cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fikri Zul Fahmi
Contact Email
jrcp@itb.ac.id
Phone
+6222-86010050
Journal Mail Official
jrcp@itb.ac.id
Editorial Address
The Institute for Research and Community Services (LPPM), Center for Research and Community Services (CRCS) Building, 6th Floor, Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia,
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Regional and City Planning
Published by Institut Teknologi Bandung
ISSN : 25026429     EISSN : 25026429     DOI : https://doi.org/10.5614/jpwk
Core Subject : Humanities, Social, Engineering,
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Environmental Science Social Sciences Transportation
Journal of Regional and City Planning or JRCP is an open access journal mainly focusing on urban and regional studies and planning in transitional, developing and emerging economies. JRCP covers topics related to the analysis, sciences, development, intervention, and design of communities, cities, and regions including their physical, spatial, technological, economic, social and political environments. The journal is committed to create a multidisciplinary forum in the field by seeking original paper submissions from planners, architects, geographers, economists, sociologists, humanists, political scientists, environmentalists, engineers and other who are interested in the history, transformation and future of cities and regions in transitional, developing and emerging economies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Geografi, Perencanaan dan Pengembangan
Articles 1,015 Documents
 52   53   54   55   56 
Community Driven Development In Traditional Communities In Papua Yannice Luma Marnala Sitorus
Journal of Regional and City Planning Vol. 28 No. 1 (2017)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jrcp.2017.28.1.2

Abstract

Abstract. Community-Driven Development is a social planning concept aimed at changing the behaviour and attitude of marginalized communities in other to empower them. This means with their own ability they can collectively solve social and economic problems in their environment. By using various participatory approaches, that are considered most suitable in the postmodern planning era, this development concept is expected to increase the welfare of underprivileged communities. This concept is also applied in the development of traditional communities, especially for customary tradition communities, but has not yet had a significant impact. This study uses existing literature to show the general results of community-driven development in traditional communities, especially traditional communities in Papua. Many development programmes were run by the government using participatory approaches. The study shows that the desired social change is not yet observed for traditional communities in Papua, who have obtained community-driven development programmes for so many years.  These communities still have the lowest level of welfare in Indonesia. The social learning that was expected to happen in any community-driven development program with participatory approaches happens very slowly in Papua. Keywords. community empowerment, traditional communities, social changeAbstrak. Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan suatu konsep perencanaan sosial yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan sikap sosial masyarakat yang termarjinalkan agar dapat menjadi lebih berdaya, yang artinya dengan kemampuannya sendiri secara bersama-sama dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi di lingkungannya. Dengan menggunakan berbagai pendekatan partisipatif, yang dianggap paling sesuai pada era 'postmodern planning' ini, konsep pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan  kesejahteraan masyarakat yang berada  pada level bawah. Konsep ini juga diterapkan dalam pembangunan masyarakat tradisional, khususnya komunitas adat, tetapi belum memberikan dampak yang berarti. Kajian ini  menggunakan literatur  yang ada  untuk menunjukkan bagaimana hasil pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat secara umum pada komunitas adat, khususnya komunitas adat di Papua. Program-program pembangunan tersebut banyak dijalankan oleh pihak pemerintah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan partisipatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan sosial yang diinginkan ini belum terlihat pada komunitas adat di Papua yang telah sekian tahun memperoleh program-program pembangunan berbasis masyarakat. Komunitas tersebut masih memiliki tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia. Pembelajaran sosial yang diharapkan dapat terjadi dalam setiap program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif berjalan sangat lambat di Papua.Kata kunci. pemberdayaan masyarakat, komunitas adat, perubahan sosial
Analysis of Waste Retribution Income of Waste Management Service Improvement in East Part of Bandung City Iwan Susanto; Benno Rahardyan
Journal of Regional and City Planning Vol. 27 No. 3 (2016)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jrcp.2016.27.3.4

Abstract

Analisis Penerimaan Retribusi Sampah oleh Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Persampahan di Kota Bandung Bagian Timur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 merupakan dasar pada perencanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Kota Bandung yang Bersih Makmur Taat dan Bersahabat, atau yang disingkat Bermartabat. Berdasarkan slogan "Bermartabat" tersebut, maka kebersihan dan sistem pengelolaan persampahan adalah hal yang harus dikelola dengan baik sehingga pembangunan Kota Bandung yang akan dicapai adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Salah satu hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan persampahan di Kota Bandung adalah partisipasi masyarakat yang rendah dalam aspek pembiayaan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih besarnya beban subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) Kota Bandung yang mencapai 80% dari total biaya yang dibutuhkan, sementara penerimaan iuran sampah dari masyarakat Kota Bandung hanya mencapai 20% dari total biaya pengelolaan sampah. Besarnya beban subsidi APBD untuk pengelolaan sampah tersebut dapat mengganggu jalannya pelaksanaan pembangunan. Di sisi lain, rendahnya penerimaan iuran sampah dari masyarakat membuat PD Kebersihan selaku lembaga pengelola persampahan di Kota Bandung tidak dapat memberikan pelayanan optimal dan selalu bergantung kepada subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap hal-hal yang menyebabkan rendahnya penerimaan iuran sampah tingkat kota tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar (willingness to pay = WTP) dan tingkat kemampuan membayar (ability to pay = ATP). Penelitian ini menggunakan metode contingent valuation methode (CVM) dengan sistem bidding game (tawar menawar) dan analisis crosstab untuk mengetahui ketergantungan nilai kesediaan membayar masyarakat. Analisis cluster dan analisis diskriminan dilakukan untuk mengetahui pembagian responden ke dalam kelompok berdasarkan kedekatan variabel serta mengetahui perbedaan antar kelompok yang terbentuk. Untuk mengetahui karakteristik masyarakat, 400 kuesioner dibagikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata WTP responden berada di bawah nilai rata-rata ATP. Hal ini berarti bahwa masyarakat Kota Bandung Bagian Timur mampu untuk membayar iuran sampah kota. Pelayanan pengelolaan persampahan yang tidak memuaskan menjadi penyebab utama rendahnya penerimaan iuran sampah.Kata kunci. ATP, bidding game, cluster, CVM, WTP. The Regional Medium Term Development Plan of Bandung Municipality 2014 - 2018 is a basis for development planning in an effort to create Bandung Municipality: Clean, Prosperous, Obedient, and Friendly, which becomes the Bandung Municipality slogan "Bermartabat (Bersih Makmur Taat dan Bersahabat)". Based on the slogan "Bermartabat", the cleanliness and solid waste management system is something that must be managed properly so that the development of Bandung to be achieved is environmentally sound. One of the obstacles in the management of solid waste in the city of Bandung is the low public participation in the financing aspects. This is evident from the large subsidy from the APBD of Bandung Municipality, which reached 80% of the total cost required, while the reception solid waste fees from people in Bandung only reached 20% of the total cost of solid waste management. The amount of the subsidy budget for solid waste management could disrupt its implementation. On the other hand, due to the low amount of solid waste fees from the PD Kebersihan as the waste management company of Bandung Municipality cannot provide optimal service and always depends on the subsidies to be granted by the Government. Therefore, it is needed to analyze what causes the city's low solid waste fees collection. The purpose of this study was to determine the variables that influence the value of willingness to pay (WTP = willingness to pay) and the level of ability to pay (ability to pay = ATP). This study uses a contingent valuation method (CVM) with a bidding games system and crosstab analysis to determine the dependence of the value of the public's willingness to pay. Cluster analysis and discriminant analysis were conducted to determine the division of respondents into groups based on the proximity of variables and to know the differences between groups. To know the characteristics of the community, 400 questionnaires were distributed for data retrieval. The research showed that the average value of WTP from the respondents was below the average ATP value. This means that people in Eastern Bandung Municipality are able to pay solid waste fees. Low solid waste fees collection is primarily caused by unsatisfactory solid waste management service.Keywords. ATP, bidding game, cluster, CVM, WTP.
The Role of Batik and Lurik in Forming Local Identity in Klaten Regency Based on Public Perception Kenida Ajeng Setiyaning; Prihadi Nugroho
Journal of Regional and City Planning Vol. 28 No. 1 (2017)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jrcp.2017.28.1.3

Abstract

Abstract. Place identity is associated with the common ways of recognizing and remembering certain places different from others by the public. Batik and lurik culture in Klaten could serve as a local identity because of its historic tradition and is socially formed by society. An existing problem is that the development of batik and lurik in Klaten is more oriented to economic aspects and not for preserving cultural aspects. This study aims to analyze the role of batik and lurik in forming a local identity in Klaten Regency based on community perceptions. The study used mixed methods including the qualitative approach to understand the history and culture of batik and lurik, as well as to understand place branding efforts which support forming local identity, and the quantitative approach which attempts to understand community perceptions associated with batik and lurik in forming local identity. The result shows that lurik is more influential in forming local identity in Klaten Regency compared with batik. The result also shows that there has been an interaction between place and community, i.e. the community recognizes lurik from Klaten, has visited the location of local lurik production, and buys and wears local lurik products from Klaten. Variables that determined the forming of local identity are physical urban elements associated with lurik, shown by the accessibility and concentration of lurik showrooms near the city center, and strong attachment to the local people to lurik products shown by their pride in wearing local lurik products.Keywords. Batik, lurik, Klaten, local identityAbstrak. Identitas tempat berhubungan dengan kesamaan pemikiran masyarakat dalam mengenali dan mengingat tempat berbeda dari tempat lain. Budaya batik dan lurik di Klaten dapat menjadi identitas daerah karena memiliki sejarah dan dibentuk oleh masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah pengembangan batik dan lurik di Klaten lebih berorientasi pada aspek ekonomi, tidak bertujuan untuk mempertahankan aspek budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan batik dan lurik dalam pembentukan identitas daerah di Kabupaten Klaten menurut persepsi masyarakat. Metode studi yang digunakan adalah metode campuran yaitu dengan pendekatan kualitatif untuk memahami sejarah dan budaya batik dan lurik, memahami upaya place branding yang mendukung pembentukan identitas daerah, pendekatan kuantitatif untuk memahami persepsi masyarakat terkait batik dan lurik sebagai pembentuk identitas daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa lurik berperan dalam pembentukan identitas daerah di Kabupaten Klaten dibandingkan dengan batik. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi interaksi antara tempat dan masyarakat yaitu masyarakat mengenal adanya potensi lurik di Klaten, pernah mengunjungi lokasi sentra lurik di Klaten, kemudian membeli dan menggunakan produk lurik Klaten. Variabel yang mempengaruhi pembentukan identitas daerah meliputi elemen fisik kota terkait lurik yang ditunjukan dengan aksesibilitas sentra lurik yang dekat pusat kota dan letaknya saling berdekatan sehingga mudah dijangkau, serta keterikatan masyarakat terhadap produk lurik di Klaten yang ditunjukan dengan masih tingginya minat masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk lurik Klaten.Kata kunci. Batik, Lurik, Klaten, identitas daerah.
Community Capacity Building through an Alternative Approach Based on Participation in Handling Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) in Semarang Isnu Putra Pratama; Wiwandari Handayani; Jawoto Sih Setyono; Nyoman Prayoga
Journal of Regional and City Planning Vol. 28 No. 1 (2017)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jrcp.2017.28.1.4

Abstract

Abstract. Indonesia became the country with the highest number dengue cases in Asia, with as many as 80.065 cases, according to data by the United Nations in 2010. Dengue fever has killed hundreds, posing a threat to society against vector-based diseases, especially to those who are vulnerable to the impacts of climate change. The vulnerability of society will depend on their adaptive capacity in preventing or responding to an increased risk of disease transmission. In the efforts to increase resistance to the dengue risk, it will be difficult when only relying on increasing the quality of human resources in the health sector. In this context, the overall participation of the communities who are vulnerable of dengue becomes significant. DHF prevention programs with an alternative approach based on community participation in the ACTIVE (Actions Changing The Incidence of Vector- Borne Endemic Diseases) program in Semarang have been carried out by Mercy Corps Indonesia (MCI) with the Government of Semarang (Health Department, Development Planning Agency, Meteorology Climatology and Geophysics Agency, Department of Education) as well as academics of Diponegoro University. A series of activities in the ACTIVE program aims to build a city resilient to climate change, especially in the health sector by reducing the incidence of dengue. This paper aims to assess an alternative approach based on participation implemented through the concept of community capacity building within the framework of ACTIVE Program. The method used is descriptive analysis with a qualitative approach to the process of community capacity building. An alternative approach based on the concept of social learning and inclusive planning is able to get the government's attention and arouse the enthusiasm and the spirit of the community facing dengue in the region. Based on interviews with stakeholders, they generally refer to the alternative approach based on participation as interesting and consider the approaches effective in solving the problems of dengue at the level of public behavior. Keywords. Dengue hemorrhagic fever, ACTIVE, alternative approach, community capacity.Abstrak. Indonesia menjadi negara dengan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) tertinggi di Asia  yaitu sebanyak 80.065 jiwa (United Nation, 2010). Wabah DBD telah menelan banyak korban jiwa sehingga menimbulkan ancaman bagi masyarakat terhadap penyakit berbasis vektor, terlebih mereka yang rentan di bawah tekanan dampak perubahan iklim. Kerentanan masyarakat akan tergantung pada kapasitas adaptif dalam mencegah atau merespon risiko peningkatan transmisi penyakit. Dalam melakukan upaya peningkatan ketahanan terhadap risiko DBD tersebut, maka akan sulit jika hanya mengandalkan peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan saja. Pada konteks ini, maka partisipasi menyeluruh dari masyarakat yang rentan terhadap DBD menjadi signifikan. Program penanggulangan DBD dengan pendekatan alternatif berbasis partisipasi masyarakat dalam kegiatan ACTIVE (Actions Changing The Incidence of Vector- Borne Endemic Diseases/Inisiatif Penanganan Penyakit Endemik Berbasis Vektor) di Kota Semarang telah dilakukan oleh Mercy Corps Indonesia (MCI) bersama dengan Pemerintah Kota Semarang (Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dinas Pendidikan) serta Universitas Diponegoro selaku akademisi. Rangkaian kegiatan dalam Program ACTIVE bertujuan untuk membangun kota yang berketahanan terhadap perubahan iklim khususnya dari sektor kesehatan dengan cara mengurangi kejadian DBD. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau pendekatan alternatif berbasis partisipasi yang diterapkan melalui konsep peningkatan kapasitas masyarakat dalam kerangka Program ACTIVE. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap proses peningkatan kapasitas masyarakat. Pendekatan alternatif berdasarkan konsep pembelajaran sosial dan perencanaan inklusif mampu mendapatkan perhatian pemerintah dan menggugah antusiasme serta semangat masyarakat dalam menghadapi DBD di wilayahnya. Berdasarkan hasil wawancara para stakeholder, umumnya menyinggung pendekatan alternatif berbasis partisipasi yang menarik dan dinilai efektif dalam menyelesaikan permasalahan DBD pada tingkat perilaku masyarakat.Kata kunci. demam berdarah dengue, ACTIVE, pendekatan alternatif, kapasitas masyarakat.
Instruments for Development Controls in Gerbangkertosusila Adjie Pamungkas; Erma Fitria Rini; Prio Nur Cahyo
Journal of Regional and City Planning Vol. 27 No. 3 (2016)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jrcp.2016.27.3.5

Abstract

Gerbangkertosusila (GKS) is one of the national strategic areas (KSN) consisting of 7 municipal and 1 provincial governments. The main objective of KSN is to accelerate and coordinate the development process on the macro level including arterial and toll road systems, development around the Suramadu Bridge Area, and regional seaport development. However, the development acceleration and coordination among the municipalities is still inadequate. Therefore, a partnership among parties is needed to promote and control development within GKS. Consequently, agreed instruments of development control are some of the key steps for successful partnerships.To agree on development control instruments, stakeholders are required to assess 60 proposed instruments within the four groups of development control (zoning, planning permits, sanction and development incentives and disincentives). Based on the questionnaire outputs, stakeholders consider the roles of municipal authority far greater than the provincial level and the body of GKS. The body of GKS is suggested to serve only in coordination the three main development activities (planning, implementation and controlling). The output of the questionnaire was then re-assessed and agreed by stakeholders in a focus group discussion (FGD). In the FGD, stakeholders agreed that the municipal and provincial governments have similar roles in implementation and monev (monitoring and evaluating) of developments. The body of GKS is directed to coordinate, monitor and evaluate key development projects in GKS. The FGD also resulted in agreed instruments, which are; 2 instruments in zoning, 4 instruments in permits, 10 instruments in sanction, 17 instruments in development incentives and 5 instruments in development disincentives. The role of coordination and monev of the GKS body is also highlighted via development schemes in every agreed instrument.Keywords. Instruments, development control, GKS, coordination. Gerbangkertosusila (GKS) adalah salah satu kawasan strategis nasional (KSN) yang terdiri dari 7 kota/ kabupaten dan 1 propinsi. Tujuan utama KSN adalah untuk mempercepat dan mengkoordinasikan proses pembangunan pada tingkat makro termasuk sistem jalan arteri dan tol, pembangunan di sekitar Kawasan Jembatan Suramadu, dan pembangunan pelabuhan wilayah. Namun, percepatan dan koordinasi pembangunan diantara pemerintah daerah masih belum memadai. Oleh sebab itu, kerja sama diperlukan untuk mempromosikan dan mengendalikan pembangunan di GKS. Sebagai konsekuensinya, instrumen pengendalian pembangunan yang disetujui merupakan langkah kunci untuk keberhasilan kerja sama tersebut.Berdasarkan hasil analisis kuesioner, pemangku kepentingan menganggap bahwa peran pemerintah kota/ kabupaten jauh lebih penting daripada provinsi dan lembaga wilayah. Dalam FGD, para pemangku kepentingan sepakat bahwa lembaga wilayah diarahkan untuk mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi proyek-proyek pembangunan kunci GKS. FGD juga menyetujui perlunya sejumlah instrumen berupa zoning, perijinan, sanksi, insentif dan disinsentif.Kata Kunci: instrumen, pengendalian pembangunan, GKS, koordinasi.
A Projection of Land Needed for Settlements and Conversion of Paddy Fields in Solok City Ricky Ricky; Ernan Rustiadi; Baba Barus
Journal of Regional and City Planning Vol. 28 No. 3 (2017)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jrcp.2017.28.3.3

Abstract

Abstract. The city of Solok, despite being a growing urban area, cannot entirely abandon its agricultural sector due to its influence on the development of the region and its contribution to maintaining national food security. The development of settlement in the city of Solok needs to consider the existing paddy fields while avoiding unnecessary conversion, which should be a last resort. Infrastructure development should not be directed to the existing and potential paddy fields, since, generally, settlement development prefers these areas. This study aimed to estimate the land needed for settlements based on population projections, the assessment of land suitability for paddy field by a spatial analysis and a simulation of land use change considering infrastructure as driving factor. The methods used in this study are the Saturation Model, Spatial Analysis, Markov Chain and Cellular Automata (CA) Analysis. The results demonstrate that: (1) the estimated population in 2031 using the saturation model will be 71,524 inhabitants, which would require 223.08 Ha of settlements; (2) the existing paddy fields cover 971.27 Ha, some parts were categorized unsuitable due to its slope but this was overcome by the construction of terraces; and (3) the Markov Chain and CA analysis predicted over 150 Ha of paddy field conversion in Solok by 2024. The road development plan in Solok City tends to follow the market trend directed at the existing and potential paddy field areas. The study predicts a significant loss of paddy fields, especially in areas with a high suitability class.Keywords. Paddy Fields Conversion, Land Use Change, Saturation Model, Land Suitability, CA Markov.Abstrak. Walaupun secara administratif berstatus sebagai sebuah kota, Kota Solok tidak dapat begitu saja meninggalkan sektor pertanian karena masih kuatnya pengaruh sektor tersebut dalam pembangunan wilayah dan adanya kepentingan mempertahakan ketahanan nasional. Pembangunan permukiman di Kota Solok perlu memperhatikan eksistensi lahan sawah yang ada dan sebisa mungkin menghindari alih fungsi yang tidak seharusnya dan harus benar-benar sesuai kebutuhan. Pengembangan infrastruktur permukiman sebaiknya tidak diarahkan pada lokasi-lokasi sawah eksisting dan lahan-lahan yang potensial untuk sawah. Namun pengembangan permukiman pada umumnya lebih memilih untuk mengalih fungsi lahan sawah yang ada dan potensial. Penelitian ini bertujuan 1) memperkirakan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman berdasarakan proyeksi pertumbuhan penduduk 2) analisis kesesuaian lahan untuk komoditas padi sawah dan 3) mensimulasikan perubahan penggunaan lahan dengan mempertimbangkan infrastruktur sebagai faktor yang berpengaruh. Metoda yang digunakan adalah Model Saturasi, Analisis Spasial, Markov Chain dan Cellular Automata (CA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perkiraan populasi penduduk kota Solok dengan model saturasi pada tahun 2031 mencapai 71.524 jiwa yang akan membutuhkan lahan seluas 223,08 Ha untuk kawasan permukiman 2) Luas lahan sawah aktual sebanyak 971,27 Ha, sebagian terkategorikan tidak sesuai karena faktor lereng, namun faktor penghambat tersebut telah diatasi dengan pembangunan terasering 3) Diperkirakan akan terjadi pengurangan luas lahan sawah lebih dari 150 Ha pada tahun 2024. Rencana perluasan jaringan jalan di Kota Solok terbukti cenderung mengikuti trend pasar yang diarahkan pada lokasi sawah-sawah eksisting dan potensial, alih fungsi lahan sawah diperkirakan tetap akan terjadi dalam jumlah yang cukup tinggi terutama pada lahan-lahan berkesesuaian baik.Kata kunci. Konversi Lahan Sawah, Model Kejenuhan, Perubahan Penggunaan lahan, Kesesuaian Lahan, CA Markov.
The Old Phase of Javanese Villages as an Early Form of Participatory Democratic Governance in Indonesia Kusumastuti Kusumastuti
Journal of Regional and City Planning Vol. 28 No. 3 (2017)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jrcp.2017.28.3.5

Abstract

Abstract. Indonesia has experienced seven developmental phases of the social system (ideology), i.e. (1) the old phase of Javanese villages  (809 AD); (2) the kingdom era (1044-1886); (3) the colonial Dutch East Indies (1853 AD); (4) the Japanese occupation (1942-1945); (5) the settling period from 1945 to 1965; (6) the New Order (1965-1998); and (7) The Reform Era. This ideology affects the development system, which in turn affect the relationship between government and people, such as on the position, rights, and roles of the people in influencing and determining the direction, content and development priorities. Meanwhile, democracy as a political system will affect the development system. Likewise, the decision-making system for developments is strongly influenced by the political system. This paper aims to retrace the democracy in the social system of the "Old phase of Javanese Villages in Indonesia," to understand and rediscover its values. Many Dutch and British officials admired and recognized these values as the most suitable social system for our nation. Unfortunately, after the kingdom age, the Dutch colonial era and later times, the concept of village democracy has been erased and replaced with a system that was more favorable for the ruling regime. Therefore, this study is expected to remind, enhance and complement the repertoire of knowledge that can be developed and can influence thinking to the enrich and improve democracy in the context of development, especially to build the concept of participatory planning as a medium of education and as a vision to unite the nation. The method used is literature study to discover and understand the historical situation. The village is chosen as a unit of study because it was the forerunner of the traditions and culture of community life as a reflection of the unity of thought and action that determine the direction, content, and priorities of collective action. The village is an entity on the smallest scale in the nation. The village is a "cell" that forms an entity in the administration, law, and resources of the nation.Keywords. citizen participation, social system, system of government.Abstrak. Di Indonesia ada tujuh fase perkembangan sistem (ideologi) kemasyarakatan, yaitu (1) masa desa Jawa kuno  (809M); (2) masa kerajaan (1044-1886); (3) masa kolonial Hindia-Belanda (1853M); (4) masa pendudukan Jepang (1942-1945); (5) masa pengaturan tahun 1945-1965; (6) masa Orde Baru (1965-1998); dan (7) masa Reformasi. Ideologi itu kemudian mempengaruhi sistem pembangunan yang digunakan bangsa Indonesia karena ideologi mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan rakyat. Misalnya pada bagaimana posisi, hak dan peran rakyat dalam mempengaruhi dan menentukan keputusan untuk memilih arah,  isi dan prioritas pembangunan. Sementara itu, demokrasi sebagai suatu sistem politik akan mempengaruhi sistem pembangunan. Demikian juga dengan sistem pengambilan keputusan dalam pembangunan akan sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang diterapkan. Tulisan ini bertujuan untuk membuka kembali demokrasi dalam sistem kemasyarakatan  pada"Masa Desa Jawa Kuno", dengan cara memahami dan menemukan kembali nilai-nilainya, yang oleh banyak petinggi dan pemikir bangsa Belanda dan Inggris dikagumi dan diakui paling cocok untuk bangsa kita. Sayangnya di masa kerajaan, Kolonial Belanda dan masa-masa selanjutnya, konsep demokrasi desa telah dihapus dan diganti dengan sistem yang lebih menguntungkan penguasa pada setiap rezim saat itu.Oleh karena itu, kajian ini diharapkan bisa mengingatkan, menambah dan melengkapi khasanah pengetahuan yang bisa dikembangkan dan mempengaruhi pemikiran bagi pengkayaan pengembangan demokrasi dalam pembangunan terutama untuk pengembangan konsep perencanaan partisipatif sebagai media edukasi dan mempersatukan visi bangsa. Metode yang digunakan adalah studi literatur, sebagai cara untuk menemukan dan memahami fakta-fakta di masa lalu. Sebagai unit kajian adalah desa karena desa merupakan cikal-bakal tumbuhnya tradisi dan budaya hidup bersama sebagai suatu cerminan kesatuan antara pemikiran dan tindakan yang menentukan arah, isi dan prioritas tindakan bersama sebagai entitas dalam skala terkecil bangsa. Desa sebagai "cell" yang membentuk entitas dalam administrasi, hukum dan sumber-daya bangsa. Kata kunci. partisipasi warga, sistem kemasyarakatan, sistem pemerintahan.
Technoculture Approach in Facing the Transnational Threat Dicky R. Munaf; Maya Veraningsih
Journal of Regional and City Planning Vol. 27 No. 3 (2016)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jrcp.2016.27.3.6

Abstract

Around the world, several cases strongly affect human beings. The world is not peaceful, conflict seems persistent and intractable. Moreover, after a decade of complacency, we seem to finally grasp the fact that we are fighting for survival under the shadow of catastrophic dangers. In this situation, our strategy must be radically changed so it will involve: ends, ways of action, and means to achieve our national goals. We must also redefine our understanding of security threats and strategic doctrines must also be reconsidered. We propose to defeat transnational crime. We should strive to engender and develop a strong civil society and include technology in it. Thus, the techno culture approach points to an alternative strategy for facing the transnational threat.Keywords. threat, transnational, technoculture, public-private Di seluruh dunia, beberapa kasus kejahatan secara kuat mempengaruhi umat manusia. Dunia tidak damai, konflik tampak terus terjadi dan sulit dikendalikan. Bahkan, setelah satu dekade dengan kepuasan, kita akhirnya melihat fakta bahwa kita sedang berjuang untuk bertahan di bawah bayang-bayang bencana. Dalam situasi ini, strategi kita harus berubah secara radikal sehingga akan melibatkan: akhir, cara bertindak, dan cara untuk menggapai tujuan nasional. Kita harus mendefinisikan ulang pemahaman kita akan ancaman keamanan dan doktrin strategis harus dipertimbangkan. Kita mengusulkan untuk mengalahkan kejahatan lintas negara. Kita harus berupaya memunculkan dan mengembangkan masyarakat sipil yang kuat dan memasukkan teknologi di dalamnya. Oleh sebab itu, pendekatan teknokultur merujuk kepada strategi untuk menghadapi ancaman lintas negara tersebut.Kata kunci. ancaman, lintas negara, teknokultur, pemerintah-swasta.
Increase in Land Value due to Spatial Transformation in the Northern Part of the Bandung – Cimahi Peri-urban Region Anita Vitriana
Journal of Regional and City Planning Vol. 28 No. 1 (2017)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jrcp.2017.28.1.5

Abstract

Abstract. The increase in density and urban activity has led to spatial expansion towards the urban periphery. Peri-urban areas that originally were rural areas, gradually turn into typical urban settlement areas. This transformation is followed by an increase in economic land value which is characterized by an increase in land price.  This study examines the meaning of the increase in economic land value for the government as an effect of the spatial transformation in the periphery area of Bandung City and the northern part of Cimahi. This study uses quantitative-qualitative mixed methods. Primary data was obtained through interviews with informants from local communities, and secondary data was obtained from a former study on this area and Land and Building Tax documentation (PBB). For the government, economic land value specifically will be reviewed using the Land-Tax Object Sales Value (NJOP Tanah), and then compared with the increase in market price of land. The study results show that the increase of land price due to the spatial transformation in the Gunung Batu Dalam area was not in line with the increase in land value for local governments. The increase in land prices determined by market forces becomes a potential loss of revenue for local governments. Therefore, the government needs to control the increase in land prices. If not, then the government should immediately adjust the Land-Tax Object Sales Value to represent the economic land value of peri-urban areas.Keywords. land value, spatial transformation, peri-urban area, Gunung Batu Dalam area.Abstrak. Peningkatan kepadatan dan aktivitas urban telah menyebabkan terjadinya perubahan spasial ke arah periferi kota.  Wilayah peri-urban yang sebelumnya daerah perdesaan, lambat laun berubah menjadi wilayah permukiman khas perkotaan. Perubahan fungsi tersebut berdampak pada peningkatan nilai ekonomi lahan. Studi ini mengkaji makna peningkatan nilai ekonomi lahan bagi pemerintah sebagai dampak proses transformasi lahan pada salah satu kawasan periferi Kota Bandung-Cimahi bagian utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif. Data primer diperoleh melalui metoda wawancara dengan informan dari komunitas lokal, dan data sekunder diperoleh dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terhadap kawasan ini serta dokumentasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan harga lahan akibat transformasi spasial di Kawasan Gunung Batu Dalam tidak berbanding lurus dengan peningkatan nilai lahan bagi pemerintah daerah. Peningkatan harga lahan yang ditentukan oleh mekanisme pasar, justru menjadi celah potensi kehilangan pendapatan bagi pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah perlu mengontrol peningkatan harga tanah. Jika tidak, maka pemerintah perlu segera menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah agar secara reprsentatif dapat mewakili nilai ekonomi lahan kawasan peri-urban.  Kata kunci. Nilai lahan, transformasi spasial, wilayah peri-urban, Kawasan Gunung Batu Dalam
Spatial Autocorrelation on Public Facility Availability Index with Neighborhoods Weight Difference Khursatul Munibah; Widiatmaka Widiatmaka; Hermanu Widjaja
Journal of Regional and City Planning Vol. 29 No. 1 (2018)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/jrcp.2018.29.1.2

Abstract

Abstract. The level of regional development  is marked by high availability of public facilities, such as  education, health, economic, social facilities and their accessibility. A higher of index of public facility availability means a region can support human activities well, including the economic sector. Spatial patterns  of  public facility availability in Cianjur Regency were  analized by global and local spatial autocorrelation  based on the Moran's index and the local indicator spatial association (LISA) index, respectively. A spatial weighted matrix (wij) for Moran'I and LISA  calculated based on nearest neighbor, neighbor boundary length and neighbor distance. The result showed that differences in the spatial weighted matrix of Moran's  index does not affect the spatial pattern but they do affect the Moran's I values for nearest neighbor, neighbor boundary length and neighbor distance, at 0.30; 0.22 and 0.33, respectively. Differences in the spatial weighted matrix of LISA index showed that 97% of districts have the same scatter plot and only 3% of districts have different scatter plot. The spatial pattern type of public facility evailability in Cianjur Regency is cluster where  the nothern Cianjur cluster is in HH category and the central-southern Cianjur cluster is in the LL category.Keywords. LISA index, Moran's index, spatial pattern, spatial weighted matrix.Abstrak. Tingkat perkembangan wilayah ditandai dengan ketersediaan fasilitas umum yang tinggi seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi sosial dan aksessibilitas. Indeks ketersediaan fasilitas umum yang tinggi dapat mendorong aktivitas manusia yang baik, termasuk dalam sektor ekonomi. Pola spasial dari indeks ketersediaan fasilitas umum di Kabupaten Cianjur dianalisis dengan global dan local spasisl autokorelasi yang dihitung masing-masing berdasarkan pada Indeks Moran dan indeks LISA (local indicator spatial association). Bobot spasial yang digunakan dalam perhitungan global dan lokal spasial autokorelasi adalah nearest neighbor,  neighbor boundary length and neighbor distance. Hasil menunjukkan bahwa perbedaan bobot spatial pada global spatial autocorrelation tidak memberikan pengaruh terhadap pola spasial tetapi berpengaruh pada nilai Moran Index yaitu 0.30; 0.22 and 0.33 masing-masing untuk nearest neighbor, neighbor boundary length dan neighbor distance. Perbedaan bobot spasial di local autokorelasi menunjukkan bahwa 97% kecamatan di Kabupaten Cianjur memiliki scatter plot yang sama dan hanya 3% kecamatan memiliki scatter plot yang berbeda. Pola spasial ketersediaan fasilitas umum di Kabupaten Cianjur adalah kluster dimana kluster Cianjur Utara dengan kategori HH dan kluster Cianjur Tengah-Selatan dengan kategori LL.  Kata kunci. Indeks LISA, indeks Moran, pola spasial, bobot spasial

Page 54 of 102 | Total Record : 1015

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

1990 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 36 No. 2 (2025) Vol. 36 No. 1 (2025) Vol. 35 No. 2 (2024) Vol. 35 No. 1 (2024) Vol. 34 No. 3 (2023) Vol. 34 No. 2 (2023) Vol. 34 No. 1 (2023) Vol. 33 No. 3 (2022) Vol. 33 No. 2 (2022) Vol. 33 No. 1 (2022) Vol. 32 No. 3 (2021) Vol. 32 No. 2 (2021) Vol. 32 No. 1 (2021) Vol. 31 No. 3 (2020) Vol. 31 No. 2 (2020) Vol 31, No 1 (2020) Vol. 31 No. 1 (2020) Vol. 30 No. 3 (2019) Vol 30, No 3 (2019) Vol 30, No 2 (2019) Vol. 30 No. 2 (2019) Vol 30, No 1 (2019) Vol. 30 No. 1 (2019) Vol. 29 No. 3 (2018) Vol 29, No 3 (2018) Vol 29, No 2 (2018) Vol. 29 No. 2 (2018) Vol 29, No 1 (2018) Vol. 29 No. 1 (2018) Vol. 28 No. 3 (2017) Vol 28, No 3 (2017) Vol 28, No 2 (2017) Vol. 28 No. 2 (2017) Vol. 28 No. 1 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol 28, No 1 (2017) Vol. 27 No. 3 (2016) Vol 27, No 3 (2016) Vol 27, No 2 (2016) Vol. 27 No. 2 (2016) Vol 27, No 1 (2016) Vol. 27 No. 1 (2016) Vol. 26 No. 3 (2015) Vol 26, No 3 (2015) Vol. 26 No. 2 (2015) Vol 26, No 2 (2015) Vol 26, No 1 (2015) Vol. 26 No. 1 (2015) Vol. 25 No. 3 (2014) Vol 25, No 3 (2014) Vol 25, No 2 (2014) Vol. 25 No. 2 (2014) Vol 25, No 1 (2014) Vol. 25 No. 1 (2014) Vol. 24 No. 3 (2013) Vol 24, No 3 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol 24, No 2 (2013) Vol. 24 No. 2 (2013) Vol 24, No 1 (2013) Vol. 24 No. 1 (2013) Vol. 23 No. 3 (2012) Vol 23, No 3 (2012) Vol 23, No 3 (2012) Vol 23, No 2 (2012) Vol. 23 No. 2 (2012) Vol. 23 No. 1 (2012) Vol 23, No 1 (2012) Vol 22, No 3 (2011) Vol. 22 No. 3 (2011) Vol. 22 No. 2 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol 22, No 2 (2011) Vol. 22 No. 1 (2011) Vol 22, No 1 (2011) Vol 21, No 3 (2010) Vol. 21 No. 3 (2010) Vol. 21 No. 2 (2010) Vol 21, No 2 (2010) Vol 21, No 1 (2010) Vol. 21 No. 1 (2010) Vol 20, No 3 (2009) Vol 20, No 3 (2009) Vol. 20 No. 3 (2009) Vol. 20 No. 2 (2009) Vol 20, No 2 (2009) Vol. 20 No. 1 (2009) Vol 20, No 1 (2009) Vol. 19 No. 3 (2008) Vol 19, No 3 (2008) Vol. 19 No. 2 (2008) Vol 19, No 2 (2008) Vol 19, No 1 (2008) Vol. 19 No. 1 (2008) Vol 18, No 3 (2007) Vol. 18 No. 3 (2007) Vol. 18 No. 2 (2007) Vol 18, No 2 (2007) Vol. 18 No. 1 (2007) Vol 18, No 1 (2007) Vol 17, No 3 (2006) Vol. 17 No. 3 (2006) Vol. 17 No. 2 (2006) Vol 17, No 2 (2006) Vol. 17 No. 1 (2006) Vol 17, No 1 (2006) Vol. 16 No. 3 (2005) Vol 16, No 3 (2005) Vol 16, No 2 (2005) Vol. 16 No. 2 (2005) Vol 16, No 1 (2005) Vol. 16 No. 1 (2005) Vol. 15 No. 3 (2004) Vol 15, No 3 (2004) Vol. 15 No. 2 (2004) Vol 15, No 2 (2004) Vol. 15 No. 1 (2004) Vol 15, No 1 (2004) Vol. 14 No. 3 (2003) Vol 14, No 3 (2003) Vol 14, No 2 (2003) Vol. 14 No. 2 (2003) Vol. 12 No. 4 (2001) Vol 12, No 4 (2001) Vol 12, No 3 (2001) Vol. 12 No. 3 (2001) Vol. 12 No. 1 (2001) Vol 12, No 1 (2001) Vol. 11 No. 3 (2000) Vol 11, No 3 (2000) Vol. 11 No. 2 (2000) Vol 11, No 2 (2000) Vol. 10 No. 3 (1999) Vol 10, No 3 (1999) Vol. 10 No. 1 (1999) Vol 10, No 1 (1999) Vol. 9 No. 2 (1998) Vol 9, No 2 (1998) Vol. 8 No. 3 (1997) Vol 8, No 3 (1997) Vol 8, No 1 (1997) Vol. 8 No. 1 (1997) Vol. 7 No. 22 (1996) Vol 7, No 22 (1996) Vol 7, No 21 (1996) Vol. 7 No. 21 (1996) Vol. 7 No. 20 (1996) Vol 7, No 20 (1996) Vol 6, No 19 (1995) Vol. 6 No. 19 (1995) Vol 6, No 18 (1995) Vol. 6 No. 18 (1995) Vol. 6 No. 17 (1995) Vol 6, No 17 (1995) Vol 5, No 16a (1994): Edisi Khusus Vol 5, No 16 (1994) Vol. 5 No. 16a (1994): Edisi Khusus Vol. 5 No. 16 (1994) Vol 5, No 16 (1994) Vol 5, No 11 (1994) Vol. 5 No. 11 (1994) Vol. 4 No. 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol 4, No 9 (1993) Vol. 4 No. 9 (1993) Vol 4, No 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9a (1993): Edisi Khusus Februari Vol. 4 No. 9b (1993): Edisi Khusus Juli Vol 4, No 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol. 4 No. 9c (1993): Edisi Khusus Oktober Vol 4, No 8 (1993) Vol. 4 No. 8 (1993) Vol 4, No 8 (1993) Vol. 4 No. 7 (1993) Vol 4, No 7 (1993) Vol 3, No 4 (1992) Vol. 3 No. 4 (1992) Vol. 3 No. 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 4a (1992): Edisi Khusus Juli Vol 3, No 3 (1992) Vol. 3 No. 3 (1992) Vol 2, No 1 (1991) Vol. 2 No. 1 (1991) Vol 2, No 1 (1991) Vol. 1 No. 1 (1990): Perkenalan Vol 1, No 1 (1990): Perkenalan More Issue