cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fajar
Contact Email
fajar@trunojoyo.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalettijarie@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. bangkalan,
Jawa timur
INDONESIA
Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : 24422932     EISSN : 25496794     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Et-Tijarie merupakan salah satu jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yaitu; bulan Januari-Juni dan bulan Juli-Desember. Terdaftar dengan Nomor ISSN: 2442-2932 dan E-ISSN: 2549-6794.
Arjuna Subject : -
Articles 65 Documents
 2   3   4   5   6 
PENEGAKAN HUKUM SENGKETA KONSUMEN OLEH BPSK UNTUK PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK KONSUMEN Diah Wahyulina
Et-Tijarie Vol 5, No 2: Desember 2018
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractConsumer Protection is now the public's concern. Where the rights and obligations of consumers and business actors become the main things regulated in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999. The purpose of the issuance of the law is to get the people to get their rights as consumers well and to increase consumers' awareness and ability to protect themselves before buying and using goods and or services from a business actor. Differences in interests between consumers and businesses often spark disputes. Law enforcement against consumer disputes is carried out by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) as an institution that helps consumers and businesses in resolving their disputes. This paper aims to dissect several problems, namely related to the Effectiveness of Law Enforcement of Consumer Disputes in the City of Malang and Constraints of Law enforcement of Consumer Disputes in the context of consumer protection in the City of Malang. The methodology used is sociological law. The results of this paper note that there are three types of solutions at BPSK namely Arbitration, Mediation, and Conciliation. Constraints faced by BPSK in enforcing consumer disputes are caused by problems with facilities, human resources, and also related to the substance, structure and legal culture. Efforts made to overcome these constraints are carried out in accordance with what has been regulated by law, with the aim that the community can better know the duties and functions of BPSK in the settlement of the dispute.Keywords: Protection, Consumers, Business Actors, Disputes, Law EnforcementAbstrakPerlindungan Konsumen sekarang menjadi perhatian publik. Dimana hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usahaVolume 5, Nomor 2 2018 |Et-Tijarie 91menjadi hal utama yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Tujuan dari dikeluarkannya undang-undang adalah untuk membuat masyarakat mendapatkan haknya sebagai konsumen dengan baik dan untuk meningkatkan konsumen. kesadaran dan kemampuan untuk melindungi diri sebelum membeli dan menggunakan barang dan atau jasa dari seorang pelaku bisnis. Perbedaan kepentingan antara konsumen dan bisnis sering memicu perselisihan. Penegakan hukum terhadap sengketa konsumen dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang membantu konsumen dan bisnis dalam menyelesaikan sengketa mereka. Tulisan ini bertujuan untuk membedah beberapa masalah, yaitu terkait Efektivitas Penegakan Hukum Perselisihan Konsumen di Kota Malang dan Kendala Penegakan Hukum Perselisihan Konsumen dalam konteks perlindungan konsumen di Kota Malang. Metodologi yang digunakan adalah hukum sosiologis. Hasil catatan makalah ini bahwa ada tiga jenis solusi di BPSK yaitu Arbitrase, Mediasi, dan Konsiliasi. Kendala yang dihadapi oleh BPSK dalam menegakkan perselisihan konsumen disebabkan oleh masalah dengan fasilitas, sumber daya manusia, dan juga terkait dengan substansi, struktur dan budaya hukum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang, dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih mengetahui tugas dan fungsi BPSK dalam penyelesaian sengketa. Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Pelaku Usaha, Sengketa, Penegakan
Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Kerjasama Peternak Bisnis Ayam Broiler Amaliyah Fadhillah Rohmah; Rudi Hermawan
Et-Tijarie Vol 6, No 1: Juni 2019
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ete.v6i1.16979

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam pada Praktik Kerjasama Peternak Bisnis Ayam Broiler. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama antara CV MGB dengan peternak dalam bisnis ayam broiler. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat field research (penelitian lapangan yang dilakukan mengetahui informasi secara langsung oleh narasumber. Selain daripada itu metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwasanya perjanjian kerjasama antara CV dan pihak peternak keduanya sama-sama memberikan modal meskipun berbeda-beda, dimana perusahaan memberikan bibit ayam, pakan dan obat-obatan dan peternak menyiapkan kandang dan alat-alat kandang lainnya sesuai dengan kesepakatan. Dalam hukum Islam praktik tersebut tidak sesuai dengan akad syirkah Inan karena dalam pembagian rugi   dan keuntungan tidak sesuai karena hanya membebankan salah satu pihak.
Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Ilmi Rosidah; Busro Karim
Et-Tijarie Vol 6, No 1: Juni 2019
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ete.v6i1.16982

Abstract

Dalam suatu bisnis salah satunya jasa laundry tidak terlepas dari masalah yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berhubungan dengan pelayanan konsumen seperti terjadinya kehilangan atau kerusakan barang milik konsumen. Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha, namun banyak pelaku usaha yang dalam menjalankan bisnisnya belum sesuai dengan aturan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktek perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha Jasa Laundry di Kelurahan Jogoroto dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha Jasa Laundry di Kelurahan Jogoroto. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), sifat penelitian deskriptif komparatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisa menggunakan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry di Kelurahan Jogoroto belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan adanya klausula baku yang berada pada nota laundry yang dapat diketahui oleh konsumen ketika konsumen melakukan pembayaran dan nota yang seharusnya sesuai dengan hak konsumen yang di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Dery Ariswanto
Et-Tijarie Vol 6, No 1: Juni 2019
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ete.v6i1.16978

Abstract

Salah satu produk simpanan yang menarik di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu Si Sidik (Simpanan Siswa Pendidikan). Simpanan Siswa Pendidikan ini digunakan masyarakat untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi yang menggunakan akad mudharabah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi akad mudharabah pada produk Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik) dalam perspektif fatwa DSN-MUI.Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan field research atau penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat dekskriptif analisis dan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data yang bersifat induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Si Sidik merupakan produk simpanan pendidikan yang dalam hal ini anggota sebagai Shahibul maal menyerahkan dananya kepada BMT BUS (mudharib) yang akan dikelola dengan berdasarkan prinsip syariah tanpa adanya batasan dari anggota. Implementasi akad mudharabah pada produk Si Sidik sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang memakai akad mudharabah dan fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Distribusi hasil usaha pada produk Si Sidik yang menggunakan prinsip profit sharing berarti belum memenuhi saran dari fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyarankan agar memakai prinsip revenue sharing, meskipun penggunaan profit sharing juga diperbolehkan.
MENINJAU ULANG PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Moh Rasyid
Et-Tijarie Vol 7, No 1: Juni 2022
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ete.v7i1.7468

Abstract

DSN-MUI, maka perbankan syariah tidak benar-benar murni syariah karena apa yang telah digariskan MUI dan fatwanya tidak diperlukan. Di sisi lain, jika yang dipertimbangkan syariah adalah karena ia menggunakan produk fiqh muamalah sebagai produknya, maka perbankan syariah juga tidak benar-benar murni syariah, karena akad mudharabah sebagai produk fiqh muamalah klasik telah banyak digunakan dalam provisasi atau bantuan yang terkait dengan layar dan waktu .Jika benar-benar prinsip-prinsip ekonomi Islam berdasarkan syariat Islam, maka sudah pasti bank syariah akan memberikan kemaslahatan nyata bagi semua lapisan masyarakat sekitar. Namun sebaliknya sebaliknya yang terjadi, maka istilah-istilah syariah yang selama ini didengar hanya label belaka. Sebab yang paling penting dan harus selalu dipelihara dalam suatu lembaga di masyarakat dan negara adalah sifat islami, bukan label islaminya.
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PRAKTIK KREDIT SHOPEE PAYLATER DI KOTA PALANGKA RAYA Ramadhani Alfin Habibie
Et-Tijarie Vol 7, No 1: Juni 2022
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ete.v7i1.19980

Abstract

Masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat khususnya kota Palangka Raya sering menggunakan aplikasi shopee sebagai alat dalam bertransaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan primer (daruriyat), kebutuhan skunder (hajiyat), bahkan kebutuhan tersier (tahsiniyat). Baru-baru ini muncul inovasi baru metode pembayaran pada salah satu aplikasi jual beli online shopee yaitu yang biasa dikenal dengan shopee paylater. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna praktik kredit shopee paylater. 2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit shopee paylater. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan shopee paylater tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena pada fitur paylater memiliki kebijakan untuk menarik keuntungan dari pengguna walaupun tidak ada bunga pada pembayaran sebelum jatuh tempo. Namun tetap saja shopee paylater dikatakan riba karena pada fiturnya sudah menetapkan syarat yang berisi denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal tagihan sehingga merugikan pihak konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan UU ITE. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam transaksi di shopee, maka pelaku usaha atau pengguna shopee paylater dapat menggugat ke Pengadilan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan juga bisa diselesaikan Non Litigasi, yaitu Mediasi dan Arbitrase.
Penerapan Maslahah dalam Pertimbangan Pengajuan Pembiayaan Anggota pada Produk Musyarokah di Koperasi Syariah Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Arisona Mustoifa
Et-Tijarie Vol 7, No 1: Juni 2022
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ete.v7i1.11258

Abstract

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan pengelola Koperasi Syariah Talun yang menangani pembiayaan Musyarokah secara langsung serta data sekunder yang didapatkan peneliti melalui publikasi, informasi, seperti dokumentasi resmi, jurnal, buku-buku, dan sebagainya yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi data.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HAK PENGELOLAAN LAHAN LMDH (Studi Kasus Desa Japanan Mojowarno Jombang) AINUN NADZIROH
Et-Tijarie Vol 7, No 1: Juni 2022
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ete.v7i1.11324

Abstract

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang biasa dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli yang terjadi di Desa Japanan merupakan jual beli hak pengelolaan lahan LMDH. Jual beli dilakukan oleh  penggarap/pengelola lahan dan orang lain yang mau mengelola lahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses jual beli hak pengelolaan lahan LMDH di Desa Japanan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut.            Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif, penulis akan terjun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan subjek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.            Hasil penelitian ini ialah praktik jual beli hak pengelolaaan lahan LMDH di Desa Japanan dilakukan oleh penjual dan pembeli saja, tidak melibatkan pihak LMDH. Perhutani melakukan kerjasama dengan LMDH. Perhutani memberi wewenang kepada LMDH untuk mengelola lahan bersama masyarakat Desa hutan. Seiring berjalannya waktu, penggarap merasa tidak ingin lagi mengelola lahan maka ia memindah tangankan pengelola lahan dengan dijual kepada warga yang lain. Objek dari jual beli ini ialah hak pengelolaannya. Lahan tersebut sewaktu-waktu dapat diminta oleh perhutani dan hal tersebut bisa saja merugikan penggarap. Masyarakat menggunakan istilah jual beli dalam transaksinya, akan tetapi akad yang terjadi merujuk pada ijarah. Tidak ditemukan penyimpangan dalam transaksi tersebut, maka dari itu transaksi sah untuk dilakukan.
Review of Maslahah Mursalah and Consumer Protection Laws on Traditional Dental Practices Tasyabilah, Nurus; Karim, Busro; Dzikrulloh, Dzikrulloh
Et-Tijarie Vol 8, No 1: Juni 2023
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ete.v8i1.20150

Abstract

This research is field research to know how dental artisans practice at Pink Behel Sukodono Sidoarjo, which will then be analyzed based on maslahah mursalah theory and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses qualitative research for the type of field research (field research), which is descriptive-analytical. The approach method used is normative-empirical juridical. In the research process, researchers use primary data obtained directly through observation, interviews, documentation, and secondary data to complement the data. Then, the researcher analyzes the data using the inductive analysis method. This study's results prove that the Dental Practice at Pink Behel Sukodono Sidoarjo needs a license from the health office and the Sidoarjo district/city government. When viewed from the theory of maslahah mursalah, the practice of Dental Practice is included in the mas{lahah tahsiniyyat. During their practice, no consumers have been harmed by Dental Practice; if the benefits are greater than the mafsadat that will be generated, then attracting benefits is far more prioritized than rejecting mafsadat. Viewed from Consumer Protection Law, Dental Practice at Pink Behel Sukodono Sidoarjo violated Article 4 letter (a) regarding consumer rights to security and safety in consuming goods and services, and Article 7 paragraph (2) does not provide correct, clear, and honest information to consumers, so that it is very risky to harm and if a consumer is harmed then the Dental Practice must provide compensation as stipulated in Article 19. Dental Practice also exceeds the limits of their authority in working as stipulated in the Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 concerning Guidance, Supervision, and Licensing for Dental Practice Work.
Review of Sharia Law on the Tradition of Cutting the Weight of Scales in the Sale and Purchase of Grain 'Urf Perspective Ariyanto, Risandi Budi; Mus'if, Ach.; Fajar, Fajar
Et-Tijarie Vol 8, No 1: Juni 2023
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ete.v8i1.18405

Abstract

This research was motivated by a long-standing tradition of buying and selling grain, namely cutting the weight of scales. The cutting carried out is classified into two types: the rice harvesting method using a combine harvester machine and the rice harvesting method using a threshing machine. This study aims to find out how the sharia reviews the tradition of cutting the weight of scales in buying and selling grain. The method used is field research and descriptive analysis with an empirical normative approach. Data collection by observation, interview, and documentation techniques. Data analysis is inductive. Based on the research results, the tradition of cutting the weight of scales can be said to be 'urf. According to the kind, in terms of its object, it includes 'urf 'amali because it is an activity that has become a habit in society, in terms of its scope, it includes 'urf 'am because it has been widely accepted in society, in terms of validity it includes 'urf sahih because this tradition has become a custom, generally accepted, approved by the community, does not conflict with nash and does not contain harm. According to its terms, the 'urf in force is general, has become public, has provisions in the transaction, and does not conflict with nash. According to the criteria of his argument 'urf, cutting the weight of the scales aims to preserve benefit, does not stand alone without reason, and can support the formulation of Islamic law.

Page 4 of 7 | Total Record : 65

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1: Juni 2025 Vol 9, No 2: Desember 2024 Vol 9, No 1: Juni 2024 Vol 8, No 2: Desember 2023 Vol 8, No 1: Juni 2023 Vol 7, No 2: Desember 2022 Vol 7, No 1: Juni 2022 Vol 6, No 1: Juni 2019 Vol 5, No 2: Desember 2018 Vol 5, No 1: Juni 2018 Vol 4, No 1: Juni 2017 Vol 3, No 2: Desember 2016 Vol 2, No 1: Juni 2015 Vol 1, No 1: Desember 2014 More Issue