cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 524   525   526   527   528 
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI PASAL 54 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI DESA BEJI KABUPATEN PASURUAN DIKAITKAN DENGAN MENURUNNYA PEREKONOMIAN PETANI) Siti Aisyah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Siti Aisyah, Muktiono, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: chaachacing1@gmail.com Abstrak Adanya pencemaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan industri pelapisan logam PT. SAA menjadikan warga desa beji mengalami dampak berupa penurunan hasil panen yang berpengaruh pada perekonomian warga. Perbuatan pencemaran ini yang semula telah diberikan penegakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Dinas Lingkungan Hidup masih belum memperbaiki pembuangan limbah perusahaan. Hal tersebut membawa beberapa problematika dalam penegakan hukum khususnya terkait sanksi administrasi ini. Proses penegakan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, kondisi serta budaya masyarakat. Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni penelitian empiris yang menggunakan data deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Wawancara dan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Baku mutu air limbah yang dibuang oleh PT. SAA terbukti melebihi aturan baku mutu yang telah ditentukan sesuai hasil uji laboratorium yang dilakukan. Pasal 54 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin lingkungan masih belum dilaksanakan. 2) Adanya dampak pada penurunan perekonomian petani akibat pencemaran limbah PT. SAA yang mencemari lahan beberapa petani dan ditinjau dari penurunan hasil panen dari tahun ke tahun. Kata Kunci: penegakan, sanksi administrasi, pencemaran lingkungan Abstract The pollution caused by PT. SAA as one of the local coating industries has raised public outcries in Beji village following declining agricultural products and the local economy. Notwithstanding the warning given as an administrative sanction by Environmental Agency following the pollution caused, the company concerned has not shown any sign of taking measures to fix this polluting waste issue. This situation certainly sparks some other issues in the imposition of the sanction simply because it is also affected by factors like law, law enforcers, infrastructure and facilities, public conditions, and cultures. This is empirical research using descriptive data to analyze. The secondary data were obtained and the primary data are supplementary to the secondary ones. The data were collected from interviews and library research. The research result reveals that 1) the quality standard of waste disposal in PT. SAA exceeds the indicator set through the laboratory test. Article 54 of Regional Regulation Number 8 of 2016 regarding administrative sanctions including governmental force, license freeze, and license revocation has not been appropriately performed. This waste pollution has also caused 2) declining agricultural products happening every year due to polluted agricultural lands. Keywords: enforcement, administrative sanction, environmental pollution
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PEMBELAAN DARURAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 119/Pid.B/2021/PN Stb) Siti Hardianti Hafidhatus Sholehah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Siti Hardianti Hafidhatus Sholehah, Masruchin Ruba’i, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fifihartadi@student.ub.ac.id   Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum perihal pembelaan darurat dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang namun terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan dengan alasan pembenar pembelaan darurat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisa penerapan pembelaan darurat pada Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb telah terpenuhi atau tidak serta menganalisa penjatuhan pidana lepas dalam putusan ini apakah telah proporsional atau tidak. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan-bahan hukum yang telah berhasil didapatkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya. Terjadi ketidaksesuaian hukum dalam Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb yang mana penjatuhan pidana lepas terhadap terdakwa tidaklah tepat sebab dari fakta persidangan terbukti bahwa pembelaan yang dilakukannya tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat dari pembelaan darurat sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu pertama pembelaan dilakukan tidak karena terpaksa sebab terdakwa pada saat itu masih memiliki kesempatan untuk menghindar dan kedua pembelaan terdakwa dengan serangan korban tidaklah seimbang dari segi senjata maupun segi cara. Kata Kunci: pembelaan darurat, penganiayaan, matinya orang   Abstract This research departed from the issue of necessary defence over persecution that caused the death of a person as in Decision Number 115/Pid.B/2021/PN Stb, where the defendant was proven guilty of persecution causing the death of a person. Surprisingly, the defendant was acquitted of all charges in line with Article 49 paragraph (1) of the Penal Code. This research aims to analyze the requirements of necessary defence and the implementation of this defence in Decision Number 115/Pid.B/2021/PN Stb in terms of whether the elements of necessary defence were fulfilled and whether the acquittal was proportionally given according to the principle of justice. This research used a normative method and statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed using systematic interpretation by connecting articles. This research reveals that there is an irrelevance in the decision concerned compared to the article referred to simply because the defence was not a fully necessary defence as outlined in Article 49 paragraph (1) of the Penal Code. First, the defendant had a chance to run away and avoided the assault. Second, the fatality of the defence was not equal to the assault in terms of either the weapon used or the way the assault was launched. Keywords: necessary defence, persecution, person’s death
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HINAAN PUBLIK SEBAGAI DASAR KEADAAN YANG MERINGANKAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST) Muni Safina
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muni Safina, Faizin Sulistio, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: safina@student.ub.ac.id Abstrak Pada setiap putusan yang ditangani oleh hakim terdapat pertim bangan memberatkan dan meringankan yang diberikan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memberikan hukuman pemidaan yang akan dijatuhkan oleh hakim. skirpsi ini, penulis membahas mengenai hinaan publik yang dijadikan sebagai dasar keadaan yang meringankan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approeach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach),. Bahan hukum yang digunakan didapat dari studi kepustakaan dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan yaitu secara gramatikal dan ekstensif. Berdasarkan permasalahan di atas, karya tulis ini memiliki tujuan penelitian Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbanngan hinaan dan cercaan publik sebagai keadaan yang meringankan hukuman pidana publik dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST dan mengetahui hinaan publik dalam putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST sebagai keadaan yang meringankan hukuman pidana merupakan justifikasi yang tepat secara teoritik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan hinaan dari masyarakat dalam hal ini hakim berpedoman dengan terdakwa masih mempunyai hak atas asas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan tindak pidana. Pertimbangan hakim dalam memberikan hinaan publik sebagai keadaan yang meringankan masih belum tepat secara teori pemidanaan dan aliran realisme hukum. Kata Kunci: keadaan meringankan, putusan pengadilan, tindak pidana korupsi Abstract All the decisions handled by judges will lead to aspects that could either alleviate or aggravate sentencing. This research aims to discuss public humiliation serving as the basis that alleviates sentencing in corruption cases with a normative-juridical method, statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials were obtained from the library and the internet and analyzed based on grammatical and extensive techniques. Departing from this issue, this research aims to investigate the basic considerations made by judges over public humiliation as a condition that may alleviate public sentencing as in Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT. PST and to investigate whether the decision concerned can be deemed a proper justification theoretically. The research results reveal that in his case, the judges referred to the condition where the defendant was entitled to the right of presumption of innocence prior to any decision with permanent legal force declaring that the defendant was proven guilty of an offense. Considering public humiliation as an alleviating factor is deemed improper from the perspectives of sentencing theory and legal realism. Keywords: alleviating factor, judicial decision, criminal corruption
IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ONLINE PERKARA PIDANA MENGENAI PEMENUHAN HAK TERDAKWA DALAM HAL ALAT-ALAT BUKTI PADA PROSES PEMBUKTIAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN) Arif Wardana
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arif Wardana, Faizin Sulistio, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: arifw031200@student.ub.ac.id Abstrak Persidangan secara online adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Munculnya pandemi virus covid-19 membuat penerapan persidangan online dalam ranah hukum pidana semakin sering dilakukan di setiap pengadilan negeri salah satunya pengadilan negeri kepanjen. Perma No. 4 Tahun 2020 dikeluarkan dan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan persidangan online ranah pidana. Akan tetapi, penerapan persidangan online banyak menimbulkan hambatan salah satunya hambatan dalam proses pembuktian, karena KUHAP dan Perma tersebut tidak mengatur bagaimana proses pembuktian secara online. Maka dari itu, penulis dalam penelitiannya akan membahas terkait apakah hak terdakwa dalam pemenuhan alat bukti pada proses pembuktian di pengadilan negeri kepanjen telah terpenuhi sesuai ketentuan kuhap serta apa kendala pemenuhan hak terdakwa dalam proses pembuktian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan fakta yaitu berasal dari perilaku manusia. Pemenuhan hak terdakwa perihal alat-alat bukti pada proses pembuktian pada persidangan online di pengadilan negeri kepanjen tetap mengikuti ketentuan yang ada didalam kuhap, terdakwa dapat melihat, mendengar dan menyimak keterangan saksi dan ahli, terdakwa juga dpaat melihat surat dan petunjuk yang ada didalam persidangan, dan terdakwa juga dalam menyampaikan keterangannya dapat dilihat dan didengar oleh pihak-pihak yang ada didalam persidangan. Kendala-kendala dalam pemenuhan hak terdakwa perihal alat-alat bukti pada persidangan online di pengadilan negeri kepanjen terdiri dari kendala jaringan internet, sarana dan prasarana, kurangnya tenaga ahli information and technology (IT) dan hakim yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi. Kata Kunci: Persidangan online, Virus covid-19, Perma No. 4 Tahun 2020, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), Alat-Alat Bukti dan Proses Pembuktian Abstract The online trial involves a series of investigations, trying, and delivering verdict by the court with the support of information and communication technology, audiovisual, and other electronic devices. The covid-19 pandemic has made online trials at district courts, including the District Court of Kepanjen, more frequent. Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 was enacted and started to serve as a guideline to hold an online trial for criminal cases. However, online trials have led to some hindering issues in the process of providing proof because Criminal Code Procedure and the Supreme Court Regulation do not regulate the process of providing proof online. Departing from this issue, this research aims to discuss whether the rights of the defendant to provide the proof at the District Court of Kepanjen are fulfilled according to the provision of Criminal Code Procedure and impeding problems of fulfilling the rights of the defendant in the process of providing proof. This research employs a normative-juridical method and facts obtained from human behavior. The fulfillment of the rights of the defendant in an online trial in the District Court of Kepanjen followed the provisions contained in the Criminal Code Procedure, and the defendant could see, hear, and follow the testimonies given by witnesses and experts. Moreover, in the trial process, the defendant could see the letter and clues provided during the trial, and all the information given by the defendant could be followed by others attending the trial. However, the online trial faced some issues with the internet connection, infrastructure, and facilities, limited availability of human resources that are knowledgeable about information and technology, and a limited number of judges understanding the technology. Keywords: online trial, Covid-19, Supreme Court Decision Number 4 of 2020, Criminal Code Procedure (KUHAP), proof
KAJIAN KRIMINOLOGIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PELAKU (STUDI DI POLRES MALANG) Azizia Azzahra Milenia Putri
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Azizia Azzahra Milenia Putri, Milda Istiqomah, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aziziaazzahramp@gmail.com   Abstrak Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pencurian pencurian sepeda motor serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan seluruh masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Malang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fakta di lapangan mengenai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Malang yang melibatkan anak, sekalipun sudah ada aturan hukum yang mengatur terkait tindak pidana itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kriminologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada responden serta data sekunder dan data tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa faktor yang memengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor terdiri dari faktor internal seperti faktor psikis, faktor usia, dan faktor kerusakan moral, serta faktor eksternal seperti faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor pergaulan. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu upaya penal yang dilakukan oleh Polres Malang serta upaya non penal yang dilakukan oleh Polres Malang dan masyarakat setempat. Kata Kunci: anak, kepolisian, pencurian, sepeda motor   Abstract This research discusses the factors causing a child to get involved in a motorbike theft and the measures taken by the police and public to tackle this issue happening in the Regency of Malang. This research departs from the fact that motorbike involving a child in the crime often happens despite the regulation prohibiting such a crime. This research employs an empirical-juridical method and socio-juridical and criminological approaches. Research data consist of the primary materials obtained from interviews, and secondary and tertiary data from library research. this data was then analyzed using a descriptive-qualitative method. The research results reveal that there are several factors causing the child to get involved in the crime, including internal factors such as psychological condition, age, and moral damage, and external factors such as economy, family, education, and social environment. The measures taken to tackle this issue involve a penal process by the Sub-Regional Police Department of Malang and a non-penal process initiated by the police concerned and the locals. Keywords: child, police department, theft, motorbike
URGENSI PENGATURAN PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN BAGI SAKSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PADA PERSIDANGAN PERKARA TATA USAHA NEGARA SECARA ELEKTRONIK Azrel Wildanis Permadi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Azrel Wildanis Permadi, Agus Yulianto, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: azreldanis@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlunya pengawasan dan perlindungan saksi pada persidangan perkara Tata Usaha Negara secara elektronik dalam sistem peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana di Indonesia Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut masih belum dapat mengakomodir dan belum dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini, dimana ada digitalisasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan adanya perkembangan hukum acara terkait proses pemeriksaan saksi di persidangan. Mekanisme penyelenggaraan sidang secara elektronik di tuangkan dalam PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, yang mana pergeseran tersebut menimbulkan permasalahan ketidak lengkapan norma yang mengatur terkait pengawasan dan perlindungan bagi saksi dalam proses pemeriksaan sengketa TUN secara elektronik. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesatuan beracara di Peratun akibat dari adanya potensi pelanggaran dalam proses pemeriksaan saksi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah terkait bagaimana urgensi pengaturan pengawasan dan perlindungan bagi saksi dalam proses pemeriksaan pada persidangan perkara tata usaha negara secara elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dibentuk Undang-Undang terkait perlindungan bagi saksi dalam dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta perlu adanya pembentukan Undang-Undang terkait Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara demi menyesuaikan kebutuhan zaman. Kata Kunci: PTUN, keterangan saksi, peradilan elektronik Abstract This research aims to analyze the need for supervision and protection for witnesses in a state administrative trial held electronically within the judiciary system of a state administrative court. This matter is regulated in Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. This law, however, does not seem relevant to the present condition that currently involves digitization in the judiciary system in Indonesia, and this tendency has called for a change in the law regarding the investigation of witnesses at the court. The mechanism of an electronic trial is outlined in Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning the Administration of the case handled electronically. This shift has caused a loophole in the norm concerning the supervision and protection of witnesses and investigation into the disputes of the State Administrative Court held electronically. This has also sparked legal uncertainty and the uncertainty of the judiciary process in the court concerned due to the likelihood of violations of the investigating process that questions witnesses. Departing from this issue, this research investigates the urgency of the regulation regarding the supervision and protection of witnesses in the investigating process in the case concerned and the legal protection for witnesses in the investigating process held electronically. With a normative-juridical method and statutory approaches, this research concludes that it is necessary to form the law concerning the protection of witnesses within the scope of the State Administrative Court and the law concerning the state administrative judiciary process relevant to the development at present. Keywords: state administrative court, testimony, electronic trial
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PERCAMPURAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Sebastiana Leonita Nugroho
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebastiana Leonita Nugroho, Rumi Suwardiyati, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: leonita@student.ub.ac.id Abstrak Pembagian harta dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang mengamanatkan bahwa harta tersebut dibagi menjadi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Pasal 35 butir (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dari pemberian atau warisan tidak dapat dianggap sebagai harta bersama. Berkenaan dengan kedudukan harta bawaan , dimana terdapat percampuran harta dalam perkawinan dan yang seharusnya menjadi harta bawaan di putus oleh hakim menjadi harta bersama sebagaimana dalam putusan Nomor: 96/ Pdt.G/2020/PN Plg. Tujuan penelitian ini menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan hakim terkait percampuran harta bersama dengan harta bawaan pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 96/ Pdt.G/2020/PN Plg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil memperlihatkan bahwa harta bawaan ialah harta yang diperoleh oleh masing-masing individu baik isteri maupun suami sebelum perkawinan akibat karena warisan, hibah, dan pemberian. Harta bawaan merupakan sepenuhnya hak, tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri kecuali apabila diperjanjikan lain. Dalam putusan yang di bahas pada penelitian ini proses penyelesaian sengketa pada putusan tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: harta bawaan, perkawinan, harta bersama Abstract Asset split in marriage is governed by Article 35 of the Law concerning Marriage which requires the asset to be split into two, prenuptial asset and marital asset. Article 35 point (2) of the Law concerning Marriage explains that any asset obtained from inheritance cannot be categorized as a marital asset. Regarding the position of prenuptial asset, where the mixing of assets in marriage and the asset that should be a prenuptial asset decided by the judges should have been taken as a marital asset as in Decision Number 96/Pdt.G/2020/PN.Plg. This research aims to analyze and investigate the basis of the consideration made by the judges regarding marital and prenuptial assets as in the Decision of the District Court of Palembang as mentioned above. With a normative-juridical method, this research reveals that prenuptial asset was obtained by either wife or husband before they were married, and it could be obtained from inheritance, grant, and gift. This prenuptial asset is under the full right and control of every individual in a marriage unless it is agreed otherwise. According to the decision, the process of dispute resolution taken is not relevant to the provisions in the legislation. Keywords: prenuptial asset, marriage, marital asset
URGENSI PENAMBAHAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL TENTANG MANAJEMEN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI PERADILAN Andhika Aryacetta
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andhika Aryacetta, Tunggul Anshari SN, Ria Casmi Arrsa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: andhikaarya@student.ub.ac.id Abstrak Selama ini independensi ditafsirkan secara mutlak yang memunculkan sistem pengelolaan satu atap pada manajemen hakim yang hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi, manajemen satu atap yang dilakukan oleh Mahkamah Agung banyak menimbulkan masalah, seperti tingginya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim kepada Komisi Yudisial menjadi suatu tanda bahwa Mahkamah Agung gagal dalam menjalankan manajemen hakim dengan metode satu atap. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi penambahan kewenangan terkait dengan manajemen hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial? (2) Bagaimana konsep penambahan kewenangan terkait dengan manajemen hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian dengan metode di atas, diperoleh hasil bahwa sudah merupakan suatu urgensi Komisi Yudisial diberikan penambahan kewenangan, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh para hakim yang terjadi karena kurang optimalnya fungsi pengawasan para hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pelaksana manajemen hakim, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung telah gagal sehingga sudah seyogyanya urusan non teknis peradilan seperti manajemen hakim diberikan kepada Komisi Yudisial. Penambahan kewenangan manajemen hakim kepada Komisi Yudisial dapat mencontoh beberapa konsep, beberapa contohnya adalah konsep pembagian tanggung jawab (shared responsibility) dan konsep yang dianut oleh Komisi Yudisial Italia (CSM) maupun Komisi Yudisial Belanda (NCJ). Kata Kunci: kewenangan, komisi yudisial, dan manajemen hakim Abstract So far, independency has been absolutely interpreted as one-stop judiciary management of the Supreme Court. However, this kind of management in the Supreme Court has often sparked problems of rising reports regarding issues of violations of the code of conduct of judges against the Judicial Commission. This shows that the Supreme Court has failed to perform judiciary management with the one-stop method. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the urgency of upgrading the authority in judiciary management by the judicial commission and (2) the concept of this upgrade regarding the judiciary management given by the Judicial Commission. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research result reveals that this authority addition is considered urgent, considering the rising number of reports from the public over the allegation of violations of the code of conduct among judges. This issue may have departed from the lack of proper supervisory function over the judges given by the Supreme Court regarding judiciary management. This condition indicates the failure of the Supreme Court in executing its task. Thus, it is advisable that such a non-technical task is delegated to the Judicial Commission. This addition of authority can refer to some concepts such as shared responsibility and the concept referred to by the Judicial Commission in Italy (CSM) or in the Netherlands (NCJ). Keywords: authority, judicial commission, judiciary management
PENERAPAN PASAL 14 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP) Ganora Ayu Ternateana
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ganora Ayu Ternateana, Istislam, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ganoraayuternateana@gmail.com Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang pendidikan Diniyah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2020. Pada saat pandemi covid-19 lembaga pendidikan menerapkan konsep pembelajaran online, khususnya pada tingkat satuan dasar di kabupaten sumenep sedangkan proses belajar mengajar di dunia pendidikan hampir terhenti total selama masa Covid-19. Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) Implementasi Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah pada Masa Pandemi Covid-19 dan (2) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pasal tersebut tentang penyelenggaraan Pendidikan Diniyah pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan metode sosio-legal dan teori yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto dimana unsur-unsur sudah efektif atau tidak. Melalui pendekatan ini penulis mendapatkan informasi dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan diniyah belum sepenuhnya terlaksana karena beberapa faktor seperti faktor hukumnya sendiri, faktor sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum, faktor budaya, faktor masyarakat dan faktor lainnya. Kata Kunci: pendidikan diniyah, wajib madrasah diniyah, peraturan daerah Abstract This research studies the issue regarding Diniyah education governed by Regional Regulation of the Regency of Sumenep Number 4 of 2020. During the Covid-19 pandemic, educational institutions implemented the concept of online learning, especially at the basic unit level in Sumenep district, while the teaching and learning process in the world of education almost stopped completely during the Covid-19 period. Departing from the above issue, this research aims to study: (1) the implementation of Article 14 paragraph (3) of Regional Regulation of the Regency of Sumenep Number 4 of 2020 concerning the Administration of Diniyah Education during the Covid-19 pandemic and (2) factors affecting the implementation of the Article mentioned regarding the administration of Diniyah Education during the pandemic covid-19. This research is an empirical research using a socio-legal method approach and the theory put forward by Soerjono Soekanto where the elements are effective or not. Through this approach the authors obtain information and research results indicating that diniyah education has not been fully implemented due to several factors such as the legal factors themselves, facilities and infrastructure supporting law enforcement, cultural factors, community factors and other factors. Keywords: diniyah education, compulsory madrasah diniyah, local regulation
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME YANG DIADILI DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA Muhammad Panji Reforma
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Panji Reforma, Milda Istiqomah, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: panjissi17@gmail.com Abstrak Penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang diadili di luar negeri. Olehnya itu penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang diadili di luar negeri ditinjau dari hukum pidana Indonesia? 2) Bagaimanakah pengaturan hukum di masa yang akan datang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang diadili di luar negeri?. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh bahwasanya dari kasus Hambali diketahui bahwa seperangkat aturan hukum di Indonesia belum mampu mengakomodir perlindungan hukum pelaku terorisme yang diadili di luar negeri. Dalam hal pengaturan hukum di masa yang akan datang, perlu diatur bab khusus yang memuat aturan perlindungan hukum bagi pelaku terorisme yang diadili di luar negeri di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme khususnya pada hak yang sifatnya krusial seperti didampingi penasihat hukum, hak atas restitusi, serta diperlakukan dengan manusiawi, selain itu pemerintah perlu untuk memaksimalkan peran upaya hukum seperti perjanjian ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik. Kata Kunci: terorisme, perlindungan Hukum, pelaku Abstract This research investigates the legal protection of criminal offenders involved in terrorism tried overseas. The problems studied are 1) the legal protection of criminal offenders involved in terrorism tried overseas seen from the perspective of criminal law in Indonesia and 2) the regulation that may be set in the time to come regarding legal protection of criminal offenders involved in terrorism tried overseas. Starting from the case of Hambali, this research has found that the law in Indonesia has not accommodated the legal protection of terrorism tried in different countries. Therefore, this issue entails further regulation regarding the case in the time to come, particularly under specific chapters stipulating the legal protection of the terrorists tried in another country added to the Terrorism Eradication Law to ensure specific rights such as the right to a legal aid, restitution, and fair treatment. Moreover, the government also needs to optimize the legal role such as extradition or reciprocal legal aid. Keywords: terrorism, legal protection, offender

Page 526 of 563 | Total Record : 5629

 524   525   526   527   528 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue