SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles
880 Documents
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ]]>
<![CDATA[Raina Rafika]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26601
<![CDATA[Upaya penyelesaian masalah melalui pengaduan oleh konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak selalu menyelesaikan permasalahan sehingga mengakibatkan sengketa. penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK) menjadi lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyelenggarakan kegiatannya secara independen dengan prinsip keadilan, efektif, efisiensi. LAPS SJK berdiri berdasarkan amanah Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 Tentang LAPS SJK sebagai penyempurnaan dengan sentralisasi lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dahulu terpisah untuk menangani sengketa sesuai dengan industri jasa keuangan tertentu baik konvensional maupun syariah, yakni perbankan, pasar modal, modal ventura, dana pensiun, perasuransian, penjaminan, perusahaan pembiayaan, hingga finance technology (fintech). Sengketa asuransi antara ratusan konsumen yang tergabung dalam Komunitas Korban Asuransi dengan tiga perusahaan asuransi yakni PT AXA Mandiri, PT Prudential Life dan PT AIA Finansial menemui hambatan dalam penyelesaiannya dikarenakan LAPS SJK dianggap tidak dapat menyelesaikan sengketa yang bersifat masif dan sengketa diasumsikan harus diselesaikan kasus demi kasus. Penelitian ini mengkaji tentang tahapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS SJK terutama melalui arbitrase dan bagaimana sengketa perasuransian yang melibatkan banyak konsumen juga banyak perusahaan asuransi dapat diselesaikan melalui LAPS SJK, metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan untuk mengatasi masalah ini.]]>
<![CDATA[Mcdonalisasi ala Ritzer dan Modernitas Juggernaut ala Gidden ]]>
<![CDATA[Munadhil Abdul Muqsith]]>;
<![CDATA[Radita Gora Tayibnapis]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26628
<![CDATA[McDonalization in the world created a new concept of a new modernization style of Popular Culture. The representation built by McDonald's then changed the capitalization system of the fast-food industry to one that prioritizes time and cost efficiency and offers the prestige of higher consumer class values through a sign system and the formation of a structure in a new service culture at McDonald's. Through a literature review viewed from the perspective of Ritzer's social definition paradigm and Giddens's Modernity, it can be explained that McDonald's makes a mass culture system at the global level for fast food restaurants and a modern system of product services. Meanwhile, McDonald's seems to be simulating a sign and icon that attracts consumers' attention to focus on the goal of forming a higher consumption society with the aim of supporting a smooth capitalization system in the culture industry.Keywords: Modernity; Ritzer; Gidden; Modern Culture Abstract McDonalisasi di dunia menciptakan sebuah konsep baru tentang Budaya Populer baru ala modernisasi. Representasi yang dibangun McDonald kemudian merubah sistem kapitalisasi industri makanan cepat saji menajdi yang mengutamakan efisiensi waktu dan biaya serta menawarkan prestise nilai kelas konsumen yang lebih tinggi melalui sistem tanda dan pembentukan struktur pada budaya pelayanan baru di McDonald. Melalui kajian literatur dilihat dari perspektif paradigma definisi sosial Ritzer dan Modernitas Giddens, dapat dijelaskan bahwa McDonald menjadikan sistem budaya massa ditingkat global untuk resto cepat saji dan sistem modern dari layanan produknya. Adapun McDonald terlihat mensimulasikan sebuah tanda dan icon yang menarik perhatian konsumen untuk menitik beratkan pada tujuan membentuk masyarakat konsumsi yang lebih tinggi dengan tujuan mendukung lancarnya sistem kapitalisasi di industri budaya.Keywords: Modernitas; Ritzer, Gidden; Budaya Modern ]]>
<![CDATA[Opsi Terbaik Penyelamatan BUMN Dari Pailit dan Bunga Utang ]]>
<![CDATA[Mochamad Hanafi]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26664
<![CDATA[AbstractState-Owned Enterprises (BUMN) as one of the economic actors have a large role nationally. In addition to its role as a BUMN business entity, it is also a state agency that functions to provide public services in fields that transport the livelihood of many people, this is done by BUMN in the form of Perum. Meanwhile, SOEs in the form of Persero were established with the aim of making profits. So that some steps taken by the company are not achieved and tend to lead to losses and even bankruptcy. The company's initial capital sourced from separated state assets makes SOEs seem to have to always be trapped if they are trapped in debt bondage. Not infrequently the addition of State Capital Participation (PMN) is carried out to save SOEs. The research method in this article uses a normative method with a conceptual approach. The results of the study show that the government's steps in the journey of SOEs through PM, one of which is a step that must always be taken to release SOEs that are trapped in bankruptcy or debt interest. Because the company is also subject to limited regulations and the APBN cannot actually develop BUMN debt, so the addition of State Capital Participation (PMN) does not necessarily guarantee the success of BUMN for debt.Keywords: BUMN; APBN; Bankruptcy AbstrakBadan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku perekonomian memiliki peran yang besar secara nasional. Selain peran sebagai badan usaha BUMN juga menjadi badan negara yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik pada bidang yang mengangkut hajat hidup orang banyak, hal ini dilakukan oleh BUMN yang berbentuk Perum. Sementara itu, BUMN yang berbentuk Persero didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Sehingga terkadang langkah yang diambil oleh perusahaan tidak tercapai dan cenderung membawa kearah kerugian bahkan pailit. Modal awal perusahaan yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan membuat BUMN seakan harus selalu diselamatkan jika terjebak dalam jeratan utang. Tak jarang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dilakukan untuk menyelamatkan BUMN. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan langkah pemerintah dalam penyelamatan BUMN melalui PMN bukanlah satu satunya langkah yang harus selalu dilakukan untuk melepaskan BUMN yang terjebak dalam pailit maupun bunga utang. Mengingat BUMN juga tunduk dengan aturan undang-undang perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia dan APBN sejatinya tidak dapat menanggung utang BUMN, sehingga langkah Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) belum tentu menjamin keberhasilan BUMN untuk melunasi hutang.Kata Kunci: BUMN; APBN; Pailit ]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepemilikan Obat Keras Tanpa Resep Dokter ]]>
<![CDATA[Nynda Fatmawati Octarina]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasan]]>;
<![CDATA[Danang Teguh Ari Bowo]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26697
<![CDATA[Medicine is one of the human needs when the human body is not healthy. Drugs also have various types with different ways of consuming them. There are some drugs that cannot be consumed freely, in other words, they must be determined by a doctor using a doctor's prescription. Many of the drugs that use a doctor's prescription that have a hard label such as heart drugs, or drugs that contain narcotics and so on. Therefore, in order to avoid things that are detrimental to the user, the purchase of this drug must be with a doctor's prescription. The issue that I will discuss here is whether it is permissible to have medicine without a doctor's prescription, and are there any sanctions. The research method that I use is the statute approach and the conceptual approach. The results of this study are that all purchases of hard drugs must use a doctor's prescription, otherwise it is an illegal act and can be subject to sanctions in accordance with statutory regulations.Keywords: Hard Drugs; Doctor's prescription; Criminal Liability AbstrakObat merupakan salah satu daripada kebutuhan manusia dikala manusia itu kurang sehat kondisi badannya. Obat juga mempunyai berbagai jenis dengan cara mengkonsumsi yang berbeda-beda. Ada beberapa obat yang tidak bisa dikonsumsi secara bebas, dengan kata lain harus ditentukan oleh dokter dengan menggunakan resep dokter. Banyak dari obat yang menggunakan resep dokter yang memiliki label keras seperti obat jantung, atau obat yang mengandung narkotika dan sebagainya. Oleh karenanya, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi pengguna, pembelian obat ini harus dengan resep dokter. Persoalan yang akan saya bahas disini yaitu bolehkah memiliki obat tanpa resep dokter, dan apakah ada sanksinya. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil penelitian ini yaitu semua pembelian obat keras harus dengan menggunakan resep dokter jika tidak maka termasuk perbuatan yang illegal dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Obat Keras; Resep Dokter; Pertanggungjawaban Pidana]]>
<![CDATA[Problematika Penerapan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Muhamad Fuady]]>;
<![CDATA[Kristiawanto Kristiawanto]]>;
<![CDATA[Mohamad Ismed]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26425
<![CDATA[Juridically, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a legislative product produced in order to provide certainty in law enforcement for narcotics crime. The substance of this law regulates the criminal act of narcotics, which is about prohibited or permissible acts accompanied by criminal threats if the prohibition is violated. However, in the current practice of criminal justice there are problems related to legal certainty for the implementation of the narcotics law, because it turns out that the convictions made by judges against the accused of narcotics crime are not in line with the narcotics law. The imposition of crimes below the special minimum limit by the judge is very contrary to the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics so that this creates legal uncertainty which has implications for the effectiveness of law enforcement on narcotics crime in Indonesia.Keywords: Special Minimum Crime, Narcotics Crime AbstrakSecara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan produk legislatif yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepastian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Substansi undang-undang tersebut mengatur mengenai tindak pidana narkotika, yakni tentang perbuatan yang dilarang atau dibolehkan yang disertai ancaman pidana apabila larangan tersebut dilanggar. Namun dalam praktik peradilan pidana saat ini terdapat permasalahan terkait dengan kepastian hukum atas pelaksanaan undang-undang narkotika, karena ternyata putusan-putusan pemidanaan yang diputuskan oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana narkotika tidak sejalan dengan undang-undang narkotika. Adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus oleh hakim sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada efektifitas penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia.Kata Kunci: Pidana Minimum Khusus, Tindak Pidana Narkotika]]>
<![CDATA[Eksekusi Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/pdt.g.s/2019/pn.srg ]]>
<![CDATA[Tuti Alawiyah]]>;
<![CDATA[Inge Dwisvimiar]]>;
<![CDATA[Mochammad Arifinal]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27073
<![CDATA[This study aims to analyze the implementation of the Serang District Court Decision Number: 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. according to PERMA No. 4/2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits, and countermeasures against obstacles that occur in the implementation of executions based on PERMA No. 4/2019. This type of research is normative juridical and case studies through a legal approach. The results showed that the decision on a simple lawsuit in the Serang District Court Decision Number 4/Pdt.GS/2019/PN.Srg based on PERMA No.4/2019 was carried out based on the principles of ordinary civil procedure law by determining the auction for the implementation of confiscation guarantees through the KPKNL. The concept of regulating the implementation of a simple lawsuit at the Serang District Court in its legal application has not been effective with the finding of a simple lawsuit settlement and the determination of guarantees exceeding the time limit determined by Perma Number 4 of 2019.Keywords: Arrangement; Execution; Simple Lawsuit. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. sesuai PERMA No. 4/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan penanggulangan terhadap kendala yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan PERMA No. 4/2019. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan studi kasus melalui pendekatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan atas gugatan sederhana dalam Putusan PN Serang Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Srg berdasarkan PERMA No.4/2019 dilakukan berdasarkan asas hukum acara perdata biasa dengan penetapan lelang pelaksanaan penjaminan sita melalui KPKNL. Konsep pengaturan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Serang dalam penerapan hukumnya belum efektif dengan ditemukannya penyelesaian gugatan sederhana dan penetapan jaminan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Perma Nomor 4 Tahun 2019.Kata Kunci: Penataan; Eksekusi; Gugatan Sederhana.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui Upaya Administratif ]]>
<![CDATA[Satya Suryo Harjanto]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26455
<![CDATA[The dispute of government employee already changed since Law Number 5/2014 about state civil apparatur take effecty, especially related to the expansion of the legal subject of employment which includes Civil Servants and Government with Work Agreements as well as dispute resolution through administrative efforts. The problem that will be discussed is how to resolve a dispute of government employee regarding the submission of administrave effort by PPPK to a decision. This research is a normative legal research with explorative typology. The data analysis is done by qualitative analysis method, while the research tool is literature reveiw The results of the study show that in terms of legal protection there is still a disparity in disciplinary arrangements for Government Employees with Work Agreements regulated by each institution based on the characteristics of the institution so that it creates legal uncertainty if there is the dispute settlement of the termination of goverment with work agreement to Advisory Board of State Civil Apparatur (BPASN).Keywords: The dispute of government employee; Administrative Efforts; BPASN AbstrakPenyelesaian sengketa pegawai mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara khususnya berkaitan dengan perluasan subyek hukum kepegawaian meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta penyelesaian sengketa melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penyelesaian sengeketa pengajuan upaya administratif oleh PPPK terhadap suatu keputusan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksploratif. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dengan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan dalam hal perlindungan hukum masih terdapat disparitas pengaturan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diatur oleh masing-masing instansi berdasarkan karakteristik instansi sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi penyelesaian sengketa pemutusan hubungan perjanjian kerja kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)Kata Kunci: Sengketa Pegawai; Upaya Administratif; BPASN]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Kepailitan Syariah Di Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Siti Romlah]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26634
<![CDATA[Even though it has been more than 15 years that the authority to resolve Islamic economic disputes has become the absolute authority of the religious courts, the actualization and practice of this authority is still being debated both among practitioners and academics. This study aims to examine the capacity of the religious courts in resolving sharia economic disputes which are analyzed based on the effectiveness theory of Lawrence M. Friedmann. Especially with regard to the authority to resolve sharia economic disputes, especially in the field of arbitration and bankruptcy dispute resolution. This research uses normative juridical research methods. The results of the study stated that tracing legal elements regarding the resolution of sharia economic disputes related to arbitration and bankruptcy in the religious courts can be seen that the authority of the religious courts in resolving sharia economic disputes related to arbitration has been effective in contrast to the resolution of sharia economic disputes related to bankruptcy which looks less effective. This is due to the lack of legal instruments (substance) governing bankruptcy settlement with regard to sharia economics in the religious courts as well as people's preferences that are still oriented towards commercial courts.Keywords: Sharia Economic Dispute Resolution; Sharia Arbitration; Bankruptcy and PKPU; Religious Court AbstrakMeski sudah lebih dari 15 tahun kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, namun aktualisasi dan praktik dari kewenangan tersebut masih menjadi perdebatan baik di kalangan praktisi dan akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kapasitas pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dianalisis berdasarkan teori efektivitas Lawrence M. Friedmann. Terlebih terkait kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya di bidang penyelesaian sengketa arbitrase dan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penelusuran unsur-unsur hukum mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase dan kepailitan di peradilan agama dapat terlihat bahwa kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase telah berjalan efektif berbeda dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait kepailitan yang terlihat kurang efektif. Hal tersebut disebabkan kurangnya instrumen hukum (substance) yang mengatur mengenai penyelesaian kepailitan berkenaan dengan ekonomi syariah di peradilan agama serta preferensi masyarakat yang masih berkiblat kepada pengadilan niaga.Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah; Arbitrase Syariah; Kepailitan dan PKPU; PA]]>
<![CDATA[Permohonan Atas Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia ]]>
<![CDATA[I Ketut Oka Setiawan]]>;
<![CDATA[Tetti Samosir]]>;
<![CDATA[Indah Harlina]]>;
<![CDATA[Erna Amalia]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i3.26133
<![CDATA[Indonesia is an archipelagic country as well as a pluralistic country in religion, ethnicity, language, and others. The state also guarantees citizens to continue their offspring through a legal marriage as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the marriage law, it is stated that the validity of marriage is based on the law of their respective religions. This means that interfaith marriages cannot be carried out as was the case before this law was introduced. The research method used is descriptive analytical with a juridical normative approach. After an academic study, it turns out that this view is wrong, because the law provides a way out by submitting an application to the local district court so that interfaith marriages can be registered as legal marriages. One example of practice, interfaith marriages carried out at the Surakarta District Court in Stipulation No. 333/Pdt.P/2019/PN.Skt.Keywords: Interfaith Marriage; Legal Perspective; Human Rights. AbstrakNegara Indonesia adalah negara kepulauan sekaligus sebagai negara pluralistik dalam agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Negara juga menjamin warga negara untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Ini berarti perkawinan beda agama tidak bisa dilakukan seperti yang pernah berlaku sebelum undang-undang ini ada. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan normatif yuridis. Setelah dilakukan telaah akademik ternyata pandangan itu keliru, karena undang-undang memberi jalan keluar dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar perkawinan beda agamanya dapat dimohonkan pencatatannya menjadi perkawinan yang sah. Salah satu contoh praktik, perkawinan beda agama yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam Penetapan No.333/Pdt.P/2019/PN.Skt.Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Perspektif Hukum; Hak Asasi Manusia]]>
<![CDATA[Tren Belanja Online Pada Masyarakat Kota Palembang Masa Pandemi Covid 19 (Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam) ]]>
<![CDATA[Melis Melis]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26889
<![CDATA[This paper aims to explain Islamic economic theory about consumption and consumer behavior, and later this paper will also explain the behavior of the people of Palembang City in shopping online during the Covid-19 Pandemic. This paper uses a qualitative approach. The data obtained from the literature study, namely from various sources of books on consumption in the perspective of Islamic economics. As a result, the online shopping trend of the people of Palembang city is in accordance with the corridors of Islamic law, namely the consumption principle from an Islamic economic perspective. In the concept of Islamic consumption, there are moral and social values (maslahah) which recognize the rights of others in meeting individual needs, the allocation of personal assets for zakat, infaq, shadaqah, and other benefits that are set aside by Muslim consumers in every fulfillment of their needs.Keywords: Online Shopping; Consumption; Consumer Behavior; Islamic Economy AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menjelaskan teori ekonomi Islam tentang konsumsi dan perilaku konsumen, dan nantinya tulisan ini juga akan menjelaskan perilaku masyarakat Kota Palembang dalam berbelanja online di masa Pandemi Covid-19. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang didapatkan dari studi kepustakaan, yakni dari berbagai sumber buku tentang konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Hasilnya, tren belanja online masyarakat kota Palembang sesuai dengan koridor syariat Islam, yakni dalam prinsip konsumsi perpektif ekonomi Islam. Dalam konsep konsumsi Islam terkandung nilai-nilai moral dan sosial (maslahah) yang mengakui hak orang lain dalam pemenuhan kebutuhan individu, adanya pengalokasian harta pribadi untuk zakat, infaq, shadaqah, dan kemaslahatan lain yang disisihkan konsumen muslim dalam setiap pemenuhan kebutuhan yang dilakukannya.Kata kunci: Belanja Online; Konsumsi; Perilaku Konsumen; Ekonomi Islam]]>
