cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erie Hariyanto
Contact Email
erie@iainmadura.ac.id
Phone
+62817311445
Journal Mail Official
alihkam@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Office Faculty of Sharia IAIN Madura Institut Agama Islam Negeri Madura Jl. Raya Panglegur km 04 Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 1907591X     EISSN : 24423084     DOI : https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial is a high-quality open- access peer-reviewed research journal published by the Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, East Java, Indonesia. The focus is to provide readers with a better understanding of Islamic Jurisprudence and Law concerning plurality and living values in Indonesian and Southeast Asian society by publishing articles and research reports. Al-Ihkam specializes in Islamic Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law and aims to communicate original research and relevant current issues. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussion over current developments on Islamic Jurisprudence and Law concerning Indonesian and Southeast Asian plurality and living values. Publishing articles exclusively in English or Arabic since 2018, the journal seeks to expand boundaries of Indonesian Islamic Law discourses to access broader English or Arabic speaking contributors and readers worldwide. Hence, it welcomes contributions from international legal scholars, professionals, representatives of the courts, executive authorities, researchers, and students. Al-Ihkam basically contains topics concerning Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society. Novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing. The range of contents covers established Jurisprudence, Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society, local culture, to various approaches on legal studies such as comparative Islamic law, political Islamic Law, and sociology of Islamic law and the likes.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 374 Documents
 5   6   7   8   9 
ORIENTASI PEMIKIRAN ULAMA’ NU (Jender dalam Perspektif Ulama Skriptualis dan Subtansialis di NU Cabang Sumenep) Moh. Jazuli
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 1 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i1.319

Abstract

Semenjak akhir abad ke 18 atau awal abad ke -19 Masehi telahtumbuh perjumpaan intensif antara dunia Islam dan duniaBarat. Pada periode ini, kaum Muslim harus menghadapipilihan yang sangat dilematis, antara keinginan untukmenjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam dengan kebutuhanmengikuti gagasan-gagasan modern. Ini kemudianmelahirkan corak pemikiran skriptualis dan substansialis.Melalui topik jender, kedua corak pemikiran ini juga terjadi dikalangan ulama’ NU Cabang Sumenep. Secara ideologis,keduanya berbeda karena metode pemaknaan merekaterhadap teks ajaran Islam juga berbeda. Sedangkan secarasosiologis, keduanya berbeda dalam memandang fenomenasosial yang berkembang. Dalam hal jender, ulama’ skriptualisberpegang teguh kepada ketidakbolehan perempuan menjadipemimpin berdasarkan atas ayat al-Qur’ân dan Hadîts.Sedangkan kalangan ulama’ substansialis meneguhkankebolehan perempuan untuk memegang jabatan publik. Inididasarkan atas pemaknaan substansial terhadap al-Qur’ânsurat al-Nisâ’: 34 dan hadîts Nabi.
KONSEP GADAI DALAM HUKUM ISLAM (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syarî’ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari’ah Pamekasan) Ah. Kusairi
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 1 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i1.320

Abstract

Hadirnya pegadaian di Indonesia sebagai lembaga keuanganformal yang bergerak menyalurkan pembiayaan dalambentuk meminjamkan uang kepada orang yangmembutuhkan sesuai hukum yang ada. Program inimembantu masyarakat untuk tidak terjebak dalam praktekriba dan lain-lain. Di samping itu, munculnya pegadaiansyari'ah menjamin dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat ketika menghadapi kebutuhan mendadak yangtelah enggan menggunakan pegadaian konvensional. Makadari itu, keberadaan pegadaian syarî'ah dapat digunakansebagai alternatif oleh masyarakat yang ingin berinteraksidalam gadai yang bebas riba dan sah menurut hukum Islam.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, makadapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, penerapanrahn pada Perusahaan Umum Pegadaian Syarî’ah Pamekasanmulai dari prosedur pengajuan pembiayaan sampai denganpelunasan secara umum sudah bisa dikatakan tidak ada yangmenyimpang dari huku-hukum Islam. Kedua, PerusahaanUmum Pegadaian Syarî’ah Jokotole Pamekasan tidakmenekankan pada pengambilan bunga dari barang yangdigadaikan. Akan tetapi bunga yang diberlakukan dipegadaian konvensional diganti dengan istilah ijârah. Selainitu, dalam perkembangannya, Pegadaian Syarî’ahmengeluarkan produk dengan nama MULIA (MurâbahahLogam Mulia untuk Investasi Abadi). Hal ini merupakanpenjualan logam emas yang disediakan di pegadaian syarî’ah.Ketiga, sisitem ijârah yang diberlakukan di Perusahaan UmumPegadaian Syarî’ah Pamekasan ada yang tidak sesuai denganaturan hukum Islam, karena keuntungan yang didapatdengan pemberlakuan ijârah dari nilai barang, tidak diketahuioleh nasabah yang hanya membutuhkan sebagian pinjaman dari nilai barang yang digadaikan. Ini disebut dengan sebuah penipuan. Selain itu, pemberlakuan jual beli logam emas juga termasuk bay al-‘înah yang dilarang dalam Islam karena ada unsur ribâ di dalamnya.
MERETAS KORUPSI DALAM NEGARA DEMOKRASI (Sebuah Tawaran Hukum Islam melalui Konsep Istishlah) Nadir -
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 1 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i1.321

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang dipandang sebagaikejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan inidilakukan secara sistematis, tetapi akibat yang ditimbulkandari kejahatan ini paralel dan merusak seluruh sistem yangterkena virus korupsi tersebut. Karenanya, ia diperlukansebuah penanggulangan yang menyeluruh dan sistematisbaik melalui cara penal maupun non penal. Apabila selamaini cara penal tidak bisa membuat jera pelaku korupsi, makalangkah selanjutnya adalah dengan cara non penal yaknimelalui moral virtue, yakni dengan membangun karakterkepribadian yang memotivasi seseorang secara instrinsikuntuk tidak melakukan korupsi, karena ia dinilai moralsebagai sebuah kebenaran. Dalam hukum Islam, konsep moralvirtue tersebut dikenal dengan konsep istishlah, yakniperbuatan seseorang yang mengarah kepada kebaikan ataukebutuhan manusia yang berdasarkan logika dipandangsebagai suatu kebenaran, walaupun tidak tercantum di dalamteks-teks suci.Abstract
PARADIGMA MADZHAB-MADZHAB EKONOMI ISLAM DALAM MERESPON SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL Fadllan -
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 1 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i1.322

Abstract

Sistem Ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentangetika, sebuah ethical economy, sedangkan sistem ekonomi lain,baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat darikepentingan (interest). Kapitalisme berangkat darikepentingan perorangan (selfishness) dan sosialismeberangkat dari kepentingan kolektif (collectivism). EkonomiIslam meletakkan hak individu dan masyarakat dalamneraca keseimbangan yang adil. Berkenaan denganbagaimana konsep ekonomi Islam itu, terdapat tiga madzhabyang memiliki pandangan yang berbeda, yaitu: Pertama,madzhab Bagir al-Sadr yang memandang bahwa ilmuekonomi (economics) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam,karena keduanya berasal dari filosofi yang salingkontradiktif. Karenanya, madzhab ini menggunakan istilahiqtishâd, bukan ekonomi Islam. Kedua, madzhab Mainstreamyang berpandangan bahwa, sebagaimana ekonomikonvensional, kelangkaan sumber daya menjadi penyebabmunculnya masalah ekonomi. Ketiga, madzhab AlternatifKritis yang berpendapat bahwa analisis kritis bukan sajaharus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapijuga terhadap ekonomi Islam itu sendiri.
PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN WAKAF TUNAI Rudy Haryanto
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 1 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i1.323

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapibangsa ini, dan ternyata tidak mudah untuk diatasi.Penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahamanmengenai dimensi dan pengukuran kemiskinan yangoperasional sehingga menghasilkan strategi yang tepat.Strategi tersebut harus menyentuh pendekatan ekonomi mikrodan makro, langsung dan tidak langsung, yang dilakukansecara simultan dan berkelanjutan, dan hal ini dapatdilakukan apabila kita bisa memberdayakan wakaf tunai.Wakaf tunai bertujuan menghimpun dana abadi yangbersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkanbagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat.Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkandan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usahayang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapatdimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secarakeseluruhan.
IMPLIKASI AMBIGUITAS TEKS-TEKS AL-QUR`AN DALAM ISTINBÂTH HUKUM ISLAM Iswah Adriana
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 2 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i2.324

Abstract

Bahasa Arab dan al-Qur`an merupakan dua pokok kajian yangtidak bisa terpisahkan. Jika kita mengaji teks-teks Al-Qur`an,mau tidak mau kita akan juga berhadapan dengan bahasa Arabsebagai bahasa al-Qur`an. Bahasa Arab dengan berbagai macamkeunikan yang menjadi ciri khasnya merupakan Allah satufaktor kemu’jizatan al-Qur`an. Bentuk-bentuk mufradat yangmemiliki variasi makna, uslûb, dan gaya bahasanya yangberbeda dibandingkan dengan seluruh bahasa yang ada didunia merupakan keistimewaan tersendiri yang dimilikinya.Sebagai kitab suci bagi umat Muslim, tak pelak al-Qur`an selalumenjadi bahan kajian bagi umatnya, dalam mana dilakukandengan cara mentransfer bahasa Arab ke dalam beragam bahasalainnya dengan berbagai macam metode. Dalam kaitan ini,seorang penerjemah akan berhadapan dengan berbagai macamkeunikan yang dimiliki bahasa Arab, di antaranya banyaknyateks-teks yang ‘bersayap’atau dalam kajian semantik disebutdengan teks-teks yang ambigu. Karenanya, pemahaman yangkomprehensif tentang konsep ambiguitas merupakan modalutama dalam menerjemah teks-teks al-Qur`an sebagai dasardalam melakukan istinbâth hukum.
BETWEEN THE CRITICISM OF HADÎTS AND HADÎTS PROBATIVENESS Idri Idri
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 2 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i2.325

Abstract

Setiap Muslim percaya bahwa al-Qur’ân secara wurûdbersifat qath’î, karena ia dikumpulkan dan ditulis padamasa Nabi serta ditransmisikan secara mutawâtir. Namuntidak demikian dengan Hadîts. Ia tidak semuanya ditulispada masa Nabi. Karenanya, para ulamâ’ berupayamengkaji Hadîts berikut rantai transmisinya untukmenentukan validitas (ke-shahîh-an) sebuah Hadîts melaluikritik transmisi Hadîts. Artikel ini akan menyorotipersoalan tersebut, sehingga akan memberikan pemahamantentang makna dan syarat-syarat kritik Hadîts sertahubungan antara kritik Hadîts dengan validitas danpengujiannya. Validitas Hadîts tidak hanya bergantungpada Hadîts itu sendiri, tetapi ditentukan melaluiinvestigasi historis dan pendekatan metodologis. Dalamkaitan ini, kemampuan personal dan kualitas intelektualpara perawi Hadîts memiliki peran signifikan dalammenentukan apakah sebuah Hadîts itu diterima atau tidak.Untuk itu, ktirik Hadîts tidak hanya bertujuan untukmenilai dan mengetahui validitas sebuah Hadîts danprofesionalitas perawinya, tetapi juga untukmengakomodasi kebergunaannya sebagai sumber hukumIslam kedua.
KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI FIQH LINTAS MADZHAB DI INDONESIA Moh. Asy’ari
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 2 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i2.326

Abstract

Kebekuan perkembangan hukum Islam daripertengahan abad IV H – XII H menimbulkan‘kegelisahan intelektual’ sekaligus memancarkansemangat ijtihâd di kalangan kaum Muslim. Dalamsemangat ijtihâd inilah, Indonesia berhasil menyusunKHI, yang tema utamanya adalah mempositifkanhukum Islam di Indonesia. Kitab-kitab yang digunakandalam merumuskan KHI tersebut berjumlah 38 kitab.Dari hasil penelusuran terhadap kitab-kitab yangdigunakan tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakandari mereka adalah kitab-kitab fiqh madzhab Syâfi’î.Sedangkan sebagian lainnya merupakan kitab-kitab fiqhmadzhab Hanafî, Mâlikî, Hanbalî, Dzahirî, dan Syî’ah.Di samping itu, juga terdapat kitab-kitab perbandingandan tanpa madzhab. Penggunaan kitab-kitab dariberbagai madzhab tersebut dapat dipahami sebagaikeinginan untuk mempercepat proses taqrîb bayn alummahsehingga pertentangan antar madzhab dapatdihindari dan diarahkan kepada perpaduan dankesatuan kaidah dan nilai.
RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas) Achmad Mulyadi
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 2 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i2.327

Abstract

Istilah jender dianggap sebagai diferensiasi pria-wanita.Perbedaan ini muncul karena realitas budaya yang dibangunoleh masyarakat. Konsep ini bertentangan dengan seks, yangmembedakan istilah pria-wanita secara biologis. Dengandemikian, perbedaan seks adalah konstruksi Allah, dan tidakdapat dikaji kembali. Di sisi lain, perbedaan jender adalahkonstruksi sosial dan dapat dikaji kembali (qâbil li al- niqasy).Oleh karena itu, konsep relasi pria-wanita selaludiperdebatkan dalam hal baik dalam studi teks atau dalamkonteks realitas di masyarakat. Artikel ini menguraikanpembentukan relasi pria-wanita dari perspektif teks,konstruksi budaya dan hari ini realitasnya. Dalam konteks ini,banyak tafsiran terhadap teks-teks sumber hukum Islam (al-Qur`an dan al-Hadits) justru menguatkan budaya patrilineal.Tradisi yang bias jender ini mengakar kuat dalam masyarakat.Walaupun demikian, hal yang tidak bisa diingkari adalahperubahan realitas. Saat ini mulai tampak bahwa peran-peranyang secara budaya dikonsepsikan untuk laki-laki justrudilakukan oleh perempuan. Fenomena ini merupakan wujudperubahan realitas, yang akan memunculkan budaya baruyang egaliter.
PERGESERAN RELASI ORANG TUA DAN ANAK DALAM PERKARA HUKUM WALI ADLAL Siti Musawwamah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 7 No. 2 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v7i2.328

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang problemarelasional orangtua dan anak dalam perkara-hukum wali adlal.Problema yang bernuansa kekeluargaan ini menjadi dilematikkarena kedua pihak saling bersikukuh untuk memertahankankehendaknya masing-masing yang diklaim sebagai hakasasinya. Orangtua “merasa” memiliki otoritas dalammenentukan jodoh untuk anaknya karena diyakini hak ijbar adapadanya. Sedangkan anak juga merasa memiki hak pilihdan/atau hak menentukan jodoh untuk dirinya yang diyakinisebagai hak dasarnya. Persoalan itu seringkali berlanjut menjadiperkara-hukum yang kemudian harus diselesaikan melaluipengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untukmengeksplorasi dan mengeksplanasi latar belakang pengajuanperkara-hukum wali adlal, pelaksanaan persidangan perkarahukumwali adlal, dan putusan majelis hakim tentang perkarahukumwali adlal di pengadilan agama. Dengan menggunakanpendekatan hukum normatif dan teknik evaluative ex-post facto,penelitian ini menghasilkan temuan berupa proposisi empiriksebagai dasar perumusan teori substantif, yaitu pengajuanperkara-hukum wali adlal merupakan problema yuridis formalpergeseran relasional orangtua dan anak.

Page 7 of 38 | Total Record : 374

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2006 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2025) Vol. 19 No. 2 (2024) Vol. 19 No. 1 (2024) Vol. 18 No. 2 (2023) Vol. 18 No. 1 (2023) Vol 18 No 1 (2023) Vol 17 No 2 (2022) Vol. 17 No. 1 (2022) Vol 17 No 1 (2022) Vol 16 No 2 (2021) Vol. 16 No. 2 (2021) Vol. 16 No. 1 (2021) Vol. 15 No. 2 (2020) Vol. 15 No. 1 (2020) Vol. 14 No. 2 (2019) Vol 14 No 2 (2019) Vol. 14 No. 1 (2019) Vol. 13 No. 2 (2018) Vol. 13 No. 1 (2018) Vol. 12 No. 2 (2017) Vol. 12 No. 1 (2017) Vol. 11 No. 2 (2016) Vol. 11 No. 1 (2016) Vol. 10 No. 2 (2015) Vol. 10 No. 1 (2015) Vol. 9 No. 2 (2014) Vol. 9 No. 1 (2014) Vol. 8 No. 2 (2013) Vol. 8 No. 1 (2013) Vol. 7 No. 2 (2012) Vol. 7 No. 1 (2012) Vol. 6 No. 2 (2011) Vol. 6 No. 1 (2011) Vol. 5 No. 2 (2010) Vol. 5 No. 1 (2010) Vol. 4 No. 2 (2009) Vol. 4 No. 1 (2009) Vol. 3 No. 2 (2008) Vol. 3 No. 1 (2008) Vol. 2 No. 2 (2007) Vol. 2 No. 1 (2007) Vol. 1 No. 2 (2006) Vol. 1 No. 1 (2006) More Issue