cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 271 Documents
 22   23   24   25   26 
Perlindungan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Konsumen Pada Pengedaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Maharani Dewi, Rissa; Endah Kusumaningrum, Anggraeni
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.12781

Abstract

Indonesia penggunaan BKO pada obat-obat tradisional sebesar 95% dan terus meningkat tiap. Provinsi Indonesia Kabupaten Ponorogo paling banyak menggunakan bahan-bahan kimia obat pada obat-obat tradisional sebesar tujuh puluh persen. Tujuan penelitian untuk mencari tahu cara perlindungan konsumen terhadap pengedaran obat tradisional yang mengandung bahan-bahan kimia obat. Metodologi penelitian normatif, Perlindungan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Konsumen Pada Pengedaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat dengan cara litigasi dan non-litigasi (mediasi, konsiliasi dan arbitrase).Dalam penerapan perlindungan hukum badan penyelesaian sengketa konsumen belum berjalan dengan baik karena masih banyaknya hambatan antara lain kurang tekad yang tegas untuk menyelesaikan dengan baik, kurang adanya kesepakatan diawal antara pihak satu dan yang lainnya, kurangnya mediator di Indonesia dan juga adanya perbedaan pendapat antar pihak satu dan yang lainnya. Sebaiknya semua hambatan di selesaikan dengan baik seperti harus adanya tekad yang tegas antara pihak satu dan yang lain, harus adanya kesepakatan diawal mau sengketa yang bagaimana dalam menyelesaikan perkara satu dengan yang lain, penambahan mediator di Indonesia dan lebih baik mengikuti kepurusan dari mediator atau hakim atau ketua sengketa dalam menyelesaikan perkara tersebut sehingga penerapnnya bisa berjalan dengan baik dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan serta kedamaian dapat dijalankan sesuai harapan.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kayu Agung Bahluan, Rustam; Djufri, Darmadi; Martini, Martini
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.12782

Abstract

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN E-COMMERCE DI WILAYAH HUKUM POLRES KEDIRI KOTA sariyono, eko budi
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern berupa penipuan e-commerce. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penipuan e-commerce dari perspektif kriminologi dan untuk mengetahui cara penanggulangan tindak pidana penipuan dalam transaksi ecommerce di Polres Kediri Kota serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum penipuan e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis empiris serta objek penelitiannya di wilayah Polres Kediri Kota. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab penipuan e-commerce antara lain adanya faktor isengiseng, minimnya pelaku yang tertangkap, faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, ketidaktahuan pembeli, dan faktor kesempatan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kediri Kota mulai dari upaya preventif maupun upaya represif. Kendala yang dihadapi antara lain kesulitan mendapatkan bukti digital, perbedaan pendapat antar penegak hukum tentang penipuan e-commerce, kemampuan penyidik, kesadaran masyarakat, keterbatasan sumberdaya manusia, anggaran, sarana prasarana dan media pembayaran yang sulit dilacak. Implikasinya adalah penipuan e-commerce ini sulit diberantas maka diperlukan peran masyarakat dan steakholder lainnya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan e-commerce di wilayah Polres Kediri Kota.
Tantangan : Implementasi Kebijakan Hukum Restitusi Sebagai Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana di Indonesia Ida Musofiana; Hetiyasari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The human rights of criminals starting from their status as suspects, defendants, and even convicts are not comparable to the protection of the human rights of victims in order to recover from loss or suffering. The aim of this research is to examine the challenges of implementing policies providing restitution for victims of criminal acts. This research method uses normative juridical, examining aspects of currently applicable legal regulations. This research found that it is important to provide restitution for victims. Considering that so far the victim has only been represented by law enforcement officials. Even though there is a request for compensation by the public prosecutor, not everyone understands the procedure for applying for compensation for a criminal act. Victims really need to receive compensation regardless of age, educational background, and social status.
Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penolakan Pemakaman Jenazah Korban Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Positif Siti Nur Aini
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement regarding the act of refusing to bury the bodies of Covid-19 victims is a crucial issue in the context of the global pandemic. This rejection occurs due to public concerns about virus transmission, which is often triggered by a lack of correct understanding and information. From the perspective of Indonesian positive law, this act of refusing burial can be considered a violation of basic human rights, including the right to a decent burial. This article examines the relevant legal aspects, including applicable laws and regulations as well as the responsibilities of the government and society in ensuring these rights are fulfilled. With a normative juridical approach, this research highlights the importance of public education and strict law enforcement to prevent discrimination against Covid-19 victims. The results of the study show that even though there are clear regulations, implementation in the field still faces significant challenges, especially in terms of coordination between institutions and outreach to the community.
Implementasi Hukum Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ( UMKM ) Di Pasar MMTC Medan Desvita Saragih; Yeni Festriana Manurung; Sindari Br Barus; Hasyim
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Market MMTC Medan is a major trading center in North Sumatra where many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) conduct their business. Micro, Small and Medium Enterprises play an important role in Indonesia's economy, but they face various obstacles, especially related to ineffective law implementation. This research aims to examine in depth the implementation of the law in supporting Micro, Small and Medium Enterprises in Medan's MMTC Market. This research uses a qualitative approach with interview techniques as the data collection method. The results show that despite the positive steps that have been taken, such as the local government's efforts in easing the business licensing process, there are still many Micro, Small and Medium Enterprises that find it difficult to fulfill the licensing requirements. To overcome this problem, it is necessary to increase legal socialization and education through programs that are easily understood by Micro, Small and Medium Enterprises, such as training, workshops, posters, and banners, 55as well as involving community and religious leaders to increase trust and participation. The implication of this study is the need for more effective and comprehensive legal support for Micro, Small and Medium Enterprises, so that they can operate better and improve their competitiveness.
Aspek Hukum Kontrak Elektronik (Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital) takwim azami; Anto Kustanto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor, termasuk dunia bisnis. Salah satu perubahan signifikan adalah munculnya kontrak elektronik (e-contract) sebagai instrumen utama dalam transaksi digital. Karakteristik utama kontrak elektronik meliputi kecepatan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam berbagai bentuk transaksi, baik domestik maupun lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur kontrak elektronik, mengupas tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan menganalisis prospek pengembangannya di Indonesia.Tantangan utama dalam implementasi kontrak elektronik meliputi tiga aspek kritis: pertama, perlindungan keamanan data pribadi yang sering kali menjadi isu sensitif dalam transaksi digital; kedua, jurisdiksi hukum dalam konteks transaksi lintas negara yang memerlukan kerangka hukum harmonis antara negara-negara; dan ketiga, validitas bukti elektronik yang masih menghadapi kendala dalam proses pembuktian di pengadilan. Meskipun demikian, kontrak elektronik memiliki prospek yang menjanjikan, terutama dengan perkembangan teknologi seperti blockchain dan smart contract yang mampu meningkatkan transparansi dan otomatisasi dalam proses kontraktual.Hasil penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum internasional untuk mengatasi persoalan jurisdiksi lintas negara, penguatan regulasi terkait keamanan data, dan peningkatan kapasitas teknologi hukum yang mencakup edukasi bagi aparat penegak hukum dan pelaku bisnis. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem hukum digital yang inklusif dan kolaboratif untuk memastikan keberlanjutan kontrak elektronik dalam mendukung ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Dengan langkah strategis yang terencana, kontrak elektronik dapat menjadi fondasi utama dalam memperkuat daya saing global Indonesia di era digital.
Fenomena Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Kota Semarang Adityo Putro Prakoso; Bahrul Fawaid
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korban penyalahgunaan narkoba sebagian besar adalah usia remaja, yang seharusnya produktif dan merupakan aset bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Pada mulanya zat Narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis. Tiga faktor utama yang mempengaruhi apakah seseorang akan terlibat penyalahgunaan yaitu faktor predisposisi, faktor kontribusi, dan faktor pencetus. paling utama sebagai penentu remaja menyalahgunakan narkoba yaitu faktor ketersediaan, karena mudahnya atau tersedianya narkoba di pasar gelap menjadikan barang tersebut mudah didapatkan. Tak jarang ditemukan ketika hendak masuk ke dalam suatu organisasi tertentu dikalangan remaja disitu dilakukan beberapa tes.
Penerapan Asas Legalitas Dalam Putusan Perkawinan Beda Agama Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Fatimah Ratu Azzahra; Shantika Vidia Az Zahra; Zahra Rahmah Fadilah; Asmak ul Hosnah
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak ini mengulas penerapan asas legalitas dalam konteks putusan perkawinan beda agama di Indonesia dengan fokus pada kajian terhadap Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan antaragama menjadi tantangan hukum yang signifikan, membutuhkan pendekatan yang cermat terhadap prinsip-prinsip legalitas. Artikel ini mengeksplorasi berbagai putusan pengadilan yang menggambarkan dinamika dan interpretasi asas legalitas dalam menyelesaikan konflik perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan menjadi acuan utama, memberikan kerangka kerja hukum untuk menyelesaikan ketidaksesuaian agama di dalam perkawinan. Pemahaman mendalam terhadap peran asas legalitas dalam putusan pengadilan ini dapat memberikan wawasan yang berharga terkait penyelesaian perkawinan lintas agama di Indonesia.
Analisis Kriminologi Pada Faktor Penyebab Maraknya Perjudian Online DiKalangan Mahasiswa Kota Tanjungpinang Alfian Rizki; Fatimah Siti; Nisviani Alina; Nur Ilham; Widiyani Heni
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemudahan mengakses pada situs judi online membuat semakin banyaknya permasalahan sosial yang timbul. Mahasiswa di anggap sebagai agen perubahan dan berasal dari golongan kaum intelektual dalam pandangan masyarakat sehingga terjebaknya mahasiswa dalam permainan judi online akan menjadi catatan buruk citra diri seorang mahasiswa bagi pandangan masyarakat. Permainan judi di kategorikan sebagai tindak criminal yang mana sebuah tindak kejahatan merupakanbentuk dari adanya fenomena sosial yang umum terjadi, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat dalam kriminologi kontrol sosial sebuah tindak kejahatan seperti permainan judi online pada kalangan mahasiswa tentunya ada faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut maka dalam penelitian ini di rumuskan masalah berupa bagaimana analisis kriminimogi pada faktor penyebab maraknya perjudian online di kalangan mahasiswa kota tanjungpinang. Dengan mengkunakan metode penelitian normative kualitatif yang memfukuskan pengkajian masalah pada studi literatur berupa bahan bacaan. Menghasilkan pembahasan penelitian berupa terdapat 4 faktor yang di nilai palingberpengaruh dalam mendorong mahasiswa kota Tanjungpinang melakukan permainan judi online yaitu faktor lingkungan, kelemahan kesadaran hukum, kemudahan kases dalam memperoleh situs judi online, dan kelemahan dalam beragama. Sehingga dapat di simpulkan bahwa perlunta control diri dan perhatian khusus kepada para aparat hukum untuk mengendalikan faktor penyebab maraknyapermainan judi online yang menjebak para mahasiswa di kota Tanjungpinag.

Page 24 of 28 | Total Record : 271

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie Vol 9, No 2 (2016): Qistie Vol 9, No 1 (2016): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 1 (2015): Qistie Vol 7, No 2 (2014): Qistie Vol 7, No 1 (2014): Qistie Vol 6, No 2 (2012): Qistie Vol 6, No 1 (2012): Qistie Vol 5, No 1 (2011): Qistie Vol 4, No 1 (2010): Qistie Vol 3, No 4 (2009): Qistie Vol 3, No 3 (2009): Qistie Vol 1, No 1 (2008): Qistie More Issue