cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 271 Documents
 23   24   25   26   27 
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna E-Banking Eva Wahyuni Abdul Rosid; Rani Apriani
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan dunia maya sudah banyak terjadi sejalan dengan berkembanganya teknologi elektronik, para pelaku ini memanfaatkan keahliannya untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peratuan perundang-undangan yang melindungi nasabah bank pengguna internet banking dan tangung jawab yang di berikan bank terhadap nasabah yang mengalami dalam penggunaan E-banking. metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif,Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian yang di lakukan disimpulkan bahwa: 1. Sumber hukum formal mengenai bidang perbankan, adalah UUD 1945 (Pasal 1 ayat 3), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah menjadi undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, 2. Mekanisme perlindungan dan tanggungjawab yang diberikan pihak bank terhadap nasabah yang mengalami masalah dalam pengguna internet banking, 3 macam bentuk Perlindungan terhadap nasabah pengguna layanan internet banking yang diberikan oleh pihak bank.
Perlindungan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Konsumen Pada Pengedaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Rissa Maharani Dewi; Anggraeni Endah Kusumaningrum
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia penggunaan BKO pada obat-obat tradisional sebesar 95% dan terus meningkat tiap. Provinsi Indonesia Kabupaten Ponorogo paling banyak menggunakan bahan-bahan kimia obat pada obat-obat tradisional sebesar tujuh puluh persen. Tujuan penelitian untuk mencari tahu cara perlindungan konsumen terhadap pengedaran obat tradisional yang mengandung bahan-bahan kimia obat. Metodologi penelitian normatif, Perlindungan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Konsumen Pada Pengedaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat dengan cara litigasi dan non-litigasi (mediasi, konsiliasi dan arbitrase).Dalam penerapan perlindungan hukum badan penyelesaian sengketa konsumen belum berjalan dengan baik karena masih banyaknya hambatan antara lain kurang tekad yang tegas untuk menyelesaikan dengan baik, kurang adanya kesepakatan diawal antara pihak satu dan yang lainnya, kurangnya mediator di Indonesia dan juga adanya perbedaan pendapat antar pihak satu dan yang lainnya. Sebaiknya semua hambatan di selesaikan dengan baik seperti harus adanya tekad yang tegas antara pihak satu dan yang lain, harus adanya kesepakatan diawal mau sengketa yang bagaimana dalam menyelesaikan perkara satu dengan yang lain, penambahan mediator di Indonesia dan lebih baik mengikuti kepurusan dari mediator atau hakim atau ketua sengketa dalam menyelesaikan perkara tersebut sehingga penerapnnya bisa berjalan dengan baik dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan serta kedamaian dapat dijalankan sesuai harapan.
Penegakan Hukum Terhadap Pencoretan/Vandalisme Pada Fasilitas Umum Di Yogyakarta Hartanti; Takariadinda Diana Ethika; M Rigam Hamid; Paryadi
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadapa pelaku corat-core/vandalis pada fasilitas umum di Yogyakarta dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan corat-coret pada fasilitas umum. Penelitian ini jenisnya termasuk penelitian hukum normatif, obyek yang dikaji adalah kaedah atau aturan hukum, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, Analisa data diskriptif kualitatif. Penegakan hukum terhadap pelaku corat-coret terlebih dahulu dilakukan verifikasi dari objek dan substansi aksi corat-coret tersebut, apakah objek tersebut dimiliki oleh perorangan/pribadi atau merupakan fasilitas umum Selanjutnya, apakah objek tersebut dari sisi substansi nya menimbulkan efek keindahan atau malah pengrusakan yang dapat dilakukan penindakan sesuai pasal 200 KUHPidana atau Peraturan Daerah nomer 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018. Kalau pelaku masih sekolah maka dilaporkan kepada kepala sekolah, juga orang tua dipanggil diminta untuk mengawasi anak-anaknya. Pelaku juga diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku diminta untuk menghapus/membersihkan corat-coret yang sudah dilakukan. Kalau pelaku ada unsur pidana seperti dalam contoh kasus mereka membawa senjata tajam maka diserahkan pada kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kayu Agung Rustam Bahluan; Darmadi Djufri; Martini
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, khususnya terkait penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Meskipun undang-undang ini mengatur sanksi pidana yang berat untuk penyalahgunaan narkotika, termasuk rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu, praktik penegakan hukum sering kali tidak sejalan dengan ketentuan tersebut, di mana banyak pecandu narkotika dijatuhi hukuman penjara ketimbang rehabilitasi. Penelitian ini mengeksplorasi ketimpangan antara teori hukum yang terkandung dalam undang-undang dengan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi dalam penerapan hukum yang dapat berujung pada ketidakadilan bagi pecandu narkotika. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi kebijakan rehabilitasi dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia.
ANCAMAN PENAHANAN TUNJANGAN SERTIFIKASI DOSEN OLEH PIMPINAN PERGURUAN TINGGI KEPADA BAWAHAN Santoso, Aris Prio Agus; Prakoso, Adityo Putro; Saputri, Ananda Megha Wiedhar; Ringgi, Deppa; Hudi, Moh
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12400

Abstract

Pemberian Tunjangan Sertifikasi Dosen merupakan faktor penting penentu kinerja individu dan cerminan tata kelola perguruan tinggi yang baik, namun implementasi tunjangan seperti Sertifikasi Dosen masih menghadapi tantangan transparansi dan akuntabilitas, seperti kasus tunjangan yang tidak dibayarkan, merupakan lemahnya pengelolaan internal dan perlunya solusi sistemik untuk mendukung kualitas pendidikan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implikasi penahanan tunjangan Sertifikasi Dosen (Serdos) oleh pimpinan perguruan tinggi dari aspek legalitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen untuk menganalisis legalitas dan etika kebijakan internal perguruan tinggi terkait penahanan tunjangan sertifikasi dosen. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pengaturan dan implementasi kebijakan kesejahteraan dosen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman penahanan tunjangan sertifikasi dosen oleh pimpinan perguruan tinggi melanggar hukum dan etika, bertentangan dengan UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 14 Tahun 2005, serta Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024. Tindakan ini mengabaikan hak dosen atas penghasilan layak, kepastian hukum, dan perlindungan profesional, serta dapat dikenai sanksi administratif. Kebijakan tunjangan dosen harus transparan, adil, dan sesuai hukum untuk melindungi hak dosen dan menjaga kualitas pendidikan tinggi.   Kata Kunci: Hak Dosen, Tunjangan Sertifikasi Dosen, Perguruan Tinggi.
Transformasi Balai Pemasyarakatan Dalam Menyokong Pemberlakuan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan KUHP Nasional Utami, Putri Dwi; widyawati, anis
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12572

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perubahan sistem pemidanaan pasca disahkannya KUHP Nasional. Transformasi dari Balai Pemasyarakatan dinilai penting untuk segera dilakukan guna menyongsong pemberlakuan pemidanaan baru di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan yuridis normatif atau studi kepustakaan. Dari penelitian ditemukan masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Transformasi guna menyokong pemberlakukan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dapat dilakukan dengan menghadirkan unit Balai Pemasyarakatan di setiap kabupaten/kota. Hal ini dapat dialternatifkan dengan membuat pos-pos BAPAS di setiap tempat rutan atau lapas. Selain itu, masih minimnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan harus segara disikapi dengan rekruitmen pegawai dalam jumlah yang besar. Dikarenakan adanya pemidanaan baru maka dibutuhkan pula aturan pelaksana dalam implementasiannya. Koordinasi antar lembaga juga harus ditingkatkan dalam proyeksi pelaksanaan dua model pemidanaan baru tersebut. kata kunci: Balai Pemasyarakatan, Pemidanaan, Hukum Pidana.
Tinjauan Yuridis Pada Transaksi Jual Beli Beton Siap Pakai (Ready Mix) Melalui E-Commerce octaviani, rizka
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12596

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong sektor konstruksi untuk beradaptasi, termasuk dalam transaksi jual beli Beton siap pakai (Ready Mix) melalui e-Commerce. PT Semen Indogreen Sentosa, sebagai penyedia Beton siap pakai, telah bermitra dengan platform Go-Cement milik PT Mitra Semen Asia untuk memperluas jangkauan pasarnya. Namun, transaksi online ini menghadirkan tantangan hukum dan teknis, yang seringkali tidak dirinci dalam perjanjian e-Commerce. Risiko hukum dan potensi pelanggaran kontrak dapat muncul jika persyaratan akses jalan dan tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak terpenuhi dengan memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur transaksi Beton siap pakai melalui e-Commerce di Indonesia, mengevaluasi potensi penerapan Smart Contract berbasis Blockchain sebagai perjanjian tambahan antara PT Semen Indogreen Sentosa dan pembeli, serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum konstruksi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus PT Semen Indogreen Sentosa dan analisis peraturan terkait, seperti KUHPerdata, Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi Beton siap pakai melalui e-Commerce di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi, seperti KUHPerdata, UU Jasa Konstruksi, dan UU ITE. Penelitian menemukan bahwa penerapan Smart Contract berbasis Blockchain dapat memperkuat aspek hukum dan teknis yang tidak tercakup dalam transaksi e-Commerce, sehingga mengurangi risiko pelanggaran dan meningkatkan kepastian hukum. Namun, diperlukan pertimbangan hukum yang mendalam terkait kesesuaian Smart Contract dengan perjanjian MoU awal.
Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja Freelance dan Remote-Working dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Mugiono, Mariana; Indradewi, Astrid Athina
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12652

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja freelance dan remote-working dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Meski belum diatur secara spesifik, kedua jenis pekerja ini dapat dikaitkan dengan hubungan kerja selama memenuhi unsur perintah, pekerjaan, dan upah, hubungan kerja dapat diakui secara hukum. Namun, banyak pekerja freelance dan remote-working bekerja tanpa perjanjian tertulis, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan minimnya perlindungan. Prinsip perlindungan tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan tetap berlaku, termasuk hak atas upah layak, jaminan sosial, serta perlakuan yang adil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. kata kunci: hukum ketenagakerjaan, pekerja jarak jauh, pekerja lepas, perlindungan hukum.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK TERHADAP IBU KANDUNG DI SEMARANG budi, eko
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12717

Abstract

Fenomena tindak pidana pembunuhan oleh anak terhadap ibu kandung merupakan suatu kejadian yang sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Semarang pada awal tahun 2025 dilakukan dengan cara yang sangat sadis oleh pelaku terhadap korban, tanpa memikirkan dampak dan resiko yang akan dia terima setelah melakukan kejahatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab, reaksi masyarakat dan penanggulangan kejahatan pembunuhan oleh  anak terhadap ibu kandung di Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis empiris serta objek penelitiannya di wilayah Kota Semarang. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab kejahatan pembunuhan oleh  anak terhadap ibu kandung di Semarang antara lain adanya faktor tekanan psikologis, pengaruh lingkungan, kekurangan ekonomi, kemerosotan moral, hubungan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, ketidakadilan sosial, labelling dan kesempatan untuk melakukan pembunuhan. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut antara lain: kecaman, ketidakpercayaan masyarakat, empati terhadap korban dan tuntutan hukum yang tegas. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh mulai dari upaya penal dan non penal. Kata Kunci: kriminologi, pembunuhan berencana, ibu kandung.
PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KASUS MAFIA TANAH allister, Davin; Djaja, Benny
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12755

Abstract

Kasus mafia tanah seringkali menjadi tantangan serius dalam sistem pertanahan di Indonesia, mengganggu keadilan agraria serta merugikan konsumen tanah. Penelitian ini menganalisis peran mafia tanah dalam konflik agraria yang melibatkan Notaris dan PPAT. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan politik yang ditimbulkan oleh mafia tanah serta langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Kata kunci: Peran, Pemerintah, Mafia Tanah

Page 25 of 28 | Total Record : 271

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie Vol 9, No 2 (2016): Qistie Vol 9, No 1 (2016): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 1 (2015): Qistie Vol 7, No 2 (2014): Qistie Vol 7, No 1 (2014): Qistie Vol 6, No 2 (2012): Qistie Vol 6, No 1 (2012): Qistie Vol 5, No 1 (2011): Qistie Vol 4, No 1 (2010): Qistie Vol 3, No 4 (2009): Qistie Vol 3, No 3 (2009): Qistie Vol 1, No 1 (2008): Qistie More Issue