cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 271 Documents
 24   25   26   27   28 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME TRANSFER PRICING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN mastur, mastur; samsudin, ivan
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12758

Abstract

Globalisasi telah mendorong pertumbuhan pesat perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara. Perusahaan-perusahaan ini kerap melakukan transaksi antar afiliasi, yang dikenal sebagai transfer pricing. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak, yang merugikan negara. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memuat pengaturan mengenai mekanisme transfer pricing di Indonesia. Penerapan mekanisme transfer pricing di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. tentang mekanisme transfer pricing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dan  efektivitas pengaturan mekanisme transfer pricing di Indonesia dalam mencegah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengaturan Mekanisme Transfer Pricing dalam UU HPP mengatur mekanisme transfer pricing dengan mengadopsi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). UU HPP juga mengatur mengenai metode penentuan harga transfer, dokumentasi transfer pricing, dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan. Efektivitas pengaturan mekanisme transfer pricing: Efektivitas pengaturan mekanisme transfer pricing di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman Wajib Pajak yang belum merata, keterbatasan data dan informasi pembanding, serta kesenjangan yuridis yang menyebabkan perbedaan interpretasi.   Kata Kunci: transfer pricing, penggerusan basis pajak, pengalihan laba
TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PANTI ASUHAN TERHADAP KEGAGALAN PEMENUHAN ANAK ASUH Arief Mamba, Muhammad As Ari.
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12768

Abstract

Anak-anak yang tinggal di panti asuhan sering menghadapi kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas jika dibandingkan dengan anak-anak yang diasuh di luar lembaga tersebut. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan sosial dan psikologis, serta kurangnya dukungan pendidikan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban hukum panti asuhan dalam memenuhi hak pendidikan anak asuh, serta bagaimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilakukan dalam praktik. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak asuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara status hukum yayasan panti asuhan sebagai lembaga sosial dengan kewajibannya dalam menyelenggarakan pengasuhan, pendidikan, dan pembinaan anak asuh. Pemenuhan hak pendidikan, baik formal maupun informal, memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan mental, fisik, serta minat dan bakat anak asuh. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab hukum panti asuhan dalam bidang pendidikan menjadi faktor penting dalam menjamin masa depan anak-anak yang diasuh. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Hukum, Panti Asuhan, Pendidikan Anak Asuh.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Terhadap Penjual yang Berstatus In Absentia: Hak Milik Atas Tanah Sabila, Berliana Alsa; Irawaty
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12806

Abstract

Pengalihan hak milik atas tanah merupakan suatu proses hukum yang harus memenuhi asas kepastian hukum dan itikad baik dari para pihak. Namun dalam praktiknya sering timbul permasalahan ketika penjual tidak ditemukan sehingga pembeli mengajukan gugatan ke pengadilan. Terkait dengan ketidakhadiran penjual dalam persidangan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam persidangan in absentia dan apakah putusan hakim No. 370/pdt. G/2023/PN Smg sudah tepat dalam memberikan kepastian hukum bagi pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli yang beritikad baik tetap dapat memperoleh perlindungan hukum dengan memenuhi syarat formil dan materiil dalam pengalihan hak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, In absentia
SMART CONTRACTS DAN TANTANGAN REGULASI, MENAVIGASI KERANGKA HUKUM DI TENGAH REVOLUSI DIGITAL Azami, Takwim; anto kustanto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12930

Abstract

Smart Contracts merupakan inovasi teknologi berbasis blockchain yang memungkinkan pelaksanaan perjanjian secara otomatis, tanpa memerlukan perantara. Kehadiran Smart Contracts diyakini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam berbagai transaksi digital. Namun, penerapannya memunculkan tantangan serius di bidang hukum, khususnya dalam sistem hukum Indonesia yang belum secara eksplisit mengatur bentuk kontrak digital yang tereksekusi otomatis. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik Smart Contracts, mengidentifikasi permasalahan regulatif yang timbul, serta merumuskan pendekatan hukum yang dapat diadopsi guna menjawab tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta praktik regulasi di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart Contracts memerlukan kerangka hukum baru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, di antaranya melalui perumusan regulasi khusus, penerapan regulatory sandbox, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Reformasi regulatif yang inklusif dan kolaboratif menjadi kunci agar Indonesia tidak tertinggal dalam era transformasi digital.. Kesimpulannya, pengembangan kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika teknologi digital sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan dan keandalan Smart Contracts sebagai instrumen hukum di masa depan. Kata Kunci: Smart Contracts, Blockchain, Regulasi Digital, Hukum Perdata, Kontrak Elektronik, Teknologi Hukum, Transformasi Digital, Indonesia.
PERLINDUNGAN PELAKU USAHA RENTAL MOBIL TERHADAP TINDAKAN MERUGIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN Sadewa, Bayu Krisna Ari; Kamal, Ubaidillah
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12964

Abstract

Rental mobil pada saat ini merupakan usaha yang memiliki peluang yang besar karena banyak orang yang mencari rental kendaraan bermotor di setiap daerahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman hukum di sektor rental mobil dan memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha dalam mengelola risiko hukum yang mungkin timbul akibat tindakan wanprestasi konsumen. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan studi kasus, yang merupakan metode yang tidak hanya berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, namun juga memperhatikan bagaimana hukum itu diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil terhadap tindakan wanprestasi dari konsumen, khususnya penggadaian kendaraan tanpa izin, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum ideal dan praktik nyata, terutama terkait tindakan curang dari konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha. Rekomendasi yang diajukan meliputi revisi UUPK, peningkatan edukasi, pengawasan pemerintah, dan kampanye literasi untuk memperkuat perlindungan hukum dan meminimalisir risiko kerugian dalam industri rental mobil. Kata Kunci: Wanprestasi, UUPK, Rental mobil.
ANALISIS YURIDIS HAK REHABILITASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DUNIA PENDIDIKAN Nelia, Meiza Qori; Wijayanto, Indung
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12965

Abstract

Kekerasan seksual di dunia pendidikan adalah persoalan serius yang berdampak signifikan terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Kurangnya pemahanan mengenai hak yang dimiliki serta kurangnya pencegahan  dari pihak-pihak terkait membuat perlunya dilakukan penelitian ini. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data utama berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kajian akademis terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengatur hak rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual, namun implementasinya di sektor pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi landasan hukum utama dalam menjamin hak rehabilitasi korban. Namun, diperlukan peraturan turunan yang lebih spesifik untuk mengatur mekanisme rehabilitasi di lingkungan pendidikan.Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam penanganan kasus, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai di institusi pendidikan. Selain itu, diperlukan upaya preventif melalui edukasi dan kampanye anti kekerasan seksual untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung pemulihan korban. kata kunci: Pemenuhan hak, korban, kekerasan seksual, dunia pendidikan
Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Kebiri Kimia Sebagai Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia Santoso, Dinda Prema; Irawati, Arista Chandra; Hetiyasari, Hetiyasari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.14178

Abstract

Sexual crimes against children are a serious issue that requires effective legal handling. One of the punishments implemented in Indonesia is chemical castration. This study aims to analyze the effectiveness of chemical castration as a punishment for perpetrators of child sexual abuse in Indonesia from a juridical perspective. This study aims to analyze the effectiveness of chemical castration as a punishment for perpetrators of child sexual abuse in Indonesia from a juridical perspective. The research utilizes a normative and empirical juridical approach, with data collection techniques involving document studies and secondary literature. Theories employed in this study include the Law Enforcement Theory, Criminal Justice System Theory, and Due Process Theory. Despite chemical castration being regulated under Law Number 17 of 2016 on Child Protection and Government Regulation Number 70 of 2020, its implementation faces various obstacles. The findings reveal significant legal gaps and challenges in the execution of chemical castration, including the lack of detailed regulations and procedural clarity. Recommendations are provided to improve the effectiveness of chemical castration, such as revising regulations, enhancing coordination among relevant institutions, and ensuring adequate training and certification for medical practitioners involved in the procedure.
Pemiskinan Koruptor Sebagai Instrumen Restoratif Dalam Membangun Peradaban Anti-Korupsi Suriadiata, Irpan
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.14511

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pemiskinan koruptor dalam hukum pidana Indonesia sebagai instrumen restorative, dan bagaimana pemiskinan koruptor dapat berkontribusi dalam membangun peradaban anti-korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah, Pertama, Pemiskinan koruptor melalui perampasan aset merupakan instrumen restoratif yang tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga mengembalikan kerugian negara dan memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya integritas. Dengan demikian, kebijakan ini berkontribusi besar dalam membangun peradaban anti-korupsi di Indonesia. Kedua, Peradaban bersih hanya bisa terwujud apabila setiap tindak pidana korupsi tidak hanya dihukum dengan penjara, tetapi juga dicabut hasil kejahatannya dan dimiskinkan. Dengan cara ini, hukum tidak hanya menakutkan, tetapi juga menyembuhkan luka sosial yang ditimbulkan oleh korupsi sehingga peradaban anti korupsi akan terwujud.
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Seks Bebas Di Kalangan Remaja: Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Baru Ritonga, Ihsan Taslim; iwan, iwan
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.14509

Abstract

Penelitian ini fokus pada kajian yuridis terhadap penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku efektif pada 2 Januari 2026 mengenai tindak pidana seks bebas di kalangan remaja, khususnya terkait mekanisme delik aduan absolut, implikasi sosial yang ditimbulkan, serta urgensi pendekatan restoratif dan edukatif dalam penegakan hukum bagi remaja pelaku seks bebas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis terbatas. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UU No. 1 Tahun 2023, bahan hukum sekunder dari literatur hukum dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasal 411 dan 412 KUHP baru mengkategorikan perzinaan dan kohabitasi sebagai tindak pidana yang bersifat delik aduan absolut, artinya proses hukum hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak tertentu seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Meskipun bertujuan untuk menjaga moralitas publik, ketentuan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama karena menyangkut ranah privat yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum pidana nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan Pasal 411 dan 412 memiliki dasar konstitusional yang kuat, namun penerapannya perlu memperhatikan aspek keadilan restoratif dan edukatif, khususnya terhadap pelaku yang masih berusia remaja. Perlu adanya peran aktif dari orang tua, pendidik, dan lingkungan sosial dalam membentuk karakter remaja yang bermoral dan menjauhkan mereka dari perilaku menyimpang. Di samping itu, pendekatan hukum yang digunakan terhadap pelaku remaja sebaiknya lebih mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi daripada penghukuman semata.
The Blank Votes as Valid Votes in Regional Election Counting: A Constitutional Law Perspective Dewita, Nanda Friska; Hulwanullah, Hikam
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.14562

Abstract

This study examines the recognition of blank votes as valid votes in Indonesia’s regional elections from a constitutional law perspective. Using a normative approach, the research analyzes the legal framework and implications of Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XIII/2015. The findings reveal that recognizing blank votes strengthens democratic legitimacy, enhances voter sovereignty, and functions as a corrective mechanism against oligarchic party practices. However, regulatory gaps remain regarding procedures when blank votes prevail. The study recommends reformulating electoral norms to ensure consistency, transparency, and legal certainty in regional elections.  

Page 26 of 28 | Total Record : 271

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie Vol 9, No 2 (2016): Qistie Vol 9, No 1 (2016): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 1 (2015): Qistie Vol 7, No 2 (2014): Qistie Vol 7, No 1 (2014): Qistie Vol 6, No 2 (2012): Qistie Vol 6, No 1 (2012): Qistie Vol 5, No 1 (2011): Qistie Vol 4, No 1 (2010): Qistie Vol 3, No 4 (2009): Qistie Vol 3, No 3 (2009): Qistie Vol 1, No 1 (2008): Qistie More Issue