cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat
Published by Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
NURANI merupakan jurnal kajian syari'ah dan masyarakat yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Jurnal NURANI terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal NURANI pertama kali terbit pada tahun 2001 dengan Surat Keputurusan Rektor IAIN Raden Fatah. Pengelola menyambut baik kontribusi dalam bentuk artikel dari para ilmuwan, sarjana, professional, dan peneliti dalam disiplin syari'ah dan kemasyarakatan untuk dipublikasikan dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan. Besar harapan kami, artikel-artikel yang terbitkan oleh Jurnal NURANI dapat memberikan kontribusi yang nyata dan berdampak secara luas pada perubahan paradigma positif mengenai syari'ah dan kemasyarakatan. Jurnal NURANI melakukan publikasi karya ilmiah berpegang teguh pada nilai-nilai dan etika publikasi ilmiah serta seluruh proses didalamnya dikelola secara profesional dan akuntabel. Jurnal NURANI berkomitmen akan memberikan sanksi secara tegas apabila selama proses publikasi terdapat hal-hal yang menyalahi aturan dalam etika publikasi serta norma-norma akademik.
Arjuna Subject : -
Articles 279 Documents
 7   8   9   10   11 
REFORMULASI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN “HADHANAH” Huzaimah, Arne
Nurani Vol 18 No 2 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v18i2.1942

Abstract

Abstrak Pelaksanaan eksekusi putusan hadhanah masih terdapat beberapa hambatan sehingga eksekusi putusan hadhanah tidak dapat dilaksanakan. Belum adanya aturan formal yang secara khusus mengatur masalah teknis eksekusi anak. Dengan demikian, khusus masalah eksekusi anak sampai saat ini dapat dikatakan tengah terjadi kekosongan aturan atau kekosongan undang-undang (vacuum). Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah adalah menerapkan lembaga dwangsom pada saat mengajukan perkara hadhanah ke pengadilan agama. Lembaga dwangsom dapat menjadi instrumen eksekusi jika penggugat yakin bahwa tergugat tidak akan mau melaksanakan putusan hakim dan yakin bahwa pelaksanaan eksekusi dilapangan akan mengalami kesulitan. Lembaga dwangsom dapat menjadi solusi preventif, di mana dengan adanya hukuman dwangsom, tergugat secara psychis akan merasa tertekan untuk segera melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela. Selain itu, Ada upaya lain yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan putusan hadhanah di pengadilan agama, di mana sebelum pengucapan putusan, Ketua Majelis Hakim dapat memanggil dan memerintah pihak tergugat secara sukarela menyerahkan anak dengan cara baik-baik kepada pihak penggugat, apa lagi jika diketahui bahwa anak lebih dekat dengan penggugat dari pada dengan tergugat. Hal ini tentunya dapat dilakukan jika pihak tergugat mau mendengarkan saran hakim sebelum perkara hadhanah tersebut diputus dan mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan anak, sehingga putusan yang akan diucapkan nanti tidak menjadi ilusoir (hampa).
ANALISIS KONTINUITAS EKSPRESI KEAGAMAAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG PADA ERA 1990-AN DAN ERA GLOBALISASI Dewi, Rusmala
Nurani Vol 18 No 2 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v18i1.1945

Abstract

Abstract The city of Palembang experienced a slow growth process of the city below 1990. In the globalization era, the social mobility process experienced by the people of Palembang city gave birth to a new class in the society which allegedly would later change the religious expression. Therefore, the problems in research are: how the development of religious expression of Palembang city community in the era of the 1990s. Second; whether that led to changes in religious expression in the city of Palembang from the era of the 1990s to the current era of globalization. The development of religious expression of Palembang people in the 1990s can be seen from the background of the understanding of the religion which is the embryo of Islamic history entering Palembang, then the background of social change by showing the religious social behavior of paradox, and the last condition of economic growth rate. While the cause of changes in religious expression in the city of Palembang from the era of the 1990s to the era of globalization today is caused by several factors behind the emergence of change and continuity of religious expression of the city of Palembang is caused by two things: first; intellectual shift of moslem society of Palembang city; and second; collide with the flow of globalization within the city of Palembang. Keywords: Continuity, Community of Palembang City, and Globalization.
KEBIJAKAN REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA Mursid, Fadillah
Nurani Vol 18 No 2 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v18i2.2486

Abstract

KEBIJAKAN REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA Fadillah Mursid Abstract The financial sector in Indonesia is one of the sectors that has an important role in encouraging the improvement of the national economy and the economy of society. then, of course, institutions or agencies involved in the financial sector require clear regulation as the rules of the game. Ironically BMT as one of the micro-finance institutions actually tend to receive less attention from the government, especially regarding the regulation. Whereas regulation is one of the most important factors that affect sustainability BMT. Departing from the background, this study aims to know, examine and explain how the regulation of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in the Regulations of Cooperatives Cooperatives, the Foundation Act, and the Law of Microfinance Institutions as well as why the existing BMT regulatory policy like today? This research including the kind of research normative law, while specification this research is descriptive analytical Legal material used in covering primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials in this paper is done by doing literature research and document studies. The main approach is doctrinal. Based on the results of research that the authors do can be summarized as follows: 1. The arrangement of BMT with the Law of Cooperatives is only temporary until the issuance of the Act specifically regulate the issue of BMT. 2. The foundation law can not be used as the basis of BMT regulation, because the foundation is an institution that is only oriented to social interests, while BMT has a social function as well as profit oriented. 3. The regulation of BMT in Act No. 1 of 2013 on Microfinance Institutions has provided clarity on what and how should BMT institutional, sharia aspect guidance, supervision and guarantee of customer's savings, although until now there is a Government Regulation which regulates further how to guarantee mechanism of deposit in micro financial institution especially BMT. 4. Current BMT regulatory policies tend to encourage the development of BMTs towards financial institutions such as banks. Keywords: Policy, Regulation, BMT, Indonesia Abstrak Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. maka, sudah barang tentu lembaga atau instansi yang berkecimpung di sektor keuangan memerlukan regulasi yang jelas sebagai aturan mainnya. Ironisnya BMT selaku salah satu lembaga keuangan mikro justru cenderung kurang mendapat perhatian dari pemerintah khususnya mengenai regulasinya. Padahal regulasi merupakan salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi sustainabilitas BMT. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan bagaimana regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian, Undang-Undang Yayasan, dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro serta mengapa kebijakan regulasi BMT yang ada seperti saat ini? Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan dalam meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan utama yang ditempuh adalah doktrinal. Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengaturan BMT dengan Undang-Undang Perkoperasian hanya bersifat sementara sampai dikeluarkannya Undang-Undang yang secara spesifik mengatur persoalan BMT. 2. Undang-Undang yayasan tidak bisa dijadikan dasar pengaturan BMT, dikarenakan yayasan merupakan lembaga yang hanya berorientasi pada kepentingan sosial, sedangkan BMT memiliki fungsi sosial sekaligus profit oriented. 3. Pengaturan BMT dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro telah memberikan kejelasan tentangi apa dan bagaimana seharusnya kelembagaan BMT, pedoman aspek syariah, pengawasan, dan penjaminan simpanan nasabah, meskipun sampai saat ini belam ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut bagaimana mekanisme penjaminan simpanan dalam lembaga keuangan mikro khususnya BMT. 4. Kebijakan regulasi BMT saat ini cenderung mendorong perkembangan BMT ke arah lembaga keuangan seperti halnya perbankan. Kata Kunci: Kebijakan, Regulasi, BMT, Indonesia
PERAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM MEMFASILITASI KEGIATAN INVESTASI ASING LANGSUNG TERHADAP PERUSAHAAN DI INDONESIA Ramadhan, Muhammad Syahri; Mutiari, Yunial Laily; Arifin, M Zainul; Irsan, Irsan
Nurani Vol 18 No 2 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v18i2.2740

Abstract

Peran BKPM dalam melayani publik di bidang investasi sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa kelemahan yang terjadi seperti salah satunya ialah mengenai persoalan hukum. Persoalan hukum ini adalah masalah utama bagi BKPM itu sendiri. Banyak kejadian konflik investasi dan operasional, namun BKPM seperti tidak tampak memberikan kontribusi sama sekali. BKPM tampaknya hanya eksis saat penanaman modal, untuk selanjutnya setelah penanaman modal selesai, sudah bukan domain BKPM lagi. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak lah cukup untuk mengoptimalkan peran BKPM dalam memfasilitasi kegiatan investasi asing langsung yang dilaksanakan investor asing terhadap perusahaan di Indonesia. Untuk itulah penelitian ini dibuat dalam rangka menjabarkan dan menganalisis upaya dari BKPM dalam memfasilitasi kegiatan investasi asing langsung terhadap perusahaan di Indonesia termasuk penjelasan mengenai faktor – faktor penghambat yang harus dihadapi. Adanya penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu yang diterapkan oleh BKPM tekait dengan kegiatan investasi merupakan salah satu upaya untuk menciptakan iklim investasi yang sangat diminati terutama dalam kegiatan investasi asing langsung.
THE PRINCIPLES OF THE DE POUVOIR DETOURNEMENT ON THE ACTION OF SOE OFFICERS THAT AFFECT STATE LOSSES IN REGULATION NUMBER 17 OF 2003 CONCERNING STATE FINANCE: PENERAPAN PRINSIP DETOURNEMENT DE POUVOIR TERHADAP TINDAKAN PEJABAT BUMN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Arifin, Muhammad Zainul; Muntaqo, Firman
Nurani Vol 18 No 2 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v18i2.2741

Abstract

To this day loss of state enterprises company ( BUMN ) still a problem absolutely crucial . In 2018 exists 22 State-owned business entities (BUMN) Who has lost up to 5,4 million. While 22 State-owned business entities Has raised its capital participation the state piety (PNM) To be able to run the business as well as possible . In his loss State-owned business entities (BUMN) Often defined as losses to the state . But the state is not a state a loss . In general the definition of losses to the state contain a major illegal actions . illegal actions in perspective contains the things that are causing the cash , securities , or the reduced state credit . In other words the state losses referred to are formil loss in meaning .For what is in soe is their countries to have separated
FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (ISLAM ) DI INDONESIA Susfita, Nunung
Nurani Vol 18 No 2 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v18i2.2743

Abstract

Sexual violence phenomenon to under age childerns have become a social problem started from national level untill international level. Because, untill now perecentage of this case numbers increased sharply in various regions or corners of indonesia. Childerns in under age are targeted both as perpetrators and victims on immoral behavior. One of the indicators, associated with the pattern of implementation of roles, rights and obligations parents to their children in family life. So, the outhor raises the theme of Sexual violence phenomenon to under age childerns based on islamic family law perspective in indonesia- (study case in Empang subdistrict regency of Sumbawa Besar).This research aims to analyze the sexual violence phenomenon to under age childern based on islamic family law in Empang subdistrict regency of Sumbawa Besar. This research uses a Normative-phenomenological aproach, the type is Qualititative-Deskriptive ( case study). Data sources are obtained through observation and interview methods. Based on the results of the research, it known there are several internal and ekternal factors underlying the occurrence of sexual violence phenomenon to under age childerns (study case in empang subdistrict regency of sumbawa besar), as like : a). Uncontrolled treatment and promiscuity from parents control. b). There’s no information, media, dissemination and counseling of the case received by childeren from school institution and goverment releted with impact and danger from sexual violence behavior. c). Lack of fungtion and role of basic aducation institution as counselors for childrens when they study at school and so on.
AKURASI ARAH KIBLAT BEBERAPA MASJID KUNO DI PULAU SERIBU MASJID Wafiroh, Ani
Nurani Vol 18 No 2 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v18i2.2775

Abstract

Dalam sejarah Islam, penentuan arah kiblat terus mengalami perkembangan. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, para sahabat cukup menanyakan kepada Nabi perihal arah kiblat karena apa yang dikatakannya mendekati kebenaran. Persoalan arah kiblat mengemuka bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW dan penyebaran agama Islam di luar kota Mekah. Telah banyak metode penentuan arah kiblat yang telah ditemukan oleh para ulama, seperti Tongkat istiwa’, Rubu’ mujayyab, Kompas, Theodolite. Dengan metode-metode tersebut, penelitian ini telah meneliti dua masjid kuno yang ada di pulau Lombok, yakni Masjid Kuno Bayan Belek dan Masjid Kuno Gunung Pujut. Pendekatan kajian yang digunakan adalah ualitatif, sementara pendekatan analisisnya adalah historis-empiris, dan metode penggalian datanya adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitan ini, ditemukan fakta bahwa arah kiblat dua masjid kuno baik Masjid Kuno Bayan Beleq maupun Masjid Kuno Gunung Pujut merupakan hasil ijtihad para ulama yang mendirikan masjid itu. Hal ini terjadi dengan dua alasan: pertama¸ pada saat masjid itu dibangun sekitar 300-500 tahun yang lalu, belum ditemukan peralatan modern yang dapat membantu untuk pengukuran arah kiblat masjid. Kedua, tidak adanya satupun catatan yang menuliskan terkait tata cara atau metode pengukuran arah kiblat kedua masjid kuno ini. Selanjutnya, akurasi arah kiblat antara Masjid Kuno Bayan Beleq dan Masjid Kuno Gunung Pujut cukup jauh berbeda. Kedua masjid ini memiliki tingkat akurasi yang tidak sama, artinya dimungkinkan bahwa kedua masjid ini dibangun oleh dua awlia/ulama yang berbeda. Masjid Kuno Bayan Beleq memiliki akurasi yang cukup baik, hal ini terlihat dari data yang didapatkan. Masjid Kuno Bayan Beleq memiliki angka azimuth kiblat sebesar 2990 20’ 23“ UTSB atau 290 20’ 23“ BU (Barat Laut). Sementara, Masjid Kuno Gunung Pujut memiliki kemelencengan akurasi arah kiblat yang cukup besar, dimana Masjid Kuno Gunung Pujut memiliki angka azimuth kiblat sebesar 2710 28’ 05“ UTSB atau 80 28’ 05“ BU (Barat Laut). Arah kiblat Masjid Kuno Gunung Pujut melenceng sebanyak 200 49’ 23” ke arah Selatan dari Arah Kiblat seharusnya.
PROGRAM PENGEMBANGAN BIMBINGAN KONSELING UNTUK MENINGKATKAN KECAKAPAN PENGARAHAN DIRI (SELF DIRECTION) PADA MAHASISWA UIN RADEN INTAN LAMPUNG Fiah, Rifda El
Nurani Vol 18 No 2 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v18i2.3027

Abstract

Students currently in a life full of challenges, the growing need to have an identity and maturation of career choices. Therefore they are expected to be continuously on a variety of changes, diversity of choices, competition, and the demands of relentless self-adjustment, both at the campus, local, national, and global levels. Students who do not have self-direction skills are thought to be experiencing difficulties, anxiety, and are caught up in confusion, uncertainty, immaturity, and developmental stagnation. For this reason, students need to have self-direction skills that include aspects of initiative, autonomy, flexibility, and responsibility that are all needed to carry out the learning process and live life effectively in an effort to achieve goals, fulfill development tasks, and achieve optimal development. This study uses a descriptive approach, which aims to explain a systematically or explain certain fields that are the center of attention of the researcher factually and thoroughly, namely self-direction skills dimensions that students need to have in order to be able to undergo the lecture and effective learning process at the UIN campus. Raden Intan Lampung. The research process is carried out by identifying student self-direction skills and the conditions that PA lecturers need to have to help students have self-direction skills. The next step is to formulate a self-direction skills guidance program. Along with the series of studies referred to, the program was recommended to be carried out at the Raden Intan Lampung UIN FTK.
PENELUSURAN IDE, EKSPEKTASI MAHASISWA DAN DOSEN PROGRAM STUDI JINAYAH TERHADAP IKLIM PEMBELAJARAN Hadi, Abdul
Nurani Vol 18 No 2 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v18i2.3029

Abstract

Expectation is a trigger factor for a person's activities in life. If someone finds reality that is in accordance with his expectations, it will encourage enthusiasm in life. In addition to ideas, this is understood as something that comes out of someone's mind that provides various concepts to overcome and enhance the values ​​of life for themselves and others. Associated with the learning process, ideas and expectations are intended to explore within the scope of the process of improving the quality of learning undertaken. The search for ideas and expectations of students, and lecturers on the learning model that should be applied will be very useful to find a common thread of problems that occur in the learning model that has been used so far that the quality of the results does not meet expectations to the fullest. This article explored integrate ideas and concrete steps for the formulation of learning models that meet people's expectations indirectly, because basically between students and lecturers are two elements that need each other in the context of scientific transformation.
POTENSI DAN PROGRAM “MAHKOTA” BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA SELATAN Zainuddin, Cholidi; Hadi, Abdul
Nurani Vol 18 No 1 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v18i1.3070

Abstract

The economic state of being a barrier between the poor and the rich is a necessity, but the distance between the two poles too far could cause problems in human life. Moreover, the living conditions, whether rich or poor or the needy can be counted on in the hereafter. Nevertheless, completely eliminating poverty and the poor on earth become utopian, but managing poverty should be done. Therefore, the effort to bring the two human groups together must be continuously done; mutual benefit effort between human beings will happen and be handled. One of the real efforts and controlling and protecting the human being is zakat. With the charity of the rich will help people who are weak in the economic field in order to achieve a position in life, a better life and quality. This article provides a mapping of potential and flagship programs of Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan.

Page 9 of 28 | Total Record : 279

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 1 (2025): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 24 No 2 (2024): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 24 No 1 (2024): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 23 No 2 (2023): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 23 No 1 (2023): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 22 No 2 (2022): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 22 No 1 (2022): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 21 No 2 (2021): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 21 No 1 (2021): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 20 No 2 (2020): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 20 No 1 (2020): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 19 No 2 (2019): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 19 No 1 (2019): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 18 No 2 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 18 No 1 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 17 No 2 (2017): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 17 No 1 (2017): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 16 No 1 (2016): Vol 16, No 1 Juni 2016 Vol 16 No 2 (2016): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat Vol 15 No 2 (2015): Nurani Vol 15 No 1 (2015): Nurani Vol 14 No 2 (2014): Nurani Vol 14 No 1 (2014): Nurani Vol 13 No 2 (2013): Nurani Vol 13 No 1 (2013): Nurani More Issue