cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sosioinforma
Published by Kementerian Sosial Republik Indonesia
ISSN : 24428094     EISSN : 25027913     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Sosio Informa merupakan nama baru dari Majalah Informasi Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Majalah Sosio Informa menyajikan tulisan hasil kajian literatur dan kajian pemikiran kritis mengenai pembangunan kesejahteraan sosial. Sosio Informa merupakan media publikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan pihak-pihak yang menekuni bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
Arjuna Subject : -
Articles 398 Documents
 8   9   10   11   12 
STRES KERJA DARI PERSPEKTIF TEORI SISTEM-EKOLOGI Husmiati, Husmiati
Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v4i3.1591

Abstract

Stres adalah respons psikologis dan fisiologis terhadap berbagai peristiwa yang mengganggu keseimbangan pribadi kita dalam beberapa cara. Stres di tempat kerja bukanlah fenomena baru, tetapi ini merupakan ancaman yang besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan pekerja daripada sebelumnya. Stres di tempat kerja biasanya merupakan hasil dari tuntutan yang tinggi pada pekerjaan, nyata atau kurangnya kontrol yang dirasakan mengenai tuntutan tersebut, buruknya komunikasi dan organisasi sehari-hari, dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Stres pekerjaan dapat dilihat dari berbagai model dan salah satunya adalah perspektif teori sistem ekologi. Kata Kunci : Stres, kerja, perspektif, sistem, ekologi
PARADIGMA BARU MODEL PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017 Widiyahseno, Bambang; Rudianto, Rudianto; Widaningrum, Ida
Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v4i3.1578

Abstract

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat kompleks, sejak berangkat bekerja, saat bekerja dan setelah pulang. Baik yang menyangkut permasalahan administratif, permasalahan teknis, permasalahan hukum, sosial, ekonomi dan jaminan masa depan.  Permasalahan yang menyangkut dengan keluarga yang ditinggalkannya mulai dari pengasuhan dan pendidikan anaknya. Permasalahan tersebut ada yang berada dalam wilayah tanggungjawab Pemerintah Pusat, Lembaga Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri (Kedutaan Besar RI),  Pemerintah Daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota sampai pemerintah Desa, bahkan pihak swasta. Semua itu memiliki dampak, peran dan tanggungjawab masing-masing yang tidak bisa disepelekan. Ada banyak artikel yang telah mengungkap permasalahan tersebut, bahkan mengkritisi tentang lemahnya peraturan yang mengaturnya. Dengan dikeluarkannya UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tampaknya memberikan harapan yang lebih baik. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk model pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran tersebut. Apakah sudah dapat menjamin peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana langkah selanjutnya agar dapat dirasakan oleh para pekerja migran Indonesia. Sejauh mana kepedulian dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan desa. Kajian ini merupakan tinjauan yuridis yang bersifat legalitas formal dengan metode kualitatif  yang bersifat analitis interpretatif. Yaitu menganalisis secara terbuka yang diikuti dengan menginterpretasikan secara obyektif yang menyangkut model pelindungan pekerja migran Indonesia yang diatur dalam UU No 18 Tahun 2017. Analisis data menggunakan cara  interpretatif dengan tujuan untuk menemukan model pelindungan pekerja migran yang lebih humanis.
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL REMAJA PUTUS SEKOLAH MELALUI PANTI SOSIAL BINA REMAJA BAMBUAPUS Murni, Ruaida
Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v4i3.1589

Abstract

Anak remaja merupakan aset negara tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Putus sekolah salah satu kendala dalam memenuhi kualitas anak remaja dalam berpran aktif dalam menentuan kemajuan Bangsa. Hal ini membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, yakni dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Kemajuan Bangasa ditentukan oleh kualitas anak dan remaja, sementara kualitas anak dan remaja dipengaruhi oleh seberapa besar perhatian keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk ikut berperan serta dalam memenuhi kebutuhan tumbuh anak secara wajar. Kajian ini menggambarkan upaya meningkatkan kesejahteraan remaja putus sekolah terlantar melalui Panti Sosial Bina Remaja Bambuapus. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak melalui Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) salah satunya di PSBR Bambu Apus (PSBRBA) melakukan pelayanan ssial dan rehabilitasi terhadap remaja putus sekolah terlantar. Intervensi dilakukan terdiri dari program pokok yaitu bimbingan sosial, keterampilan dan spiritual. Program penunjang dan ekstra  kurikuler. Dari pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan PSBRBA, maka hasil akhir pada tahun 2017 sudah mendapatkan pekerjaan 41,8 %, menunggu panggilan kerja 26,4 % dan belum diterima bekerja 31,8 %. Walaupun sebagian kecil belum bekerja, setidaknya sudah memiliki modal dari bimbingan yang dilakukan, yaitu sosial, mental dan keterampilan serta peralatan kerja sesuai dengan jenis keterampilan yang didapat di panti. Kata kunci :  Remaja Putus sekolah, kesejahteraan sosial, Panti sosial Bina Remaja.
PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAKSA DALAM RANGKA MENINGKATKAN AKSES ATAS PEKERJAAN Ismawati, Ismawati; Hartanto, Rima Vien Permata
Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v4i3.1590

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam membantu pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas daksa yang dilakukan melalui program rehabilitasi sosial. Hal ini disebabkan adanya diskriminasi hak atas pekerjaan terhadap mereka yang termasuk kelompok rentan dalam hal ini penyandang disabilitas daksa. Kurangnya rasa percaya diri dan keterampilan kerja yang tidak mumpuni menjadikan para penyandang disabilitas daksa susah mendapatkan pekerjaan. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina  Prof. Dr. Soeharso sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Sosial bertugas melaksanakan program rehabilitasi sosial yang dibagi dalam tiga kegiatan yaitu rehabilitasi, resosialisasi, serta penyaluran dan bimbingan lanjut. Pelaksanaan program rehabilitasi ini ternyata mengalami berbagai hambatan di antaranya hambatan yang berasal dari internal dan eksternal. Wawancara, observasi, dan studi dokumen dilakukan dalam rangka menemukan gambaran lengkap beserta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Melalui program rehabilitasi sosial diharapkan tenaga kerja dengan kondisi disabilitas  ini dapat meningkatkan derajat sosial sehingga tercipta kemandirian dan kesejahteraan.
PENGEMBANGAN BUDAYA MENUJU KESEJAHTERAAN BUDAYA : Pelajaran Dari Pengembangan Masyarakat Di Saung Angklung Udjo, Bandung, Jawa Barat Musthofa, Budiman Mahmud
Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v4i3.1600

Abstract

AbstrakKesejahteraan budaya (cultural wellbeing) merupakan konsep penting dalam kaitannya dengan pengembangan budaya (cultural development) dan pengembangan masyarakat (community development). Wellbeing  merupakan permasalahan yang selalu menarik untuk dibahas. Selama ini telah ada banyak perspektif dalam membahas tentang wellbeing. Pada kajian ini aspek wellbeing yang menjadi  fokus perhatian adalah cultural wellbeing, karena konsep ini masih belum dikembangkan secara luas di Indonesia, padahal bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi. Pendekatan kualitatif digunakan penulis dalam melihat aspek cultural wellbeing melalui studi kasus Saung Angklung Udjo (SAU) di Bandung, Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa budaya dan tradisi merupakan unsur yang menjadi bagian penting dalam kegiatan cultural development dan community development untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Budaya dan tradisi sangat penting untuk dilestarikan dan dikembangkan  di era globalisasi budaya saat ini yang faktanya banyak memberikan dampak besar dalam pergeseran budaya dan krisis identitas. Pada sisi lain, budaya dan tradisi merupakan asset yang berpotensi dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya cultural wellbeing. Konsep cultural wellbeing ini sangat relevan untuk menjadi pendekatan baru dalam melihat kesejahteraan, khususnya di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya.Kata Kunci: Pengembangan Budaya, Kesejahteraan Budaya, Pengembangan Masyarakat
WISATA PERDESAAN : “ PELESTARIAN BUDAYA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA ” Ardiwidjaja, Roby
Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v4i3.1549

Abstract

Indonesia memiliki aset daya tarik keanekaragaman sumber daya alam dan budaya yang sebagian besar tersebar di daerah perdesaan, pedalaman dan pesisir. Disebutkan bahwa populasi penduduk Indonesia sebanyak kurang lebih 250 juta orang, tersebar di 99 kota dan di lebih 78 ribu desa. Ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan tipe negara perdesaan, dengan keanekaragaman lebih dari 500 suku bangsa,  yang masyarakatnya masih tetap menjaga, mengembangkan dan melaksanakan tradisi sebagai identitasnya.  Ketika dikaitkan dengan pariwisata, seharusnya upaya pelestarian identitas tersebut menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan keunikan yang otentik ke Indonesiaan. Namun potensi keragaman akar budaya di wilayah perdesaan, tidak mampu di kelola secara optimal sebagai atraksi dan aktivitas wisata. Melalui studi kepustakaan, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahwa penyelenggaraan wisata perdesaan dapat menjadi satu solusi inovatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sekaligus mendukung program Nawacita. Rekomendasi yang diusulkan dalam tulisan ini adalah bahwa pembangunan pariwisata di kawasan perdesaan harus dapat diterima dalam kehidupan sosial dan layak secara budaya setempat, tidak diskriminatif, orientasi pada masyarakat lokal, dan mampu menjaga lingkungan.Kata kunci: pariwisata, desa, wisata perdesaan, akar budaya, ke Indonesiaan.
AKTE KELAHIRAN SEBAGAI HAK IDENTITAS DIRI KEWARGANEGARAAN ANAK Hari Harjanto Setiawan
Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i1.520

Abstract

Menurut Undang Undang No. 35 tahun 2014 ayat (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Sedangkan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. Pemberian akte kelahiran merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan mengungkapkan tentang akte kelahiran menggunakan perspektif hak asasi manusia. Pemenuhan hak akte kelahiran sebagai identitas diri kewarganegaraan yang paling berperan adalah keluarga. Pemenuhan hak ini juga menjadi kewajiban negara untuk memberikan kepada anak. Apabila negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya maka harus dilakukan advokasi sosial dalam rangka memperjuangkan hak anak.  
WARIA DAN PERSOALAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Togiaratua Nainggolan
Sosio Informa Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v19i1.25

Abstract

This study was conducted in order to describe the existence of transvestites and efforts to fulfill their human rights in Indonesia . Discussion with descriptive analysis of the qualitative data collected through library and documentation. The results indicate that efforts to fulfill transgender rights carried out internally and externally. Internally committed by transvestites, both individuals and groups through the organization. Externally conducted by other parties outside the transsexual, who made efforts to uphold human rights in general, including transvestites in it. Formally addressing the needs of transgender rights are sufficient, as evidenced by the many legal instruments related to human rights in Indonesia, although none offend transgender. The problem on level of implementation is very weak, leaving many transgenders are victims of human rights violations. For the sake of the effectiveness of efforts to comply with their human rights, transgender should combine efforts to strengthen internal management with external organizations and programs that focus and continuous seeking social support, and dare to take the initiative bring an experienced human rights violations to create momentum and reverberations transgender struggle to uphold their human rights. Regardless of the way in which transsexuals should continue to develop their social functioning and promote or restore a mutually beneficial social interaction between individuals and communities with the transgender community to improve the quality of life together.Keywords: compliance efforts, human rights, shemale.Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan keberadaan waria dan upaya memenuhi hak asasinya di Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak asasi waria dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan sendiri oleh waria, baik individu maupun kelompok melalui organisasi. Secara eksternal dilakukan oleh pihak lain di luar waria, yang melakukan upaya penegakan HAM secara umum termasuk waria di dalamnya. Secara formal upaya pemenuhan kebutuhan hak asasi waria cukup memadai, yang dibuktikan dengan banyaknya instrumen hukum terkait HAM di Indonesia walau tidak satupun menyinggung waria. Persoalananya adalah pada tararan implementasi masih sangat lemah sehingga masih banyak waria menjadi korban pelanggaran HAM. Demi efektivitas upaya pemenuhan hak asasinya, waria sebaiknya menggabungkan upaya internal dengan eksternal dengan memperkuat manajemen organisasi dan program yang fokus dan berkesinabungan, mencari dukungan sosial, dan berani mengambil inisiatif memperkarakan pelanggaran HAM yang dialami untuk menciptakan momentum dan gaung perjuangan waria menegakkan hak asasinya. Apapun cara yang ditempuh waria seyogyanya tetap mengembangkan keberfungsian sosialnya sekaligus mempromosikan atau memulihkan interaksi sosial yang saling menguntungkan antara individu dan komunitas waria dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama.Kata Kunci:upaya pemenuhan, hak asasi manusia, waria.
KAJIAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK Suradi Suradi
Sosio Informa Vol 8 No 4 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v8i4.1015

Abstract

Research on Factors that have Effect Towards Efforts in the Children Protection.Problems of children currently need serious attention regarding to the tendency of those children become victims of mistreatment, being exploitated and ignored. These tendencies can happen to a family that has high level of economical and social status as well as to one that haslow level economical and social status. The ambition towards career of parents of a welfare family and the limited access to meet the basic social need of poor family have lead this situation to the ignorance of children's rights of being survive, growing up, protection and participation. The parents unconsciously have ignored, exploitated, and mistreated their children for economical, social, or psychological purpose. An explorative research has observed various situation and condition as well as factors that have affected towards mistreatment, ignorance, and exploitation of children by their parents.Kata Kunci: Perlindungan anak, Lembaga perlindungan anak
BIROKRASI DAN KEDAMAIAN SOSIAL Revitalisasi Birokrasi dalam Resolusi Damai Konflik Sosial Suradi Suradi
Sosio Informa Vol 12 No 3 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v12i3.970

Abstract

Conflict as a social phenomena is never ending in human history. Moreover for the plurality in Indonesian people, conflict is a potential condition as a trigger to social conlict. In Sociologist, the factor of social conflict are caused by treatened for the resource access, basic human right among the people, or maybe people and the government. Conflict social among people and government could be happened since the public policy and development program didn’t have affirmative action to community welfare. Thus we need government bureaucracy revitalitation to reform the model and development approach to the community welfare, for arising social peaceful life.Key word : social conflict, bureaucracy, social peaceful.

Page 10 of 40 | Total Record : 398

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2002 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2021): Sosio Informa Vol 7 No 1 (2021): Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa Vol 5, No 3 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 2 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 1 (2019): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4 No 1 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 1 (2018): Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 2 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa Vol 2 No 3 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 2 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA Vol 1 No 3 (2015): Sosio Informa Vol.1.edisi 3 tahun 2015 Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 1 (2015): Sosio Informa Vol 1, No 1 (2015): Sosio Informa Vol 19, No 3 (2014) Vol 19 No 3 (2014): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 2 (2013) Vol 18 No 2 (2013): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 3 (2012) Vol 17 No 3 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 2 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 2 (2012) Vol 17, No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 2 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 3 (2009): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 1 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11, No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 3 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 2 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 1 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 9 No 1 (2004): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 4 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 3 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 2 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 2 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 1 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial More Issue