SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles
880 Documents
<![CDATA[Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Terhadap Syarat Kepesertaan Partai Politik dalam Pemilu 2024 ]]>
<![CDATA[Adelline Syahda]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26679
<![CDATA[The registration of political parties participating in the election should pay attention to the perspective of justice both in terms of regulation and practice. In order to participate in the election, a political party must have passed verification by the KPU. The terms of participation of political parties to participate in elections are regulated in Article 173 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Efforts to obtain fair and equal treatment before the law in the registration of election participants can be seen through several judicial reviews of the Constitutional Court Decisions. This balance of treatment is based on equality of opportunity in the participation of the nation's life as a contribution in the political field according to Article 28D of the 1945 Constitution. Lastly, Decision Number 55/PUU-XVIII/2020 divides the qualifications of political parties as candidates for the 2024 general election into two, namely first, political parties that are only verified administratively, secondly, political parties that are verified administratively and factually. This study aims to describe the requirements for political parties to participate in elections according to the Election Law and the implications of the issuance of the Constitutional Court Decision on the development of the meaning of verification. The writing uses normative research methods. This research will provide findings on the two formulations of the problem and recommendations as conclusions.Keywords: Political Parties; Party Verification; Elections AbstrakPendaftaran partai politik peserta pemilu sudah seharusnya memperhatikan perspektif keadilan baik secara regulasi maupun praktik. Untuk menjadi peserta pemilu, partai politik harus telah ditetapkan lulus verifikasi oleh KPU. Syarat kepesertaan partai politik menjadi peserta pemilu diatur dalam Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Upaya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama dihadapan hukum dalam pendaftaran peserta pemilu dapat dilihat melalui beberapa judisial review Putusan Mahkamah Konstitusi. Keseimbangan perlakuan ini didasari atas kesamaan kesempatan dalam peran serta kehidupan berbangsa bernegara sebagai kontribusi di bidang politik sesuai Pasal 28D UUD 1945. Terakhir Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 membagi kualifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 atas dua yaitu pertama, politik yang hanya diverifikasi secara administrasi, kedua, partai politik yang dilakukan verifikasi secara administrasi dan factual. Kajian ini bertujuan mendeskripsikan syarat partai politik menjadi peserta pemilu menurut UU Pemilu serta implikasi terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan pemaknaan verifikasi. Penulisan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini nantinya akan memberikan temuan atas kedua rumusan masalah tersebut dan rekomendasi sebagai simpulan.Kata Kunci: Partai Politik; Verifikasi Partai; Pemilu]]>
<![CDATA[Civil Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems ]]>
<![CDATA[Nur Rohim Yunus]]>;
<![CDATA[Fitriyani Zein]]>;
<![CDATA[Amrizal Siagian]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26168
<![CDATA[Civil law in a general sense is defined as the overall rule of law that regulates behavior between individuals and other people, the behavior of community members in family relationships, and in community interactions. However, in its application, there are differences in methods and methods apart from being bound by standard rules which are the main basis as the basic norms of a country. The research method used in this study is a qualitative research method with a comparative studies approach. The results of the study indicate that there are similarities in the objectives of the civil law system in several countries. However, in Indonesia, the legal system is based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution and aspires to justice for all its people. The legal system in Indonesia recognizes the existence of legal pluralism, Islamic law, and customary law. This is not found in the legal system of other countries.Keywords: Legal System; Ratio; Civil law Abstract:Hukum Perdata dalam pengertian umum diartikan sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur tingkah laku antara orang perorangan dengan orang lain, tingkah laku warga masyarakat dalam hubungan keluarga, dan dalam pergaulan masyarakat. Namum dalam aplikasinya, terdapat perbedaan cara dan metode selain terikat pada aturan baku yang menjadi landasan utama sebagai norma dasar suatu negara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan comparative studies. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kesamaan tujuan pada sistem hukum perdata pada beberapa negara. Namun pada negara Indonesia, sistem hukumnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta mencita-citakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sistem hukum di Indonesia mengakui adanya pluralisme hukum, hukum Islam, dan hukum adat. Hal inilah yang tidak terdapat pada sistem hukum negara lain.Kata Kunci: Sistem Hukum; Perbandingan; Hukum Perdata]]>
<![CDATA[Judicial Activism Di Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Progresivisme Hakim Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara ]]>
<![CDATA[Zul Amirul Haq]]>;
<![CDATA[M. Faiz Putra Syanel]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26659
<![CDATA[AbstractJudicial Activism as the basis for court decisions is an event that is difficult to find. So far the practice of judicial activism has been seen several times in the decisions of the Constitutional Court. The purpose of this study is to examine the protection of citizens' constitutional rights resulting from judicial activism. The research used in this paper is a qualitative research with a descriptive type of approach. The data were collected by using the library study technique. The findings of this study indicate that judicial activism carried out by state administrative court judges is a legal breakthrough that is balanced with the concept of protecting citizens' constitutional rights. This situation is something that has happened and has been proven in several state administrative court decisions.AbstrakJudicial Activism yang merupakan basis dari putusan pngadilan merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Sejauh ini praktek judicial activism beberapa kali muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Namun di luar dari pada itu keberadaan judicial activism juga muncul di peradilan tata usaha negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hak konstitusional warga negara yang di hasilkan melalui judicial activism Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini ialah penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Data di kumpulkan dengan tekhnik studi Pustaka. Temua penelitian ini enunjukan bahwa judicial activism yang di lakukan oleh hakim pengadilan tata usaha negara merupakan suatu trobosan hukum yang di imbangi dengan konsep perlindungan hak konstitusional warga nwgara. Keadaa ini merupakan hal yang sudah terjadi dan di buktikan dalam beberapa putusan pengadilan tata usaha negara.]]>
<![CDATA[Implementasi Gaya Kepemimpinan Transformasional Dalam Sebuah Organisasi Kependidikan ]]>
<![CDATA[Imam Prawoto]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.25914
<![CDATA[Seorang pemimpin merupakan seseorang yang mengarahkan, mengawasi dan membimbing anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedang kunci kepemimpinan transformasional yaitu dengan melakukan peningkatan partisipasi anggota dalam nilai hasil dan cara mendapatkannya, memotivasi dan menunjukkan bahwa kebutuhan organisasi adalah penting dan mampu mengaktualisasikan diri mereka untuk dapatkan potensi seseorang yang terbaik. Penelitian ini dilakukan denga pendekatan normative empiris, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa diperlukan penerapan Gaya kepemimpinan transformasional dalam membangun organisasi kependidikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun solidaritas organisasi dan membangun loyalitas organisasi dengan mengedepankan aspek keikhlasan dan kesukarelaan pemimpin dan anggotanya.Kata Kunci: Kepemimpinan Tranformasional; Organisasi; Kependidikan]]>
<![CDATA[KEDAULATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA: PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Khamami Zada]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26558
<![CDATA[Keuangan negara merupakan kebijakan negara yang berdimensi kedaulatan. Studi ini bertujuan untuk menelusuri politik dan hukum keuangan negara Indonesia dalam tinjuan siyasah syar’iyyah. Metode dalam studi ini adalah library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan politik dan yuridis formal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Tujuan besar ini dapat terselenggara jika keuangan negara dikelola dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai karakteristik utama dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kedaulatan rakyat yang telah menjadi konsensus nasional dilaksanakan dalam wujud pengelolaan keuangan negara untuk kemakmuran rakyat. Dari aspek siyasah syar’iyyah, pengelolaan keuangan negara juga mencerminkan tujuan kemaslahatan rakyat yang mencerminkan prinsip amanah dan tidak bertentangan dengan aturan syariat.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Demokrasi Tanpa Norma Moral ]]>
<![CDATA[Mukhammad Makhfudz]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26635
<![CDATA[There are many assumptions that state that the rules in life are only laws. Many put aside the moral norms called formal legalistic. But basically, not many understand that the true scope of law includes spiritual or theological values. So the law includes many aspects that are very complex and complicated, even as complicated as human life. Because humans are governed by laws that cover all aspects of life, not just physical but spiritual. So the law does not only belong to legal people, but belongs to everyone. The research method used in this article is a qualitative research method with an empirical juridical approach. In this paper, the author discusses leadership, democracy and the morals of a leader in carrying out their duties and responsibilities. The results of the study state that democracy in Indonesia is a political joke. Because it seems that there is a commotion that is not voiced by the people, but is carried out by individuals with certain interests. The true voice of the people is not even taken into account. So the word "slapstick" represents a democratic sentence that is not based on morals.Keywords: Democracy; Moral; Normal AbstrakBanyak anggapan yang menyatakan bahwa aturan dalam hidup hanya hukum semata. Banyak yang menyampingkan norma moral yang disebut formal legalistic. Namun pada dasarnya, tidak banyak yang mengerti bahwa lingkup hukum sejatinya meliputi nilai-nilai spiritual atau teologis. Jadi hukum meliputi banyak segi yang sangat komplek dan rumit, bahkan serumit kehidupan manusia. Karena manusi diatur oleh hukum yang meliputi segala segi kehidupan bukan fisik saja tetapi spiritual. Jadi hukum bukan hanya milik orang hukum, tetapi milik semua orang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam penulisan ini penulis membahas tentang kepemimpinan, demokrasi dan moral seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Hasil penelitian menyatakan bahwa, demokrasi di Indonesia adalah dagelan politik. Karena terlihat adanya kegaduhan yang tidak disuarakan oleh rakyat, melainkan dilakukan oleh oknum kepentingan tertentu. Suara rakyat yang sejati malah tidak diperhitungkan. Sehingga kata “dagelan” mewakili kalimat demokrasi yang tidak berdasarkan moral.Kata Kunci: Demokrasi; Moral; Normal]]>
<![CDATA[Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Marjudin Djafar]]>;
<![CDATA[Tofik Yanuar Chandra]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26640
<![CDATA[There are so many criminal cases that are in the public spotlight/viral because the community is considered not worthy of being punished. Of the many cases, the Public Prosecutor is very often criticized and criticized, especially if the demands for sentences that are read out and submitted to judges in court are considered too high. For this reason, the Public Prosecutor and the Prosecutor's Office are considered as parties who have injured the sense of justice in the community. Whereas the Public Prosecutor as dominus litis holds an important position in the criminal justice system in order to settle a criminal case and achieve the legal objectives as a whole. The method used in writing this journal uses an empirical juridical and normative juridical approach. Based on the results of the research, the Public Prosecutor has the authority to terminate the prosecution if the legal objectives are not achieved if a case is transferred to the court based on the provisions of Article 139 of the Criminal Procedure Code and the Indonesian Attorney General's Regulation Number: 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Justice. Restorative.Keywords: Public Prosecutor; Dominus Litis; Restorative Justice AbstrakBanyak sekali kasus pidana yang menjadi sorotan masyarakat/ viral karena bagi masyarakat dianggap tidak layak dipidana. Dari sekian banyak kasus, Penuntut Umum sangat sering mendapat kritikan dan kecaman khususnya apabila tuntutan atas hukuman yang dibacakan dan diajukan kepada hakim dipersidangan dianggap terlalu tinggi. Karena itulah kemudian Penuntut Umum dan instansi kejaksaan dianggap sebagai pihak yang mencederai rasa keadilan di masyarakat. Padahal Penuntut Umum selaku dominus litis memegang posisi yang penting di dalam sistem peradilan pidana guna penyelesaian suatu perkara pidana dan mencapai tujuan hukum secara utuh. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penuntutan apabila tujuan hukum menjadi tidak tercapai jika suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.Kata Kunci: Penuntut Umum; Dominus Litis; Keadilan Restoratif]]>
<![CDATA[Analisa Upaya Debitur Dalam Penyelesaian Atau Melaksanakan Kewajiban Kredit Pada Masa Bencana Non Alam Nasional Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Artanta Barus]]>;
<![CDATA[Tofik Yanuar Chandra]]>;
<![CDATA[Ramlani Lina Sinaulan]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26426
<![CDATA[Prior to the commencement of lending activities, it is necessary to have a good and thorough analysis of all aspects of credit that can support the process of granting credit. This is done to prevent the emergence of a credit risk. This financing is very helpful for the community in meeting their needs. It's just that in providing these financing facilities, the parties to financial institutions must act extra carefully. The research method used is a qualitative method with a statutory approach. The results of the study state that credit financing does provide many benefits, but on the other hand it also poses a number of fairly large risks. This can be seen from whether the funds and interest from loans that can be received back or not. The author in this case wants to analyze efforts to fulfill obligations by debtors due to the Covid-19 Pandemic in a credit agreement associated with relevant rules and legislation in terms of handling a credit agreement during the Covid-19 Pandemic.Keywords: National Non-Natural Disasters; Covid-19 pandemic; Forced State (Overmacht) AbstrakSebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit. Hal itu dilakukan guna mencegah timbulnya suatu risiko kredit. Pembiayaan ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhannya. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan pengkreditan memang banyak memberikan manfaat, namun disisi lain juga menimbulkan sejumlah resiko yang cukup besar. Hal itu terlihat dari apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan yang dapat diterima kembali atau tidak. Penulis dalam hal ini ingin menganalisa upaya pemenuhan kewajiban oleh debitur akibat Pandemi Covid-19 dalam suatu perjanjian kredit dikaitkan dengan aturan-aturan dan perundang-undangan yang relevan dalam hal penanganan suatu perjanjian kredit pada masa Pandemi Covid-19.Kata Kunci: Bencana Non Alam Nasional; Pandemi Covid-19; Keadaan Memaksa (Overmacht)]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Menolak Mutasi Berakhir Dengan Pemutusan Hubungan Kerja ]]>
<![CDATA[Fajariyono Fajariyono]]>;
<![CDATA[Mariono Mariono]]>;
<![CDATA[Khalimi Khalimi]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27008
<![CDATA[Secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal Pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang menolak mutasi berakhir dengan pemutusan hubungan kerja. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraianya itu suatu penelitian yang pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan Bagaimana perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh menolak mutasi hasil penelitian tindakan pemutusan hubungan kerja karena pekerja menolak mutasi harus terlebih dahulu memastikan apakah mutasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Bersama atau tidak. Kedua, perlindungan hukum Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja karena menolak mutasi tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, namun dapat diatur secara otonom dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja dan/atau dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan tetap memperhatikan prinsip kesepakatan atau musyawarah untuk mufakat sebagaimana yang terkandung dalam hubungan kerja yang terjadi antara Pengusaha dan Pekerja. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PemutusanHubunganKerja, Mutasi. ABSTRACTDiscussions on legal protection for workers who refuse transfers end in termination of employment. The approach method used in this legal research is a normative juridical approach which is supported by empirical juridical by detailing the description, namely a deductive research that begins with an analysis of the articles in the laws and regulations governing the problem of How is legal protection in termination of employment due to workers/labourers rejecting mutations resulting from research on termination of employment because workers refusing mutations must first confirm whether the transfer is contrary to Law no. 13 of 2003 concerning Employment, Company Regulations/Employment Agreements and/or Collective Labor Agreements or not. Second, the legal protection of Workers in Termination of Employment for refusing to transfer is not explicitly regulated in Law no. 13 of 2003 concerning Employment, but can be regulated autonomously in Company Regulations/Work Agreements and/or in Collective Labor Agreements while still taking into account the principle of agreement or deliberation for consensus as contained in the working relationship that occurs between Employers and Workers. Keywords: Legal Protection, Termination of Employment, Mutation.]]>
<![CDATA[Model Pembelajaran Magang dalam MBKM Prodi PG-PAUD Universitas Trilogi ]]>
<![CDATA[Roostrianawahti Soekmono]]>;
<![CDATA[Mia Rachmawaty]]>;
<![CDATA[Duana Fera Risina]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26319
<![CDATA[This study aims to describe the results of the MBKM implementation survey in the PG-PAUD Study Program, Trilogy University. In particular, this study aims to describe the implementation of the internship program carried out in the PG-PAUD Study Program, Trilogy University. Based on the results of a survey conducted in the PG-PAUD Study Program, the highest percentage was in the implementation of the internship/work practice program at 54%. The internship model at MBKM that has been developed in the PG-PAUD study program is Field observation practice or internship 1 in semester 3 (s credits), teaching practice or internship 2 in semester 5 (2 credits), and advanced teaching practice or internship 3 in semester 7 (4 credits). This internship program is in the form of an internship for 6 months and 8 days and is greater than the minimum target of an internship, which is 5 months. In addition, the internship method is carried out in stages and can be done offline or online. During the COVID-19 pandemic, the internship program will continue to be carried out online. In addition, students are also free to choose public and private PAUD schools and PAUD schools that have certain characteristics.Keywords: Learning model; Internship; Merdeka Learning Merdeka Campus (MBKM) Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil survey pelaksanaan MBKM di Program Studi PG-PAUD Universitas Trilogi. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program magang yang dilaksanakan di Program Studi PG-PAUD Universitas Trilogi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Program Studi PG-PAUD hasil prosentase tertinggi pada pelaksanaan program magang/praktik kerja sebesar 54%. Model magang pada MBKM yang sudah dikembangkan pada program studi PG-PAUD yaitu Praktek observasi lapangan atau magang 1 pada semester 3 (s sks), Praktik mengajar atau magang 2 pada semester 5 (2 sks) dan praktik mengajar lanjutan atau magang 3 pada semester 7 (4 sks). Program pelaksanaan magang ini berupa magang selama 6 bulan 8 hari dan lebih besar dari target minimal magang yaitu 5 bulan. Selain itu metode magang dilakukan secara bertahap dan bisa dilakukan secara luring maupun daring. Selama pandemic covid 19 program magang tetap dilaksanakan secara daring. Selain itu mahasiswa juga dibebaskan untuk memilih sekolah PAUD Negeri maupun Swasta dan sekolah PAUD yang memiliki ciri khas tertentu.Keywords: Model pembelajaran; Magang; Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)]]>
