cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 527   528   529   530   531 
EFEKTIVITAS PASAL 4 HURUF A UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT HAK ATAS KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN JASA HOTEL (STUDI DI HOTEL THE 1O1 MALANG OJ) Chita Wibowo
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Chita Wibowo, Djumikasih, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: chitawibowo@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai seberapa efektif penerapan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa pada usaha jasa perhotelan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal atau yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana efektivitas penegakan pasal 4 huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada penyedia jasa layanan Hotel The 1O1 Malang OJ? (2) Bagaimana pertanggungjawaban penyedia jasa layanan Hotel The 1O1 Malang OJ atas kerugian yang didapatkan konsumen? Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam penerapan pasal 4 huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen hotel tidak terlaksana dengan efektif. Hal ini dapat diketahui dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori dari Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor penegakan hukum, yaitu terbagi atas faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dengan tidak terlaksananya peraturan tersebut dengan efektif mengakibatkan pihak Hotel The 1O1 Malang OJ untuk melaksanakan pertanggungjawabannya kepada konsumen hotel tersebut. Namun upaya yang dilakukan pihak Hotel The 1O1 Malang OJ belum bisa memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK. Dan mengakibatkan konsumen hotel tidak mendapatkan ganti rugi yang layak atas hak haknya. Kata Kunci: hukum perlindungan konsumen, efektivitas hukum, pertanggungjawaban, hotel, konsumen Abstract This research aims to find out and analyze the effectiveness of the implementation of Article 4 letter a of the Law concerning Consumer Protection governing the rights to peace, security, and safety of consumers linked to hotel goods and services. With a socio-legal method or empirical-juridical method and a socio-juridical approach and a descriptive-qualitative analysis method, this research intends to investigate: (1) the effectiveness of the implementation of Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding services provided by the 101 Malang OJ Hotel and (2) the responsibility of the hotel service provider for the loss the consumers have to bear. The research result reveals that the Implementation of Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 has not been effectively implemented. Viewed from the theory introduced by Soerjono Soekanto, the impeding factors of this issue involve law, law enforcers, infrastructure and facilities, the members of the public, and culture. This ineffective implementation has given rise to the responsibility that the hotel has to perform for its customers, but the measures taken by the hotel do not ensure that the responsibility complies with Article 19 Paragraphs (1) and (2) of Consumer Protection Law, leaving the customers with no decent compensation to cover the violated rights. Keywords: consumer protection law, legal effectiveness, responsibility, hotel, consumer
PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MENJADI TANAH HAK MILIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Mildza Triyanda Nurshalihah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mildza Triyanda Nurshalihah, Imam Koeswahyono, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ildzatriyanda@student.ub.ac.id Abstrak Putusan MK No.35/PUU-X/2012 pengakuan hak atas tanah MHA harus diikuti dengan peraturan pemerintah dan peraturan operasional untuk menjalankannya, ini juga agar dapat memenuhi tujuan Pasal 19 UUPA. Wujud pengakuan dan perlindungan hak atas tanah MHA pada tanah ulayat dengan cara penunjukan secara sepihak harus dikoreksi dengan melakukan penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan oleh MHA. Perlindungan hak atas tanah MHA harus diiringi dengan pengakuan negara yaitu oleh PEMDA. Terbuka peluang dalam pendaftaran tanah melalui peraturan bersama walaupun ada kendala yaitu masih menempatkan MHA sejajar dengan subyek hal lain (personal, dan badan usaha), belum dilihat sebagai pihak yang dapat menjalankan peran pemegang HMN dan juga kategori hak perseorangan sedangkan MHA mengenal hak perseorangan, kolektif, dan komunal. Akibat hukum atas pendaftaran tanah ulayat menjadi tanah hak milik ialah dengan sah-nya atas perpindahan status tanah ulayat terhadap penguasaan tanah dengan adanya bukti dan alat bukti tertulis yang dapat dinamakan dengan alas hak. Lembaga adat manjadi lembaga yang bewenang untuk menerbitkannya alas hak tanah. Alas hak tanah yang diterbitkan oleh lembaga adat menjadi bukti pertama dan menjadi dasar bagi MHA yang sebagai pemilik tanah. Walaupun keberadaan tanah ulayat akan menjadi hilang sehinggs agar tanah ulayat tidak hilang setelah melakukan proses kepemilikan hak milik maka sebaikanya lembaga adat mengeluarkan sertifikat yang memuat perjanjian tanah tersebut tidak dapat di jual-beli ataupun digadaikan pada pihak luar MHA. Kata Kunci: tanah, hukum adat, hak milik, agraria Abstract The Decision of Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 implies that the recognition of the right to the land of adat people must be followed by the government regulation and operational regulation to allow for execution and to ensure that the aspects in Article 19 of Basic Agrarian law (UUPA) are fulfilled. The recognition and protection of the right to the land of adat people under ulayat right by arbitrary appointment must be corrected by setting bordering lines, mapping, and setting the area performed by adat people. The protection of the land of the adat people should go along with the recognition given by the state, particularly regional governments. There are opportunities for land registration under joint regulation amidst the issue that puts adat people equal to other subjects (personal and business entities). The adat people are not seen as capable of playing the role as a holder of HMN and the category of personal rights, while adat people recognize personal, collective, and communal rights. The legal consequence of the registration of ulayat land, converting it to the land under freehold title takes the validity of the conveyance of the status over ulayat right toward land ownership with the presence of written evidence serving as a notarial deed. A customary organization serves as an authorized body to issue this deed that should serve as the first proof and the basis for the adat people as the owners of the land concerned. To ensure continuous and legal ownership of the land, the customary organization needs to issue a certificate bearing the statement implying that this land is not for sale or cannot be pawned for outsiders other than adat people. Keywords: land, adat law, freehold title, agrarian
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN LABEL PERINGATAN “BERPOTENSI MENGANDUNG BISPHENOL-A” PADA AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) Azzareza Noer Khalifah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Azzareza Noer Khalifah, Djumikasih, Zora Febriana Dwithia H.P Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alifah151001@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait ketidaklengkapan norma pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Pemilihan isu hukum tersebut dilatarbelakangi oleh terdapat kemasan Air Minum dalam Kemasan (selanjutnya disingkat AMDK) yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat mengandung senyawa Bisphenol-A (BPA) dapat memberikan efek jangka panjang kesehatan konsumen. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas air minum dalam kemasan yang tidak mencantumkan label peringatan “Berpotensi Mengandung BPA” berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana urgensi pembentukan peraturan mengenai kewajiban pencantuman label peringatan “berpotensi mengandung BPA” sebagai bentuk perlindungan konsumen dikomparasikan dengan California’s Proposition 65 law?. Penulis memperoleh jawaban (1) Bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen atas AMDK yang tidak mencantumkan label peringatan “Berpotensi Mengandung Bisphenol-A (BPA)” maka perlu pengaturan pelaku usaha untuk pencantuman label peringatan “Berpotensi mengandung BPA”. sedangkan secara represif, diberikan sanksi administratif kepada pelakusa berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, penarikan pangan bahkan pencabutan izin usaha. (2) Urgensi pembentukan peraturan mengenai kewajiban pencantuman label peringatan “Berpotensi mengandung BPA” dikarenakan berdasarkan hasil uji BPOM pada periode 2021 – 2022 ditemukan paparan BPA pada AMDK berbahan plastik polikarbonat melebihi ambang batas, pada enam daerah di Indonesia sehingga pemerintah dapat menerapkan California’s Proposition 65 yang telah mewajibkan pencantuman label peringatan “Berpotensi mengandung BPA” pada plastik polikarbonat dengan pertimbangan memiliki sistem hukum yang sama dengan Negara Bagian California. Kata Kunci: AMDK, BPA, Perlindungan Konsumen Abstract This research aims to investigate the incompleteness of a norm in Article 4 of Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and advertisements. This research topic departs from the issue of bottled water using polycarbonate plastic packaging that contains Bisphenol-A (BPA) which can leave a long-term side effect to consumers. With this concern, this research aims to investigate: (1) the legal protection for consumers concerning bottled water that is not labelled with information “containing BPA” according to the legislation in Indonesia and (2) the urgency of forming the regulation regarding the obligation to label the product with the information concerned as part of consumer protection compared to California’s Proposition 65 Law. Based on the research analysis, in terms of preventive legal protection, it is essential for manufacturers concerned to label such products informing customers about the BPA content. In terms of repressive protection, a fine as an administrative sanction, cease of manufacturing operation or distribution, product recall, or even license revocation can be imposed. The essence of regulating this issue departed from the test result of the Food and Drug Administration of Indonesia 2021-2022 which discovered BPA contamination in water bottled with polycarbonate plastic material that exceeds safe levels in six areas in Indonesia. For this issue, the government can apply California’s Proposition 65 which requires manufacturers to label the food with “containing BPA” on polycarbonate plastic packaging materials. Keywords: bottled water, plastic packaging, BPA, consumer protection
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT KLAUSULA BAKU YANG BERISI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Johanes Eric Sony Silaban
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Johanes Eric Sony Silaban, Djumikasih, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: jhnsslbn@gmail.com Abstrak Didalam perjanjian baku, pelaku usaha saat ini membuat klausula baku mengenai alternatif penyelesaian sengketa secara sepihak kepada konsumen. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan klausa baku penyelesaian sengketa secara sepihak oleh pelaku usaha yang secara sewenang-wenang menetapkan ketentuan dan forum penyelesaian sengketa secara sepihak hanya memberikan keuntungan kepada pelaku usaha sedangkan masyarakat sebagai konsumen tidak memperoleh jaminan mengenai kepastian perlindungan dan kesempatan yang sama untuk meneguhkan hak-haknya selaku konsumen.Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah "bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait alternatif penyelesaian sengketa sepihak oleh pelaku usaha ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?" Penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian bahwa dalam penerapan adanya klausula baku alternatif penyelesaian sengketa oleh pelaku usaha telah bertentangan dengan pasal 45 ayat (b) yang mana seharusnya dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi sesuai kesepakatan secara sukarela. Sedangkan, perlindungan hukum yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) upaya, yakni upaya preventif dan upaya represif. Kata Kunci: klausula baku, pelaku usaha, perlindungan konsumen Abstract In a standard agreement, business actors set a standard clause regarding the alternative of unilateral dispute resolution with consumers. Departing from this condition, this research aims to study the standard clause concerned in terms of arbitrarily determining the provision and forum of dispute resolution, favoring business actors but leaving the consumers without a guarantee of legal protection and equal rights. This situation has led this research to investigate how legal protection is provided for consumers regarding the alternative of unilateral dispute resolution by business actors seen from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. With a normative method and statutory and conceptual approaches, this research has found out that a standard clause regarding the alternative of dispute resolution set by business actors contravenes Article 45 Paragraph (b), which could have taken litigation and non-litigation process following an agreement between the two parties voluntarily. The legal protection concerning this issue covers preventive and repressive measures. Keywords: standard clause, business actor, consumer protection
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA MALANG KOTA) Fathinah Zhafirah Baskita
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fathinah Zhafirah Baskita, Abdul Madjid, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fzhafirah@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan serta hambatan dan upaya pemenuhan yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan di UPPA Polresta Malang Kota. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan viktimologis. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada proses penyidikan yang telah dilakukan oleh UPPA Polresta Malang Kota di antaranya adalah: 1) hak pendampingan psikologis; 2) hak pelayanan medis; 3) hak kerahasiaan identitas; 4) hak akses informasi; dan 5) hak rasa aman. Sedangkan hak anak korban yang belum dipenuhi adalah hak bantuan hukum. Terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu: 1) kasus sudah lama baru lapor; 2) tidak adanya saksi; 3) korban dan keluarga korban menganggap hal tersebut adalah aib; 4) hambatan yuridis; dan 5) hambatan struktur. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada, yaitu: 1) meningkatkan kerja sama dengan instansi lain; 2) melakukan pendekatan komunikasi kepada anak korban; 3) membentuk tim penyidikan khusus; 4) melakukan penyuluhan hukum; serta 5) upaya yuridis terkait hak bantuan hukum untuk anak korban dengan pembaharuan hukum. Kata Kunci: hak-hak anak korban, tindak pidana kekerasan seksual, proses penyidikan Abstract This research aims to investigate the fulfillment of the rights of children as victims of sexual violence in an inquiry process, the impeding factors in the issue, and the measures taken to fulfill the rights of children as victims of sexual violence in the process of inquiry in Women and Children Service Center (UPPA) of Sub-Regional Police Department of Malang City. This research employs an empirical-juridical method and sociological and victimological approaches. Primary and secondary data were obtained from interviews and library research. The research results reveal that the fulfillment of the rights of children as victims of sexual violence in the inquiry involves: 1) the right to psychological outreach program; 2) the right to medical services; 3) the right to identity confidentiality; 4) the right to access to information; and 5) the right to safety. However, the right to legal aid for children is not fulfilled yet. There have been some impeding factors in the fulfillment of rights for children regarding sexual violence: 1) reporting obsolete cases; 2) absence of witnesses; 3) stigma seen by the victims and their families; 4) juridical hindrances; and 5) structural hindrances. The measures that can be taken to cope with these issues involve: 1) fostering more collaborations with other institutions; 2) taking into account a communicative approach to the young victims; 3) forming a special team for inquiry processes; 4) conducting legal counseling; and 5) taking a juridical measure to ensure that the right to legal aid for the victims concerned is fulfilled through law reform. Keywords: the rights of children as victims, sexual violence as a criminal offense, inquiry process
ANALISIS PEMBATASAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK TERKAIT PRAKTIK BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Aisya Puteri Hutami
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aisya Puteri Hutami, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aisyaptr.11@gmail.com Abstrak Pada skripsi ini, penulis membahas bagaimana peraturan Undang- Undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 50 huruf b. yang dimana dalam aturan tersebut terdapat pengecualian bahwa tidak berlaku bagi perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan salah satunya adalah hak merek. Ketentuan tersebut diartikan bahwa sekalipun ada penyalahgunaan Hukum Kekayaan Intelektual yang dapat menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, tidak akan tercakup oleh Undang-Undang ini. Padahal jika dicermati, hak eksklusif pemegang lisensi merek dapat menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan dan jika disalahgunakan dapat menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis menarik (dua) rumusan masalah yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut, yakni: (1) Bagaimanakah pembatasan hak eksklusif pemegang merek terkait praktik bisnis dalam perspektif hukum persaingan usaha? (2) Bagaimanakah formulasi pengaturan yang ideal dalam pembatasan hak eksklusif pemegang merek terkait praktik bisnis dalam perspektif hukum persaingan usaha setelah dibandingkan dengan pengaturan yang ada di luar negeri? Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh Peneliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Perbandingan, dan Pendekatan Konseptual. Penulis menggunakan pendekatan tersebut karena penulis ingin menganalisa bagaimanakah pembatasan hak eksklusif pemegang merek terkait praktik bisnis dalam perspektif hukum persaingan usaha dan bagaimanakah formulasi pengaturan yang ideal dalam pembatasan hak eksklusif pemegang merek terkait praktik bisnis dalam perspektif hukum persaingan usaha setelah dibandingkan dengan pengaturan yang ada di luar negeri. Kata Kunci: hak eksklusif, hak merek, persaingan usaha Abstract This research discusses Law Number 5 of 1999 concerning Bans on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, specifically in Article 50 letter b, which shows that this rule does not apply to the agreement regarding intellectual property rights, one of which is trademark rights. That is, this provision does not cover cases of inappropriate reference to the law concerning intellectual property that may trigger monopolistic practices or unfair business competition. However, in a closer look, the exclusive right of trademark license holders can lead to the misuse of dominant position and even monopolistic practices and unfair business competition. Departing from the above issue, this research aims to investigate: (1) the restriction of exclusive rights for trademark holders regarding business practices from the perspective of business competition law and (2) the ideal regulatory formulation regarding the restriction of exclusive rights of trademark holders in business practices from the perspective of business competition law compared to the regulations applied overseas. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches to analyze the restriction of the exclusive right and the regulatory formulation concerned from the perspective of business competition when compared to the regulations applied overseas. Keywords: exclusive rights, trademark rights, business competition
URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM TERHADAP PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DENGAN BERPEDOMAN PADA UNGP’S Gusti Rahmi Widyaningrum
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gusti Rahmi Widyaningrum, Budi Santoso, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: gustirahmi@student.ub.ac.id Abstrak Jurnal ini membahas urgensi akuntabilitas badan hukum untuk pemulihan lingkungan di Indonesia, berpedoman pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). UNGPs didirikan pada tahun 2011 untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Prinsip-prinsip tersebut menekankan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikategorikan ke dalam tiga aspek: penegakan administrasi, pidana, dan perdata. Namun, penerapan undang-undang tersebut menghadapi tantangan dari segi sanksi dan proses pemulihan oleh para pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi UNGPs dalam masalah lingkungan di Indonesia dan menguji tanggung jawab badan hukum untuk pemulihan lingkungan berdasarkan UNGPs. Metodologi penelitian yang digunakan merupakan pendekatan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Studi ini menyoroti pentingnya memasukkan UNGPs ke dalam undang- undang Indonesia untuk mengurangi kerusakan lingkungan, memperbaiki iklim bisnis, menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk perlindungan lingkungan, meningkatkan kepercayaan investasi internasional, dan menjamin hak-hak dasar bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini bergantung pada sumber hukum primer, termasuk undang-undang yang relevan, serta sumber sekunder seperti literatur, buku teks, artikel ilmiah, jurnal, dan doktrin hukum. Analisis isi digunakan untuk menafsirkan dan menganalisis materi hukum. Diskusi menekankan pentingnya pilar ketiga UNGPs dalam konteks restorasi lingkungan di Indonesia dan menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang antara pembangunan dan perlindungan dalam pengelolaan lingkungan. Kata Kunci: UNGP’S, tanggungjawab badan hukum, pemulihan fungsi lingkungan, hak asasi manusia, pengerusakan lingkungan Abstract This research discusses the urgency regarding accountability of a juridical person in the case of environmental function recovery in Indonesia according to the United Nations Guiding Principles on Business and human rights (UNGPs). The UNGPs was founded in 2011 and was intended to tackle issues regarding human rights violations arising from business activities. These principles are more focused on the protection, respect, and recovery of human rights. Law enforcement in Indonesia is categorized into three aspects: administrative, criminal, and civil enforcement. However, the implementation of the law concerned is facing some challenges in terms of sanctions and the process of recovery for the related actors. This research aims to analyze the implementation of UNGPs in environmental issues in Indonesia and examine the liability held by a juridical person to recover the environment according to UNGPs. This research employed a normative method and legal and conceptual approaches, focusing more on the importance of including the UNGPs in the related law in Indonesia with the hope of minimizing the possibility of environmental damage, improving the business climate, creating a supporting business environment for environmental protection, increasing the trust of international investors, and guaranteeing the basic rights of Indonesian citizens. This research also relied on primary data including relevant laws and secondary data such as literature, textbooks, scientific articles, journals, and legal doctrines. The materials were analyzed to help interpret data. The discussion lies more on the importance of the third pillar of UNGPs in the context of environmental restoration in Indonesia and prioritizes the need for a proportionate approach between development and protection in environmental management. Keywords: UNGPs, liability of a juridical person, environmental function recovery, human rights, environmental damage
REFORMULASI KEJAHATAN PEMERASAN SEKSUAL (SEKSTORSI) DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Zahrotul Fawaidah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zahrotul Fawaidah, Faizin Sulistio, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: zahrotulfaw@student.ub.ac.id Abstrak Skripsi ini mengangkat permasalahan perbuatan kejahatan pemerasan seksual. Pengaturan tindak pidana sekstorsi masih memiliki kelemahan sehingga penyelesaian tindak pidana sekstorsi kurang memadai yang berakibat pada sulitnya penetapan dasar hukum yang berkaitan dengan sekstorsi. Sehingga diperlukan peraturan baru yang lebih khusus agar dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum sekstorsi atau pemerasan seksual di masa yang akan datang. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan sekstorsi sebagai kejahatan dalam hokum positif di Indonesia dan merumuskan kembali pengaturan terkait sekstorsi dalam hokum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Data hukum yang digunakan didapat dari peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, skripsi, dan tesis terkait penelitian ini. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam hukum positif Indonesia sekstorsi dapat dikaji melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun sifatnya masih multitafsir sehingga diperlukan peraturan baru yang dibuat secara khusus dan lebih jelas agar mencapai suatu kepastian hukum. Kata Kunci: sekstorsi, kekerasan seksual, pemerasan Abstract This research studies extortion as a crime. The regulation regulating sextortion still has shortcomings in terms of the solution since it is not quite accommodating, thereby it is difficult to set the legal basis for extortion. Thus, a new and special regulation regarding the matter should be taken into account to bring about justice and legal certainty in the enforcement of the law concerning sextortion in the time to come. Departing from this issue, this research aims to investigate the regulation of sextortion as a crime in positive law in Indonesia and the reformulation of the regulation concerning sextortion in criminal law in Indonesia. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. Research data were obtained from statutory sources and books, journals, theses, and master’s theses. As a result, sextortion, according to positive law in Indonesia, can be studied from the perspective of the Penal Code, Law Number 11 of 2011 concerning Electronic Information and Transactions, amended to Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence. However, they are often multi-interpreted, and, thus, a new and special regulation is needed for the sake of legal certainty. Keywords: sextortion, sexual violence, blackmailing
ANALISIS YURIDIS KARAKTERISTIK IMMUTABILITY PADA NON FUNGIBLE TOKEN DIKAITKAN DENGAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Sarah Rizki Ramadhan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sarah Rizki Ramadhan, M. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sarahrizkyr@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaklengkapan hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi mengenai prinsip perlindungan data pribadi khususnya prinsip Right To Erasure (RTE) yang bertentangan dengan karakteristik kekekalan (immutability) pada jaringan blockchain pada Non Fungible Token serta kekosongan data controller pada Non fungible token. Kemudian untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan penulis analisis menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, serta penafsiran komparatif, dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana analisis yuridis perlindungan data pribadi dengan konsep Immutability dalam jaringan blockchain Non Fungible Token (NFT), dan 2. Bagaimana analisis yuridis kekosongan data controller dalam Non Fungible Token (NFT) yang berbasis jaringan blockchain? Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia belum dapat melindungi data pribadi pada bidang teknologi informasi yang lebih spesifik seperti jaringan blockchain pada Non Fungible Token (NFT). Ditemukannya bahwa jaringan blockchain pada Non Fungible Token memiliki karakteristik yang terdesentralisasi sehingga tidak memiliki pengendali data dan memiliki karakteristik kekekalan (immutability) sehingga bertentangan baik terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi maupun General Data Protection Regulations (GDPR). Adapun penelitian ini juga menemukan bahwa General Data Protection Regulations (GDPR) oleh Eropa juga belum mengatur mengenai jaringan blockchain secara umum. Kata Kunci: perlindungan data pribadi, non fungible token (NFT), blockchain Abstract This research departs from the incompleteness of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection regarding the Principle of Personal Data, particularly the Right to Erasure (RTE) contravening the nature of immutability in blockchain in Non-Fungible Tokens and the absence of controller in Non-Fungible Tokens. This research employs a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and comparative interpretation to investigate the juridical analysis of personal data protection with immutability concept in blockchain in Non-Fungible Tokens (NFTs) and the juridical analysis of the absence of controller data in Non-Fungible tokens (NFTs) based on blockchain networks. The research results reveal that the regulation regarding data protection in Indonesia cannot protect personal data in the domain of information technology more specifically such as in blockchain in Non-Fungible Tokens (NFTs). This research has found that blockchain networks in Non-Fungible Tokens show a decentralized nature with the absence of data controller and immutability. Thus, it contravenes the Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and General Data Protection Regulation (GDPR). In addition, the GDPR in Europe also governs blockchain networks in a general scope. Keywords: personal data protection, non fungible token (NFT), blockchain
IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI JASA TITIP (STUDI KASUS PEMBELIAN TIKET KONSER BTS DI INSTAGRAM DAN KOMUNITAS BAIA) Putri Maharani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putri Maharani, Djumikasih, Yenny Eta Widyanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Peem7336@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan mengenai ketidaksesuaian antara Das Sollen dan Das Sein yang menimbulkan adanya legal gap antara Pasal 4 huruf (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser BTS “Permission To Dance” online live streaming tahun 2022 di Instagram. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi Pasal 4 huruf (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap konsumen yang dirugikan akibat perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser BTS “Permission To Dance” online live streaming tahun 2022 yang dilakukan melalui transaksi elektronik di Instagram? (2) Apa hambatan pelaku usaha? (3) Bagaimana pertanggungjawaban yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser BTS “Permission To Dance” online live streaming tahun 2022 di Instagram atas ketidaksesuaian dalam detail pesanan tiket konser maupun server error yang menyebabkan pelaku usaha terlambat atau tidak mendapatkan tiket konser yang telah dipesan oleh konsumen?. Peneliti memperoleh jawaban bahwa implementasi Pasal 4 huruf (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen tidak terlaksana dengan baik karena perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser di Instagram sebagaimana Pasal 7 huruf (g) dan Pasal 19 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Kata Kunci: hukum perlindungan konsumen, implementasi, pertanggungjawaban, wanprestasi, tiket konser, BTS Abstract This research studies the irrelevance between Das Sollen and Das Sein, sparking a legal gap between Article 4 letter (h) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the aggrieved parties due to a breach of contract committed by the party offering jasa titip or jastip— entrusted shopping service—in the purchase of BTS concert tickets “Permission to Dance” online live streaming 2022 on Instagram. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the implementation of Article 4 letter (h) of Law Number 8 of 1999 regarding aggrieved consumers due to a breach of contract committed by jastip provider of the ticket purchase concerned; (2) the impeding factors affecting related businesses; (3) the accountability given by the jastip service provider in the concert ticket purchase regarding server error impeding the purchase of the concert tickets reserved by consumers. The research result reveals that Article 4 letter (h) of Law Number 8 of 1999 has not been appropriately implemented due to a breach of contract in the purchase of concert tickets on Instagram as mentioned earlier because it does not meet Article 7 letter (g) and Article 19 letter (a) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Keywords: consumer protection law, implementation, accountability, breach of contract, concert ticket, BTS

Page 529 of 563 | Total Record : 5629

 527   528   529   530   531 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue