus Merdeka Abstract This research aims to analyze the legal standing of interns joining Kampus Merdeka Internship Program using a normative-juridical.The writing method used in this study is normative juridical with a statute approach, a conceptual approach, an analytical approach, and a comparative approach. With this research, the authors obtained that the legal standing of the participants in the independent campus internship program at this time based on the law of engagement that originates from the agreement. The interns work in the program under the law of obligations using an agreement, not under labor law. The ideal concept to meet the legal rights of the interns in the program based on practice in indonesia and the others country should guarantee their rights in terms of working hours, credit conversion, health and work safety (K3), insurance for work accident, allowance, workload, counseling, and internship certificate. The agreement concerned should be made in written form. Keywords: labor law, internship, kampus merdeka program
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI Bagas Bagus Sadewo
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagas Bagus Sadewo, Ria Casmi Arrsa, Arif Zainuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: bagassdw@student.ub.ac.id Abstrak Kepala daerah yang mendapatkan legitimasi dari mekanisme yang demokratis merupakan hasil dari negara demokrasi yang didukung supremasi hukum. Program Strategis Nasional merupakan proyek dan/atau program Pemerintah Pusat, terlibat juga secara kolaboratif Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha dalam hal meningkatkan pertumbuhan dan suatu pemerataan yang dinilai memiliki sifat yang strategis. Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang Kepala daerah dan/atau Wakil kepala daerah dapat dijatuhkan sanksi administratif pemberhentian sebagai Kepala daerah dan/atau Wakil Kepala daerah apabila tidak melaksanakan program strategis nasional. Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Maka dalam penelitian kali ini, terdapat 2 rumusan masalah yang membahas terkait pertimbangan pemberhentian dan bagaimanakah upaya hukum untuk mengatasi pemberhentian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konstitusi serta pendekatan konsep negara demokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Hal ini diperkuat melalui aspek prinsip kedaulatan rakyat, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Serta untuk mengatasi sanksi administratif berupa pemberhentian, penulis mengajukan upaya premptif, preventif dan represif yang dapat dilakukan untuk menghindari terciderainya prinsip-prinsip negara demokrasi. Kata Kunci: pemberhentian, kepala daerah, program strategis nasional Abstract The state where a regional head receives legitimation from a democratic mechanism results from the democratic state supported by the rule of law. The National Strategic Program is a government project and/or program, involving the collaboration with regional governments, and/or companies to help improve the development and distribution that are seen as beneficial and strategic. According to Article 68 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Regulation, a regional head and/or the vice-regional head can be subject to an administrative sanction of dismissal from his/her position if he/she is found to not execute the National Strategic Program. This provision is further regulated in Government Regulation Number 12 of 2017 concerning Training and Monitoring of Regional Government Administration. Departing from this issue, this research aims to investigate the consideration of dismissal and the legal remedies taken to cope with this dismissal. With a normative-juridical method and statutory, constitutional, and democratic conceptual approaches, this research reveals that the dismissal within this context contravenes the principle of a democratic state, especially when it is linked to the principles of sovereignty and general principles of good governance, which may further lead to the abuse of power. To prevent this administrative sanction, this research offers preemptive, preventive, and repressive measures to ensure that democratic state principles are not ruined. Keywords: dismissal, regional head, national strategic program
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA LAYANAN PRIVATE INVESTIGATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ferdy Ichsan Rafidiansyah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ferdy Ichsan Rafidiansyah, Djumikasih, Zora Febriena D. H. P Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: ferdyichsan@gmail.com Abstrak Private Investigator (PI) merupakan sebuah jenis profesi yang cukup baru atau awam di Indonesia. Profesi PI ini merupakan hasil dari perkembangan zaman dengan adanya kecanggihan teknologi. Keberadaan profesi ini memberikan manfaat baru bagi masyarakat. Pemanfaatan layanan PI oleh konsumennya dapat membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Namun, profesi ini nyatanya memberikan resiko kerugian yang sangat besar kepada konsumennya sebagai pengguna layanan PI. Persoalan utama resiko ini dikarenakan belum terdapat pengaturan secara lengkap mengenai praktik PI di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik PI sebagai objek perjanjian jasa tertentu ditinjau dari Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengkualifikasian layanan PI dan perlindungan terhadap konsumennya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian dalam penelitian ini bersiifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis dan interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan 3 (tiga) point utama yakni bahwa (1) Praktik PI tidak dapat diakomodir dengan perjanjian jasa tertentu karena tidak dapat memenuhi syarat sah perjanjian, (2) Usaha layanan PI dapat dikategorikan sebagai produk jasa berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, (3) Perlindungan hukum pengguna jasa layanan PI secara umum tunduk kepada UU Perlindungan Konsumen akan tetapi masih terdapat ketidaklengkapan pengaturan mengenai pelaksanaan jasa PI. Kata Kunci: private investigator, perjanjian jasa tertentu, jasa, perlidungan hukum konsumen PI Abstract Private Investigation (PI) is a novel profession in Indonesia. This service utilizes cutting-edge technology, and its presence seems to give unprecedented benefits to people. PI service is believed to be able to help settle problems a person is facing. However, this profession can give a serious impact on users simply because there is no regulation governing this practice in Indonesia. This research aims to investigate and analyze PI practice as an object of particular service agreements seen from the perspective of Article 1601 of the Civil Code as well as the qualification of PI service and consumer protection according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Research data were analyzed using descriptive technique and grammatical interpretation, revealing that (1) this practice cannot be accommodated with particular service agreements because it does not meet the valid requirements of agreements, (2) this service can be categorized as a service product according to Law concerning Consumer Protection, (3) the legal protection of PI service user complies with Law concerning Consumer Protection but there seem to be incomplete norms regarding the execution. Keywords: private investigator, particular service agreements, service, legal protection of PI consumers
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN JASA FITNESS CENTER DITINJAU DARI PASAL 4 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI UB SPORT CENTER KOTA MALANG) Farchan Sobirul Muttaqin
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Farchan Sobirul Muttaqin, Djumikasih, Zora Febriena Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: archanmuttaqin@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini, membahas pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen jasa fitness center ditinjau dari Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada (studi kasus di UB Sport Center kota Malang). Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekаtаn sosiologi hukum dan konseptual. Penelitian ini membahas terakit permasalahan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen jasa fitness center berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana hambatan serta upaya dalam pemenuhan pertanggungjawaban tersebut agar pihak pelaku usaha jasa fitness center bisa lebih memperhatikan hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, sebab sebagai konsumen yang menggunakan alat gym tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan hak atas kenyamanan, keamanaan, dan keselamatan konsumen jasa fitness center berdasarkan regulasi yang mengatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha terkait pemenuhan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan belum optimal karena pihak UB Sport Center belum melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai peraturan yang ada dan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan-hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban UB Sport Center sebagai pelaku usaha terhadap konsumen jasa fitness center ditinjau dari Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta hambatan dan solusinya. Maka, perlu ada pertanggungjawaban serta upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan terhadap konsumen jasa fitness center ditinjau dari Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: tanggungjawab, fitness center, perlindungan konsumen Abstract This research studies the responsibility of a fitness center owner for customers according to Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research took place at UB sport Center in Malang and employed an empirical method and socio-legal and conceptual approaches. The research result reveals that the responsibility of the fitness center should take into account aspects such as comfort, security, and safety which have not been given optimally. This lack of responsibility is due to some impeding factors. This research aims to analyze the responsibility of UB Sport Center as a business towards the consumers using the fitness facilities seen from the perspective of Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as well as the problems and solutions. Responsibility is needed to help tackle the issues regarding the use of fitness center by consumers according to Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Keywords: responsibility, fitness center, consumer protection
ANALISIS YURIDIS TENTANG BATASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PUTUSAN NOMOR 1002/Pid.B/2008/PN.Smg. Alfiansyah Ramadhan Sofyan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alfiansyah Ramadhan Sofyan, Abdul Madjid, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alfiansyah0912@gmail.com Abstrak Dalam skripsi ini, membahas tentang batasan dari pembelaan terpaksa dalam Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg sebagai isu hukum. Hal ini dikarenakan, dalam putusan tersebut hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa Ferdinando Bin Giles, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, sesuai dengan ketentuan pasal 351 ayat 3 KUHP. Namun, garis waktu yang tertulis dalam putusan tersebut menetapkan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan unsur-unsur dari pembelaan terpaksa juga tidak terpenuhi semuanya yang menyebabkan gugurnya pembelaan terpaksa tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam skripsi ini mengangkat rumusan masalah: 1. Apakah dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg sudah tepat? 2. Apakah ratio decidendi dalam Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg telah memenuhi kriteria batasan pembelaan terpaksa? Selanjutnya penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus, untuk bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis dengan teknik interpretasi gramatikal. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang dipilih, bahwa terdakwa tidak dapat memenuhi unsur serangan yang terjadi secara tiba-tiba dari pembelaan terpaksa dan putusan yang diberikan oleh hakim kurang tepat, dikarenakan tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, bukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana atas tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dan gugurnya pembelaan terpaksanya terdakwa. Kata Kunci: pembelaan terpaksa, dakwaan, ratio decidendi Abstract This research studies the definition of necessary defense as in Decision Number 1002/Pid.B/2008/PN.Smg. In the Decision, the Judge acquitted Ferdinando Bin Giles as the defendant who evidentially tortured a person, and his conduct killed the victim. He was punished under Article 351 paragraph 3 of the Penal Code. However, the timeline elaborated in the Decision implied that the conduct was not deemed criminal torture that caused death, and the elements of necessary defense were not entirely met, not allowing this necessary defense to apply. Departing from the above issue, this research aims to investigate: 1. Was the indictment delivered by the general prosecutors against the defendant as in Decision Number 1002/Pid.B/2008/PN.Smg appropriate? 2. Did the ratio decidendi of the Decision Number 1002/Pid.B/2008/PN.Smg meet the criteria of the definition of necessary defense? This research employed normative-juridical methods, and statutory, and case approaches, with primary, secondary, and tertiary data that were further analyzed using grammatical interpretation. The research results reveal that the defendant could not meet the aspect of the attack that abruptly took place, considering that the conduct was collectively done by more than one person and it caused death. Thus, the defendant should have been charged with a criminal offense causing the death of a person and deactivating the validity of necessary defense. Keywords: necessary defense, indictment, ratio decidendi
ANALISIS PENGATURAN FIKSASI SEBAGAI SYARAT PERLINDUNGAN TERHADAP CIPTAAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Rr Bebitha Putri Hanyra
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rr Bebitha Putri Hanyra, M. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: bithanyra@student.ub.ac.id   Abstrak Dalam Pasal 1 Angka 13 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tercantum pengertian terkait fiksasi. Pada pasal tersebut, tertulis definisi fiksasi yang hanya mencakup 2 jenis ciptaan yaitu suara dan gambar ataupun keduanya. Hal ini tentunya bertentangan dengan pengertian fiksasi dalam hak cipta internasional yang tidak membatasi fiksasi hanya kedua jenis ciptaan seperti yang tercantum dalam Berne Convention. Maka dari itu, terdapat ketidaklengkapan hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.Terdapat dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana analisis ruang lingkup prinsip pengaturan fiksasi dalam hak cipta menurut pasal 1 angka 13 UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai salah satu syarat perlindungan karya cipta, dan (2) Bagaimana pengaturan yang tepat terkait pengertian fiksasi terhadap karya cipta berdasarkan perbandingan UU Hak Cipta Indonesia dan United States Copyright Act 1976 Code Title 17. Berdasarkan analisis permasalahan yang ada bahwa di Indonesia menggunakan fiksasi sebagai syarat perlindungan hak cipta. Hanya saja definisi fiksasi yang ada di Indonesia diperoleh dari WIPO Phonograms Treaty, yang mana perjanjian internasional tersebut hanya mencakup ciptaan pertunjukan dan fonogram. Penelitian juga menemukan bahwa pengaturan fiksasi di Amerika Serikat mencakup seluruh ciptaan. Kata Kunci: hak cipta, fiksasi, ciptaan   Abstract Article 1 Point 13 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright mentions fixation—an expression of an idea into a real or tangible form. This article, however, mentions the definition of fixation that only involves two types of creation such as sound and picture, or both of them. This condition certainly contravenes the definition of fixation in international copyrights, where fixation is not restricted only to these two kinds, as outlined in the Berne Convention. This restricted scope in terms of the definition of the article seems to be the center of the problem discussed in this research. Therefore, there is an incompleteness of law in defining fixation in Copyright Law in Indonesia. Departing from this issue, this research aims to investigate two research problems: (1) the analysis of the scope of the principle regarding the regulation of fixation in copyrights according to Article 1 Point 13 of Copyright Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights as one of the requirements to protect copyrights, and (2) the proper regulation regarding the definition of fixation of copyrights according to the comparison of Copyright Law and the United States Copyright Act 1976 United States Code Title 17. This research employs a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were used and analyzed using grammatical, systematic, and comparative interpretations.The research results reveal that Indonesia refers to fixation as the requirement to protect copyrights. However, its definition in Indonesia was adopted from WIPO Performance and Phonograms Treaty, in which this international agreement only involves performances and phonograms. This research also finds that the regulation of fixation in the US involves all creation that also applies in Indonesia to prevent infringement of copyrights that may happen in the future.  Keywords: copyright, fixation, works
URGENSI PENGATURAN STANDARISASI KEAMANAN PADA MOBIL MODIFIKASI (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CAMPERVAN DI INDONESIA) Catherine Theresia Hilary Napitupulu
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Catherine Theresia Hilary Napitupulu, Tunggul Anshari S.N., Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: catherinenapit2@student.ub.ac.id Abstrak Popularitas mobil campervan di Indonesia mengalami kenaikan sebagai kendaraan rekreasi dengan akomodasi menginap layaknya rumah berjalan yang diperuntukkan untuk berwisata. Popularitas ini dibarengi dengan banyaknya pelaku yang memodifikasi campervan dan meningkatnya penyewaan campervan di beberapa destinasi wisata. Campervan yang ada umumnya dibangun dengan cara dimodifikasi dari mobil penumpang, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta beberapa aturan pelaksananya. Namun peraturan tersebut hanya mencantumkan kendaraan modifikasi secara umum, tidak menjelaskan mengenai kendaraan modifikasi, seperti campervan yang mengindikasikan adanya ketidaklengkapan hukum. Akibat ketidaklengkapan tersebut, berimplikasi pada tidak ada penetapan standarisasi keamanan saat membangun campervan yang dilakukan oleh pelaku modifikasi. Padahal Kementerian Pariwisata telah menggagaskan konsep wisata baru Nomadic Tourism dengan menggunakan campervan dalam rangka menumbuhkan kembali sektor pariwisata yang sempat terpuruk imbas pandemi covid-19 yang telah melumpuhkan perekonomian masyarakat. Oleh demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan dengan melakukan kajian perbandingan peraturan yang terdapat di negara-negara lain yang terlebih dahulu telah membentuk peraturan mengenai kendaraan sejenis campervan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlu dibentuk landasan berupa aturan mengenai campervan dengan menambahkan klausul dalam suatu bab khusus mengenai campervan di dalam peraturan mengenai kendaraan modifikasi yang telah ada. Penambahan klausul tersebut dapat diadopsi dari beberapa peraturan di negara lain yang memuat berbagai standarisasi keamanan yang tepat untuk diterapkan agar campervan dinilai sebagai kendaraan yang aman dan layak digunakan sekaligus tercipta keselarasan dan kejelasan hukum terkait campervan bagi seluruh pihak. Kata Kunci: campervan, modifikasi, standarisasi keamanan Abstract The popularity of campervans is rising in Indonesia simply because a campervan serves as a moving house that allows people to enjoy nomadic tourism. Some people are found to have modified their campervans and rented them for tourism purposes in Indonesia. However, most campervans in Indonesia are modified standard cars, while modified cars are regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport and other delegated regulations, but they only mention modified cars in general without elaborating on the cars modified as campervans, and this leaves a legal loophole in the matter. Thus, the regulation concerning safety standardization regarding modified campervans is required. The Tourism Ministry asserts the new concept of tourism—Nomadic Tourism—using campervans to help grow the tourism sectors after being paralyzed due to the covid 19 outbreak. This research employed a normative-juridical method and statutory and comparative approaches comparing other countries implementing the regulations regarding campervans. The research result concludes that a new clause specifically regulating campervans needs to be added to the existing regulation concerning vehicle modification. This addition could take into account the adoption of regulatory clauses from other countries that regulate proper safety standards of campervans to ensure that campervans are safe to use, thereby fostering harmony for all parties using this facility. Keywords: campervan, modification, safety standardization
HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN MODAL USAHA PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN TABANAN Ni Putu Regita Setia Candra
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ni Putu Regita Setia C, Amelia Sri Kusuma Dewi, Cyndiarnis Cahyaning Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Regita1512@student.ub.ac.id Abstrak Ketentuan terkait kriteria UMKM berdasarkan modal usaha meningkat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Tujuan peningkatan kriteria UMKM tersebut yaitu untuk meningkatkan daya saing dan mempermudah izin usaha pada UMKM. Realitas di masyarakat sulit untuk mencapai modal usaha tersebut terutama modal usaha pada Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM dari 47.174 UMKM tidak hanya memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro. Untuk meneliti permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan rumusan masalah (1) Bagaimana implementasi penggunaan kriteria modal usaha pada UMKM berdasarkan Pasal 35 ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2021 terkait dengan kriteria UMKM berdasarkan modal usaha pada UMKM di Kabupaten Tabanan? (2) Bagaimana hambatan implementasi Pasal 35 ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2021 pada UMKM di Kabupaten Tabanan? (3) Bagaimana upaya penyelesaian dari hambatan implementasi Pasal 35 ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2021 pada UMKM di Kabupaten Tabanan ? Berdasarkan hasil penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan Pasal 35 ayat (3) PP No. 7 Tahun 2021 yang dapat dilihat dari hambatan substansi, aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Salah satu upaya yang paling penting untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dari segi substansi Pemerintah dapat meninjau kembali peraturan yang ada dan membuat peraturan daerah sehingga ketentuan modal usaha pada kriteria UMKM dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Kata Kunci: implementasi, UMKM, modal usaha Abstract The provision regarding the criteria of Micro, Small, and Medium Enterprises (henceforth referred to as MSMEs) is governed in Article 35 paragraph (3) of Government Regulation Number 7 of 2021. The improvement of the criteria of MSMEs is intended to increase competitiveness and ease licensing in MSMEs. However, it has been hard for people to gain access to business capital, especially for small and medium businesses. The data issued by the Cooperative and MSMEs agency reported that 47,174 MSMEs met the criterion as micro businesses. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the implementation of business capital as the criterion in MSMEs according to Article 35 paragraph (3) of Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the criteria of MSMEs in terms of business capital in MSMEs in the Regency of Tabanan; (2) the impeding factors of the implementation of Article 35 paragraph (3) of Government Regulation Number 7 of 2021 regarding MSMEs in the Regency of Tabanan; and (3) the solutions given to the impeding factors in the implementation of Article 35 regarding the MSMEs in the Regency of Tabanan as above. The research result reveals that this regulation has not been appropriately implemented after the issue was analyzed using the effectiveness theory introduced by Soerjono Soekanto. There have been some impeding factors in the implementation of the Article in terms of the substance, law enforcers, infrastructure and facilities, public, and culture. What important consideration may involve the government reviewing the existing regulation and making the regional regulation to help adjust to business capital as the criterion in MSMEs, and the business capital provided will depend on the condition in each regional area. Keywords: implementation, MSMEs, business capital
IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI) Adisa Tara Nursabrina
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adisa Tara Nursabrina, Fitri Hidayat, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: adisataran@student.ub.ac.id Abstrak Perkawinan dibawah umur ternyata masih terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi. Permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan setelah dilakukan perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui perspektif hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Banyuwangi serta implementasi pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian socio-legal dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang kemudian hasilnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa perspektif hakim terhadap pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari jerat pidana serta perlindungan HAM terhadap bayi yang tengah dikandung. Sedangkan implementasi pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak efektif untuk mencegah perkawinan dibawah umur di Kabupaten Banyuwangi. Karena menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, komponen yang ada dalam sistem hukum seperti struktur, substansi, dan kultur saling berbenturan. Kata Kunci: perkawinan, perkawinan dibawah umur, dispensasi perkawinan Abstract Underage marriage is something common in Indonesia, particularly in Banyuwangi Regency. The request for marriage dispensation in this context has risen following the amendment to Article 7 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage to Article 7 of Law Number 16 of 2019. Departing from this issue, this research aims to investigate the perspective of the judges of the District Court and Religious Court of Banyuwangi and the implementation of Article 7 concerned regarding the prevention of underage marriage in the regency. This is socio-legal research using a socio-juridical method and analyzing research data with descriptive-qualitative methods. The research result reveals the perspective of the judges concerned was based on the legal protection of the child from jail sentencing and human rights protection for the baby. Moreover, Article 7 of Law Number 16 of 2019 has not been effectively implemented. This research further found that the components of the legal system such as structure, substance, and culture as part of the theory introduced by Lawrence M. Friedman were conflicting. Keywords: marriage, underage marriage, marriage dispensation
KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIKUATKAN OLEH LURAH KOTA MALANG Alfiera Dinda Cahya Y
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alfiera Dinda Cahya Y, Tunggul Anshari, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alfieradindac@gmail.com Abstrak Peneliti mengangkat tentang Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris yang Dikuatkan Oleh Lurah Di Kota Malang. Pemilihan isu hukum tersebut dipilih peneliti karena dasar hukum surat keterangan yang dibuat sendiri oleh para ahli waris untuk menerangkan hubungan ahli waris dengan pewaris yang disaksikan oleh Lurah, mengetahui dan membenarkan pembuatan surat keterangan ahli waris bagi golongan pribumi (Bumiputera) terdapat kerancuan pada kekuatan hukum dalam mengesahkan surat keterangan ahli waris penduduk pribumi, kepala desa, lurah dan camat tidak di dasarkan dengan peraturan perundang-undangan tetapi hanya berdasarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan yang mana surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan yang menjadi dasar Surat Keterangan Ahli Waris tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk menganalisis mengenai kekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris dalam yang dikuatkan oleh Lurah di kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan historical. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Teknik deskriptif kualitatif dan kepustakaan yang kemudian menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan kemudian diperoleh kesimpulan secara umum. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa tidak lengkapnya pengaturan instansi Lurah dalam diberi wewenang untuk membuat ketetapan keterangan hak waris. Adanya kekosongan hukum mengenai peraturan Surat Keterangan Ahli Waris yang menjadi dampak dari ketidakpastian hukum dan pluralisme dari Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kata kunci : Surat Keterangan Ahli Waris, Lurah, Kota Malang Abstract This research discusses the legal force of an heir’s written statement strengthened by the Sub-District Chief in Malang City. This research departs from the fact that the legal basis of the statement made by an heir to explain the relationship between the heir and a testator or the statement issued by the District Chief in Malang City and the Village Sub-District Chief who witnessed the making of the statement and legitimated the statement issuance for native people holds unreliable legal force in terms of the validity of the heir’s statement that involved the native people concerned, the village head, sub-district chief, and district chief. This statement does not seem to be based on the legislation but a Circular Letter of the Department of Home Affairs of Agrarian Directorate General dated 20 December 1969 Number Dpt/12/63/12/69 concerning Inheritance Written Statement and Nationality Proof. However, circular letters are not equal to legislation. This research seeks to analyze the legal force of the heir’s written statement strengthened by the Sub-District Chief in Malang City. This normative research employs statutory, case, and historical approaches. The legal materials were analyzed using descriptive-qualitative and library research techniques to help describe the collected data and to reach a general conclusion. The research result reveals that there are incomplete rules made by the Sub-District Chief regarding the authority to regulate an heir’s statement. Moreover, a legal loophole in the regulation regulating heirs leads to legal uncertainty and the pluralism of the Regulation of Agrarian Minister/the Head of National Land Agency Number 3 of 1997 concerning the Provision of the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997. Keywords: heir’s written statement, Sub-District Chief, Malang City

Page 523 of 563 | Total Record : 5629

 521   522   523   524   525 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue