SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles
880 Documents
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Perbankan Terhadap Nasabah Kartu Kredit Macet Akibat Kurang Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kepada Nasabah ]]>
<![CDATA[Ester Simanungkalit]]>;
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>;
<![CDATA[Gatut Hendro TW]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27252
<![CDATA[The application of the principle of customer protection against bad credit cards due to not applying the precautionary principle causes financial losses to customers so that there is a need for legal rules to protect customers in the event of a bad credit dispute. The author uses a descriptive qualitative method, the results of the research in this paper are where the legal protection of banking for bad credit card customers is due to not applying the precautionary principle in issuing cards to customers. The results of the study stated that bad credit card disputes often occur for various reasons, where all credit card issuers should have implemented the regulations as stated in the PBI (Bank Indonesia Regulations). Settlement in the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) and complaints to OJK as regulated in OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the financial services sector which contains efforts that can be taken by customers as a form of customer protection. If the customer is unable to pay the Bank's arrears, the Bank usually reports to the Bank Indonesia Debtor Information System which results in the recipient of the credit card bill being included in the bad credit blacklist of Bank Indonesia, resulting in the recipient of the credit card bill not being able to apply for capital credit to various financial institutions.Keywords: Banking Law; Bad credit card; Banking Customers AbstrakPenerapan prinsip perlindungan nasabah terhadap kartu kredit macet akibat kurang menerapkan prinsip kehati-hatian menimbulkan kerugian financial terhadap nasabah sehingga perlunya aturan hukum untuk melindungi nasabah apabila terjadi sengketa kredit macet. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian pada tulisan ini adalah dimana perlindungan hukum perbankan terhadap nasabah kartu kredit macet akibat kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kepada nasabah. Hasil penelitian menyatakan bahwa seringnya terjadi sengketa kartu kredit macet dengan beragam alasan, dimana seharusnya seluruh penerbit kartu kredit sudah menjalankan peraturan sesuai yang tercamtum dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia). Penyelesaian dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pengaduan kepada OJK yang diatur dalam Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan yang memuat upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh nasabah sebagai bentuk perlindungan nasabah. Jika nasabah tidak mampu membayar tunggakan tangihan Bank, Bank biasanya melakukan pelaporan kepada Sistem Informasi Debitur Bank Indoesia yang mengakibatkan penerima tagihan kartu kredit masuk dalam daftar blacklist kredit macet Bank Indonesia sehingga mengakibatkan penerima surat tagihan kartu kredit tidak bisa mengajukan kredit modal ke berbagai lembaga keuangan.Kata Kunci: Hukum Perbankan; Kartu kredit Macet; Nasabah Perbankan]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Atas Surat Keterangan Batal Demi Hukum ]]>
<![CDATA[Adi Rohman Fajar]]>;
<![CDATA[Khalimi Khalimi]]>;
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27275
<![CDATA[The importance of taxes for the survival of the state makes the government must continuously strive to increase public participation, namely paying taxes by increasing awareness and tax compliance. In Indonesia, there are three types of tax collection systems, the first is the Self Assessment System in which taxpayers are given the trust to calculate, deposit and report their own tax payable; the second is the Official Assessment System where the government is given the authority to determine the amount of tax owed by the taxpayer and while the Withholding Assessment System is the amount of tax calculated by a third party who is not a taxpayer and is not a tax officer/fiscus. In this paper the authors use descriptive qualitative methods, the results of the research in this paper are where the Government gives confidence to the self-assessment system taxpayers to calculate their own taxes payable and regarding the legal certainty of the taxpayer's voluntary disclosure program on affidavits null and void in Indonesia.Keywords: Taxpayer; Legal certainty; Letter of Statement AbstrakPentingnya pajak bagi kelangsungan negara membuat pemerintah harus terus menerus berupaya meningkatkan peran serta masyarakat yaitu membayar pajak dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakannya. Di Indonesia berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak yang pertama adalah Self Assessment System yang dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya; kedua adalah Official Assessment System dimana pemerintah diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dan sementara Withholding Assessment System adalah besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian pada tulisan ini adalah dimana Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak Self Assessment System untuk menghitung sendiri pajak terhutang dan mengenai kepastian hukum program pengungkapan sukarela wajib pajak atas surat keterangan batal demi hukum di Indonesia.Kata Kunci: Wajib Pajak; Kepastian Hukum; Surat Keterangan]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Barra Bimantara Ginting]]>;
<![CDATA[Tofik Yanuar Chandra]]>;
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27305
<![CDATA[In this study, the author covers both the types of corporate money laundering and the types of corporate money laundering. The author also discusses examples that occurred shortly after the implementation of Perma No. 2016 on Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. It is intended that the findings of this study will assist law enforcement officials in apprehending and holding corporations accountable for those who have committed money laundering offenses. This paper's research methodology is normatively legal. The collected legal materials are detailed or described in their totality in the sense of a literal portrayal of a legal or non-legal condition or position. The analysis stage follows next in this procedure. The offered analysis is both evaluative and interpretative, as it explains and interprets the norms that contain rules pertaining to the crime of money laundering. Grammatical interpretation, systematic interpretation, and contextual interpretation are employed as methods of interpretation.Keywords: Corporation; Money laundering; Criminal act AbstrakDalam tulisan ini, penulis membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi dan juga membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi. Penulis juga mengangkat kasus-kasus yang sangat terbaru setelah berlakunya Perma No. Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi para penegak hukum guna menjerat dan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi bagi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normative. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dideskripsikan atau digambarkan secara utuh dalam artian uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum. Teknik ini kemudian dilanjutkan dengan langkah analisis. Analisis yang dikemukakan bersifat evaluatif, dalam artian melakukan evaluasi, juga melakukan interprestasi, dengan menjelaskan/menafsirkan norma yang memuat ketentuan tentang tindak pidana money laundering. Sedang teknik interprestasi yang dipergunaan antara lain interprestasi gramatikal, interprestasi sistematis dan interprestasi kontekstual.Kata Kunci: Korporasi; Pencucian Uang; Tindak Pidana]]>
<![CDATA[Sinkronisasi Aturan Hukum Dalam Sistem Desentralisasi Regulasi Bagi Daerah Otonomi Khusus Papua ]]>
<![CDATA[Loisa Merlin Tegay]]>;
<![CDATA[Taufiqurrohman Syahuri]]>;
<![CDATA[Mardi Candra]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27274
<![CDATA[Synchronization of the rule of law in the decentralized regulatory framework for the special autonomous area of Papua is discussed. This legal research employs a normative juridical approach supported by an empirical juridical description, namely a deductive study that begins with an analysis of the articles in the laws and regulations governing the issue of synchronizing legal rules pertaining to decentralization in Papua Province. Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Papua Province represents the political will of the Unitary State of the Republic of Indonesia, to the people of Papua, based on the consideration that the administration of development implementation in the Papua Province during its integration with Indonesia has not fully fulfilled the sense of justice, achieved prosperity and realize law enforcement and have not fully fulfilled the respect for human dignity.Keywords: Synchronization of the Rule of Law; Decentralized System; Special Autonomous Region AbstrakPembahasan mengenai sinkronisasi aturan hukum dalam sistem desentralisasi regulasi bagi daerah otonomi khusus Papua. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraian yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan sinkronisasi aturan hukum terkait Desentralisasi di Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, merupakan political will Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada rakyat Papua, dengan dasar pertimbangan bahwa penyelenggraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama berintegrasi dengan Indonesia belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, mencapai kesejahteraan dan mewujudkan penegakan hukum dan belum sepenuhnya memenuhi rasa penghormatan terhadap hak- hak asasi manusia, khususnya orang asli Papua. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif denga hasil penelitian mengenai aturan hukum terkait desentralisasi di provinsi papua.Kata Kunci: Sinkronisasi Aturan Hukum, Sistem Desentralisasi, Daerah Otonomi Khusus]]>
<![CDATA[Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Sediaan Farmasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sharon Sharon]]>;
<![CDATA[Juanda Juanda]]>;
<![CDATA[Hedwig Adianto Mau]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27306
<![CDATA[Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dimana sebagai menyelenggarakan pemeriksaan fasilitas produksi dan pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi serta fasilitas pelayanan kefarmasian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli. Dimana di dalam pengawasan farmasi di Indonesia sebagai sistem pengawasan sediaan farmasi yang berlaku di dunia ditujukan sebagai upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandard, dan illegal. Pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dilakukan sebelum beredar (pre-market) dan selama beredar (post market). Hasil penelitian ini, membahas mengenai hubungan kewenangan pengawasan obat di apotek dan upaya mewujudkan sistem pengawasan obat di apotek yang efektif melalui harmonisasi regulasi. Kata Kunci: Farmasi, Pengawasan Farmasi, Kewenangan Pemerintah]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pembiayaan Badan Layanan Umum Pada Universitas Islam Negeri ]]>
<![CDATA[Jaenudin Jaenudin]]>;
<![CDATA[Feni Arifiani]]>;
<![CDATA[Iif Fikriyati Ihsani]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27213
<![CDATA[This paper explains the differences in the implementation of financing governance policies at universities that have an impact on the quality of management. The research was conducted on two leading Islamic universities in Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta and UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. This article is based on the hypothesis that the combination of higher education self-financing with stricter restrictions on the state budget has caused higher education institutions to conduct workload studies on internal resources. The management of public service bodies that prioritize the principles of efficiency and productivity is part of a combination hypothesis that requires universities to implement business practices to improve services for the provision of educational services. Through an empirical approach, it was found that there was an increase in compliance with the policies of financing laws and regulations but there were distortions in the policy of centralization and decentralization of financing that had an impact on resource performance.Keywords: Public Service Agency; Financing Management; Islamic State University AbstrakTulisan ini menjelaskan perbedaan implementasi kebijakan tata kelola pembiayaan pada universitas berdampak kepada mutu manajemen. Penelitian dilakukan kepada dua perguruan tinggi Islam terkemuka, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Artikel ini didasarkan pada hipotesis kombinasi dari pembiayaan mandiri pendidikan tinggi dengan batasan lebih ketat pada anggaran negara telah menyebabkan institusi pendidikan tinggi untuk melakukan studi beban kerja pada sumber daya internal. Pengelolaan badan layanan umum yang mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas merupakan bagian dari hipotesis kombinasi yang menuntut perguruan tinggi untuk menerapkan praktik-praktik bisnis untuk meningkatkan layanan penyediaan jasa pendidikan. Melalui pendekatan empiris ditemukan peningkatan kepatuhan terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan pembiayaan namun terjadi distorsi dalam kebijakan sentralisasi dan desentralisasi pembiayaan yang berdampak kepada kinerja sumber daya.Kata kunci: Badan Layanan Umum; Manajemen Pembiayaan; Universitas Islam Negeri]]>
<![CDATA[Studi Kelayakan Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Sukajati Haurgeulis Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Yuli Astuti]]>;
<![CDATA[Abdur Rahim]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27535
<![CDATA[Teacher competence is very important, so a teacher must have the ability to professionally improve the implementation of his duties in the field of education. It is useful for educating the nation's children. This feasibility study aims to formulate policies related to the quality of education improvement that is focused on the condition of proper madrasah ibtidaiyah (MI) teachers based on the professional competencies possessed by each teacher. This study uses a qualitative method with a cross sectional technique to analyze the data of each MI teacher based on academic qualifications according to the field of study he teaches. The findings of this study indicate that there are still many MI teachers who do not have undergraduate academic qualifications as stipulated in Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. The ratio between the number of Elementary Schools (SD) and MI (both private and public) in Haurgeulis District is 5:1; or the number of SD is 41 consisting of 31 public elementary schools and 10 private elementary schools, while the number of MI is only 8, all of which are private. It can be argued that public interest and the government's response to MI are still relatively low, partly because there are still relatively few competent teachers. Keywords: Feasibility Study; Professional Competence; Madrasah Ibtidaiyah AbstrakKompetensi guru sangat penting, sehingga seorang guru harus memiliki kemampuan dalam peningkatan profesional pelaksanaan tugasnya di bidang pendidikan. Hal itu berguna untuk mencerdaskan anak bangsa. Studi kelayakan ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan mutu peningkatan pendidikan yang difokuskan pada kondisi guru madrasah ibtidaiyah (MI) yang layak berdasarkan kompetensi profesional yang dimiliki oleh setiap guru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik cross sectional (potong lintang) untuk menganalisis data setiap guru MI berdasarkan kualifikasi akademik sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak guru MI yang belum berkualifikasi akademik sarjana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Nisbah antara jumlah Sekolah Dasar (SD) dengan MI (baik swasta maupun negeri) di Kecamatan Haurgeulis yaitu 5:1; atau jumlah SD adalah 41 terdiri atas 31 SD negeri dan 10 SD swasta, sedangkan jumlah MI baru 8, semuanya berstastus swasta. Dapat dikemukakan bahwa minat masyarakat dan respon pemerintah terhadap MI masih relatif rendah disebabkan antara lain karena guru yang berkompeten masih relatif kurang.Kata Kunci: Studi Kelayakan; Kompetensi Profesional; Madrasah Ibtidaiyah ]]>
<![CDATA[Disparitas Putusan Peradilan Agama terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat ]]>
<![CDATA[Sarah Qosim]]>;
<![CDATA[Serlika Aprita]]>;
<![CDATA[Mona Wulandari]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27491
<![CDATA[This study aims to find out the reasons for the judges of the Bandung Religious Court to the high judges of the Supreme Court who canceled the decision of the Religious High Court which stated that there was no will of all assets. Article 174 paragraph 1 KHI stipulates that the wife or widow who is left behind has got a share as a legal heir, if the heir does not leave a child, 1/8 if the heir leaves a child. Article 209 of the KHI states that the adopted child receives 1/3 of the mandatory wasiah from the inheritance and the exception in Article 195 paragraph (2) of the KHI will is allowed as much as 1/3 of the inheritance unless all heirs agree. The results of the study state that there is a legal disparity from the decision of the first court to the cassation. The decision of the Religious Court was annulled by the High Court of Religion, but was taken over by the high judge of the Supreme Court by determining the inheritance by first dividing it in half with his wife. Then the part that dies is an inheritance that must be distributed to the heirs.Keywords: Wasiah Obligatory; Heirs; Substitute Heirs Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Agama Bandung hingga hakim tinggi Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan tidak ada Wasiat seluruh harta. Pasal 174 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa istri atau janda yang ditinggalkan sudah mendapatkan bagian sebagai ahli waris yang sah, ¼ apabila pewaris tidak meninggalkan anak, 1/8 apabila pewaris meninggalkan anak. Pasal 209 KHI menyatakan bahwa anak angkat menerima bagian 1/3 wasiah wajibah dari harta warisan dan pengecualian dalam Pasal 195 ayat (2) KHI wasiat diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa terdapat disparitas hukum dari putusan Pengadilan tingkat pertama sampai kasasi. Putusan Pengadilan Agama dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun diambil alih oleh hakim tinggi Mahkamah Agung dengan menetapkan harta peninggalan dengan terlebih dahulu dibagi dua dengan istrinya. Kemudian bagian yang meninggal merupakan harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.Kata Kunci: Wasiah Wajibah; Ahli Waris; Ahli Waris Pengganti]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Heni Marlina]]>;
<![CDATA[Mulyadi Tanzili]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27360
<![CDATA[Banking has a function as an intermediary institution, namely mobilizing funds from people who have excess funds and channeling them back to people in need in the form of financing facilities. Banking has a vital role in the economic sector, especially in regulating the circulation of money in society. The research method used is a qualitative research method with a literature approach. The results of the study state that the settlement of sharia banking disputes through non-litigation can be carried out through arbitration and alternative settlements, which consist of consultation, negotiation, mediation, conciliation, or expert judgment as regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Disputes. In arbitration, customers and Islamic banks are given the right to choose the material law to be applied as stipulated in Article 56 paragraph (2) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.Keywords: Dispute Resolution; Syariah banking; Litigation Abstrak Perbankan memiliki fungsi sebagai intermediary institution, yakni mengerahkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbankan memiliki peran vital dalam sektor perekonomian, khususnya dalam mengatur perputaran uang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian, yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. Dalam arbitrase, nasabah dan bank syariah diberikan hak untuk memilih hukum materil yang akan diterapkan sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Perbankan Syariah; Litigasi]]>
<![CDATA[Peranan Jaksa Sebagai Dominus Liitis Dalam Menuntut Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Bersinggungan Dengan Tindak Pidana Perpajakan ]]>
<![CDATA[Himawan Himawan]]>;
<![CDATA[Kristiawanto Kristiawanto]]>;
<![CDATA[Mohamad Ismed]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27506
<![CDATA[The criminal procedure law currently still has problems, because there are procedures that must be obeyed and obeyed by law enforcement officials in carrying out and enforcing the law which actually causes law enforcement itself to be useless. This is illustrated when the Prosecutor handles criminal acts of corruption, which in fact also intersects with tax crimes, and cannot carry out law enforcement simultaneously, because legally the current criminal procedure for tax crimes can only be investigated by the Directorate General of Taxes. This is a weakness in the current procedural law, because the redistribution of the findings will take a relatively long time and cost a relatively large amount of money to handle cases. The research method used is a qualitative method with an empirical normative approach. The results of the study state that efforts to overcome weaknesses in the Criminal Procedure Code require a response from law enforcement officials, especially prosecutors to make a breakthrough against the rigidity of the current criminal procedure law by prioritizing the benefits of law enforcement itself.Keywords: Replacement Money; Corruption Crimes; Tax Crime AbstrakHukum acara pidana saat ini masih memiliki permasalahan, karena adanya prosedur yang harus dipatuhi dan ditaati aparatur penegak hukum dalam menjalankan dan menengakkan hukum yang justru menyebabkan penegakan hukum itu sendiri menjadi tidak bermanfaat. Hal ini tergambar pada saat Jaksa menangani tindak pidana korupsi yang ternyata juga bersinggungan dengan tindak pidana perpajakan, dan tidak dapat melakukan penegakan hukumnya secara bersamaan, karena secara hukum acara pidana yang berlaku saat ini terhadap tindak pidana perpajakan hanya dapat disidik oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal inilah menjadi kelemahan dalam hukum acara saat ini, karena dengan dilimpahkannya kembali temuan tersebut akan memerlukan waktu yang relatif lama dan mengeluarkan uang penanganan perkara yang juga relatif tidak sedikit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya mengatasi kelemahan dalam KUHAP diperlukan respons para aparatur penegak hukum, terutama Jaksa untuk melakukan terobosan terhadap kekakuan hukum acara pidana saat ini dengan mengutamakan kemanfaatan dari penegakan hukum itu sendiri.Kata Kunci: Uang Pengganti; Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Perpajakan ]]>
