Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Jurnal Al-Ijtima`i adalah jurnal yang bersifat ilmiah dari hasil penelitian, refleksi, dan studi kritis aktual sehubungan dengan tema pemerintahan, sosial, dan ilmu politik, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Diterbitkan oleh LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan pengelolaan di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh. Tujuan utamanya adalah untuk menyebarluaskan artikel saat ini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang isu-isu pemerintahan serta berbagai masalah sosial dan politik kontemporer, seperti politik dan identitas gender, masyarakat digital dan gangguan, gerakan masyarakat sipil, kesejahteraan masyarakat, pengembangan sosial, kewarganegaraan dan manajemen publik, inovasi kebijakan publik, politik & keamanan internasional, media, informasi & literasi, politik, pemerintahan & demokrasi, radikalisme dan terorisme.
Articles
156 Documents
Kekuasaan dan Moral dalam Pandangan Politik Niccolo Machiavelli
Mukhtar, Mukhtar
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 2 No 2 (2017): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (461.796 KB)
This study discusses the concept of understanding the moral hearts political views Power Niccolo Machiavelli. Complete named Leonardo Niccolo Machiavelli was born in Florence (Firenze), Italy, 3 May 1469 and commonly referred to by name in the "Machiavelli" is the Son of Renaissance. He mocks A Lawyer Bernardo who came from aristocratic family, and grew up in Florence, Italy. In his book, The Prince (The Lord), Niccolo Machiavelli indicates that to be a ruler should do everything they can. He also gives advice on how to become a ruler who can maintain his power by ignoring the permanence ratings of morality and religion. Machiavelli separates between state power with religious life and moral interests. He only discusses how to achieve the goal of power no matter what. Machiavelli argued that power and morality are two separate things. Moral assumptions regarded as a stand-alone entity. Morality is part of a strategy of power, which is not always associated with good and bad issues yet to be realistic and objective and not universal, he could have choppy every time depending on the condition of society.
Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik
Taufik Taufik
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 2 No 2 (2017): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (641.889 KB)
The formulation of network-based public policy is a new perspective in creating democratic government. Generally, network approach has been using by many countries with high level public participation. This study is aimed to explain the concept of network-based public policy formulation. In network approach, government is no longer become a single actor in formulating public policy. Government has to be able to build inter-actor network outside of government, such as professional parties, NGOs, media, interests groups and people. The existence of these parties will create network-based public policy which is not based on individual interest or some parties. Lack of resource can be solved by building inter-actor network in the process of creating public policy.
Peran Sentral Syari'at Islam dalam Konsep Pemerintahan
Zulkhairi, Teuku
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 2 No 2 (2017): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.906 KB)
Dayah is a typical Acehnese educational institution that has long played a very important role in maintaining political stability especially in Aceh . This educational institution has spawned many fighters, reformers and politicians both local and national level . This institution has been born since the arrival of Islam to Aceh and still exist until now with the dynamics that continue to grow. The relationship of dayah educational institutions with the authorities has spawned many government policies in order to reduce conflict and enforcement of Islamic law in Aceh . As a form of state responsibility (2)in maintaining the sustainability and existence of dayah educational institutions the government has established a special body equivalent to other education offices in Aceh named Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD ) . Aceh Thus (dayah education is recognized as an official educational institution . The alumni of this institution have the same rights as alumni from other formal education institutions in Aceh.
Aceh Paska MoU Helsinki
Murziqin, Ramzi
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1 No 2 (2016): Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (757.73 KB)
|
DOI: 10.22373/jai.v1i2.475
Negara Indonesia dikategorikan sebagai negara lemah. Berbagai fakta dan alasan akan diungkap dalam makalah ini guna menjawab pernyataan tersebut. Pengambilan kesimpulan Negara lemah berdasarkan pada teori yang dinyatakan Robert I. Rotberg. Dalam teorinya dia menyatakan fungsi utama suatu Negara dan juga karakter suatu Negara dikatakan lemah. Dalam tulisan ini (weak state) menampilkan suatu kasus untuk menganalisis performa pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kasus yang diambil adalah kasus paska penandatanganan konflik Aceh dengan Pemerintah Indonesia. Penandatanganan MoU dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2005. Analisis kasus akan dibatasi pada akhir tahun 2008. Fakta-fakta kasus yang akan ditampilkan di sini adalah erat kaitannya dengan tindakan yang telah diambil Negara Indonesia dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Kemudian hal itu akan kami gunakan untuk melakukan analisis dalam menentukan kategorisasi pemerintah Indonesia.
Analisa Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Memberantas Terorisme pada Masa Pemerintahan Presiden George W. Bush
Mumtazinur, Mumtazinur
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1 No 2 (2016): Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
This article revisits the foreign policy of the United States of America since 9/11 under the governance of George W.Bush. It begins first by describing the linkage between international security and international terrorism, and then the influence of hawkish politics to terrorism foreign policy of the United States of America. This article stresses the stance of America in the war of terrorism with the military forces and how it affect to create security for all creatures in the world.
Qanun dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong
Mahmuddin, Mahmuddin
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1 No 2 (2016): Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Melalui UU Otonomi Khusus No. 18 Tahun 2001, pemerintah Aceh melakukan penataaan kembali struktur lembaga mukim dan gampong. Perubahan ini dikuti oleh disahkannya Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang mukim dan Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong. Aturan-aturan yang tersusun dalam sebuah gampong menjadi alat untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan equilibrium dalam sebuah gampong. Karenanya ketika reusam merupakan adat yang disebut kemudian adat reusam dituangkan dalam Qanun gampong tidak lain menjadi legitimasi struktural maupun kultural eksistensi pelaksanaan nilai-nilai adat dalam tata kelembagaan gampong.
Pancasila, Keragaman dan Negara Kesatuan
Suganda, Delfi
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1 No 2 (2016): Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Negara merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang telah mengambil keputusan bersma untuk membentuk sebuah negara. Orang-orang yang tersebut boleh saja berasal dari suku yang sama, asal yang sama, agama yang sama dan warna kulit yang sama, atau bisa saja berasal dari suku yang berbeda, asal yang berbeda, agama yang berbeda, dan warna kulit yang berbeda. keragama merupakan keniscayaan yang harus dilakoni di Indonesia. sebagai neagra yang sangat besar, tentunya harus memilik filosofis bangsa yang sama. pancasila merupakan filosofis bangsa yang mampu menyatukan suku-suku yang berbeda, agama yang berbeda dan bahasa yang berbeda.
Eksistensi Ulama dalam Politik Islam
Abdul Kadir, Muntasir
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1 No 2 (2016): Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Konflik politik berkepanjangan yang terjadi pada masa dinasti Umayyyah dan dinasti Abbasiyah, mewajibkan para ulama melahirkan pemikiran-pemikiran politik yang menjadi altenatif kepada mereka yang terlibat dalam konflik. Konflik dalaman yang terjadi antara sesama kelompok Islam dan juga konflik eksternal dengan negara non Islam menjadi permasalahan-permasalahan yang dibahas oleh para ulama tersebut. Tulisan ini tidak memfokus kepada pemikiran-pemikiran mereka secara spesifik, tapi akan mengkaji kewujudan peran dan pemikiran politik secara umum yang telah dimulai pada era klasik tersebut dan perkembangannya sampai sekarang ini. Satu hal lagi yang akan menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah bagaimana ulama masa kini memberikan respon mereka tehadap isu-isu politik kontemporer.
Strategi Public Relation dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan PT. Arun NGL Lhokseumawe
Aruni, Fidhia;
Rasyidin, Rasyidin
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1 No 2 (2016): Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh public relation PT. Arun NGL dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan sebagai bidang yang menangani hubungan internal perusahaan dalam menjaga serta meningkatkan motivasi kerja karyawannya agar tetap tinggi demi terwujudnya dan terjaganya produktifitas yang diinginkan perusahaan. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam kepada informan yang ditentukan melalui purposive sampling praktisi PR PT.Arun NGL dan melalui observasi langsung di Main Office PT. Arun NGL. Hasil penelitian menunjukkan beberapa strategi yang sudah dijalankan dan diterapkan oleh public relation PT. ARUN NGL dalam meningkatkan motivasi kerja karyawannya, antara lain menjalin komunikasi secara aktif dan harmonis secara efektif dengan prinsip good will and understanding, mengadakan event untuk para karyawan, memberikan perghargaan atau apresiasi kepada para karyawan, mempublikasikan informasi melalui media cetak berupa bulletin dan media elektronik berupa publik info Lotus Note, dan website melalui internet yang dimiliki oleh perusaan tersebut.
Demokrasi di Mata Intelektual Muslim di Indonesia Era Orde Baru
Toif Chasani, Muchamad
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 1 No 2 (2016): Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Seiring dengan banyaknya kerusakan masyarakat disebabkan pengaruh kolonialis dan budaya asli Indonesia, maka bangkitlah gerakan purifikasi Islam yang dipimpin oleh Syeikh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947), Abdul Karim Amrullah (1879-1945) dan Haji Abdullah Ahmad (1878-1933) di Sumatera Barat. Selanjutnya K.H. Ahmad Dahlan di Jogjakarta mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai upaya untuk malakukan pembaruan dalam pemikiran Islam.