cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anita
Contact Email
anitafh@wiraraja.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jendelahukum@wiraraja.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451
Location
Kab. sumenep,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Jendela Hukum
Published by Universitas Wiraraja Sumenep
ISSN : 23555831     EISSN : 23559934     DOI : https://doi.org/10.24929/fh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL JENDELA HUKUM ini diterbitkan berkala Oleh Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Fakultas Hukum menerima naskah tulisan ilmiah berupa hasil penelitian, konseptual, dan telaah buku baru di bidang Hukum. Tulisan yang dimuat merupakan karya asli penulis, bukan mencerminkan pendapat dari pihak Fakultas Hukum. Penulis bertanggung jawab atas tulisannya yang dimuat pada jurnal ini. Fakultas Hukum berhak menerima, menolak, atau mengadakan koreksi tanpa mengubah maksud tulisan. Frekuensi Terbit Setahun 2 kali (April dan September)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 5   6   7   8   9 
Penggunaan Pendekatan Kriminologi dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng I Nyoman Gede Remaja
Jurnal Jendela Hukum Vol 9 No 2 (2022): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v9i2.2297

Abstract

Anak sejatinya generasi penerus bagi orang dewasa yang seharusnya dijaga dan dilindungi, tetapi tidak semua orang dewasa memiliki pemikiran dan pemahaman seperti itu, bahkan tidak sedikit yang justru memanfaatkan anak untuk memenuhi kepentingan dan hasrat orang dewasa, sehingga terjadilah kekerasan terhadap anak. Faktanya di Kabupaten Buleleng kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi, bahkan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk mencari solusi dalam meminimalkan atau menghilangkan kasus kekerasan terhadap anak, maka peneliti tertarik mengangkat isu tentang bagaimana penggunaan pendekatan kriminologi dalam penangggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis, pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan teknik wawancara serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Penggunaan pendekatan kriminologi untuk membantu penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan upaya penal atau penegakan hukum tidak efektif dalam menekan jumlah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng, terbukti dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendekatan kriminologi dilakukan melalui upaya non-penal yaitu mencari penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, setelah itu dicarikan solusi dari penyebab kekerasan terhadap anak tersebut. Dengan melakukan dua upaya tersebut secara bersamaan, yaitu upaya penal melalui penegakan hukum dan upaya non-penal melalui pendekatan kriminologi, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng dapat dihilangkan atau minimal mengalami penurunan kasus.
Kolaborasi Peran Diplomasi Politik Luar Negeri Indonesia Dengan Upaya Peningkatan Kompetensi Militer Indonesia Evi Dwi Hastri; R. Aj. Nindya Rizky Utamie
Jurnal Jendela Hukum Vol 9 No 2 (2022): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v9i2.2298

Abstract

Diplomasi dikenal dengan seni atau praktek dalam hal bernegosiasi yang dilakukan oleh seorang diplomat sebagai wakil sebuah negara atau organisasi. Diplomasi ini langsung berkaitan dengan diplomasi internasional yang mengurus beberapa hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Orang-orang menganggap diplomasi ini adalah sebuah cara untuk mendapatkan keuntungan secara halus. Politik luar negeri suatu negara bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dari negara tersebut. Politik luar negeri suatu negara menunjukkan dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan internasional. Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan diplomasi politik luar negeri. Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan negara maju dan negara berkembang. Secara umum, sifat, bentuk, intensitas, organisasi, dan lingkup diplomasi Indonesia berbeda setiap periode karena berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di level domestik maupun level internasional. Di banyak negara angkatan bersenjata merupakan komponen terpenting dalam melindungi negara dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari dalam maupun luar negeri. Di Indonesia, pemberian tugas pertahanan kepada militer bertujuan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri. Persenjataan angkatan perang ini sangat perlu karena tidak hanya merupakan ancaman bagi keamanan atau integrasi wilayah tetapi juga ancaman bagi keamanan manusia. Mengingat tantangan yang dihadapi Indonesia maka dirasa perlu untuk meningkatkan kompetensi militer sebagai variabel utama. Peningkatan dan pengembangan pada kompetensi militer bertujuan untuk melindungi pertahanan nasional.
Orientasi Pembaharuan Pemidanaan Untuk Pemenuhan Hak Korban dalam Sistem Penegak Hukum Moh. Zainol Arief
Jurnal Jendela Hukum Vol 9 No 2 (2022): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v9i2.2299

Abstract

Kerangka Perubahan Peraturan Pidana pada dasarnya menyarankan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan perubahan, peraturan pidana sesuai dengan fokus sosial-politik, sosio-filosofis dan sosial-sosial budaya Indonesia yang mendasari pengaturan sosial, pendekatan kriminal dan kepolisian di Indonesia. Pengertian/strategi regulatif dapat diartikan sebagai pengaturan untuk membentuk Peraturan Positif menjadi lebih baik dan selanjutnya memberikan arahan tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan selanjutnya kepada koordinator atau pelaksana pilihan pengadilan, perubahan peraturan pidana Karena hal-hal yang berhubungan dengan sifat kuno dari Kode Penjahat yang sedang berlangsung dan peningkatan masalah yang muncul di tengah-tengah kehidupan individu, maka aturan penghukuman adalah aturan penting yang memberikan panduan, yang tegas dalam beban penjahat, ini adalah ajudan untuk memutuskan dalam mengeksekusi dan memaksa pidana. Karena aturan-aturan ini adalah aturan-aturan penting, mereka penting untuk pendekatan regulatif. Aturan penghukuman juga memiliki kemampuan sebagai kontrol atau pengatur bagi hakim sehingga hukuman yang dijatuhkan jelas terkoordinasi dan memiliki kemudahan. Pengaturan yang direncanakan dalam Rancangan KUHP merupakan jenis perincian peraturan teknik pidana umum (RUU KUHAP) dimulai dari pedoman hukum yang tersebar di luar KUHP/KUHAP. Ini mengarahkan para penyintas kesalahan dan dalam pedoman pelaksanaannya (hukum tidak resmi). Penguraian materi yang sah mengenai korban perzinahan dalam KUHP merupakan salah satu jenis strategi yang terbuka terhadap perbaikan hukum yang terjadi melalui pendekatan induksi.
Peranan Penasehat Hukum dalam Mendampingi Tersangka pada Proses Penyidikan Rusfandi Rusfandi; Anita Anita
Jurnal Jendela Hukum Vol 9 No 2 (2022): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v9i2.2300

Abstract

Negara Indonesia adalah suatu Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Ciri-ciri sebagai suatu negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan; peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuasaan apapun. Kekuasaan disini misalnya kekuasaan di luar lembaga yudikatif, yaitu kekuasaan eksekutif ataupun kekuasaan pembuat legislatif. Kehadiran penasehat hukum dalam proses penyidikan disamping sudah menjadi hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, juga jangan sampai tersangka mendapat perlakuan yang sewenang-wenang oleh pihak penyidik. Oleh karena itu, penasehat hukum dalam proses penanganan perkara pidana mempunyai peranan yang sangat penting, karena terhadap suatu dakwaan dari penuntut umum yang disusun secara rapi, perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, maupun mengenai peraturan hukum pidana yang harus dilaksanakan, tersangka mungkin sekali merasa dirinya kecil dan takut. Meskipun sebenarrnya tersangka dapat menyusun pembelaan secara tepat diperlukan pikiran dan perasaan yang tenang, sedangkan ketenangan ini biasanya tidak terdapat pada seorang yang tersangkut dalam perkara pidana sebagai terdakwa. dalam Pasal 69 KUHAP mengenai bantuan hukum, maka dalam hal ini penangkapan dan penahanan antara penyidik dengan penasehat hukum bisa berhubungan langsung. Sehingga, hak-hak daripada tersangka juga terpenuhi. Dalam proses penyidikan dengan hadirnya penasehat hukum bukan berarti menyulitkan proses penyidikan, bahkan akan membantu dalam usaha untuk menemukan salah satu penegak hukum disamping polisi, jaksa, dan hakim yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelesaikan setiap perkara pidana. Oleh karena itu yang menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum terhadap tersangka karena tersangka tidak mengetahui manfaat tentang bantuan hukum dan tidak mengetahui adanya kesempatan untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma maupun akibat hanya berpedoman secara harfiah saja terhadap KUHAP.
PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUS BAGI ANAK DALAM MASA PANDEMI COVID-19 OLEH DP3A KOTA SEMARANG Rika Saraswati; Petrus Soerjowinoto; Emanuel Boputra
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 1 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i1.2433

Abstract

Many Indonesian children lost their parents who died because of Covid-19. These children need special protection and have rights that must be fulfilled by governments (either central or local). The aims of this study are to: 1) find out the role of the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) in carrying out special protection for children whose parents died due to the COVID-19 pandemic and 2) find out the obstacles that are faced by DP3A in implementing this special protection. This research is a non-doctrinal (empirical) legal research and the data used are primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) Semarang City. Secondary data was obtained through literature study related to legal materials according to the research topic. The results of the study demonstrate that the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) has carried out an imperative role in accordance with its duties and functions in accordance with applicable laws and regulations, namely in the field of child protection. The obstacles faced by DP3A are: limited authority and incomprehensive policy.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DENGAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PWKT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Ishar Pulungan
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 1 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i1.2442

Abstract

This paper discusses the Legal Protection for workers with the status of a Specific Time ork Agreement according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Certain time work agreements are considered to be a lot of problems between workers and ompanies, especially in terms of contracts that should have switched status from a specific time work agreement (PKWT) to an indefinite time work agreement (PKWTT). So ar, the Specified Time Work Agreement (PKWT) is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, but with the passing of Law Number 11 of 2020 concerning Job reation, there have been many pros and cons, especially in terms of Specified Time Work Agreements (PKWT). The purpose of this research is to find out about legal protection for aborers with PKWT status based on Law Number 13 of 2003 and law no 11 of 2020. The esearch conducted in this journal uses normative juridical research. The government rgues that the new rules contained in Law Number 11 of 2020 to protect workers' rights also minimize disputes between workers and companies, but from the workers' side, they hink that this new law is oppressive to workers, especially in the specific time work greement (PKWT) section. So far, workers who are bound by a certain time work agreement still have hope to be contracted permanently if they are contracted for more than 3 years by the company, but in the Job Creation Law, workers with a certain time work agreement can be contracted continuously forever.
TINJUAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA Irfan Rizky Hutomo; Urip Giyono; Muh Alfi Ihsanu Amala
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 1 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i1.2843

Abstract

"Juridical Review of the Crime of Theft in the Family" This research is motivated by the various efforts made by the authorities and the community members themselves to eradicate the crime of theft. Law enforcement for the crime of theft in the family is not only the task of law enforcement officials, but also participation from within the family, among other things, this can be minimized by efforts to provide knowledge about the law to the family members themselves. In this study, the authors used descriptive qualitative analysis method, which is a research method based on postpositivism philosophy used to examine natural object conditions (as opposed to experiments) where the researcher is the key instrument of data collection techniques. The offenses referred to in Article 367 paragraph (2) and paragraph (3) of the Criminal Code are relative complaint offenses, namely offenses in which the existence of a complaint is only a requirement so that a perpetrator can be prosecuted.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UMUM YANG MENGALAMI TINDAKAN OVERLOAD Ayuning Tyas Azis Putri; Hidayat Andyanto; Moh. Anwar; Anita Anita
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 1 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i1.2844

Abstract

In general, people use public transportation such as buses as a mode of transportation for travel-related activities. However, since the ignorance of passengers in transportation is often at the disadvantage, it is important to protect their interests. The aims of this study were to: 1) find out the legal rules for public transportation based on the load of passengers and goods and 2) find out the legal protection for passengers if they take public transportation that is experiencing an overload action. This study uses normative juridical research methods, using primary legal materials, secondary materials and tertiary legal materials. The results of the study show that the rules for transportation based on the load of passengers and goods may not be combined, but there are additions to Article 4 paragraph 2 and Article 10 paragraph 3 of the Republic of Indonesia Government Regulation No. 74 of 2014 concerning road transportation, regulations may be used if they meet the applicable requirements. Meanwhile, for legal protection for passengers who experience excessive acts, there is social insurance for passengers formed by the government which refers to jasa raharja insurance. The settlement can be through two, namely litigation and non-litigation
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN Suryaningsih Suryaningsih; Zainuri Zainuri
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 1 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i1.2845

Abstract

Land is one of the most important factors in human life, everyone needs land for various forms of activities. Based on the provisions of Article 6 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 that in carrying out land registration, the Head of the Land Office is assisted by the Land Deed Official (PPAT) and other officials determined by statutory regulations. Based on this, this work is to know and understand the implementation of the registration of the transfer of ownership rights to land due to sale and purchase, whether the transfer has realized the orderly administration of land. The implementation of the registration of the transfer of land rights with the status of property rights due to sale and purchase at the Land Office makes the Land Administration Orderly must be implemented in accordance with the regulations governing the transfer of property rights to land due to sale and purchase.
EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI ERA PANDEMI (TELAAH KAJIAN MASLAHAH MURSALAH) Imam Rofiqi; Rusfandi Rusfandi; Anita Anita
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 1 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i1.2861

Abstract

The government has a program for small entrepreneurs in terms of activating the provision of credit to weak economic groups for the welfare of people's lives. Credit granting programs with a Fiduciary system can help credit recipients and credit providers. If the guarantee right can be executed quickly with a simple, efficient process and contains legal certainty, this is one of the parameters of a material debt guarantee. This research method uses the Juridical Empirical method, which is an approach taken to analyze the effectiveness of a regulation/legislation or existing law. In this case the approach is used to analyze qualitatively the implementation of fiduciary guarantees in Indonesia. This study uses primary data, namely data obtained directly from the field through an interview process and secondary data, namely examining various legal materials through library research. The analysis used in this research is qualitative analysis which draws conclusions using deductive analysis. Fiduciary Guarantee Law Number 42 of 1999 regulates the execution of Fiduciary Guarantees in Indonesia where there are various variations of the execution, therefore the parties can choose which execution model they want. However, in practice how to carry out the execution of fiduciary guarantees when there are problem loans, many still do not know, especially the implementation in pawnshops, which in fact have just handled the fiduciary system installment credit program. Which model is used by creditors throughout Indonesia. It is hoped that by knowing the system, model or method of executing fiduciary guarantees in this study, people will know more about the ins and outs, their rights and the consequences when taking credit with fiduciary system installments to creditors.

Page 7 of 12 | Total Record : 120

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2023): JENDELA HUKUM Vol 10 No 1 (2023): JENDELA HUKUM Vol 9 No 2 (2022): JENDELA HUKUM Vol 9 No 1 (2022): JENDELA HUKUM Vol 8 No 2 (2021): JENDELA HUKUM Vol 8 No 1 (2021): JENDELA HUKUM Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM Vol 7 No 1 (2020): JENDELA HUKUM Vol 6 No 2 (2019): JENDELA HUKUM Vol 6 No 1 (2019): JENDELA HUKUM More Issue