cover
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 880 Documents
Penerapan Restorative Justice Sebagai Implementasi Dari Ultimum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Malik Ohoiwer; Abdul Manan; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23229

Abstract

One of the basic objectives of eradicating corruption in Indonesia is to restore state losses. However, the retributive justice paradigm which is the legal basis for eradicating corruption and criminalizing corruption is not relevant to the main objective of corruption eradication law in Indonesia. What is even more important in the spirit of eradicating corruption, namely the return of state losses, is only an additional crime that can also be replaced by imprisonment. This article is intended to examine the concept of punishment for perpetrators of corruption that is relevant to be applied in Indonesia in accordance with what is required by law by considering the current development of the nation and state. The study focuses on deepening the elaboration of the concept of restorative justice to maximize the return of state finances in convicting perpetrators of corruption in Indonesia. By using normative juridical research methods, this study concludes that the concept of restorative justice in punishing perpetrators of criminal acts of corruption can be implemented in the form of strengthening norms for returning state losses from being an additional crime to being a principal crime. As for anticipating the perpetrators being unable to pay the losses, the concept of forced labour can be applied instead of imprisoning the perpetrators of corruption.Keywords: Restorative Justice; Ultimum Remedium; State Finance; Legal Benefits; SentencingAbstrakSalah satu tujuan dasar dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Namun paradigma retributif justice yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemidanaan pelaku korupsi tidak relevan dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal yang justru penting dalam semangat pemberantasan korupsi yakni pengembalian kerugian negara justru hanya menjadi pidana tambahan yang juga dapat diganti oleh pidana penjara. Artikel ini dimaksudkan untuk meneliti konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi yang relevan untuk diterapkan di Indonesia sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan bangsa dan negara dewasa ini. Kajian terfokus pada pendalaman mengelaborasi konsep restoratif justice untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam pemidanaan pelaku korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat terapkan ketimbang memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Restoratif Justice; Ultimum Remedium; Keuangan Negara; Kemanfaatan Hukum; Pemidanaan
Kemerosotan Ekonomi Negara Sebagai Dampak Pembatasan Sosial Covid 19 di Indonesia Annissa Rezki; Nur Rohim Yunus
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23393

Abstract

The case of Corona Covid-19 is now in its second year. The impacts that occur are very numerous and greatly affect every level of society from all sides and aspects of life. The many impacts and changes that occur during the pandemic are not easy and can be accepted by the community. The many pros and cons as well as issues that lead to public opinion on the emergence of the Covid-19 case also make the condition of the country more difficult. The imposition of restrictions that are always extended and the difficulty of accessing public transportation until there is a reduction in employees not only adds to the number of cases of poverty in Indonesia but also adds to the increasing number of criminal cases caused by difficult economic conditions. In this paper, the author tries to describe and provide views on the journey of covid-19 into Indonesia and what impacts it has during this covid-19 pandemic.Keywords: Corona Covid-19; Social distancing; Impact of Covid AbstrakKasus Corona Covid-19 kini sudah memasuki tahun kedua. Dampak yang terjadi sangat banyak dan sangat mempengaruhi setiap lapisan masyarakat dari segala sisi dan aspek kehidupan. Banyaknya dampak dan perubahan yang terjadi selama pandemi tidak mudah dan dapat diterima oleh masyarakat. Banyaknya pro kontra serta isu yang memunculkan opini publik terhadap munculnya kasus Covid-19 juga membuat kondisi negara semakin sulit. Pemberlakuan pembatasan yang selalu diperpanjang dan sulitnya akses transportasi umum hingga terjadi pengurangan pegawai tidak hanya menambah jumlah kasus kemiskinan di Indonesia, tetapi juga menambah jumlah kasus kriminal yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mendeskripsikan dan memberikan pandangan tentang perjalanan covid-19 masuk ke Indonesia dan apa dampaknya selama pandemi covid-19 ini.Kata Kunci: Corona Covid-19; Jarak sosial; Dampak Covid
Desentralisasi dan Otonomi Daerah; Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Sistem UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ibrahim Ibrahim; Juanda Juanda
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23301

Abstract

Indonesia as a nation-state accommodates a lot of cultural diversity that grows in society. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has mandated a form of the regional government, which regulates and manages government affairs on its own according to the principles of autonomy and co-administration. This is directed at accelerating the realization of community welfare through improvement, service, empowerment, and community participation, as well as increasing regional competitiveness by taking into account the principles of democracy, equity, justice, privilege and specificity of a region in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The provisions in the constitution mandate the Unitary State of the Republic of Indonesia to be carried out with inter-regional arrangements that are not uniform between one another. In the relationship between the centre and the regions or the province and districts/cities, it is possible to have a special relationship pattern, such as the Papua province. Such arrangements are intended to ensure that the entire Indonesian nation is truly united with diversity within the framework of the Unitary State.Keywords: Regional Autonomy; Implementation of Papua's Special Autonomy; 1945 Constitution AbstrakIndonesia sebagai Negara Bangsa (nation state) mewadahi banyak keragaman budaya yang tumbuh di dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengamanatkan suatu bentuk pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam konstitusi tersebut, mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pengaturan antar daerah yang tidak seragam antara satu sama lain. Dalam hubungan antara pusat dan daerah atau daerah propinsi dengan kabupaten/kota dimungkinkan adanya pola hubungan yang bersifat khusus seperti propinsi Papua. Pengaturan demikian dimaksud untuk menjamin agar seluruh bangsa Indonesia benar-benar bersatu dengan keragaman dalam bingkai Negara Kesatuan.Kata Kunci: Otonomi Daearah; Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua; UUD Negara 1945 
Kewenangan BPSK Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Asuransi; Studi Kasus Pada Perkara Antara Drs. Khamdani dengan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Banjarmasin dan PT Oto Multiartha Cabang Sampit Tahun 2016 Jaibril Zukhri Arief Suwarsogo; Bambang Arwanto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23245

Abstract

Consumers are positioned as vulnerable parties as a result of business actors frequently violating their rights. BPSK is present as a solution for violations committed by business actors against consumers, having regard for the condition of consumers who are frequent victims. BPSK's presence is mandated by law to provide legal protection for consumers. However, BPSK's authority is frequently questioned when it comes to resolving insurance disputes. The writing style is normative juridical with a literature review to describe a fact contained in the Consumer Insurance Legal Protection Decision, which was later decided by BPSK Sampit. According to the study's findings, BPSK was established to resolve simple small-scale consumer disputes in accordance with the two laws and regulations, ensuring that BPSK's decisions were binding on the parties and that all actions had strong legal legitimacy as court decisions.Keywords: Consumer Protection Act; Insurance; BPSK; Court Decision; Review AbstrakKonsumen diposisikan sebagai pihak yang rentan karena haknya sering dilanggar oleh pelaku usaha. Melihat kondisi Konsumen yang kerap menjadi korban maka hadir BPSK sebagai solusi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen. Hadirnya BPSK sebagai badan yang diamanatkan undang-undang untuk memberikan jaminan perlindungan hukum konsumen. Namun BPSK sering dipertanyakan kewenangannya terkait penyelesaian sengketa dalam kasus perasuransian. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan studi literatur yang memaparkan suatu fakta yang ada dalam Putusan Perlindungan Hukum Asuransi Konsumen, yang kemudian diputuskan oleh BPSK Sampit. Hasil penelitian menyatakan bahwa BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen skala kecil yang bersifat sederhana berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut sehingga Putusan BPSK bersifat kasasi bagi para pihak dan pada segala tindakan mempunyai legitimasi hukum yang kuat sebagai putusan pengadilan.Kata Kunci: UU Perlindungan Konsumen, Asuransi, BPSK, Putusan Pengadilan, Peninjauan Kembali
Praperadilan: Senjata Pamungkas Para Tersangka Dan Alat Koreksi Bagi Penyidik Agar Semakin Profesional Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum Albertus Luter; Ramlani Lina Sinaulan; Mohamad Ismed
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23171

Abstract

Pretrial is not an autonomous judicial entity or separate from the district court, as the formulation of Article 1 Number 19 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code demonstrates (only for district courts). The District Court (PN), as a general court, is one of the means by which judicial power is exercised for the benefit of those seeking justice. The author discusses pretrial research as one of the efforts made in the Indonesian legal system. The author explains how to utilize pretrial legal remedies to assist a suspect in defending their human rights in court and how the optimal legal structure would produce legal clarity in Indonesia's execution of pretrial procedural law. The writers conducted normative juridical research for this subject.Keywords: Pretrial; Researchers; Legal Benefits AbstrakPraperadilan bukanlah lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 Butir 19 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa Praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri (hanya kepada pengadilan negeri). Pengadilan Negeri (PN) sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan atau mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Penulis mengangkat kajian tentang Praperadilan sebagai salah satu upaya dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengajuan upaya hukum praperadilan bagi seorang tersangka dalam memperjuangkan hak asasinya di pengadilan dan bagaimana kontuksi hukum yang ideal agar tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum acara praperadilan di indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative.Kata Kunci: Praperadilan; Penyidik; Kemanfaatan Hukum
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan, Peribadatan Dan Perilaku Masyarakat; Studi Kasus Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Siti Ngaiinur Rohmah; Vivi Nur Maulidiyawati; Umdah Izzatil Islam; Moch. Gumelar Alam; Nur Laila Fitriani; Lindung Isma Wangi; Hizbul Malik; Aulina Karomi; Dina Fitri; Firda Al-Hikmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 5 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23344

Abstract

Covid-19 has been declared a global pandemic by the World Health Organization because this virus has infected most of the countries in the world. Almost all countries have been affected by this disease outbreak, including Indonesia. Covid-19 has had a serious impact on various aspects of life. This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic in the fields of education, worship, and behaviour of the people of Jumputrejo Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency. This study uses a qualitative method. Research data was obtained by field observations and interviews. The results of this study indicate that public education is seriously affected, namely the feeling of boredom experienced by students due to online learning. The level of saturation of students in online learning affects the quality of learning because when students are bored they tend to find it difficult to respond to information. In terms of community worship, it is hampered, so they need religious guidance to be able to carry out worship in accordance with the Health protocol. In addition, people's behaviour is getting more positive, people's attitudes and awareness to comply with health protocols are voluntarily getting used to it over time.Keywords: Impact of the Covid-19 Pandemic; Education; Worship; Community Behavior AbstrakCovid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia karena virus ini telah menginfeksi sebagian besar negara-negara di dunia. Hampir semua negara terkena dampak dari wabah penyakit ini, termasuk Indonesia. Covid-19 membawa dampak yang serius dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 di bidang pendidikan, peribadatan, dan perilaku masyarakat desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan observasi di lapangan dan interview. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat terdampak serius, yaitu adanya rasa jenuh yang dialami oleh siswa akibat pembelajaran daring. Tingkat kejenuhan siswa dalam belajar daring mempengaruhi kualitas belajar, sebab ketika siswa jenuh cenderung sulit untuk merespon informasi. Dari segi peribadatan masyarakat terhambat, sehingga mereka membutuhkan bimbingan keagamaan untuk dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan protokol Kesehatan. Selain itu, perilaku masyarakat bertambah positif, sikap dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pun secara sukarela   mulai terbiasa seiring berjalannya waktu.Kata Kunci: Dampak Pandemi Covid-19; Pendidikan; Peribadatan; Perilaku masyarakat
KONSEP DASAR INVESTASI REKSADANA Aini Masruroh
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v1i1.1526

Abstract

Abstract: Basic Concept of Mutual Fund Investing. The high demand of living and the inflation rate in Indonesia from year to year became the background the importance of investment activities. Saving is no longer able to be a solution in improving the financial capability of a person. Investing is an activity placement of the funds in investment instruments in hopes of obtaining the value added in the future. One of the attractive investment instrument is mutual funds. One can invest through mutual funds with very low capital, while also being able to diversify, have a small risk, but it has a competitive returns. Keywords: Investment, Mutual Fund Abstrak: Konsep Dasar Investasi Reksadana. Tingginya kebutuhan hidup dan tingkat inflasi di Indonesia dari tahun ke tahun menjadi latar belakang pentingnya melakukan kegiatan investasi, karena  saving tidak lagi mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kemampuan financial seseorang. Investasi merupakan suatu kegiatan/aktivitas penempatan sejumlah dana pada instrumen investasi dengan harapan akan memperoleh nilai tambah dimasa yang akan datang. Salah satu instrumen investasi yang menarik adalah reksadana. Melalui reksadana seseorang dapat berinvestasi dengan modal sangat rendah, sekaligus dapat melakukan diversifikasi, memiliki risiko kecil, namun memiliki imbal hasil yag kompetitif. Kata Kunci: Investasi, ReksadanaDOI:10.15408/sjsbs.v1i1.1526
Contempt of Court bagi Pejabat Negara yang tidak Melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara Kus Rizkianto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20717

Abstract

Sanctions in the form of announcements in the mass media, administrative sanctions, and forced payment of money can be given to State Officials who do not comply with the orders of the State Administrative Court. Even though there are such sanctions, the Administrative Court Decision cannot be implemented. The purpose of this research is descriptive analyticals with a philosophical approach, namely reviewing legal issues from the good value that should be. The results show that Contempt Of Court or criminal acts of Contempt of Court can be implemented to State Officials who do not comply with court orders. A regulation is needed so that State Officials who do not obey the Court's orders can be punishment. The results of this research indicate that there are obstacles in implementing the Administrative Court Decisions, such as no cooperation from State Officials to comply with Court orders, there is no budget and execution agency related to the Administrative Court Decisions, and the lack of statutory regulations. If the provisions of the Contempt of Court are implemented, justice, and legal certainty for the parties will be achieved. Keyword : Contempt Of Court; State Administrative Court Abstrak Sanksi berupa pengumuman di media massa, sanksi administratif, dan pembayaran uang paksa dapat diberikan kepada Pejabat Negara yang tidak mematuhi perintah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun terdapat sanksi seperti itu, Putusan PTUN tetap tidak dapat dilaksanakan. Tujuan penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan filosofis yaitu meninjau permasalahan hukum dari nilai ideal yang semestinya. Hasil penelitian menunjukkan Contempt Of Court atau tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan bisa diberikan kepada Pejabat Negara yang tidak mematuhi perintah pengadilan. Dengan demikian diperlukan regulasi yang khusus mengaturnya agar Pejabat Negara yang tidak mematuhi perintah Pengadilan dapat dipidana. Hasil penelitian berikutnya menunjukkan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Putusan PTUN yaitu tidak ada kerja sama dari Pejabat Negara untuk mematuhi perintah Pengadilan, tidak ada anggaran dan lembaga eksekusi terkait Putusan PTUN, dan minimnya peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan Contempt of Court dilaksanakan maka keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak akan tercapai karena Putusan PTUN dapat dieksekusi. Kata Kunci : Contempt Of Court; Putusan PTUN
The Determinant of Banking Profitability of BUKU IV Bank in Indonesia (2019-2020) Monica Chandra; Maria Widyarini
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23129

Abstract

This research focuses on the study the determinant on banking profitability of seven private banking in Indonesia. The data panel was analyzed using a fixed-effect model. This study results partially that the independent variables of capital adequacy ratio and BOPO significantly affected profitability (return on asset), while the independent variables of non-performing loan and loan to deposit ratio had no significant effect on profitability (return on asset) in 2020. However, generally, these four variables affect profitability (return on asset) during the Covid-19 pandemic. The global and national macroeconomic conditions are one of the reasons that effect the banking sector returns on assets (ROA). The challenging global economic conditions with the ongoing US-China Trade War triggered a major impact on the Chinese economy and the volatility of the Asian Region from commodity prices. After the US General Election in November 2020, many industrial players took a “wait and see” attitude, waiting and seeing the upcoming policies on trade and capital flows in the region. The health crisis due to the Covid-19 pandemic also put pressure on the global and national economy as well as the handling of the pandemic with the global social situation that creates financial market uncertainty in 2020. People's mobility is greatly reduced until it reaches its lowest point in March-May 2020. The existence of these uuncertainfinances has an impact on market conditions and the investment behavior of the public.Keywords: covid-19; profitability; return on the asset; banking industry AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan, khususnya pada 7 Bank yang termasuk dalam kategori Bank BUKU IV di Indonesia. Data didapatkan berdasarkan laporan keuangan perbankan, dianalisa menggunakan alat regresi dengan metode data panel. Pendekatan model estimasi regresi yang digunakan yaitu pendekatan efek tetap. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial, variabel independen capital adequacy ratio dan BOPO secara signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas (return on asset), sedangkan variabel independen lainnya yaitu non performing loan dan loan to deposit ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (return on asset) pada tahun 2020. Akan tetapi, secara keseluruhan, keempat variabel independen tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas (return on asset) pada masa pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi makro secara global dan nasional merupakan salah satu alas an pengaruh return on asset sektor perbankan. Kondisi perekonomian global yang penuh tantangan dengan berlanjutnya Perang Dagang AS-China memicu dampak besar bagi perekonomian China dan volatilitas Kawasan Asia dari harga komoditas.  Pasca Pemilihan Umum AS pada November 2020, banyak pelaku industri mengambil sikap “wait and see”, menunggu dan melihat kebijakan perdagangan serta arus modal yang akan datang.  Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 juga memberikan tekanan pada perekonomian global dan nasional serta penanganan pandemi dengan situasi sosial global yang menciptakan ketidakpastian pasar keuangan pada tahun 2020. Mobilitas masyarakat sangat berkurang hingga mencapai titik terendah pada Maret-Mei 2020. Adanya ketidakpastian keuangan tersebut berdampak pada kondisi pasar dan perilaku investasi masyarakat.Keywords: Covid-19; profitabilitas; return on asset, industri perbankan
Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Syarif Hidayatullah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v3i1.3306

Abstract

Abstract. Money occupies an important position in the activities of economic transactions in various countries in the world because it not only serves as a medium of exchange, but is already regarded as a thing despite the differences of opinion among jurists as a commodity that can be traded. The provisions of the endowment money held in Indonesia are regulated in Law No. 2004 regarding the Waqf 4l. Endowments money to basically encourage Islamic banks to be a Nazarite professionals. The bank as a surrogate recipient waqf property can be investing the money in legitimate business sectors that produce benefits. The bank itself as nazir entitled to a maximum of 10% of the remuneration, benefits.Keywords: Money Waqf, Islamic Law, Positive Law  Abstrak.Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai Negara di dunia karena tidak hanya berfungai sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di lndonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank Syariah untuk menjadi nazir yang profesional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaat. Pihak bank sendiri sebagai nazir berhak mendapat imbalan maksimum 10% dari, keuntungan yang diperoleh.Kata Kunci: Wakaf Uang, Hukum Islam, Hukum Positif

Filter by Year

2014 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue