cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aristoni
Contact Email
yudisia@iainkudus.ac.id
Phone
+6287833733055
Journal Mail Official
yudisia@iainkudus.ac.id
Editorial Address
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX. 51 Kudus 59322 Telp. (0291) 432677 Fax. (0291) 441613
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
ISSN : 19077262     EISSN : 24775339     DOI : 10.21043/yudisia
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Artikel yang diterima dan diterbitkan dalam Jurnal YUDISIA harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam. Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi. Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 183 Documents
 1   2   3   4   5 
Hisab Awal Bulan Hijriyah dalam Kitab “Al-Khulashoh Al-Wafiyah” Sayful Mujab
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 2 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v11i2.8333

Abstract

One of the methods developed and used as a reference by Indonesian Muslim scholars is the early reckoning of the Islamic month which is contained in the book al-Khulashoh al-Wafiyah. This article aims to examine how the initial hijriyah reckoning in al-Khulashoh al-Wafiyah. This study is included in the domain of literature review with a qualitative approach. The results of the study show that the hijriyah calendar that applies to Muslims is based on the position of the moon on the earth and sun. The movement of the moon to the earth is relatively constant every year, so that these data can be used as a reference for predicting the position of the moon on earth and the sun. The prediction of the height of the new moon becomes a reference in determining the hijriyah calendar.  AbstrakSalah satu metode yang berkembang dan dijadikan acuan oleh cendekiawan muslim Indonesia adalah hisab awal bulan hijriyah yang terdapat dalam kitab al-Khulashoh al-Wafiyah. Artikel ini bertujuan mengkaji tentang bagaimana hisab awal hijriyah dalam al-Khulashoh al-Wafiyah. Kajian ini termasuk dalam ranah kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kalender hijriyah yang berlaku bagi umat Islam didasarkan kepada posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Pergerakan bulan terhadap bumi relatif tetap pada setiap tahunnya, sehingga data-data tersebut dapat dijadikan  sebagai acuan untuk prediksi posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Prediksi ketinggian hilal ini menjadi acuan dalam penentuan kalender hijriyah.
Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Bisnis Moh. Abdul Latif
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v11i1.6390

Abstract

Business practices in the era of disruption are apparently very many who practice less ethical or even totally unethical so that of course it leads to criminal acts such as fraud and loss. The particular business practice of the seminar that promises great benefits for consumers, but the fact that it causes unrest among the people of Indonesia, The purpose of this paper is to analyze the form of Consumer Protection for victims of Business Practices that contain Criminal Elements Based on the Law of the Unitary Republic of Indonesia Number 8 years 1999 concerning Consumer Protection. This type of research that will be used is in the form of juridical-normative research which covers the systematic of a law. From this study it can be concluded that consumer protection against business practices is very important to be implemented in cases of fraudulent business practices under the guise of seeking profit. AbstrakPraktik bisnis di era disrupsi ternyata banyak sekali yang berpraktik kurang beretika atau bahkan sama sekali tidak beretika sehingga tentunya dalam praktik tersebut mengarah kepada tindak pidana seperti penipuan dan kerugian. Khsususnya praktik bisnis seminar yang menjanjkan keuntungan yang besar bagi konsumen, namun faktanya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Indonesia.Tujuan dalam penulisan ini untuk menganalisis bentuk Perlindungan Konsumen terhadap korban Praktik Bisnis yang mengandung Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor  8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Jenis penelitian yang akan digunakan adalah berupa penelitian yuridis-normatif yang mencakup tentang sistematika suatu hukum.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis sangat penting di implementasikan terhadap kasus-kasus penipuan praktik bisnis yang berkedok untuk mencari keuntungan.
METODOLOGI QIYAS DALAM ISTINBATHHUKUM ISLAM Sakirman Sakirman
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2018): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v9i1.3672

Abstract

Shariah is the concrete embodiment in the middle of thecommunity. Even so, the Shari'ah as puts the teachings of Islamgrew in a variety of situations, conditions and aspects of spacetime.The ontological reality of Shari'ah is then gave birth to theepistemology of Islamic law (fiqh) which is basically a remotelyand called the scholars with a social fact enclosing them. Thesehistorical facts show that Islamic law (fiqh) justification of theplurality of the formulation of the law due to the role ofepistemology "langage games" are different. Islam in the middle ofthe progress of all fields as a result of copyright, taste as well asthe work of man now this is demanded in the notice will satisfy thedevelopment of knowledge and technology. The history of thedevelopment of Islamic law have taught us that the transformationof social values, cultural, economic, and even political influencethe occurrence of changes in Islamic law.
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PERBANKAN SYARI’AH Ahmad Nur Qodin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2016): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v7i2.2158

Abstract

The settlement of default and fraud can be reached in two ways, non-litigation and litigation. The regulation on litigation process of default and fraud in Shari‟a banking is not vogue. Initially, the case belongs to the General Court, but later on, the Religious Court has also been granted the same competency. However, Article 49 letter (i) of the Law No 3 year 2006 does not clearly stating that default and fraud become one of the Religious Court‟s competencies. This article aims at analyzing thepossible dualism of competencies.
Pendekatan dan Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia Any Ismayawati
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 1 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v12i1.11011

Abstract

The construction of the law is a sustainable development, because the formation of the law was never completed. This is because the law develops as the community develops. In carrying out legal development there must be a determinant of the direction, the direction of legal development, as well as the development of criminal law in Indonesia. Based on this, it will be examined how the politics of criminal law development law in Indonesia, as well as how the approach used in order to create substantive justice. To achieve this goal is used qualitative research type with normative juridical approach. To obtain the data used historical, philosophical and hermeneutic approach. The results of this study show that the politics of law that is the direction of criminal law development in order to create substantive justice is the politics of law based on Pancasila, while the approach used is a religious approach, scientific approach, policy approach and humanist approach.Pembangunan hukum merupakan pembangunan yang berkelanjutan, karena pembentukan hukum itu tidak pernah selesai. Hal tersebut dikarenakan hukum berkembang seiring perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Dalam melakukan pembangunan hukum harus ada penentu arah, ke mana arah pembangunan hukum, demikian juga halnya dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan bertujuan untuk mengkaji bagaimana politik hukum pembangunan hukum pidana di Indonesia, serta bagaimana pendekatan yang digunakan agar dapat menciptakan keadilan substantif. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Untuk mendapatkan data digunakan pendekatan historis, filosofis dan hermeneutik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum yang menjadi arah pembangunan hukum pidana agar tercipta keadilan substantif adalah politik hukum berdasarkan Pancasila. Sedangkan pendekatan yang digunakan agar dapat terwujud keadilan substantif dalam pembangunan hukum adalah pendekatan religius, pendekatan keilmuan, pendekatan kebijakan dan pendekatan humanis.
MAZHAB: KETERKUNGKUNGAN INTELEKTUAL ATAU KERANGKA METODOLOGIS (Dinamika Hukum Islam) Nafiul Lubab; Novita Pancaningrum
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v6i2.1462

Abstract

Dynamic of Muslim life on earth is not cracked from the issue of the growing people phenomenon. In the fact, Muslims of the Prophet Muhammad era did not get obstacles in facing the reality of the problems. It happens because Prophet Muhammad’s companions always solve the problem based on Qur’an, hadith, or directly ask the Prophet (though they have different idea) so that the methodological problems to do ijtihad do not occur. However, after the Prophet’s death, the crucial issue of Muslims appears one by one. Ijtihad differs widely in solving the problem of how people get the shari’ah legality. Chronologically, the period after Prophet Muhammad’s death, his companions began to raise different schools of fiqh until the period tabi’in, tabi’in tabi’in and so on. On the other sides, whether the schools of fiqh are interpreted by Muslims as imitation to follow so that there’s no chance for thinking. This is so-called people’s captivity or by the existence of these schools of fiqh Muslims will read strategically as an instrument to analyze and overcome Muslim’s problem or more extremely Islam without schools of fiqh thought and Islamic arguments are built only based on the Qur’an and Sunah. Based on this case, the author wants to examine the schools of fiqh further in this paper.
The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University Ija Suntana
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v10i2.5654

Abstract

The objective of this research was to find out research trend in constitutional law area as well to map research procedures in the said area and its projection in the future. Bibliometric analysis was applied, using 80 theses as sample from constitutional law bachelor degree student theses data base, with time range from 2013 to 2017. The research result shows that the Constitutional Law students gave extra preference to legislation studies rather that other subject. In methodological matters, the trend shows that most of research used descriptive methodology (45%) and only few utilized comparative methods (6%). At least 41 concepts were chosen by the students, with top four concepts are the enactment of regulations, the implementing regulations of Acts, the local government regulations, and the enactment of an article. The less chosen concepts are international law/regulations and state treasury management. From research originality aspect, by using Turnitin application, there are 28 theses that have similarity indication with previous researches (with various typologies) and 52 theses are acceptable.
AWAL BULAN HIJRIYAH KITAB ITTIFAQ DZATIL BAIN Sayful Mujab
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 4, No 1 (2013): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v4i1.680

Abstract

Scripture Ittifaq Dzatil Bain categorized into hisab hakiki bit tahkik bit, but in its calculations to determine the beginning of the new moon of Shawwal 1427 H height of more than 2 degrees until Romadlon only 29 days old. It is different from other books that also kind of book that Bain Dzatil Ittifaq occured that hilal height no more than 1 degree until months Romadlon can be istikmal to 30 days. Depart from this difference, the authors attempt to analyze how the accuracy of scripture used by Bain Dzatil Ittifaq in determining early Hijri month, especially early Shawwal 1427 AH From the analysis of the calculation results in a book that Dzatil Ittifaq Bain should be analyze again, although still can be used as a means of determining the beginning of Hijri.Keyword: New Month, Hilal, Ittifaq Dzatil Bain
Putusnya Perkawinan karena Kematian sebelum Terjadinya al-Dukhūl; Masa ‘Iddah dan Kaitannya dengan Kaedah Taqdīm al-Naŝála al-Qiyās Arif Marsal
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2017): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v8i2.3236

Abstract

Qiyas which issahih is hujjah that has been accepted in the stipulation of law. The position of Qiyas in fuqaha’s understanding is as the source of law after Quran , Hadits and Ijma’. Nonetheless sometimes in practice,some of the fuqaha’ do not search and steep in detail dalil before they actually go inside the qiyas’s method in istidlal.The issue of the divorcebecause of the quietus before the occurance of jima’(qabla al-dukhul) is becoming part the writer’s object to be analized wether the effect is the same and it can be qiyas with the divorce (life divorce), which both of them occured before the jima’ (al-dukhul). The writer’s found that the Qiyas can not be prevailed in this issue because it is found that there’s a specialite dalil from nash. Which elucidates each of the law and it specifies that nash come first compare to the notion/opinion and lid for the ijtihad and qiyas toward the issue of the nash that has been described.
4 DEKADE HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: MENELISIK PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERKAWINAN DI ERA MODERNISASI Aristoni Aristoni
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 7, No 1 (2016): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v7i1.2133

Abstract

The come up of Marriage Law No. 1 1974 on Marriage and KHI (Compilation of Islamic Law) is the demands and as the answers to all the unrest and uncertainty faced by the Muslim community to be the foundation and or references in overcoming problems related tofamily law. A bill of the Law on modern marriage is a form of response to pressure from women's organizations at the time, and greatly this ordinance establishes rules of monogamy and gave equal rights to divorce for women and men although the ordinance only applied to people who choose the rules of registration of marriage. Article 1 of Law No. 1 Year 1974 on Marriage, which meant that the marriage is aphysical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife, having the purpose of establishing a happy and lasting family founded on the Belief in God Almighty. From the conception ofreligious law and the country has actually oriented to human welfare. However, the law is no more than the normative rules that govern people's behavior patterns, the number of legal issues facing society,especially in matters of marriage, then the marriage law required to provide answers to these problems. Therefore, the law should evolve according to the changing times so that can accommodate the growingvalues in society, including in this case the value of their customs, traditions and religion. The law should also not be closed to the renewal effort that suits your needs and benefit together. Ideally, the law should uphold Islamic principles and values of human rightsamong them welfare.

Page 2 of 19 | Total Record : 183

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 16, No 1 (2025): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 2 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 1 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 2 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 1 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 2 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 1 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 2 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 1 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 2 (2018): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2018): Yudisia Vol 8, No 2 (2017): Yudisia Vol 8, No 1 (2017): Yudisia Vol 7, No 2 (2016): Yudisia Vol 7, No 1 (2016): Yudisia Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA Vol 5, No 2 (2014): Yudisia Vol 5, No 1 (2014): Yudisia Vol 4, No 2 (2013): Yudisia Vol 4, No 1 (2013): Yudisia More Issue