cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 271 Documents
 24   25   26   27   28 
Peran Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Susanto, Heru Dwi; Joni Emirzon; Suci Flambonita
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.14830

Abstract

This study examines the role of the Commercial Court in executing decisions from the Industrial Relations Court (PHI), which often face technical and procedural obstacles despite having permanent legal force. The main barriers to the execution of PHI decisions are the low level of compliance by employers with the decisions and the high costs and lengthy time required for the execution process. The Commercial Court, with its more efficient procedures, can serve as an alternative to address these barriers, especially in cases involving companies facing financial difficulties. This research aims to analyze the legal construction of executing PHI decisions through the Commercial Court and provide recommendations for improving the existing legal system. The research method used is normative legal research with approaches based on legislation, case law, and historical analysis, which leads to the conclusion that the use of the Commercial Court can improve execution efficiency and provide legal certainty. It is recommended that there be stronger synergy between industrial relations law and commercial law, as well as regulatory updates to support the implementation of fairer and more efficient executions.
Pidana Pokok Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Baru Indonesia Wujudkan Pendekatan Keadilan Rehabilitatif putra, royce wijaya setya; Prakoso, Adityo Putro; Cahya Wulandari; Pelupessy, Ignatius Henri
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.12802

Abstract

Sanksi kerja sosial di Indonesia saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana utama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru. Hukuman ini berfungsi sebagai pilihan pengganti atau tambahan bagi hukuman penjara, terutama untuk pelaku kejahatan ringan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kerja sosial dalam sudut pandang KUHP yang terbaru dengan pendekatan keadilan rehabilitatif. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri melalui kerja sosial, tanpa merasakan dampak buruk dari pemenjaraan, serta dapat mengurangi overcapacity di lembaga pemasyarakatan. Hukuman kerja sosial ini dianggap sebagai suatu upaya pemidanaan yang bersifat humanis dan memperhatikan hak asasi manusia. Pendekatan keadilan pemulihan ini fokus pada usaha penyembuhan dan reintegrasi pelaku ke dalam komunitas. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan ilustrasi tentang penerapan hukuman, peraturan, dan fungsi lembaga terkait sanksi pidana kerja sosial sebagai bagian dari pembaruan hukum terkait sistem pemidanaan di Indonesia.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH B3: STUDI KASUS PT INDOMINCO MANDIRI nurun, farida; Fistya Asherli, Bella; Adelia Fitri, Gischa; Anisyah Sutopo, Hanan; Eka Kurnia Nurcahyani, Rosalia
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.14184

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, studi kasus PT Indominco Mandiri digunakan untuk menyelidiki pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana dumping limbah B3. Rumusan masalah yang dikaji meliputi konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik dumping limbah B3 dan kendala penegakan hukum.  Hukum normatif digunakan, menggunakan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Data yang diperoleh dari penelitian dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan kemudian dianalisis secara kritis.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indominco Mandiri telah melanggar peraturan yang diatur dalam Undang-Undang 32/2009 tentang pengelolaan limbah B3. Namun, dalam kasus ini, ada masalah dengan pertanggungjawaban pidana korporasi karena sulit untuk membuktikan dan menerapkan sanksi. Pembahasan menegaskan bahwa elemen hukum harus diperkuat, dan bahwa penegak hukum harus berpartisipasi secara aktif dalam menjamin bahwa bisnis tidak menghindari konsekuensi hukum.  Singkatnya, undang-undang saat ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi tindakan strategis diperlukan untuk membuat penegakan hukum lebih tegas dan transparan.  Fokus penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemantauan, regulasi, dan pelatihan perusahaan dalam pengelolaan limbah berbahaya untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pilih Asn Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur Saleh, Andi M.; Rosmini, Rosmini; Hamzah, Herdiansyah
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.14187

Abstract

Reformasi birokrasi dan prinsip good governance menuntut terciptanya sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel, dengan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai kunci utama. Salah satu aspek penting dari reformasi birokrasi adalah menjaga netralitas ASN, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana tantangan besar muncul akibat adanya tekanan politik eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak pilih ASN dalam Pilkada dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah ada untuk menjaga netralitas ASN, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, termasuk lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan, pendidikan etika, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan peran ASN dalam politik untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.
Transformasi Sistem Pengawasan Pemilu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia Surahman, Adi; Rosmini, Rosmini; Tajali Nur, Insan
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.14191

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran Pemilu di Indonesia, dengan fokus pada perubahan kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Perubahan signifikan pada kewenangan ini meliputi penguatan tugas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa dan pelanggaran administratif yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengevaluasi pelaksanaan kewenangan Bawaslu, tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki kewenangan yang lebih luas, tantangan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu tetap besar, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antara lembaga pengawas Pemilu lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu masih menghadapi berbagai kendala, seperti politisasi lembaga pengawas, kesulitan dalam menerapkan kewenangan setengah peradilan, serta kurangnya implementasi regulasi yang mendukung pengawasan yang efektif. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas Bawaslu, pembaruan regulasi, serta perbaikan koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memperkuat integritas Pemilu dan menjamin pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
Mekanisme Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Ajudikasi Khusus Oleh Ombudsman Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Ajudikasi Khusus Dalam Upaya Penegakan Prinsip Good Governance Mastur, Mastur; Salsabela, Yuliyana
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.14590

Abstract

This research is motivated by the suboptimal implementation of special adjudication by the Ombudsman of the Republic of Indonesia, particularly regarding the compensation payment mechanism for losses caused by maladministration in public services. Presidential Regulation Number 31 of 2018 serves as the legal foundation and addresses issues related to the mechanism in order to uphold the principles of good governance. The focus of this study is the compensation payment mechanism in special adjudication carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The purpose of this research is to analyze the compensation payment mechanism and to identify obstacles in its implementation. The research employs a qualitative method aimed at analyzing phenomena experienced by the research subjects. A statutory approach is applied, specifically referring to Presidential Regulation Number 31 of 2018. The results of the study indicate that: (1) The compensation payment mechanism in special adjudication conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia, based on Presidential Regulation Number 31 of 2018, begins with the issuance of a special adjudication decision by the Ombudsman—which is final and binding—and proceeds to the execution of compensation payment by the public service institutions proven to have committed maladministration. (2) The obstacles in implementing the compensation payment mechanism in special adjudication include limited budget, low awareness among government institutions, and lack of public knowledge. Moreover, the absence of strict sanctions against institutions that fail to implement adjudication decisions has hindered its effectiveness.
Implikasi Hukum dari Hubungan Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia Turiman, Turiman; Holijah, Holijah; Jamil, Syahril
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.14997

Abstract

This study examines the legal implications of the relationship between Ministerial Regulations and Presidential Regulations in the Indonesian legal system, focusing on the position and validity of Ministerial Regulations within the hierarchy of legislative regulations. Although Ministerial Regulations are frequently used in government administration, their position is not clearly regulated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 on the Formation of Legislation, which causes confusion in determining their formal position. A functional approach based on Hans Kelsen's theory of Stufenbau des Rechts and the concept of delegated legislation is used to analyze the position of Ministerial Regulations based on the source of their authority, which can originate from laws, government regulations, or presidential regulations. This study finds that the position of Ministerial Regulations should not only be viewed from a formal hierarchy but also from the legal legitimacy derived from their source of authority. The results of this research contribute significantly to regulatory reform by offering a more comprehensive understanding of the position of Ministerial Regulations in a more structured and just Indonesian legal system.
Peran Hukum dalam Menjamin Kepastian Investasi pada Penanaman Modal di Sektor Energi Terbarukan Nurfitrah, Mesya Assauma; Ikhsan, muhammad
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.15008

Abstract

Penelitian ini membahas peran hukum dalam menjamin kepastian investasi pada penanaman modal di sektor energi terbarukan. Sektor energi terbarukan, sebagai bagian dari upaya global untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi fosil, memerlukan landasan hukum yang kuat untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan investasi. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk menarik investor, serta tantangan yang dihadapi oleh sektor ini terkait dengan ketidakpastian hukum, perubahan kebijakan, dan risiko hukum lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis peran hukum dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan bagaimana regulasi dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan sektor energi terbarukan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum yang jelas dan transparan merupakan faktor kunci dalam menarik investasi dan mencapai tujuan pembangunan energi terbarukan yang berkelanjutan.
Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Fintech: Tanggung Gugat Pihak Aplikasi Dana Terhadap Kehilangan Dana Nasabah sakinah, Alsendi; Lanontji, Muryanto; Anggriyani, Rima
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.15076

Abstract

Perkembangan teknologi keuangan digital telah membuat masyarakat semakin tertarik untuk memanfaatkan layanan dompet digital, seperti aplikasi DANA, dalam melakukan transaksi keuangan. Namun, adanya kasus kehilangan dana oleh para pengguna karena peretasan atau penyalahgunaan akun menimbulkan masalah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab lembaga yang mengawasi sistem pembayaran.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk tanggung jawab pihak DANA terkait kerugian yang dialami pengguna aplikasi DANA, dengan menganalisis hubungan antara kewenangan pengawasan yang ada serta perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang menguji fakta terkait norma hukum, mengevaluasi fakta-fakta kerugian konsumen yang terjadi akibat kegagalan sistem atau kelalaian penyedia layanan,kemudian mengujinya dengan norma hukum yang berlaku.Dasar hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran, serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Regulasi Perlindungan Konsumenya yang di atur di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.secara normatif, Bank Indonesia tidak dapat dianggap secara langsung bertanggung jawab atas kehilangan dana nasabah, tetapi memiliki tanggung jawab dalam pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP). Namun, jika terbukti ada kelalaian atau pengabaian terhadap standar pengawasan terdapat tanggung jawab tidak langsung.
Reformasi Pengelolaan Tanah Negara Melalui Skema Badan Bank Tanah dalam Sistem Hukum Indonesia Ardiansyah, Hirwan; Rosmini, Rosmini; Nur, Insan Tajali
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.15285

Abstract

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan prinsip ini, pemerintah bertanggung jawab mengelola tanah dan sumber daya alam, yang tercermin dalam pembentukan hukum agraria nasional. Salah satu bentuk implementasi kewenangan negara adalah Bank Tanah, yang bertujuan menyediakan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional, serta mengatasi kendala penyediaan tanah di daerah terpencil. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah membentuk Badan Bank Tanah sebagai lembaga non-profit yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Bank Tanah juga berperan dalam reforma agraria dan pemerataan ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran Bank Tanah dalam pengelolaan tanah dan dampaknya terhadap sistem pertanahan serta kesejahteraan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank Tanah memperkuat konsep Hak Menguasai Negara dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Page 27 of 28 | Total Record : 271

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie Vol 9, No 2 (2016): Qistie Vol 9, No 1 (2016): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 1 (2015): Qistie Vol 7, No 2 (2014): Qistie Vol 7, No 1 (2014): Qistie Vol 6, No 2 (2012): Qistie Vol 6, No 1 (2012): Qistie Vol 5, No 1 (2011): Qistie Vol 4, No 1 (2010): Qistie Vol 3, No 4 (2009): Qistie Vol 3, No 3 (2009): Qistie Vol 1, No 1 (2008): Qistie More Issue