Articles
265 Documents
<![CDATA[Pengaruh Kepuasan, Motivasi, Loyalitas, Dan Pemberian Penghargaan Terhadap Kinerja Guru SMA Dan SMK Di Kabupaten Berau ]]>
<![CDATA[Weliyanto, Weliyanto]]>
<![CDATA[ JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2020): JPAP Jurnal Penelitian Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jpap.v6i2.4297
<![CDATA[Dari hasil pengamatan awal dilapangan, permasalahan yang muncul antara lain adanya keinginan dari pihak sekolah dan yayasan yang mensyaratkan adanya pembaruan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan (continous improvement) dalam sekolah namun tidak disertai dengan kebijakan sekolah itu sendiri yang mendukung peningkatan kinerja guru sehingga menimbulkan keluhan–keluhan para guru. Dalam penelitian ini digunakan desain analisis kuantitatif untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas (Kepuasan, Motivasi, Loyalitas Kerja dan Pemberian Penghargaan) terhadap variabel tergantung (kinerja Guru). Subjek dalam penelitian ini adalah guru SMA/SMK negeri dan swasta di 13 Kecamatan Kabupaten Berau, baik yang berstatus PNS maupun non PNS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode penelitian studi kasus. Alat analisis yang digunakan adalah Analisa regresi linier berganda dan Analisa korelasi dengan bantuan SPSS versi 25 for Windows/Mac. Hasil analisis menunjukkan bahwa : (1) variabel kepuasan kerja pada sekolah negeri secara statistik berpengaruh positif sebesar 0,028 namun mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja guru, berbeda dengan sekolah swasta yang mempunyai pengaruh signifikan pada tingkat keyakinan 95% dengan koefisien sebesar 0,798. (2) variabel motivasi kerja pada sekolah negeri dan sekolah swasta secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru pada tingkat keyakinan 95% dengan masing-masing koefisien sebesar 0,558 dan 0,556. (3) variabel loyalitas kerja guru pada sekolah negeri secara statistik berpengaruh positif sebesar 0,245 dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru pada tingkat keyakinan 95%, berbeda dengan loyalitas kerja guru pada sekolah swasta yang berpengaruh positif sebesar 0,235 namun tidak signifikan terhadap kinerja guru pada tingkat keyakinan 95%. (4) variabel pemberian penghargaan pada sekolah negeri dan sekolah swasta secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru pada tingkat keyakinan 95% dengan koefisien masing-masing sebesar 0,491 dan 0,433. Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan bahwa : (1) Kepuasan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja guru SMA/SMK di Kabupaten Berau. (2) Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru SMA/SMK di Kabupaten Berau. (3) Loyalitas kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja guru SMA/SMK di Kabupaten Berau. (4) Pemberian penghargaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru SMA/SMK di Kabupaten Berau.]]>
<![CDATA[SOCIAL ENABLEMENT ON ECONOMIC RECOVERY PROCESS OF SME’S SECTOR AT NEW NORMAL ERA IN KEDIRI CITY ]]>
<![CDATA[Rahayu, Okta Yustin]]>;
<![CDATA[Kriswibowo, Arimurti]]>
<![CDATA[ JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2021): Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jpap.v7i1.5170
<![CDATA[The emergence of Covid-19 in Indonesia has caused a prolonged pandemic so that the economy in several regions has experienced drastic control. This is mainly felt by business actors including local SME entrepreneurs. In the third quarter of 2020 the President issued a Presidential Decree regarding the new adaptation habits Kediri City Government was ready for post-pandemic economic recovery through community empowerment based on community empowerment, most of the SME programs in economic development led the government to issue economic policies to create an efficient economic business climate for the community. The purpose of this research is to find the effectiveness of the steps taken by the Kediri City Government through community based enablement (CBE) as a solution to the socio-economic recovery of society in the era of adaptation to new habits and to answer the challenges of the Government and the SME community in efforts to restore the community perspective based on empowerment in communities. Kediri City. The method used is descriptive qualitative research. From this research it can be seen that Kediri City in carrying out post-pandemic economic recovery with a community-based empowerment approach effectively returns the market to the eyes of consumer SMEs through digital marketing and SME malls which are made as a forum for digital buyer and seller interactions and train people to be able to develop innovation products and take decisions independently so that they do not receive guarantees from the Government and can run independently through understanding and training provided previously.]]>
<![CDATA[Analisis Pelaksanaan Pensertipikatan Aset Tanah PT. Kereta Api Indonesia dengan Alas Hak Grondkaart di Kabupaten Kudus (Studi Kasus : Desa Ploso) ]]>
<![CDATA[Rahmawaty, Mitha Asyita]]>;
<![CDATA[Ananda, Muhammad]]>
<![CDATA[ JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2020): JPAP Jurnal Penelitian Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jpap.v6i2.4293
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pensertipikatan aset tanah PT Kereta Api Indonesia dengan alas hak grondkaart di Kabupaten Kudus (studi kasus : Desa Ploso) dan hambatan yang dihadapi. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap key person sedangkan teknik pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan telaah dokumen. Hasil penelitian menjelaskan bahwa prosess pelaksanaan pensertipikatan aset tanah PT. Kereta Api Indonesia dengan alas hak grondkaart di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu rangkaian proses yang dilakukan dilingkup PT Kereta Api Indonesia dan rangkaian kegiatan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dengan perantara Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pensertipikatan aset tanah PT. Kereta Api Indonesia dengan alas hak grondkaart di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus antara lain hambatan yuridis yaitu perbedaan peraturan di setiap daerah mengenai besaran biaya BPHTB yang dikenakan dan hambatan teknis yaitu perbedaan luas antara jumlah luas yang diperkirakan dengan hasil pengukuran dilapangan.]]>
<![CDATA[Kepemimpinan Kota Surakarta 2020 – 2025 Identifikasi Karakteristik Calon Wali Kota Surakarta Berdasarkan Persepsi Masyarakat ]]>
<![CDATA[Suwardi, Suwardi]]>;
<![CDATA[Sugiyarti, Sri Riris]]>;
<![CDATA[Novaria, Rachmawati]]>
<![CDATA[ JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2020): JPAP Jurnal Penelitian Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jpap.v6i2.4298
<![CDATA[Dua hal yang hendak dijawab oleh riset ini adalah karakter kepemimpinan Kota Surakarta, dan peta political personal tokoh politik. Tahapan awal penelitian adalah mewawancarai tokoh kota dari berbagai latar belakang bidang. Hasilnya digunakan untuk menentukan desain riset yang kemudian dipakai untuk melakukan survei uji publik. Survei ini memiliki besaran sampel sebanyak 758 responden dengan margin error sebesar 5% pada tingkat signifikansi 95% dan dengan kerapatan 50:50. Hasil riset menemukan lima indikator, yaitu (1) profesi pengusaha, (2) generasi x dan y; (3) ideologi nasionalis, dan (4) sikap anti korupsi, sebagai karakter kepemimpinan yang paling banyak diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan tokoh Kota Surakarta dengan political personal yang tinggi, yaitu: Gibran Rakabuming, Achmad Purnomo, dan Teguh Prakosa.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus ]]>
<![CDATA[Alhawariy, Saif]]>
<![CDATA[ JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2021): Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jpap.v7i1.5171
<![CDATA[In the last two decades, micro enterprises have become the main pillars of the Indonesian economy which need to be supported and given wide opportunities as a form of protection and support in the development of the people's economy. In this regard, the Government of Kudus Regency has issued Regulation of the Regent of Kudus Number 2 of 2018 as a policy of empowering and developing micro enterprises in Kudus Regency. This study aims to analyze the implementation of policies and factors that support and inhibit the implementation of policies for empowerment and development of micro enterprises which is implemented. The method in this research uses a qualitative approach through the implementation theory of Edwards III. The research instrument used was the researcher himself using the data analysis technique model of Miles and Huberman. The Government of Kudus Regency, through Disnakerperinkopukm has organized empowerment and development of micro enterprises through data collection activities on micro enterprises, human resource development, facilitating financing sources, simplifying licensing services and facilitating marketing. Empowerment and development of micro enterprises that have been implemented by Disnakerperinkopukm still need improvement by taking into account the existing inhibiting factors, namely communication, resources and bureaucratic structures.]]>
<![CDATA[Aspek Tangible Pada Pelayanan Jasa Pos Di Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571 ]]>
<![CDATA[Ardiputra, Septiawan]]>
<![CDATA[ JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2020): JPAP Jurnal Penelitian Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jpap.v6i2.4294
<![CDATA[Public Service Function merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam hal pelayanan publik, sehingga dalam penyelengaraan pelayanan publik kehadiran birokrasi pemerintah sangat diperlukan baik melalui birokrasinya ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelayanan Jasa Pos yang diberikan oleh Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571 selaku Unit Kerja dari PT.Pos Indonesia (Peresero) berdasarkan observasi masih terdapat permasalahan yang ditemukan dimana untuk mendapatkan pelayanan dari petugas pos memerlukan waktu yang cukup lama sehingga sangat sering terjadi antrian yang panjang bagi pengguna jasa pos. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Aspek Tangible Pada Pelayanan Jasa Pos dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek Tangible Pada Pelayanan Jasa Pos Di Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571 Kab.Pasangkayu Prov.Sulawesi Barat sudah berjalan dengan baik seperti Penampilan Petugas dalam memberi layanan, penggunaan alat bantu dalam proses layanan, Gedung/Ruang Pelayanan serta Tempat Parkir, kecuali pada indikator SDM / Karyawan karena dari hasil penelitian menunjukan bahwa karyawan yang ada dari segi kuantitas belum memadai karena hanya terdapat 1 (satu) orang, khususnya karyawan yang bertugas sebagai petugas loket / frontliner. Sehingga memerlukan penambahan SDM/Karyawan demi terciptanya suatu pelayanan yang baik, optimal dan berkualitas.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Sukadaya Kabupaten Bekasi ]]>
<![CDATA[Rejbiani, Alifya Gita]]>;
<![CDATA[Hakim, Lukmanul]]>;
<![CDATA[Azijah, Dewi Noor]]>
<![CDATA[ JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2021): Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jpap.v7i1.5167
<![CDATA[Research related to the implementation of the P2WKSS program in Sukadaya Village has not been researched, so it is hoped that by carrying out research related to P2WKSS in order to know the extent to which the P2WKSS Program in Sukadaya Village has been implemented and becomes material for evaluating the Bekasi Regency Government in implementing and implementing the P2WKSS program in Sukadaya Village and for in subsequent villages. This study was analyzed using an analysis knife of the implementation theory. Rondinelli. This research is located in Sukadaya Village. Researchers examined problems regarding the implementation of the P2WKSS program in Sukadaya Village through a qualitative approach with descriptive methods. Sources of data that researchers use in research related to P2WKSS use primary and secondary. Data collection was carried out in 3 ways, namely: interviews, observation and documentation. The data analysis technique is done by reducing, presenting and drawing conclusions. The results of the research analysis explained that the P2WKSS program in Sukadaya Village has been implemented quite well, as many assisted residents have benefited from this program such as the Sukadaya Village environment so that it is more neatly organized and the assisted residents can increase their knowledge and skills, but its implementation is not optimal because the lack of budget in the aspect of sustainability causes the assisted residents to find it difficult to obtain capital to develop their skills so that many empowerments do not work.]]>
<![CDATA[Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM ]]>
<![CDATA[Wulansari, Ajeng]]>;
<![CDATA[Hakim, Lukmanul]]>;
<![CDATA[Ramdani, Rachmat]]>
<![CDATA[ JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2021): Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jpap.v7i1.5172
<![CDATA[This research is motivated by the fact that the MSME sector is the flagship in absorbing the workforce by moving local resources to support the regional economy. So that the empowerment carried out by the government must be maximized MSMEs can be competitive. This research aims to analyze strategies in the Office of Cooperatives and MSMEs in empowering and developing MSMEs. This research uses qualitative approach with case study method. Data collection techniques used are by interviews, observations and studies of documents / records / reports and legislation related to the problems studied. The focus of this research is based on the main dimensions of the strategy, namely innovation, market deference, reach and cost control. The results of this study show that the strategy of the Cooperative Office and MSME District in MSME empowerment has not run optimally. Because the guidance from this government can not be felt by all MSME actors. Furthermore, MSMEs do not get capital assistance from the local government, and in the meantime there are still many MSMEs that have not received guidance from the government. In addition, the government has helped to overcome the problem of budget constraints by inviting participation from state-owned enterprises and the private sector in the implementation of MSME empowerment.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Paten Di Kabupaten Tuban ]]>
<![CDATA[Kusbandrijo, Bambang]]>
<![CDATA[ JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2020): JPAP Jurnal Penelitian Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jpap.v6i2.4295
<![CDATA[Kualitas layanan publik merupakan indikator penting dalam kepemerintahan amanah (good governance). Permendagri No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, program ini selanjutnya lebih dikenal dengan nama PATEN. Program PATEN di Kabupaten Tuban telah dilaksanakan sejak tahun 2012, Perbup Tuban Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Program ini merubah layanan konvensional ke layanan modern berbasis digital. Pemanfaatan digital akan meningkatkan kualitas layanan public lebih cepat, mudah dan murah. Berdasarkan pengamatan di lapangan pelaksanaan Program PATEN di Kabupaten Tuban belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulisan ini akan menjawab bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tuban dan apakah faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tuban? Obyeknya adalah Pelaksanaan Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tuban dan subyeknya adalah camat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PATEN di Tuban asas persamaan hak, profesional, persamaan pelayanan, transparansi, ketersediaan peralatan, ketepatan waktu, kemudahan perlakuan hukum, kecepatan, dan keterjangkauan pelayanan berkualitas rendah. Ketepatan waktu masih kurang konsisten, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan masih kurang baik karena kinerja aparat juga kurang dalam melayani.]]>
<![CDATA[Pembangunan Desa Berkembang Sebagai Desa Sejahtera dan Mandiri dalam Perspektif Administrasi Pembangunan dan Dynamic Governance ]]>
<![CDATA[Larasati, Nabilla]]>;
<![CDATA[Ria, Catur Ajeng Kartika]]>;
<![CDATA[Kusnan, Kusnan]]>
<![CDATA[ JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2021): Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jpap.v7i1.5161
<![CDATA[The current development is not only centeren in cities, but has also entered the countryside in every region in Indonesia. The increasing of welfare and quality of life for villager is a goal of implementating rural development is on the Law no. 6/2014. The Concept of Development Administration and the concept of dynamic governance can be used as a basis for reviewing the development of prosperous and independent village, the village named is Ngroto Village. Library research method used in this study, which means that the author conduct a literature review. Meanwhile, the focus of this study is village development and the commitment of the villager in Ngroto Village. As a result, the village can be used as a state economic circulation (money) as long as it creates economic circulation (money) in the village. Then, the synergy must be estabilished between government and the villager in Ngroto Village to realize prosperous and independent village. Thus, poverty and ignorance that been connoted to villager can be minimized or even eliminated.]]>
