cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aristoni
Contact Email
yudisia@iainkudus.ac.id
Phone
+6287833733055
Journal Mail Official
yudisia@iainkudus.ac.id
Editorial Address
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX. 51 Kudus 59322 Telp. (0291) 432677 Fax. (0291) 441613
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
ISSN : 19077262     EISSN : 24775339     DOI : 10.21043/yudisia
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Artikel yang diterima dan diterbitkan dalam Jurnal YUDISIA harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam. Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi. Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 246 Documents
 2   3   4   5   6 
LEGAL REASONING PEREMPUAN DALAM PERKARA GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2014 Lina Kushidayati
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v6i1.1482

Abstract

This article focuses on legal reasoning proposed by female litigants in divorce cases in Religious Court of Kudus (PA Kudus), Cetral Java during 2014. There are 12 (twelve) cases chosen randomly from institutional website www.badilag.net. Those cases were analyzed to understand the reasons behind the divorce cases. Hermeneutic is a usefull theory in this article.
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kehidupan Poligami Pada Keluarga Miskin di Boyolali Inna Fauzi; Lina Ayu Safitri; Muhahmmad Zainal Abidin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v11i1.7420

Abstract

Life is a sure thing for every human being born into the world. Humans in their journey of life need many things to complete their lives and direction to help humans find the path of happiness in their lives. Humans are also social in nature, therefore humans need other humans to live side by side. Good life in small groups (families) is very influential in the lives of large groups (communities). Then the family life in this study is very important to study. This research focuses on the family life of polygamy which is known to cause problems. The focus of this study refers to the life of polygamy in poor families. The life of polygamy in four poor families is carried out in two different subdistricts located in Boyolali district, Central Java as an example of a real case that is happening in our community. This research is a field research using a sociological approach. The collection technique in this study uses interview techniques, documentation, with the Miles Hubberman analysis method, as well as using the economic theory of Maslow's hierarchy of needs. Research results show that the life of a polygamous family in a poor family is far from an ideal family and vulnerable to a family crisis. The ideal family who plays men as husbands who play a role as breadwinners, educators, set a good example and gives love and happiness to each individual. While the family crisis that occurs in the family life of polygamy is caused by the lack of basic religious, social, cultural and economic development that causes members in the family like this are far from good communication among fellow family members, egocentrism and problems that occur in every life of polygamy in poor families.AbstrakKehidupan merupakan suatu hal yang pasti bagi setiap manusia yang terlahir kedunia. Manusia dalam perjalanan kehidupannya membutuhkan banyak hal untuk melengkapi hidupnya dan arahan untuk membantu manusia menemukan jalan kebahagiaan dalam hidupnya. Manusia juga bersifat sosial, maka dari itu manusia membutuhkan manusia yang lain untuk hidup secara berdampingan, Kehidupan yang baik dalam kelompok kecil (keluarga) sangat berpengaruh pada kehidupan kelompok yang besar (masyarakat). Maka kehidupankeluarga dalam penelitian ini sangat penting untuk dikaji. Penelitian ini memfokuskan pada kehidupankeluargapoligami yang diketahui menimbulkan persoalan. Fokus penelitian ini merujuk pada kehidupan polgami pada keluargamiskindilihat dari sudut pandang hukum ekonomi islam. Kehidupan poligami pada empat keluargamiskin dilakukan di dua kecamatan yang berbeda yang terletak di kabupaten Boyolali Jawa Tengah sebagai contoh kasus nyata yang tengah terjadi dimasyarakat kita. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini mengunakan Teknik wawancara, dokumentasi, dengan metode analisis Miles Hubberman, serta mengunakan teori ekonomi hirarki kebutuhan Maslow. Hasil penenelitian menunjukan bahwa kehidupan keluarga poligami pada keluargamiskin jauh dari keluarga ideal dan rentan timbulnya krisis keluargakarena hukum ekonomi yang tidak relevan denan tujuan keluarga. Keluarga ideal yang memainkan laki-laki sebagai suami yang berperan sebagai pencari nafkah, pemberi pendidikan, menjadi teladan yang baik dan pemberi kasih sayang serta kebahagiaan bagi setiap individunya. Sedangakan krisis keluarga yang terjadi pada kehidupankeluargapoligami disebabkan oleh kurangnya dasar pembangunan agama, sosial, budaya dan ekonomi yang menyebabkan anggota yang terdapat dalam keluarga seperti ini jauh dari komunikasi yang baik diantara sesama anggota keluarga, sikap egosentrisme dan persoalan yang terjadi dalam setiap kehidupan poligami pada keluargamiskin.
ANALISIS IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT: (Kajian di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak) Murtadho Ridwan
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2016): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v7i2.2164

Abstract

This article analyzes the implementation of Zakat‟s regulation in UPZ Wonoketingal Villlage. Data were gathered through documentation and interviews. Result shows that collecting process of zakah condected by UPZ Wonoketingal is in accordance with regulations. UPZ has collected zakat of wealth every harvest time and personal zakat every year. However, its distributions seems to violate the Article of 46 (3) of PP No 14 Year 2014. Despite its limitations, UPZ Wonoketingal presents weekly report on their program after Friday prayer. The report is also sent to BAZCAM.
FILSAFAT ISLAM DALAM ILMU USHUL FIQIH Riza Zahriyal Falah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v6i2.1465

Abstract

Building law (jurisprudence) Islam is composed of a lot of knowledge from the Quran Ulumul, Ulumul hadith, logic, language, fiqh usul, fiqh, and others. Usul Fiqh as ijtihad or express legal guidelines on a proposition and vice versa, has a very important position that must be mastered by the mujtahid scholars. Historically, Muslims introduction to the philosophy (outside Islam) has added science and knowledge. Philosophy is essentially thought. Systematic thinking. Same with philosophy, usul fiqh in practice is a deep thinking activities undertaken mujtahid to remove or excavate a particular law of a proposition, and vice versa. This leads to systematic thinking similarities there are some philosophical concepts adopted by usul fiqh such as the concept of analogy that compares a law with other laws, also the necessary linguistic analysis in text analysis. Formation reason Arab Abid al-Jabri which divides logical rational thinking Arab Islam into three, namely reason bayani, Burhani, and Irfani, also confirmed that the reason bayani developed by Muslims have made progress sciences dealing with religion. The concept of rational thought, but not independent of religiosity, could eventually develop ushul fiqh proven and relevant even today.
Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI junaidi abdullah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v10i2.5823

Abstract

Hukum adalah seperangkat aturan masyarakat, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keadilan. Bahwa di dalam prosedur hakim untuk memutuskan perkara ada beberapa cara bagi pengadilan untuk menyelesaikan sebuah perkara, sebagaimana di gambarkan oleh Hasbi Ash Shiddiqy dalam bukunya, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Ash Shiddiqy, Hasbi, hal. 58-60).Diantaranya Hakim boleh memeriksa perkara baik sidang terbuka maupun sidang tertutup, kemudian hakim bisa menyertakan para pakar ahli dalam bidang tertentu, untuk menyaksikan putusannya, dan boleh pula para (Hakim) memutuskan perkara seorang diri baik juga di temani oleh para pegawainya.Maka setiap orang bisa menggunakan kebebasan haknya, untuk melawan adanya ketidak adilan. Terutama di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah dengan cara melakukan upaya hukum (menggugat). Siapapun boleh menggugat sesuai dengan aturan konstitusi hukum yang ada. Maka sudah sepatudnya masyarakat akan sadar hukum, terutama dalam membina keluarga yang bahagia dan sejahtera melalui jalur perdamaian.Karakteristik seorang hakim ketika menjalankan amanah, tentunya sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya hakim harus bertindak yang jujur, adil dan tidak memihak satu sama lainnya. Qodi atau Hakim harus bisa di terima seluruh lapisan golongan masyarakat, karenanya hukum sebagai rekayasa social masyarakat.  Sehingga apabila ada salah satu yang berperkara di meja hijau baik dari para Pemohon ataupun Termohon  dalam menjalankan amar putusannya sudah tentu menggunakan prosedur hukum yang ada sesuai dengan sila ke lima, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan dasar hukum ini sudah sesuai dengan amandemen uu dasar 1945, melalui  institusi yang berkeadilan kepada tuhan yang maha esa. Sehingga kesemua putusannya bisa berkekuatan hukum tetap. Namun pada dinasti atau zaman kenabian, Apabila di dalam memutuskan perkara kesemuanya menggunakan dasar hukum Al Qur’an atau Hadits di teruskan dengan ijma’ dan qiyas oleh para ulama’.
MENIMBANG WACANA BANK ASI DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA Umma Farida
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 4, No 2 (2013): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v4i2.685

Abstract

METODOLOGI PEMAHAMAN SYARI’AH (Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi) Mukhlis Abidin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2017): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v8i2.3241

Abstract

Legality is one basic of penal law beside culpability in deciding the punishment. Legality is often perceived similar to law enforcement. According to Article 1 (1) of the Penal Law (KUHP), the law refers to written law. In fact, there is also living law mentioned in the Constitution. This kind of situation often causes the judge decision fails to meet social justice since the decision is merely based on formal law and neglected material law, such as in the case of Minah in Banyumas Court. Thus, progressive approach is necessitated in order to understand legality both in formal and material law in accordance with national legal ideals, Pancasila.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30- 74/PUU-XII/2014 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN ANAK (PEREMPUAN) ABDUL HADI DAN HASANAIN HAIKAL Hasanain Haikal
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 7, No 1 (2016): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v7i1.2138

Abstract

Age criteria in marriage law which sets the age limit for 16 years women is disputed by the applicant judicial review to the Constitutional Court (MK) through case No. 30 and 74 / PUU-XII /2014 on Age Limits on Marriage Children (Women), then it must be raised to be 18 years old. The applicant considers  that the marriage law contrary to the Constitution (Constitution) 1945, which is "16 years phrase" in Article 7 contrary to the Constitution 1945. Applicant considers that early marriage is done when the child is not yet mature psychologically and biologically. On the other hand from the viewpoint of Islam, the Islamic jurists and religious leaders had other considerations, because in Islam knows no age limits. The Courtrejected the applicant's claim of judicial review, the Court assesses the applicant's argument is  groundless and rejected the applicant states in its entirety. The judge considers that the needs of the age limit for women especially adapted to many aspects, such as health, social, cultural, and economic. In fact, there is no guarantee limit increasemarriage age for women from 15 to 18 years would reduce the divorce rate, tackling health problems, as well as other social issues. To prevent child marriage that emergemany issues, the Court argues thatit is not only by the sheer age limit but also the various social aspects of economic development, culture, and technology.
Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Menentukan Awal Waktu Subuh di Indonesia Taufiqurrahman Kurniawan; Fuad Riyadi
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 1 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v12i1.10472

Abstract

The problem of Fajr as a sign of the time for the beginning of Shubuh prayer, cannot be separated from the problem between fiqh and astronomical perspectives. Fajr Sadik, which is a marker of the beginning of the Shubuh prayer time, must be confronted with the Fajr Kazib which is a false of Fajr. This concern arises because if the slightest mistake in distinguishing it, then it is not valid to pray the Fajr prayer of a muslim because it has not entered the time. This is based on the difference in the height of the sun. In this implementation, there are those who use the criteria -18⁰ to -13⁰ as a measure of the sun's height, but there are also those who use -19⁰ and, -20⁰. The subject matter is focused on how early dawn can be approached using the Bayani, Burhani and Irfani methods. This is useful to find out how this approach can address the real problem of early dawn. Briefly, the discussion in the Bayani approach to answer problems in a nasal manner both on the basis of the Al-Qur’an and hadith, the Burhani discussion examines the problems of early Shubuh on the side of Islamic astronomy, in the Irfani approach is to discuss how the height criteria are in the realm of wise policy, so that it can cover all three approaches. Problematika fajar sebagai tanda waktu masuknya awal shalat Shubuh, tidak lepas dari persoalan antara prespektif fiqih dan prespektif astronomi. Fajar sadik yang merupakan patokan sebagai penanda awal waktu shalat subuh, harus dihadapkan dengan adanya fajar kazib yang merupakan fajar palsu. Kehawatiran ini muncul karena jika salah sedikit saja dalam membedakanya, maka tidak sah shalat shubuh seorang muslim karena belum masuk waktunya. Hal ini didasari karena adanya perbedaan terkait ketinggian matahari. Dalam penerapanya, ada yang menggunakan kriteria  -18⁰ sampai  -13⁰ sebagai ukuran ketinggian matahari, namun ada pula yang menggunakan  -19⁰ dan , -20⁰. Pokok permasalahan itu difokuskan pada bagaimana awal waktu subuh didekati dengan menggunakan metode bayani, burhani dan irfani. Hal ini berguna untuk mengetahui bagaimana pendekatan tersebut dapat mengupas permasalahan awal waktu subuh yang sebenarnya. Secara singkat pembahasan dalam pendekatan bayani untuk menjawab permasalahan secara nas baik dasar al-Quran maupun hadis, pembahasan secara burhani mengupas permasalahan awal waktu subuh pada sisi ilmu astronomi Islam, dalam pendekatan irfani adalah membahas mengenai bagaimana kriteria ketinggian itu dalam ranah kebijakan yang arif sehingga dapat mencakup ketiga pendekatan tersebut.
PENYATUAN KALENDER ISLAM Taufiqurrahman Kurniawan
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 5, No 2 (2014): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v5i2.711

Abstract

This study discusses the question of determining the Islamic calendar that has become dilemma among Muslims and causes endless disputes. In response to this, the practitioners of astronomy attempt to unify the dispute by trying to make the world dating guidelines. This step is one of Muslims’ efforts to respond the never ending disagreement. So the author felt it is important to examine the International Islamic calendar as a concrete step in achieving similarity and equality of International Islamic calendar.In this study, the author uses library research by using secondary and descriptive data. Data analysis technique is historical normative qualitative analysis. This has the reason that the observation of astronomical theories, especially the Islamic calendar needs to be observed through history since classical Islamic era until modern Islamic era, the era of classical Islam is observed through texts while modern Islamic era is observed by experiment so it can be found astronomically accurate research results.Keywords: Islamic calendar, classical Islam, modern Islam.

Page 4 of 25 | Total Record : 246

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 16, No 1 (2025): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 2 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 1 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 2 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 1 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 2 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 1 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 2 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 1 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 2 (2018): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2018): Yudisia Vol 8, No 2 (2017): Yudisia Vol 8, No 1 (2017): Yudisia Vol 7, No 2 (2016): Yudisia Vol 7, No 1 (2016): Yudisia Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA Vol 5, No 2 (2014): Yudisia Vol 5, No 1 (2014): Yudisia Vol 4, No 2 (2013): Yudisia Vol 4, No 1 (2013): Yudisia More Issue