cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
elriyasah@uin-suska.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jalan HR. Soebrantas Panam Km. 15 No. 155, Tuah Madani, Kec. Tampan, Kabupaten Kampar, Riau 28293
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal El-Riyasah : Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 20888112     EISSN : 26849674     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Library & Information Science Social Sciences
EL-RIYASAH: Merupakan jurnal penelitian yang menghimpun berbagai tulisan dari para akademisi dan praktisi dari disiplin ilmu di bidang Kepemimpinan dan Administrasi. Jurnal ini sudah terbit dari tahun 2011 dan sudah mendapatkan (Online ISSN 2684-9674 | Print ISSN 2088-8112). Jurnal El-Riyasah hadir di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan terbit pada bulan Juni dan Desember setiap tahun. Pengelola mengundang para ilmuan, profesional, dan peneliti untuk mempublikasikan hasil riset dan kajiannya setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan. Naskah boleh ditulis dalam bahasa Indonesia, atau Inggris. Pengiriman naskah melalui proses register terlebih dahulu, kemudian melakukan online submission.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 117 Documents
 2   3   4   5   6 
MODEL KOORDINASI ANTARINSTANSI PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMACETAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR Abdul Mahsyar
Jurnal EL-RIYASAH Vol 5, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v5i2.649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemacetan lalu lintas, dan menemukan model koordinasi yang tepat dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas. Pendekatan penelitian adalah kualitatif, data diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan analisis dokumen, hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan terdapat faktor yang memicu terjadinya kemacetan lalu lintas berupa faktor human error,  rendahnya penegakan peraturan, pembiaran pemanfaatan sarana dan prasarana jalan, dan ketidakpedulian dan kurangnya sumber daya aparat pelaksana. Model koordinasi yang tepat harus melembaga secara sinergis yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota dan kewenangan yang lebih luas diberikan kepada instansi Dinas Perhubungan sebagai leading sector. Kewenangan leading sector  sifatnya mengikat kepada instansi yang terlibat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemacetan lalu lintas, dan menemukan model koordinasi yang tepat dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas. Pendekatan penelitian adalah kualitatif, data diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan analisis dokumen, hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan terdapat faktor yang memicu terjadinya kemacetan lalu lintas berupa faktor human error,  rendahnya penegakan peraturan, pembiaran pemanfaatan sarana dan prasarana jalan, dan ketidakpedulian dan kurangnya sumber daya aparat pelaksana. Model koordinasi yang tepat harus melembaga secara sinergis yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota dan kewenangan yang lebih luas diberikan kepada instansi Dinas Perhubungan sebagai leading sector. Kewenangan leading sector  sifatnya mengikat kepada instansi yang terlibat.
SPIRITUAL LEADERSHIP DALAM REFORMASI BIROKRASI Khairunsyah Purba
Jurnal EL-RIYASAH Vol 5, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v5i1.654

Abstract

Proses reformasi birokrasi hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal, Hal ini dapat dirasakan dari masih banyaknya indikasi keluhan publik terhadap pelayanan birokrasi. Kepemimpinan merupakan salah satu unsur yang berperan dalam proses reformasi birokrasi. Namun model kepemimpinan yang ada saat ini belum memberikan jawaban yang memuaskan terhadap reformasi birokrasi. Model kepemimpinan spritual merpakan salah satu alternatif model yang perlu dikaji dalam usaha reformasi birokrasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepemimpinan spritual dalam reformasi birokrasi di kabupaten Kampar. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yakni mengeksplorasi teori dan praktik-praktik kepemimpinan yang ada, keterkaitannya dalam upaya reformasi birokrasi, mengungkapkan prolem-problemnya. 
PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN PEDESAAN Muslim Muslim
Jurnal EL-RIYASAH Vol 3, No 1 (2012): Desember 2012
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v3i1.660

Abstract

Pembangunan masyarakat desa merupakan proses dimana masyarakat desa dapat merencanakan atau menerima usaha-usaha pembaharuan dalam meningkatkan taraf hidup, tentunya perencanaan ini sebaiknya dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan dilakukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian diterapkan untuk setiap daerah dengan mengunakan pola yang sama tentu mendapat kendala, karena setiap daerah mempunyai karakterisrik lingkungan masyarakat yang berbeda-beda sehingga perlu diterapkan suatu sistem yang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya.
PERAN AKUNTAN MANAJEMEN DALAM MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN KINERJA LINGKUNGAN Leny Nofianti
Jurnal EL-RIYASAH Vol 3, No 1 (2012): Desember 2012
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v3i1.665

Abstract

Kinerja lingkungan sangat dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan tekanan media yang mendorong bagi pengelolaan lingkungan, serta faktor internal seperti kemauan manajemen untuk melakukan manajemen lingkungan secara proaktif. Lebih jauh, manajemen perusahaan juga akan terdorong untuk melakukan pengungkapan environmental disclosure dalam annual report sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan. Persoalan pengungkapan environmental disclosure dalam media publik seperti annual report merupakan hal penting bagi perusahaan ditinjau dari perspektif strategi dan tanggungjawab sosial terhadap publik.Peran ramah lingkungan dapat dilakukan oleh akuntan manajemen dalam berbagai organisasi dan berbagai posisi jabatannya dalam organisasi tersebut. Tiga diantara banyak peran yang dapat  dilakukan terkait dengan peningkatan kualitas informasi lingkungan dan sosial perusahaan. Pertama, mengembangkan kebijakan yang terkait dengan masalah sustainability. Selanjutnya menerapkan, memantau dan mengelola resiko  yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kedua, mengidentifikasi secara sukarela aspek lingkungan dan sosial yang sesuai dengan sistem informasi manajemen yang ada. Ketiga,  mempertahankan dan memperluas pengetahuan dari peraturan perundang-undangan, pajak dan subsidi yang dapat diterapkan dunia usaha termasuk ketentuan yang terkait dengan kewajiban penyediaan informasi lingkungan dan sosial perusahaan yang relevan.
ANALISIS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA BPKAD KOTA PEKANBARU Virna Museliza
Jurnal EL-RIYASAH Vol 8, No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v8i1.4407

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada BPKAD Kota Pekanbaru dan  kendala dalam Pelaksanaannya. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan  ada 3 (tiga) Pelaksanaan Penatausahaan yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Pada Pembukuan dan Pelaporan sudah terlaksana dengan baik tetapi Inventarisasi belum terlaksana dengan baik karena tidak adanya pembuktian kertas kerja pada setiap aset. Dinas Pendidikan adalah SKPD yang memiliki Aset yang terbanyak sehingga terlambat menyelesaikan laporan inventarisasinya karena belum selesainya setiap sekolah melakukan inventarisasi dan belum melaporkannya ke Dinas Pendidikan laporan inventarisasi itulah yang sering terlambat karena mindset menginventarisasi aset yang belum tinggi. Neraca sudah balance tapi pembuktian kertas kerja yang tidak bisa dibuktikan. Kendala dalam Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada BPKAD Kota Pekanbaru yaitu pertama, Sumber Daya Manusia yang tidak sesuai antara beban kerja dengan jumlah sumber daya manusia dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan aset, kedua Tekhnologi yang masih manual dengan menggunakan exsel, ketiga Keterbatasan waktu pelaksanaan inventarisasi yang hanya efektif selama 6 (enam) bulan yang dirasakan kurang maksimal. keempat, Dokumen Pendukung yang belum dapat dibutikan dan kelima Komitmen Pimpinan yang selalu komit tetap melaksanakan inventarisasi setiap tahunnya disertai dengan bukti kertas kerja dan sesuai antara laporan, neraca dan fisik.
MEMBANGUN KEUNGGULAN BERSAING DENGAN METODE ANALISIS SWOT 8 KUADRAN PADA PERBANKAN SYARIAH ( STUDI PADA BRI SYARIAH KOTA BATAM ) Erman Syah
Jurnal EL-RIYASAH Vol 9, No 2 (2018): Kepemimpinan
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v9i2.6790

Abstract

The development of Islamic banking in mature growing very rapidly, Islamic banking is considered as an alternative option for people who want to trade in sharia, Islamic banks are present in the community began in 1992, andthe institution until 2017 there were 12 Islamic banks, 22 Sharia Islamic rural banks and 155 units BPR in Indonesia, a very tight competition in the banking industry led to a strategy that should be done by the banking system. BRI Syariah Batam as a new Islamic bank in the Islamic banking industry and nationally are expected to compete for the national market share.The purpose of this study whether strategy should BRI Syariah Batam in order to be able to compete Kepualauan Riau, To know the strategies that should be used by the author using SWOT 8 Quadrant.From the results of research by analyzing the internal and external corporate Batam found that BRI Syariah expected to apply aggressive growth strategy by way of market penetration, market development and product development.
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas yunita Yunita
Jurnal EL-RIYASAH Vol 9, No 1 (2018): Administrasi Pembangunan Masyarakat
Publisher : Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v9i1.6555

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui desain-desain kegiatan pemberdayaan masyarakat serta hasil pemberdayaan melalui pengembangan wisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif  kualitatif. Alat yang digunakan untuk  menggumpulkan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tehnik analisis data dilakukan dengan cara  pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
KEBIJAKAN PENETAPAN PEMERINTAHAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU MUAMMAR AMMAR ALKADAFI; Rusdi Rusdi; Fitria Ramadhani Agusti; Muhammad April
Jurnal EL-RIYASAH Vol 10, No 1 (2019): Kebijakan Publik
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v10i1.7445

Abstract

Keberadaan pemerintahan desa, desa adat atau nama lain, melalui konstitusi dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.  Pemerintahan Kampung adat yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Siak merupakan perwujudan dari pengakuan tersebut, tujuan penetapan kampung adat di kabupaten siak ialah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui proses penetapan, pelaksanaan asal usul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan faktor penghambat. Metode penelitian. lokasi dan fokus pada Kampung Adat Kampung Tengah, Lubuk Jering, Kuala Gasib dan Sakai Bekalar. Sumber data ialah  data primer dan sekunder, diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepusatakaan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dan diuji dengan triangulasi untuk mengambil suatu kesimpulan.Hasil penelitian mengungkapkan, proses kebijakan penetapan perubahan status Kampung menjadi kampung adat di Kabupaten Siak belum dilakukan kajian secara komprehensif,  sehingga secara prosedur dalam penetapan kebijakan belum memenuhi beberapa aspek yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-udangan. Penetapan peraturan daerah kabupaten siak nomor 2 tahun 2015 tentang kampung adat secara administratif belum terpenuhi, nomor registrasi dari gubernur riau tentang kampung adat belum dikeluarkan dan kode kampung adat dari kementerian dalam negeri juga belum dikeluarkan. Dengan demikian, pelaksanaan asal usul dan adat  istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan belum terlaksana, dikarenakan masih dibutuhkan regulasi lanjutan untuk mengimplementasikannya, Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang pangaturan susunan kelembagaan dan pengisian jabatan perangkat kampung adat belum dikeluarkan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan ialah kampung adat yang ditetapkan belum memenuhi keseluruhan syarat administrasi dalam penetapannya, regulasi pendukung untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum adat dan susunan asli belum ada. Adat istiadat tidak lagi terpelihara dengan baik, tokoh-tokoh adat di Masyarakat sudah berkurang, eksistensi kelembagaan adat tidak berfungsi di masing-masing Kampung Adat yang telah ditetapkan .
PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, SDM DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA APARATUR DESA DI KEC. SINGINGI HILIR KAB. KUANTAN SINGINGI Sischa, Sonia; Kamaruddin, Kamaruddin
Jurnal EL-RIYASAH Vol 10, No 2 (2019): Pelayanan Publik
Publisher : Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v10i2.8436

Abstract

This study aims to examine: (1) the influence of budget clarity on the performance of village officials, (2) the influence of Internal Control on the performance of village officials, (3) the influence of Human Resources on the performance of village officials, (4) the influence of  Motivation on the performance of village officials. The study was conducted at a village located in the district of Singingi Hilir, Kuantan Singingi. The Result showed that (1) budget clarity has significant influence on the performance of village officials, (2) Internal Control has significant influence on the performance of village officials, (3) Human Resources has significant influence on the performance of village officials, (4) Motivation has significant influence on the performance of village officials.
JAJAO (Revitalisasi Kepemimpinan Lokal Masyarakat Kampung Gamta Distrik Misool Barat Kepulauan Raja Ampat) Muhamad Yusuf
Jurnal EL-RIYASAH Vol 11, No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v11i1.8411

Abstract

The Gamta basin located in West Misool district has some unique aspects of its culture, where the culture of the community is influenced by the coming immigrants, thus forming a new culture that has been preserved by the people. Since the reign of the Tidore sultanate, the kings' rights were conferred on the Lilinta and Gamta territories only to control and conquer their territories, dividing Misool by some powers under King Lilinta, Jajao Gamta, Jajao Waigama and Captain Fafanlap. Currently, the public's understanding of Jajao is very low, not only for those outside the Gamta community, but also for the Gamta people in the area. Even in today's generation, where Jajao's leadership is not so visible. Research Outcome: The Tidore Sultanate has influenced the dissemination of cultural or complex features of the Tidore community to the West Misool community, introducing a new nature in the traditional leadership of the West Misool community. The duties and functions of the Gamta indigenous community are based on customary ceremonies, or issues of tenure and the application of customary laws that reflect social class and its role in indigenous society.

Page 4 of 12 | Total Record : 117

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025): Juni 2025 Vol 16, No 2 (2025): Desember Vol 15, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 15, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 14, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 14, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 13, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 13, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 12, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 10, No 2 (2019): Pelayanan Publik Vol 10, No 1 (2019): Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2018): Kepemimpinan Vol 9, No 1 (2018): Administrasi Pembangunan Masyarakat Vol 8, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 8, No 1 (2017): Juni 2017 Vol 5, No 2 (2014): Desember Vol 5, No 1 (2014): Juni Vol 4, No 1 (2013): Desember 2013 Vol 3, No 1 (2012): Desember 2012 More Issue